Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • China Kirim Utusan Khusus ke Ukraina dan Rusia

    China Kirim Utusan Khusus ke Ukraina dan Rusia

    Beijing

    Pemerintah China akan mengirimkan utusan khususnya yang akan mengunjungi Ukraina, Rusia dan beberapa negara Eropa mulai Senin (15/5) pekan depan. Utusan khusus Beijing itu akan menjadi diplomat dengan level tertinggi yang mengunjungi Ukraina yang sedang dilanda perang sejak Rusia menginvasi setahun lalu.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (12/5/2023), pengiriman utusan khusus China itu diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam konferensi pers terbaru di Beijing pada Jumat (12/5) waktu setempat.

    “Mulai 15 Mei, Duta Besar Li Hui, perwakilan khusus pemerintah China untuk Urusan Eurasia, akan mengunjungi Ukraina, Polandia, Prancis, Jerman dan Rusia untuk berkomunikasi dengan semua pihak mengenai penyelesaian politik dari krisis Ukraina,” tutur Wang.

    Rencana kunjungan Li ke Ukraina dan Rusia, serta beberapa negara Eropa itu, menurut Wang, menunjukkan ‘komitmen mempromosikan perdamaian dan perundingan’ yang dimiliki China.

    “Itu sepenuhnya menunjukkan bahwa China berdiri teguh di sisi perdamaian,” cetusnya.

    “China bersedia untuk terus memainkan peran konstruktif dalam membangun lebih banyak konsensus internasional soal gencatan senjata, penghentian perang, dimulainya perundingan damai dan dihindarinya eskalasi situasi,” jelas Wang dalam konferensi pers.

  • Makin Panas! China Balas Usir Diplomat Kanada

    Makin Panas! China Balas Usir Diplomat Kanada

    Beijing

    Pemerintah China langsung mengambil langkah balasan setelah Kanada mengusir diplomatnya yang dianggap mengintimidasi anggota parlemen di negara itu. Beijing mengumumkan pengusiran Konsul Kanada di Shanghai yang diminta segera meninggalkan negara itu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/5/2023), Kementerian Luar Negeri China menetapkan ‘persona non grata’ terhadap Konsul Jenderal Kanada Jennifer Lynn Lalonde dalam pernyataan berbahasa Inggris yang dipublikasikan secara online pada Selasa (9/5) waktu setempat.

    “China berhak untuk memberikan reaksi lebih lanjut,” sebut Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataannya saat mengumumkan pengusiran Lalonde.

    Lalonder diberitahu untuk segera meninggalkan China paling lambat 13 Mei.

    “China mengutuk keras dan menentang dengan tegas hal ini dan telah mengajukan demarche (langkah politik) serius dan protes keras kepada Kanada,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

    “Sebagai langkah balasan timbal-balik menanggapi langkah Kanada yang tidak bermoral, China memutuskan untuk menetapkan persona non grata terhadap Jennifer Lynn Lalonde, Konsul pada Konsulat Jenderal Kanada di Shanghai,” tegas Kementerian Luar Negeri China.

    Langkah Beijing itu diambil setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Melanie Joly menetapkan persona non grata terhadap seorang diplomat China bernama Zhao Wei yang ditugaskan di Toronto. Kanada juga menegaskan ‘tidak akan mentoleransi segala bentuk campur tangan asing dalam urusan dalam negeri kami’.

    Tonton juga Video: Pemerintah AS Incar 2 Aplikasi Asal China Terkait Kebocoran Data

  • Hubungan Memanas, Iran Usir 4 Diplomat Azerbaijan

    Hubungan Memanas, Iran Usir 4 Diplomat Azerbaijan

    Teheran

    Iran mengusir empat orang diplomat Azerbaijan. Langkah itu merupakan tanggapan atas pengusiran staf kedutaan Iran di Baku, Azerbaijan, pada April lalu.

    “Empat diplomat dari Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan, dinyatakan persona non grata, diusir dari Iran bulan lalu,” kata kantor berita resmi IRNA seperti dilansir AFP, Jumat (5/5/2023).

    “Tindakan Kementerian Luar Negeri Iran dilakukan sebagai tanggapan atas pengusiran Baku terhadap diplomat Iran,” sambung penjelasan kantor berita resmi Iran.

    Kementerian Luar Negeri Azerbaijan bulan lalu mengatakan telah memberitahu duta besar Iran bahwa “empat pegawai kedutaan Iran dinyatakan sebagai persona non grata” dengan waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu.

    Baku menuduh staf kedutaan melakukan kegiatan yang “tidak sesuai dengan status diplomatik” tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Hubungan antara Azerbaijan dan Iran memburuk pada Januari ketika seorang pria bersenjata menyerbu kedutaan Baku di Teheran dan membunuh seorang diplomat serta melukai dua penjaga keamanan kedutaan.

    Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menyalahkan Iran atas penembakan itu. Juru bicara pemerintah Azerbaijan, Ayxan Hacizada, mengatakan kampanye anti-Azerbaijan telah “mendorong serangan itu”.

    Juru bicara Kemlu Iran, Nasser Kanani, mengatakan Teheran mengutuk keras serangan itu. Iran mengklaim motif di balik serangan itu adalah hal pribadi.

    Teheran juga khawatir wilayah Azerbaijan dapat digunakan untuk kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Israel, pemasok senjata utama ke Baku.

    (haf/haf)

  • Junta Myanmar Umumkan Pengampunan 2 Ribu Tahanan

    Junta Myanmar Umumkan Pengampunan 2 Ribu Tahanan

    Jakarta

    Junta Myanmar mengumumkan telah mengampuni lebih dari 2.000 tahanan, yang dipenjara berdasarkan undang-undang, yang digunakan secara luas dalam tindakan kerasnya terhadap para demonstran sejak merebut kekuasaan lebih dari dua tahun lalu.

    Diketahui bahwa junta militer Myanmar telah menangkap ribuan pengunjuk rasa dan aktivis sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/5/2023), dalam sebuah pernyataan, junta militer Myanmar mengatakan bahwa pengampunan diberikan kepada “2.153 tahanan yang menjalani hukuman di bawah KUHP 505 (a) untuk menandai Hari Bulan Purnama Kasone”, sebuah perayaan yang menandai kelahiran Buddha.

    Sesuai ketentuan KUHP tersebut, para tahanan tersebut terancam hukuman penjara maksimum tiga tahun.

    Militer memerintahkan pengampunan “untuk ketenangan rakyat dan atas dasar kemanusiaan,” kata junta militer dalam pernyataannya.

    Mereka yang mengulangi pelanggaran harus menjalani sisa hukuman mereka dengan hukuman tambahan, imbuh junta.

    Myanmar biasanya memang memberikan amnesti kepada ribuan tahanan untuk menandai hari libur nasional atau perayaan Buddha.

    Sebelumnya pada hari Selasa (2/5), Qin bertemu dengan kepala junta Min Aung Hlaing. Dia menjadi pejabat China paling terkenal yang bertemu dengan jenderal tertinggi Myanmar itu sejak kudeta.

    “China mengadvokasi masyarakat internasional untuk menghormati kedaulatan Myanmar dan memainkan peran konstruktif dalam membantu mencapai perdamaian dan rekonsiliasi,” kata Qin, menurut Kementerian Luar Negeri China.

    (ita/ita)

  • Sudan Membara, Kantor Atase Kebudayaan Arab Saudi Dijarah!

    Sudan Membara, Kantor Atase Kebudayaan Arab Saudi Dijarah!

    Jakarta

    Kantor Atase Kebudayaan Arab Saudi di Sudan dijarah dan diserang pada hari Selasa (2/5) waktu setempat. Penyerangan ini terjadi seiring peperangan melanda negara Afrika itu.

    Dilansir Al-Arabiya, Rabu (3/5/2023), Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sekelompok pria bersenjata tak dikenal mencuri sejumlah properti dari kantor atase, melumpuhkan sistem dan server.

    Pemerintah Saudi mengutuk serangan itu “sekeras mungkin” dan menyerukan untuk menghormati misi diplomatik dan meminta pertanggungjawaban para penyerang atas tindakan mereka.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali seruan pemerintah Arab Saudi sebelumnya untuk menghentikan eskalasi konflik di Sudan antara pihak-pihak yang bertikai dan memastikan perlindungan bagi diplomat, penduduk, dan warga sipil Sudan.

    Dilansir DW, pertempuran masih terus terjadi di Khartoum, ibu kota Sudan. Serangan udara, tembakan, dan ledakan masih terus terjadi, meskipun ada perpanjangan kedua dari gencatan senjata selama 72 jam.

    Perebutan kekuasaan antara pemimpin de facto Sudan, panglima militer Abdel Fattah Burhan, dan mantan wakilnya Mohammed Hamdan Dagalo (lebih dikenal sebagai Hemeti) yang memimpin kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat sudah memasuki minggu ketiga.

    Pertempuran itu telah menewaskan lebih dari 500 orang, dengan ribuan lainnya terluka. Setidaknya 75.000 warga Sudan telah mengungsi di dalam negeri, dengan lebih dari 50.000 orang lainnya mengungsi lewat darat ke negara-negara tetangga, demikian data yang dilaporkan PBB.

  • Ukraina Terima 1.550 Kendaraan Lapis Baja-230 Tank dari NATO

    Ukraina Terima 1.550 Kendaraan Lapis Baja-230 Tank dari NATO

    Sebelumnya, pemerintah Rusia mengomentari percakapan telepon antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merupakan pertama kalinya sejak Moskow menginvasi Kiev setahun lalu.

    Dalam percakapan telepon pada Rabu (26/4) waktu setempat, Xi mengatakan kepada Zelensky bahwa China akan mengirimkan perwakilan khusus ke Ukraina dan akan menggelar pembicaraan dengan semua pihak demi mewujudkan perdamaian.

    Seperti dilansir kantor berita Rusia, TASS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam komentarnya fokus membahas soal upaya China meluncurkan proses perundingan soal konflik Rusia-Ukraina, di mana dia menilai Kiev kemungkinan tidak akan mengapresiasi upaya Beijing tersebut, sementara Moskow jelas mengapresiasinya.

    “Kami telah mencatat kesediaan China untuk melakukan upaya-upaya dalam meluncurkan proses negosiasi. Kami bisa melihat bahwa pendekatan fundamental kami sejalan dengan kertas posisi yang dirilis Kementerian Luar Negeri China pada 24 Februari lalu,” sebutnya.

    “Sejauh ini, rezim Kiev menolak semua inisiatif yang masuk akal yang dimaksudkan untuk menemukan solusi politik dan diplomatik untuk krisis Ukraina,” ucap Zakharova dalam komentarnya.

    Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyambut baik, bahkan memuji, percakapan telepon perdana antara Xi dan Zelensky itu. Namun AS juga menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan apakah percakapan kedua kepala negara itu akan mengarah pada kesepakatan damai antara Moskow dan Kiev.

    Seperti dilansir Reuters, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menyambut baik percakapan telepon itu. “Itu hal yang baik,” sebut Kirby dalam pernyataannya.

    (nvc/ita)

  • AS Ancam Rezim Kim Jong Un Tamat, China: Jangan Provokasi!

    AS Ancam Rezim Kim Jong Un Tamat, China: Jangan Provokasi!

    Jakarta

    Pemerintah China memperingatkan Amerika Serikat dan Korea Selatan (Korsel) agar tidak “memprovokasi konfrontasi” dengan Korea Utara (Korut). Peringatan ini disampaikan pada hari Kamis (27/4) setelah Presiden Joe Biden dan Presidel Korsel Yoon Suk Yeol mengatakan Pyongyang akan menghadapi “akhir” kepemimpinannya jika menggunakan senjata nuklirnya.

    “Semua pihak harus menghadapi inti dari masalah semenanjung (Korea) dan memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan penyelesaian masalah secara damai,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, seperti diberitakan kantor berita AFP, Kamis (27/4/2023).

    Dia mendesak untuk tidak “sengaja mengobarkan ketegangan, memprovokasi konfrontasi, dan bermain-main dengan ancaman”.

    Sebelumnya pada pertemuan puncak di Washington, Biden dan Yoon memperjelas bahwa jika rezim Kim Jong Un di Korea Utara menyerang Korea Selatan atau Amerika Serikat, maka tanggapannya akan sangat menghancurkan.

    “Serangan nuklir oleh Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu atau partisannya — mitra — tidak dapat diterima dan akan mengakibatkan berakhirnya rezim apa pun yang mengambil tindakan seperti itu,” kata Biden dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

    Yoon mengatakan prioritasnya adalah mengamankan perdamaian melalui “keunggulan kekuatan yang luar biasa dan bukan perdamaian palsu berdasarkan niat baik pihak lain.”

    “Jika terjadi serangan nuklir Korea Utara,” katanya, Washington dan Seoul telah sepakat untuk “menanggapi dengan cepat, luar biasa, dan tegas menggunakan kekuatan penuh aliansi termasuk senjata nuklir AS.”

  • Sudan Makin Memanas, AS-Turki Evakuasi Warganya

    Sudan Makin Memanas, AS-Turki Evakuasi Warganya

    Khartoum

    Sejumlah negara mengevakuasi warganya dari Khartoum buntut semakin memanasnya pertempuran di Sudan. Deretan negara yang mengevakuasi warganya itu yakni Amerika Serikat (AS) hingga Turki.

    Dilansir AFP, Minggu (23/4/2023), pasukan AS menyerbu dengan helikopter untuk mengevakuasi staf kedutaannya dari Khartoum. Lebih dari 100 pasukan operasi khusus AS mengambil bagian dalam penyelamatan untuk mengekstraksi kurang dari 100 orang.

    Presiden AS Joe Biden mengatakan militer AS “melakukan operasi” untuk mengekstraksi personel pemerintahannya. Biden juga mengutuk kekerasan tersebut, dengan mengatakan “itu tidak masuk akal dan harus dihentikan”.

    Prancis dan Turki pada hari ini waktu setempat juga meluncurkan operasi evakuasi dari negara Afrika timur laut yang dilanda kekacauan itu, di mana pertempuran yang sedang berlangsung telah memasuki minggu kedua.

    Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa “operasi evakuasi cepat” telah dimulai, dan bahwa warga negara Eropa dan orang-orang dari “negara mitra sekutu” juga akan dibantu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Sementara, Turki memulai operasi penyelamatan saat fajar melalui jalan darat dari kota selatan Wad Medani. Tetapi rencana ditunda dari satu lokasi di Khartoum setelah “ledakan” di dekat masjid yang ditunjuk sebagai tempat berkumpul.

    Lebih dari 150 orang dari berbagai negara juga telah mencapai Arab Saudi setelah pasukan angkatan laut melancarkan penyelamatan melintasi Laut Merah pada hari Sabtu, mengumpulkan warga dan warga negara Saudi dari 12 negara lain dari Port Sudan.

    Tiga pesawat angkut militer Jerman akan kembali pada hari Rabu, menurut mingguan Jerman Der Spiegel.

    Namun perebutan orang asing untuk melarikan diri telah memicu kekhawatiran di antara warga Sudan tentang apa yang akan terjadi ketika diplomat yang dapat bertindak sebagai mediator potensial telah pergi.

    “Mendorong jalan yang aman untuk mengevakuasi warga internasional tanpa secara bersamaan mendorong untuk mengakhiri perang akan sangat mengerikan”, kata peneliti Hamid Khalafallah.

    “Aktor internasional akan memiliki dampak yang lebih kecil begitu mereka berada di luar negeri,” katanya, menambahkan dalam pesan kepada negara-negara asing: “Lakukan semua yang Anda bisa untuk pergi dengan aman, tetapi jangan tinggalkan orang-orang Sudan tanpa perlindungan.”

    Sebagai informasi, pertempuran sengit antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter — di mana terlihat bertempur dengan tank dan jet tempur yang meluncurkan serangan udara — telah menewaskan lebih dari 400 orang dan menyebabkan ribuan orang terluka di kota yang padat penduduk itu.

    Saksi mata mengungkapkan, pertempuran terus berlanjut hingga hari ini dengan deru tembakan otomatis bergema di Khartoum dan pesawat militer Sudan meraung di atas kepala.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Saksikan juga ‘Perang Saudara di Sudan! Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak’:

  • Arab Saudi Evakuasi 91 Warganya dan Sejumlah Pejabat Asing dari Sudan

    Arab Saudi Evakuasi 91 Warganya dan Sejumlah Pejabat Asing dari Sudan

    Khartum

    Sudan tengah dilanda pertempuran besar-besaran usai adanya upaya kudeta. Arab Saudi bergerak cepat dengan mengevakuasi warganya.

    Dilansir AFP, Minggu (23/4/2023), evakuasi itu dilakukan oleh angkatan laut kerajaan Saudi dengan didukung unsur militer lainnya. Tidak hanya warga Saudi, sejumlah diplomat dan pejabat asing turut diamankan.

    Dari data sementara, ada 91 warga Saudi dan sekitar 66 warga asing yang dievakuasi. 66 warga asing itu berkebangsaan Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filipina, Kanada, hingga Burkina Faso.

    Pejabat asing itu termasuk “diplomat dan pejabat internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi tanpa memberikan rincian identitas.

    Kementerian Luar Negeri Saudi menyebut pihaknya “bekerja untuk menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan warga negara asing” sebelum keberangkatan mereka ke negara masing-masing.

    Televisi Al-Ekhbariya milik pemerintah Saudi merilis beberapa video kapal perang yang berisi warga Saudi mendekati pelabuhan Jeddah pada hari Sabtu (22/4). Warga Saudi itu kemudian diterima oleh pejabat dan sejumlah tentara dengan membagikan permen.

    Wanita dan anak-anak yang memegang bendera Saudi juga terlihat turun dari salah satu kapal.

    (isa/isa)

  • Kecam Invasi Ukraina, Pengkritik Kremlin Kara-Murza Dibui 25 Tahun

    Kecam Invasi Ukraina, Pengkritik Kremlin Kara-Murza Dibui 25 Tahun

    Kara-Murza ditahan sejak April tahun lalu atas dakwaan menyebarkan apa yang dianggap Kremlin sebagai informasi palsu soal militer Rusia terkait pidatonya di hadapan anggota majelis rendah pada parlemen Arizona pada Maret tahun lalu.

    Pada Agustus 2022, dia dituduh berafiliasi dengan ‘organisasi yang tidak diinginkan’ karena terlibat dalam konferensi mendukung para tahanan politik. Kemudian pada Oktober, dia didakwa melakukan pengkhianatan atas pernyataan kritisnya untuk pemerintah Rusia yang disampaikan dalam tiga acara di luar negeri.

    Inggris-PBB Serukan Rusia Segera Bebaskan Kara-Murza

    Kara-Murza yang kelahiran Rusia ini memegang status kewarganegaraan ganda Rusia-Inggris. Dia mendapatkan status warga negara Inggris setelah pindah ke Inggris bersama ibundanya saat usianya 15 tahun.

    Otoritas London mengecam hukuman yang dijatuhkan Moskow, dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris James Cleverly menyatakan negaranya akan terus ‘menyerukan pembebasan segera Kara-Murza’.

    Kementerian Luar Negeri Inggris mengecam apa yang disebutnya sebagai ‘hukuman bermotif politik’ dan mengatakan akan ‘mempertimbangkan langkah lebih lanjut untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penahanan dan penganiayaan Vladimir Kara-Murza’.

    Secara terpisah, Kepala HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Volker Turk juga menyerukan pembebasan segera Kara-Murza. Turk menyebut hukuman yang dijatuhkan Moskow itu menjadi ‘pukulan lainnya terhadap penegakan hukum dan ruang sipil di Federasi Rusia’.

    Dikenal sebagai jurnalis berpendidikan Barat dan aktivis oposisi Kremlin, Kara-Murza menderita polyneuropathy yang, menurut pengacaranya, disebabkan oleh dua upaya meracuni Kara-Murza tahun 2015 dan tahun 2017 lalu. Kondisinya memburuk di penjara, dan dia tidak cukup sehat untuk menghadiri persidangan kasusnya.

    Kara-Murza pernah mengatakan bahwa dirinya dua kali diracun karena aktivitas politiknya, namun dia tetap tinggal lama di wilayah Rusia.

    (nvc/idh)