Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    JAKARTA – Pemerintah China menyatakan siap bekerja sama dengan Takhta Suci Vatikan yang dipimpin Paus Leo XIV, termasuk dalam penunjukan uskup di Tiongkok, salah satunya di Kota Xinxiang, Provinsi Henan.

    “China siap bekerja sama dengan Vatikan untuk terus meningkatkan hubungan kedua belah pihak,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 8 Desember dilansir ANTARA.

    Takhta Suci Vatikan pada Jumat (5/12) menyampaikan secara resmi Paus Leo XIV menunjuk Francis Li Jianlin sebagai Uskup Prefektur Apostolik Xinxiang, Provinsi Henan, China, sejak 11 Agustus 2025.

    Pencalonan tersebut juga disetujui dalam “Perjanjian Sementara antara Takhta Suci Vatikan dan Republik Rakyat China.” Selain itu, pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu juga telah disetujui.

    Zhang Weizhu diketahui merupakan anggota Gereja Katolik China “bawah tanah” yang tidak diakui pemerintah China.

    Pengakuan pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu disebut Direktur Kantor Pers Takhta Suci Vatikan, Matteo Bruni, pada Sabtu (6/12), sebagai hasil dialog antara Takhta Suci dan pemerintah China serta langkah penting dalam perjalanan gerejawi.

    “Selama beberapa tahun terakhir, China dan Vatikan telah menjaga komunikasi serta meningkatkan pemahaman dan saling percaya melalui dialog konstruktif,” tambah Guo Jiakun.

    Uskup Francis Li Jianlin lahir pada 9 Juli 1974 di Kota Huixian, Provinsi Henan, dari keluarga Katolik. 

    Dari September 1990 hingga Juni 1999, ia mengikuti pembinaan imam di seminari Zhengding dan kemudian di seminari Yixian, Provinsi Hebei.

    Pada 23 Juli 1999, Li Jianlin menerima tahbisan imam dari Uskup Nicola Shi Jingxian dari Shangqiu untuk Prefektur Apostolik Xinxiang.

    Ia kemudian menjabat Pastor Paroki Qinyang (1999-2000), membentuk seminari wilayah hukum sejak 2000, dan sejak 2011 menjabat sebagai Pastor Paroki di Jiaozuo.

    China dan Takhta Suci Vatikan memutuskan hubungan diplomatik pada 1951. Vatikan juga merupakan satu-satunya negara Eropa yang memiliki hubungan resmi dengan Taiwan.

    Namun, di bawah Paus Fransiskus, China dan Vatikan menandatangani perjanjian pada 2018, diperpanjang 2024, memungkinkan sekitar 12 juta umat Katolik di China memilih uskup, lalu meminta persetujuan Vatikan.

    Kesepakatan ini bertujuan mendekatkan umat Katolik di gereja resmi yang didukung negara dengan umat setia kepada Vatikan dan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja.

  • Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group (BIG) menganugerahkan penghargaan BIG 40 kepada Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014–2024 atas kontribusinya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. 

    Penghargaan kategori International Diplomacy and Global Statesmanship Icon ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan pengabdian Retno Marsudi sebagai diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang menorehkan sejarah melalui kepemimpinan diplomasi Indonesia yang humanis, berintegritas, dan berprinsip kuat dengan memegang prinsip Bebas Aktif sesuai amanat UUD 1945.

    Selama dua periode kepemimpinannya, Retno berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam isu-isu internasional, terutama terkait diplomasi kemanusiaan, perdamaian dunia, perlindungan warga negara, serta penguatan multilateralisme.

    Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, beliau tampil sebagai salah satu tokoh penjaga marwah Indonesia dan memperluas pengaruh diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.

    Retno Marsudi pun dikenal sebagai diplomat yang menorehkan sejumlah pencapaian penting sejak memulai kariernya di Kementerian Luar Negeri. Lahir pada 27 November 1962, Retno menempuh pendidikan dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi, kemudian mengemban berbagai jabatan strategis. 

    Posisi penting yang pernah diembannya antara lain Duta Besar Indonesia untuk Belanda (2012–2014), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, hingga dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2014–2024) dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Kariernya ditandai dengan rekam jejak kuat dalam isu perlindungan WNI, diplomasi untuk Palestina, serta upaya mediasi konflik internasional.

    Retno dikenal sebagai penggerak diplomasi kemanusiaan yang konsisten. Dia memimpin berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan wilayah-wilayah krisis lain, menjadikan Indonesia salah satu suara moral dunia dalam isu kemanusiaan.

    Di bawah kepemimpinannya, Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, serta memperkuat kerja sama kawasan melalui ASEAN dan organisasi internasional lainnya.

    Salah satu warisan terbesarnya adalah transformasi perlindungan WNI di luar negeri. Melalui sistem terpadu dan respons cepat, Indonesia dikenal sebagai negara yang memprioritaskan keselamatan warganya di luar negeri.

    Retno berperan besar dalam membuka akses pasar dan memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Beliau mendorong diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri modern.

    Retno kerap menjadi juru bicara Indonesia pada forum G20, PBB, dan platform internasional lainnya. Dengan gaya diplomasi yang tegas namun syarat empati, beliau menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam berbagai isu global.

  • Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Djauhari Oratmangun Raih Penghargaan BIG 40, Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence

    Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

    Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung. 

    Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat. 

    Bisnis Indonesia melihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

    “Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

    Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia. 

    Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

    Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

    Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputi desk research mendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

    BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

    “Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

    Profil Djauhari Oratmangun

    Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

    Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

    Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

    Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

    Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

    Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun memberikan sambutan dalam sebuah acara./Dok-KBRi Beijing

    Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

    Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

    Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetap Ad-Interim RI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

    Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

    Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

    Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

    Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.

  • Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Tokyo

    Pemerintah Jepang memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk menyampaikan protes terkait insiden jet tempur di perairan internasional dekat Okinawa. Dalam insiden itu, pesawat militer Beijing dituduh mengunci radar terhadap jet-jet tempur Tokyo.

    Insiden itu semakin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan, yang memancing kemarahan China. Bulan lalu, PM Takaichi mengisyaratkan Tokyo akan melakukan intervensi militer untuk setiap serangan Beijing terhadap Taipei.

    China selalu menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekerasan.

    Otoritas Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa sejumlah jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China sebanyak dua kali mengunci radar mereka terhadap jet-jet tempur Jepang yang mengudara di atas perairan internasional di dekat Okinawa pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Tidak ada kerusakan atau cedera yang ditimbulkan dalam insiden tersebut.

    Jet tempur diketahui menggunakan radar untuk mengendalikan tembakan guna mengidentifikasi target-target, serta untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

    Angkatan Laut China, dalam pernyataan terpisah, menyebut klaim Tokyo “sepenuhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta” dan meminta Jepang untuk “segera berhenti memfitnah dan mencemarkan nama baik”.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, memanggil Duta Besar China, Wu Jianghao, pada Minggu (7/12) waktu setempat, untuk “menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pernyataan pada Minggu tengah malam, mengatakan bahwa Funakoshi “sangat mendesak pemerintah China untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang”.

    Sementara PM Takaichi mengatakan bahwa Jepang akan “menanggapi dengan tenang dan tegas”.

    “Sambil memantau secara ketat pergerakan militer China di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, kami akan memastikan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita,” ucapnya.

    Merespons protes yang disampaikan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Beijing menyatakan penolakan dan mengatakan pihaknya telah mengajukan protes balasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip kantor berita Xinhua, mendesak Jepang untuk “segera menghentikan tindakan berbahaya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer normal China”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Prabowo Bertolak ke Pakistan 8-9 Desember, Hadiri Undangan PM Shehbaz Sharif

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke Pakistan pada 8–9 Desember 2025 atas undangan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

    Dikutip melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan, Presiden Prabowo akan didampingi delegasi tingkat tinggi yang terdiri atas sejumlah menteri dan pejabat senior.

    Kunjungan ini menjadi lawatan pertama Presiden Prabowo ke Pakistan. Adapun kunjungan presiden Indonesia sebelumnya dilakukan pada 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

    Momentum kali ini dinilai memiliki arti penting karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan.

    Selama berada di Islamabad, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan delegasi dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

    Selain itu, ia juga akan bertemu Presiden Pakistan Asif Ali Zardari.

    Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo.

    Nantinya, Indonesia dan Pakistan akan membahas agenda luas yang mencakup penguatan hubungan bilateral serta pembukaan peluang kerja sama baru di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, teknologi informasi, iklim, pendidikan, dan kebudayaan.

    “Kedua negara juga berupaya meningkatkan kolaborasi di tingkat regional maupun global. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) diperkirakan akan ditandatangani dalam kunjungan tersebut,” tulis Kemlu Pakistan dalam pernyataan resmi dikutip Senin (8/12/2025).

    Hubungan Indonesia dan Pakistan selama ini dikenal erat dan didasari nilai serta kepentingan bersama.

    Pemerintah Pakistan menilai kunjungan Presiden Prabowo menjadi kesempatan penting untuk memperdalam hubungan kedua negara sekaligus memperluas kerja sama yang saling menguntungkan, sejalan dengan komitmen diversifikasi kemitraan Indonesia–Pakistan.

  • 5
                    
                        Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
                        Nasional

    5 Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian Nasional

    Gubernur Aceh Datangkan Tim China, Komisi I DPR Akan Koordinasikan dengan Kementerian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi I DPR RI bakal berkoordinasi dengan kementerian terkait usai Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi korban banjir bandang di Aceh yang diduga masih tertimbun lumpur.
    “Komisi I
    DPR RI
    akan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/12/2025).
    Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kedatangan tim dari China berlangsung dalam kerangka kerja sama resmi.
    Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk mengawasi agar setiap
    bantuan internasional
    mematuhi aturan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
    Komisi I DPR RI menilai perlu mencermati setiap kerja sama internasional, terutama jika melibatkan kehadiran pihak asing di wilayah Indonesia.
    “Kami menegaskan bahwa prinsip yang selalu kami junjung adalah memastikan setiap bantuan dari luar negeri berjalan melalui mekanisme resmi pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun instansi terkait,” ujar dia.
    Kendati demikian, Komisi I DPR RI memahami kebutuhan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam kondisi darurat.
    “Namun, menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat tetap krusial. Setiap kehadiran tim asing di daerah bencana harus transparan, terkoordinasi, dan sesuai protokol nasional agar bantuan efektif sekaligus menjaga kedaulatan serta martabat bangsa,” ucap dia.
    Diberitakan sebelumnya,
    Gubernur Aceh
    ,
    Muzakir Manaf
    (Mualem), telah mendatangkan tim dari China untuk mendeteksi mayat korban banjir bandang di Aceh yang diduga hingga saat ini masih tertimbun lumpur.
    Mualem menyebutkan, mereka berjumlah lima orang yang akan membantu pencarian korban tertimbun lumpur menggunakan perangkat khusus.
    “Mereka punya alat mendeteksi mayat dalam lumpur. Ini sangat membantu,” kata Mualem dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Mualem, khususnya di wilayah Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang, masih ada mayat yang belum ditemukan.
    “Lumpur itu sampai pinggang, jadi mereka ada alat untuk membantu kita,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taiwan Klaim China Kerahkan Kapal Perang dalam Operasi Militer

    Taipei

    Otoritas Taiwan mengklaim bahwa China telah mengerahkan kapal-kapal perangnya dalam “operasi militer” yang membentang ratusan kilometer dari Laut Kuning hingga Laut China Selatan. Taipei menyebut operasi semacam itu oleh Beijing menimbulkan “ancaman” bagi kawasan tersebut.

    China, yang selalu mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, tidak membenarkan maupun membantah manuver tersebut.

    Juru bicara kantor kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2925), mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Taiwan dan badan-badan keamanan lainnya memantau aktivitas militer China dan memiliki “pemahaman penuh mengenai situasi tersebut”.

    Kuo tidak menyebutkan berapa banyak kapal China yang dikerahkan dalam operasi militer tersebut. Namun, seorang sumber keamanan mengatakan kepada AFP bahwa jumlahnya “signifikan”.

    Operasi militer China tersebut, ujar Kuo, tidak terbatas pada Selat Taiwan, tetapi meluas dari Laut Kuning bagian selatan hingga ke Laut China Timur di dekat Kepulauan Diayou yang menjadi sengketa dengan Jepang, dan bahkan sampai ke Laut China Selatan, serta ke perairan Pasifik Barat.

    “Ini memang menimbulkan ancaman dan berdampak bagi Indo-Pasifik dan seluruh kawasan,” ucap Kuo dalam pernyataannya.

    Taiwan, sebut Kuo, mendesak China untuk “menahan diri”. “Kami juga meyakini dapat menangani masalah ini dengan baik,” imbuhnya.

    Baik Angkatan Bersenjata China maupun media pemerintah setempat belum mengumumkan soal aktivitas militer terbaru di kawasan yang dilaporkan oleh Taiwan.

    Kementerian Luar Negeri Beijing tidak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah militer mengerahkan sejumlah besar kapal angkatan laut di perairan-perairan tersebut.

    “Saya ingin menekankan bahwa China secara konsisten telah menjalankan kebijakan defensif,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers terbaru.

    “Angkatan Laut dan Penjaga Pantai China beroperasi secara ketat di perairan yang relevan, sesuai dengan hukum domestik China dan hukum internasional,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Lin mendesak “pihak-pihak terkait” untuk tidak “bereaksi berlebihan atau … terlibat dalam propaganda yang tidak berdasar”.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • RI-Jerman kerja sama untuk mobilisasi teknologi hingga keuangan

    RI-Jerman kerja sama untuk mobilisasi teknologi hingga keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa kerja sama dengan Jerman untuk memobilisasi teknologi hingga keuangan.

    “Jerman salah satu partner penting bagi kami untuk mencapai objektif pembangunan Indonesia. Kerja sama dengan Jerman penting untuk memobilisasi pengetahuan, teknologi, dan keuangan,” ucap Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Dalam acara Indonesia-Germany Bilateral Consultation Meeting 2025, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman berkomitmen memperkuat kerja sama yang berdampak nyata, mendukung transformasi ekonomi Indonesia, serta mempersiapkan proses negosiasi lanjutan pada tahun 2026.

    Upaya penguatan ini dilakukan melalui dialog konsultasi kerja sama pembangunan untuk meninjau arah kebijakan kerja sama, sekaligus menyepakati sektor-sektor prioritas yang mendukung target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Putut menegaskan pentingnya forum ini dalam memperkuat hubungan pembangunan kedua negara.

    “Pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyelaraskan portofolio kerja sama dengan prioritas pembangunan nasional jangka menengah, sekaligus memperkuat fondasi bagi kolaborasi yang lebih strategis ke depan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pertemuan konsultasi kedua negara ini turut menjadi momentum penting guna meningkatkan kapasitas institusional, memperluas pembiayaan inovatif, serta memastikan setiap inisiatif kerja sama yang berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

    Forum konsultasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Republik Federal Jerman.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Begini Kondisi 3 WN Malaysia Usai Dikabarkan Hilang Saat Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga warga negara (WN) Malaysia yang sempat diberitakan hilang di tengah bencana alam di Pulau Sumatra, dikabarkan telah ditemukan di Aceh, Kamis (4/12/2025).

    Kementerian Luar Negeri Malaysia, melalui Konsulat Jenderal Malaysia di Medan menyampaikan ketiga warga lansia berusia antara 63 hingga 64 tahun, yang sebelumnya tidak dapat dihubungi sejak 27 November, telah berhasil ditemukan dan dievakuasi dari daerah yang terisolasi akibat banjir.

    Dikutip dari Antara, mereka telah diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele, Takengon, ke Medan, Sumatra Utara, dan tiba di Bandara Kualanamu pada Rabu (3/12) malam.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan sedang mengatur kepulangan ketiganya ke Malaysia secepat mungkin.

    Sementara itu satu orang warga Malaysia yang hilang saat terjadi tanah longsor di Padang Panjang, Sumatra Barat, masih belum dapat ditemukan hingga hari ketujuh, hari ini.

    Upaya pencarian terus dilakukan di sepanjang tepi sungai dan area tanah longsor dekat Jambatan Kembar, Padang Panjang.

    Di sisi lain, Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menerima informasi satu lagi warga lansia berusia 64 tahun asal Malaysia yang tidak dapat dihubungi di tengah bencana Sumatra.

    Upaya untuk melacak keberadaan warga lansia itu terus dilakukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan terus berkoordinasi erat dengan pihak berwenang Indonesia dan memberikan dukungan kepada keluarga, yang saat ini membantu pejabat setempat dalam proses identifikasi yang diperlukan.

    Konsulat Jenderal Malaysia di Medan juga menyatakan terus memantau perkembangan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak 27 November 2025.

    Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) serta pemulihan masih berlangsung, dengan akses ke beberapa daerah terdampak yang berangsur-angsur membaik.

    Adapun otoritas Indonesia telah mulai membuka kembali beberapa jalur akses darat, sehingga memungkinkan penyaluran bantuan penting seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar secara lebih cepat dan teratur.

    Upaya pemulihan jalur jalan utama juga sedang dilakukan, dengan target penyelesaian perbaikan jalur kunci pada pertengahan Desember untuk mendukung kerja pemulihan wilayah terdampak secara menyeluruh.