Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Diduga Kirim Bocah Ukraina ke Korut, Rusia Banjir Kecaman

    Jakarta –

    Dua anak Ukraina disebut-sebut dikirim ke sebuah kamp untuk anak-anak elite Korea Utara. Kedua anak itu dipandang sejumlah analis sebagai pion dalam perang propaganda yang dijalankan Moskow dan Pyongyang. Sementara itu, seorang aktivis HAM mengatakan kedua anak tersebut adalah korban kejahatan perang.

    Pemindahan keduanya terungkap dalam kesaksian di hadapan subkomite Kongres AS pada 3 Desember yang disampaikan Kateryna Rashevska, pakar hukum dari Regional Center for Human Rights (RCHR) Ukraina.

    Kedua anak tersebut adalah Misha, 12 tahun, dari wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, dan Liza, 16 tahun, dari Simferopol, ibu kota Krimea. Mereka termasuk di antara lebih dari 19.500 anak Ukraina yang menurut Kyiv ‘diculik’ dari wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia.

    Sebagian besar dari 165 kamp anak yang didokumentasikan RCHR berada di Rusia dan Belarus. Namun, kedua negara tampak mempererat hubungan mereka sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

    Sebagai bagian dari persekutuan baru antara kedua negara, Korea Utara memasok amunisi dan pasukan untuk perang di Ukraina, sementara Rusia membalas dengan bantuan pangan, bahan bakar dan teknologi militer.

    Aktivis HAM kecam langkah ‘propaganda’

    Rashevska mengatakan kepada DW bahwa kedua anak yang sempat tinggal di Songdowon International Children’s Camp, dekat kota pelabuhan Wonsan di Korea Utara, kemudian dipulangkan ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

    “Mereka menggunakan anak-anak kami untuk membangun kemitraan strategis dengan negara yang oleh AS ditetapkan sebagai sponsor terorisme, dan pada kenyataannya, ikut dalam kejahatan agresi terhadap tanah air anak-anak ini, terhadap Ukraina. Itu sama sekali tidak bisa diterima.”

    Kamp Songdowon yang dibangun pada 1960 awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak dari negara-negara blok Komunis, dengan fasilitas seperti taman air, pantai, lapangan sepak bola, gimnasium, akuarium dan berbagai kegiatan, serta asrama di dalam kompleks.

    Setelah Uni Soviet runtuh, kamp ini bergeser menjadi tempat menginap anak-anak pejabat tinggi Korea Utara. Sejak hubungan Moskow dan Pyongyang kembali menghangat, kamp ini juga menerima anak-anak dari luar negeri.

    Kamp menanamkan propaganda sejak dini

    “Bentuknya sedikit mirip seperti kamp pramuka, tetapi dengan keluarga Kim sebagai pusatnya,” kata Dan Pinkston, profesor hubungan internasional di Troy University kampus Seoul, yang pernah mengunjungi fasilitas itu pada 2013.

    “Bagi anak-anak Korea Utara, kamp ini hampir seperti ritus kedewasaan. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas rekreasi, tetapi semua itu dibarengi porsi besar propaganda dan indoktrinasi. Ada poster, papan informasi dan slogan yang menyerang imperialisme.”

    “Tetapi, yang menarik adalah bagaimana Korea Utara dan Rusia kini semakin sering bekerja sama, termasuk mengatur kunjungan wisatawan, pebisnis, dan kini pelajar,” tambahnya.

    Pinkston menilai dua anak Ukraina yang dikirim ke Korea Utara mungkin bagian dari percobaan untuk melihat dampak indoktrinasi yang dibungkus sebagai ‘penghargaan’ atas perilaku baik mereka.

    “Ini semua bagian dari proses ‘Russifikasi’ terhadap anak-anak ini dan saya memperkirakan kunjungan serupa bisa bertambah ke depannya,” katanya.

    Analis lain melihatnya hanya sebagai propaganda. Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional asal Rusia di Kookmin University, Seoul, menyebut kunjungan itu sebagai “manipulasi yang sangat terang-terangan.”

    Apa pun motif Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin, Rashevska menegaskan komunitas internasional perlu berbuat lebih banyak untuk melindungi anak-anak Ukraina.

    ‘Perlakuan tidak manusiawi’

    “Bagi rezim Kim Jong Un, ini adalah cara yang lebih halus dan dapat diterima publik untuk memperdalam ‘kemitraan strategis’ dengan Rusia melalui ‘diplomasi anak’,” katanya.

    “Bagi Rusia, langkah ini efektif karena anak-anak dibawa ke negara yang kondisi hak asasi manusianya bahkan lebih buruk daripada Rusia. Tidak ada internet, tidak ada ponsel, tidak ada kemungkinan tetap menjalin kontak setelah pulang.”

    “Bahkan jika hanya satu anak yang terdampak. Bahkan jika hanya dua anak yang terdampak. Karena mereka adalah anak-anak kami. Anak bukan angka statistik. Anak bukan alat untuk mengguncang opini publik,” kata Rashevska.

    “Anak adalah masa depan kita. Dan masa depan itu seharusnya milik kita, tetapi telah dicuri. Itu perlu disuarakan.”

    Desakan pengembalian anak-anak Ukraina

    Majelis Umum PBB pekan lalu menyerukan pengembalian segera dan tanpa syarat anak-anak Ukraina yang “dipindahkan secara paksa” ke Rusia.

    Majelis mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menuntut “Federasi Rusia menjamin pemulangan segera, aman dan tanpa syarat semua anak Ukraina yang telah dipindahkan atau dideportasi secara paksa.”

    Resolusi itu juga mendesak Moskow untuk menghentikan tanpa penundaan praktik pemindahan paksa, deportasi, pemisahan dari keluarga dan wali, perubahan status pribadi termasuk melalui kewarganegaraan, adopsi, atau penempatan di keluarga asuh, serta indoktrinasi terhadap anak-anak Ukraina.

    Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan resolusi tersebut memuat tuduhan yang mereka nilai berlebihan terhadap Rusia dengan menuduhnya mendeportasi anak-anak Ukraina, berbicara tentang ‘adopsi paksa’ dan upaya menghapus identitas mereka.

    “Rusia kembali menegaskan bahwa tuduhan deportasi anak-anak Ukraina tidak berdasar dan menyesatkan,” menurut pernyataan kementerian itu.

    “Ini sepenuhnya soal mengevakuasi anak-anak dari zona pertempuran ketika nyawa mereka terancam.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara
    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

    Meksiko Getok Tarif hingga 50% untuk Produk Indonesia Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Senat Meksiko menyetujui kenaikan tarif hingga 50% atas produk-produk impor dari China dan sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia pada 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat industri lokal negara tersebut.

    Melansir Reuters, Jumat (12/12/2025), tarif bea masuk baru tersebut akan dikenakan pada sejumlah barang seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja yang berasal dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Sebagian besar produk akan dikenakan tarif hingga 35%.

    Senat Meksiko meloloskan rancangan undang-undang (RUU) itu dengan 76 suara mendukung, 5 menolak, dan 35 abstain. RUU yang disetujui ini lebih ringan dibandingkan versi yang sempat tertahan di majelis rendah, dengan mencakup tarif untuk sekitar 1.400 jenis produk—kebanyakan tekstil, pakaian, baja, suku cadang otomotif, plastik, dan alas kaki—serta pengurangan tarif untuk sekitar dua pertiga dari jumlah tersebut dibandingkan usulan awal.

    Merespons rencana tersebut, Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa mereka akan memantau rezim tarif baru Meksiko dan menilai dampaknya. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara substansial merugikan kepentingan perdagangan.

    “China selalu menentang segala bentuk kenaikan tarif sepihak dan berharap Meksiko segera memperbaiki praktik unilateral dan proteksionis semacam itu,” kata Kementerian Perdagangan China.

    Ketika ditanya dalam jumpa pers rutin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa melawan arus globalisasi ekonomi dengan menerapkan proteksionisme merugikan pihak lain dan tidak menguntungkan diri sendiri.

    Para analis dan pelaku usaha menilai langkah Meksiko ini bertujuan meredakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) menjelang peninjauan berikutnya atas perjanjian dagang Amerika Serikat–Meksiko–Kanada (USMCA). Langkah ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan tambahan sebesar US$3,76 miliar tahun depan karena Meksiko berupaya mengurangi defisit fiskal.

    “Di satu sisi, ini melindungi sejumlah sektor produktif lokal yang kalah bersaing dibanding produk China. Ini juga melindungi lapangan kerja,” kata Mario Vazquez, senator dari partai oposisi PAN.

    “Namun, tarif juga merupakan pajak tambahan yang dibayar warga saat membeli produk. Dan ini adalah sumber dana bagi negara. Kita perlu tahu untuk apa dana tersebut akan digunakan. Semoga rantai produksi dalam negeri akan diperkuat,” imbuhnya.

    Emmanuel Reyes, senator dari partai berkuasa Morena, membela kebijakan tersebut.

    “Penyesuaian ini akan meningkatkan daya saing produk Meksiko dalam rantai pasok global dan melindungi pekerjaan di sektor-sektor kunci,” kata Reyes, yang menjabat sebagai ketua Komite Ekonomi Senat.

    “Ini bukan sekadar alat untuk meningkatkan pendapatan, tetapi sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan perdagangan demi kesejahteraan umum,” lanjutnya.

    Pada September 2025, Meksiko telah menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tarif pada mobil dan barang lain dari China dan negara-negara Asia lainnya. Amerika Serikat telah mendorong negara-negara di Amerika Latin untuk membatasi keterikatan ekonomi mereka dengan China, yang menjadi pesaing utama AS dalam memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.

  • Viral Natalius Pigai Mau Ubah Tatanan Dunia dan Rebut Posisi Presiden HAM PBB, Netizen: Serius Nih?

    Viral Natalius Pigai Mau Ubah Tatanan Dunia dan Rebut Posisi Presiden HAM PBB, Netizen: Serius Nih?

    GELORA.CO –  Pidato Natalius Pigai pada Peringatan Hari HAM Dunia ke77 berubah menjadi salah satu momen paling panas, paling berani, dan paling viral tahun ini.

    Di hadapan para menteri, duta besar, hingga pejabat tinggi negara, Pigai tibatiba melontarkan pernyataan yang membuat ruangan bergemuruh.

    Indonesia siap mengubah tatanan dunia dan merebut kursi Presiden Dewan HAM PBB.

    Pernyataan itu tidak mainmain, tidak basabasi, dan disampaikan Pigai dengan nada penuh api.

     Pigai menyebut langkah Indonesia ini sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan bangsa mana pun.

    “Itu berarti kami adalah negara pertama yang akan merubah tatanan dunia,” tegasnya disambut tepuk tangan panjang.

    Menurut Pigai, Indonesia tidak sekadar ingin menjadi pemain global, tetapi siap menjadi arsitek tatanan baru dunia, terutama dalam isuisu hak asasi manusia.

    Ia membeberkan bahwa belum pernah ada negara yang berani menggagas konvensi internasional baru di bawah PBB terkait

    Human Rights Corruption, Environment, Election (free and fair election) dan Development.

    Jika Indonesia memegang tongkat kepemimpinan Dewan HAM PBB, seluruh konvensi itu akan lahir dari tangan bangsa sendiri.

    Sebuah lompatan yang di level global dianggap sangat prestisius dan sangat langka.

    Misi Rahasia Indonesia Rebut Kursi Presiden HAM PBB Terbongkar

    Bagian paling mengejutkan dari pidato itu muncul ketika Pigai mengungkap langkah konkret pemerintah.

    “Hari ini kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB,” ujarnya lantang.

    Menurut Pigai, baik Kementerian HAM, Kementerian Luar Negeri, hingga Wakil Kepala Bappenas sudah bergerak mendekati negaranegara sahabat.

    Diplomasi dilakukan secara intens, dari Laos, Kamboja, hingga Australia.

    Ia membeberkan bahwa Indonesia telah menyampaikan langsung kepada Presiden Dewan HAM PBB.

    Bahwa Indonesia siap mengambil posisi pemimpin tertinggi di badan global tersebut.

    Pigai bahkan kembali menegaskan:

    “Sudah saatnya Indonesia memimpin dunia.”

    Nada suaranya tegas, tak ragu, seperti seseorang yang sudah melihat masa depan bangsa di depan mata.

    Mengubah Dunia Mulai Sekarang, Bukan 2045

    Pigai juga menolak gagasan bahwa Indonesia harus menunggu 2045 untuk menjadi kekuatan global. Menurutnya, era itu harus dimulai hari ini, sekarang juga.

    “Jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia. Hari ini kita mulai.”

    Baginya, Indonesia sudah memiliki modal lengkap kekuatan politik, komitmen kemanusiaan, dan pengalaman diplomatik.

    Yang dibutuhkan hanya satu keberanian mengambil langkah besar.

    Pigai menyebut langkah Indonesia bukan sekadar ambisi, tetapi strategi jangka panjang. Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan membuka peluang besar untuk

    Menetapkan standar baru HAM dunia, menciptakan konvensi internasional yang belum pernah ada, dan memberikan pengaruh langsung pada kebijakan global.

    Ia percaya bahwa Indonesia memiliki posisi unik sebagai negara besar, demokratis, beragam, dan memiliki tradisi kuat dalam perjuangan kemanusiaan.

    “Kami komunitas human rights ini tahu kalau tongkat kepemimpinan ada di kita, banyak konvensi bisa kita hasilkan,” ucapnya pada 

    Pidato Pigai bukan hanya membakar semangat, tetapi juga mengirim pesan keras kepada dunia.

    Indonesia tidak lagi hanya mengikuti tatanan global  Indonesia siap membentuknya. Tapi apakah ini akan terealisasi kedepannya?***

  • Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Geger Lagi AS-Venezuela, Kali Ini Urusan Kapal Tanker

    Jakarta –

    Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela lagi-lagi terjadi. Belum selesai ribut-ribut masalah perperangan terhadap narkoba, kini kedua negara bersitegang perihal kapal tanker.

    Dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), keributan ini terjadi usai Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Penyitaan ini membuat Venezuela naik pitam.

    Pengumuman penyitaan kapal tanker oleh AS itu diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penyitaan kapal tanker itu diperkirakan akan memicu kenaikan harga minyak.

    “Kami baru saja menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela, sebuah kapal tanker besar, sangat besar — yang terbesar yang pernah disita, sebenarnya,” kata Trump saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Dan hal-hal lainnya sedang terjadi, jadi Anda akan melihatnya nanti dan Anda akan membicarakannya nanti dengan beberapa orang lainnya,” imbuhnya dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (10/12) waktu setempat.

    Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan kapal tanker di dekat Venezuela tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Kapal patroli Angkatan Laut Venezuela mengawal kapal tanker Yoselin, yang berbendera Panama, di dekat kilang minyak El Palito. (Foto: AFP)

    Dia juga mengonfirmasi bahwa penyitaan itu terjadi di lepas pantai Venezuela.

    Pengumuman ini disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Tiga pejabat AS, yang enggan disebut namanya, seperti dikutip Reuters, mengatakan bahwa operasi penyitaan itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS. Mereka tidak menyebutkan nama kapal tanker yang disita, bendera negara mana yang dikibarkan kapal itu, atau lokasi pasti penyitaan tersebut.

    Namun, kelompok manajemen risiko maritim Inggris, Vanguard, melaporkan bahwa kapal tanker Skipper diyakini telah disita di lepas pantai Venezuela pada Rabu (10/12) pagi waktu setempat. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kapal itu karena, menurut Washington, terlibat dalam perdagangan minyak Iran ketika kapal itu masih bernama Adisa.

    Venezuela Berang

    Venezuela mengomentari pengumuman Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah penyitaan kapal tanker.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/isa)

  • Presiden Venezuela Tuntut AS Setop Intervensi Ilegal

    Presiden Venezuela Tuntut AS Setop Intervensi Ilegal

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang sedang menghadapi tekanan, melontarkan tuntutan agar Amerika Serikat (AS) mengakhiri intervensi ilegal terhadap negaranya. Tuntutan ini disampaikan Maduro setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela.

    Beberapa bulan terakhir, Caracas terlibat ketegangan dengan Washington setelah pemerintahan Trump mengerahkan aset militer dalam skala besar di kawasan Karibia, tepatnya di dekat wilayah Venezuela, yang memicu kekhawatiran akan serangan militer.

    “Dari Venezuela, kami meminta dan menuntut diakhirinya intervensionisme ilegal dan brutal oleh pemerintah Amerika Serikat di Venezuela dan di Amerika Latin,” kata Maduro saat berbicara di hadapan pendukungnya di Caracas, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025).

    “Kami menolak intervensionisme, menolak rencana destabilisasi untuk perubahan rezim. Biarkan pemerintah AS fokus pada pemerintahan negaranya sendiri,” cetus Maduro.

    Pernyataan itu disampaikan Maduro setelah Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela.

    Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela sebelumnya memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan terhadap Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Maduro mengkhawatirkan operasi militer AS itu merupakan bagian dari rencana untuk menggulingkan dirinya dan mengendalikan minyak Venezuela.

    Tonton juga video “Presiden Venezuela Joget ala Trump, Tolak Perang Lawan AS”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

    Venezuela Kecam AS Sita Kapal Tanker: Pencurian Terang-terangan!

    Caracas –

    Venezuela mengomentari pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penyitaan kapal tanker minyak di lepas pantainya. Otoritas Caracas menuduh Washington telah melakukan “pencurian secara terang-terangan” dan “pembajakan internasional”.

    Trump, dalam pengumuman pada Rabu (10/12), mengatakan AS baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak berukuran sangat besar di lepas pantai Venezuela. Dia menyebut kapal tanker itu sebagai “yang terbesar yang pernah disita”, namun tidak menyebut nama maupun asal negara dari kapal itu.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela, seperti dilansir AFP, Kamis (11/12/2025), memberikan reaksi keras terhadap penyitaan kapal tanker yang terjadi di dekat wilayahnya tersebut.

    “Venezuela mengecam keras dan mengutuk apa yang merupakan pencurian terang-terangan dan tindakan pembajakan internasional, yang diumumkan secara terbuka oleh Presiden Amerika Serikat,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Venezuela.

    Trump mengumumkan penyitaan kapal tanker itu saat berbicara di awal pertemuan meja bundar dengan para pemimpin bisnis di Gedung Putih. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyitaan tersebut.

    Jaksa Agung AS Pam Bondi, dalam pernyataan terpisah seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa AS telah mengetahui jika kapal tanker itu digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran.

    “Selama bertahun-tahun, kapal tanker minyak tersebut telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi-organisasi teroris asing,” ucap Bondi dalam pernyataan via media sosial X.

    Pengumuman soal penyitaan kapal tanker itu disampaikan saat pemerintahan Trump semakin meningkatkan tekanan pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dengan mengerahkan armada kapal perang dan kapal induk terbesar di dunia atas dalih memerangi perdagangan narkoba.

    AS juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap lebih dari 20 kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di kawasan tersebut. Total sedikitnya 87 orang tewas akibat rentetan serangan Washington sejak September lalu.

    Penyitaan kapal tanker ini dinilai menandakan upaya baru dan semakin intensif oleh AS dalam mengejar minyak Venezuela, sumber pendapatan utama negara itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Pramono ungkap alasan pakai jersey Persija saat tinjau kebakaran ruko

    Pramono ungkap alasan pakai jersey Persija saat tinjau kebakaran ruko

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan ia mengenakan jersey Persija saat meninjau kebakaran rumah toko (Ruko) Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/10).

    Sebelum meninjau lokasi kebakaran itu, Pramono sedang menghadiri acara di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    “Saya lari-lari karena lagi acara match day dengan para duta besar dan Kementerian Luar Negeri, masih main sebagai pemain Persija, ada berita itu, saya langsung menuju ke tempat kebakaran,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

    Bahkan, dia mengaku tidak mengendarai mobil saat mengunjungi lokasi kebakaran itu karena lalu lintas yang sangat padat.

    Terburu-buru, Pramono akhirnya memutuskan untuk menumpang dengan motor patroli pengawalan (patwal) agar segera sampai ke lokasi kejadian.

    Setelah meninjau lokasi kebakaran, dia memberikan bantuan biaya perawatan kepada korban luka-luka dan biaya pemakaman bagi korban meninggal.

    Dia mengungkapkan bantuan tersebut diberikan karena sebagai pemimpin Jakarta, ia merasa perlu bertanggung jawab dan hadir untuk seluruh masyarakat.

    “Ya, apapun, saya ini kan merupakan karakter kepemimpinan yang saya pimpin di Jakarta. Jadi kalau ada kejadian, seperti di SMA yang pada waktu itu, maupun kemarin di kebakaran, ya, kalau memang masih bisa bertanggung jawab, ya, kami upayakan,” ungkap Pramono.

    Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan kebakaran yang melanda Ruko Terra Drone di Kemayoran itu disebabkan baterai yang berada di lantai satu bangunan tersebut terbakar.

    “Pada sekitar pukul 12.30 WIB memang ada baterai di lantai 1 yang terbakar,” tutur Susatyo.

    Menurut dia, sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api yang membakar baterai itu, namun nahas, api kemudian menyebar dengan cepat karena lantai satu itu merupakan salah satu gudang penyimpanan.

    Saat kejadian itu berlangsung, kata dia, karyawan rata-rata sedang beristirahat di lantai 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga mereka terjebak api yang berkobar di lantai dasar.

    “Karyawan pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada di luar, sebagian lagi itu sedang istirahat di lantai 2, 3, sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6,” terang Susatyo.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang –

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    Paus Tunjuk Uskup di Henan, China Siap Bekerja Sama dengan Vatikan

    JAKARTA – Pemerintah China menyatakan siap bekerja sama dengan Takhta Suci Vatikan yang dipimpin Paus Leo XIV, termasuk dalam penunjukan uskup di Tiongkok, salah satunya di Kota Xinxiang, Provinsi Henan.

    “China siap bekerja sama dengan Vatikan untuk terus meningkatkan hubungan kedua belah pihak,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin, 8 Desember dilansir ANTARA.

    Takhta Suci Vatikan pada Jumat (5/12) menyampaikan secara resmi Paus Leo XIV menunjuk Francis Li Jianlin sebagai Uskup Prefektur Apostolik Xinxiang, Provinsi Henan, China, sejak 11 Agustus 2025.

    Pencalonan tersebut juga disetujui dalam “Perjanjian Sementara antara Takhta Suci Vatikan dan Republik Rakyat China.” Selain itu, pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu juga telah disetujui.

    Zhang Weizhu diketahui merupakan anggota Gereja Katolik China “bawah tanah” yang tidak diakui pemerintah China.

    Pengakuan pengunduran diri Uskup Joseph Zhang Weizhu disebut Direktur Kantor Pers Takhta Suci Vatikan, Matteo Bruni, pada Sabtu (6/12), sebagai hasil dialog antara Takhta Suci dan pemerintah China serta langkah penting dalam perjalanan gerejawi.

    “Selama beberapa tahun terakhir, China dan Vatikan telah menjaga komunikasi serta meningkatkan pemahaman dan saling percaya melalui dialog konstruktif,” tambah Guo Jiakun.

    Uskup Francis Li Jianlin lahir pada 9 Juli 1974 di Kota Huixian, Provinsi Henan, dari keluarga Katolik. 

    Dari September 1990 hingga Juni 1999, ia mengikuti pembinaan imam di seminari Zhengding dan kemudian di seminari Yixian, Provinsi Hebei.

    Pada 23 Juli 1999, Li Jianlin menerima tahbisan imam dari Uskup Nicola Shi Jingxian dari Shangqiu untuk Prefektur Apostolik Xinxiang.

    Ia kemudian menjabat Pastor Paroki Qinyang (1999-2000), membentuk seminari wilayah hukum sejak 2000, dan sejak 2011 menjabat sebagai Pastor Paroki di Jiaozuo.

    China dan Takhta Suci Vatikan memutuskan hubungan diplomatik pada 1951. Vatikan juga merupakan satu-satunya negara Eropa yang memiliki hubungan resmi dengan Taiwan.

    Namun, di bawah Paus Fransiskus, China dan Vatikan menandatangani perjanjian pada 2018, diperpanjang 2024, memungkinkan sekitar 12 juta umat Katolik di China memilih uskup, lalu meminta persetujuan Vatikan.

    Kesepakatan ini bertujuan mendekatkan umat Katolik di gereja resmi yang didukung negara dengan umat setia kepada Vatikan dan Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja.

  • Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group (BIG) menganugerahkan penghargaan BIG 40 kepada Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014–2024 atas kontribusinya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. 

    Penghargaan kategori International Diplomacy and Global Statesmanship Icon ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan pengabdian Retno Marsudi sebagai diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang menorehkan sejarah melalui kepemimpinan diplomasi Indonesia yang humanis, berintegritas, dan berprinsip kuat dengan memegang prinsip Bebas Aktif sesuai amanat UUD 1945.

    Selama dua periode kepemimpinannya, Retno berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam isu-isu internasional, terutama terkait diplomasi kemanusiaan, perdamaian dunia, perlindungan warga negara, serta penguatan multilateralisme.

    Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, beliau tampil sebagai salah satu tokoh penjaga marwah Indonesia dan memperluas pengaruh diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.

    Retno Marsudi pun dikenal sebagai diplomat yang menorehkan sejumlah pencapaian penting sejak memulai kariernya di Kementerian Luar Negeri. Lahir pada 27 November 1962, Retno menempuh pendidikan dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi, kemudian mengemban berbagai jabatan strategis. 

    Posisi penting yang pernah diembannya antara lain Duta Besar Indonesia untuk Belanda (2012–2014), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, hingga dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2014–2024) dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Kariernya ditandai dengan rekam jejak kuat dalam isu perlindungan WNI, diplomasi untuk Palestina, serta upaya mediasi konflik internasional.

    Retno dikenal sebagai penggerak diplomasi kemanusiaan yang konsisten. Dia memimpin berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan wilayah-wilayah krisis lain, menjadikan Indonesia salah satu suara moral dunia dalam isu kemanusiaan.

    Di bawah kepemimpinannya, Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, serta memperkuat kerja sama kawasan melalui ASEAN dan organisasi internasional lainnya.

    Salah satu warisan terbesarnya adalah transformasi perlindungan WNI di luar negeri. Melalui sistem terpadu dan respons cepat, Indonesia dikenal sebagai negara yang memprioritaskan keselamatan warganya di luar negeri.

    Retno berperan besar dalam membuka akses pasar dan memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Beliau mendorong diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri modern.

    Retno kerap menjadi juru bicara Indonesia pada forum G20, PBB, dan platform internasional lainnya. Dengan gaya diplomasi yang tegas namun syarat empati, beliau menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam berbagai isu global.