Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Ribuan Warga Etnis Armenia Mengungsi karena Takut Dianaya

    Ribuan Warga Etnis Armenia Mengungsi karena Takut Dianaya

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, edisi Selasa 26 September 2023.

    Sejumlah informasi yang terjadi di sejumlah negara dalam 24 jam terakhir sudah kami rangkum agar Anda lebih mudah mengikuti perkembangan dunia.

    Kita awali laporan pertama dari Armenia.

    Ribuan warga etnis Armenia mengungsi

    Ribuan etnis Armenia meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh, perbatasan antara Armenia dan Azerbaijan.

    Mereka mengantre untuk mendapatkan bahan bakar, hingga menimbulkan kemacetan di jalur pegunungan menuju Armenia.

    Mereka mengatakan tidak ingin hidup sebagai bagian dari negara Azerbaijan dan akan berangkat ke Armenia karena takut akan mengalami penganiayaan dan pembersihan etnis.

    Pengungsi yang mencapai Armenia mengatakan mereka yakin sejarah negara mereka yang memisahkan diri telah berakhir.

    Pelaku kejahatan rasisme membayar US$5 juta

    Patrick Crusius, seorang pria berkulit putih asal Texas yang membunuh 23 orang di Walmart pada tahun 2019 setuju untuk membayar lebih dari US$5 juta kepada para korban serangan rasisme.

    Patrick dijatuhi 90 hukuman hidup berturut-turut bulan Juli lalu, setelah mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan berbau kebencian, yang juga menjadi pembunuhan massal terburuk di Amerika Serikat.

    Usianya 21 tahun saat ketika berkendara lebih dari 700 mil dari rumahnya dekat Dallas untuk menargetkan warga Hispanik sebagai korban tembakan dengan senapan jenis AK di dalam dan di luar toko Walmart.

    Komedian Russel Brand diselidiki polisi Inggris

    Polisi di London tengah mengadakan penyelidikan terhadap Russell Brand, yang dituduh melakukan pelanggaran seksual.

    Russel, 48 tahun, menjadi sasaran tuduhan pemerkosaan, penyerangan seksual, dan intimidasi dalam sebuah laporan investigasi media The Times, The Sunday Times, dan program Dispatches dari Channel 4 di Inggris awal bulan ini.

    Tidak ada penangkapan hingga saat ini, sementara Russel membantah semua tuduhan.

    Dalam sebuah pernyataan, polisi kota London mengatakan mereka telah menerima “sejumlah tuduhan pelanggaran seksual di London” dan wilayah lainnya di Inggris.

    Filipina gelar ‘operasi khusus’ di Laut China Selatan

    Filipina mengatakan pihaknya sudah melakukan “operasi khusus” untuk menghilangkan pembatas terapung yang dipasang China di Laut Cina Selatan.

    Minggu lalu, Filipina membagikan foto-foto penghalang terapung yang menghalangi akses kapal penangkap ikan di Scarborough Shoal, dengan kapal China berada di dekatnya.

    “Pembatas ini menimbulkan bahaya bagi navigasi, dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Hal ini juga menghambat aktivitas penangkapan ikan dan mata pencaharian para nelayan Filipina,” demikian pernyataan pemerintah Filipina.

    Kementerian Luar Negeri China tidak menyebutkan secara langsung soal penghalang terapung tersebut, namun membela tindakan kapal penjaga pantainya sebagai “tindakan yang diperlukan” setelah kapal Biro Perikanan Filipina “menyusup” ke kawasan perairannya.

    Kabar Bruce Willis dengan demensia yang dialaminya

    Istri Bruce Willis untuk pertama kalinya berbicara kepada publik soal demensia suaminya, dengan mengatakan “sulit untuk mengetahui” apakah aktor Hollywood tersebut mengetahui kondisinya.

    Emma Heming Willis muncul di program televisi Today milik NBC, untuk berbicara soal demensia frontotemporal (FTD).

    Bruce, 68 tahun, didiagnosis menderita demensia pada bulan Februari, setahun setelah sebelumnya didiagnosis menderita afasia, sebuah kelainan yang menimbulkan kesulitan berbicara, membaca, dan menulis.

    Ini cuplikan pernyataan Emma di televisi.

    “Sulit bagi orang yang didiagnosis, juga sulit bagi keluarga,” katanya.

    “Dan hal itu tidak berbeda dengan Bruce, atau saya sendiri, atau anak perempuan kami. Mereka mengatakan ini adalah penyakit keluarga, dan memang benar adanya.”

    “Sebagai yang merawatnya, sangat penting untuk dapat mendapat bantuan dan dukungan.

    “Penting bagi yang merawatnya untuk menjaga diri mereka sendiri sehingga mereka bisa memberikan perawatan terbaik bagi orang yang dirawatnya.”

  • Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Pidato Zelensky Bikin Polandia Setop Pasokan Senjata ke Ukraina

    Jakarta –

    Pidato Presiden Volodymyr Zelensky dalam Sidang Majelis Umum PBB yang menyindir soal larangan impor biji-bijian membuat Polandia dan Ukraina terlibat perselisihan. Hal ini bahkan membuat Polandia memutuskan untuk menghentikan pasokan senjata ke Ukraina.

    Dilansir AFP dan Reuters, Kamis (21/9/2023), Zelensky dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mengatakan bahwa Ukraina berupaya mempertahankan jalur darat untuk ekspor biji-bijian. Namun dia menyebut adanya ‘drama politik’ yang hanya membantu Rusia.

    Tidak hanya itu, Zelensky bahkan menyebut beberapa negara berpura-pura menyatakan solidaritas dengan Kyiv.

    Komentar itu mendapatkan reaksi keras dari Polandia, yang mengecam pernyataan Zelensky itu ‘tidak bisa dibenarkan soal Polandia. Terlebih Polandia telah mendukung Ukraina sejak hari-hari pertama perang’.

    Warsawa diketahui menjadi salah satu pendukung Kyiv yang paling setia sejak Rusia melancarkan invasinya pada Februari 2022. Namun kini kedua negara terlibat perselisihan setelah Polandia bersama Hungaria dan Slovakia memperpanjang larangan impor biji-bijian Ukraina untuk melindungi kepentingan petani mereka.

    Situasi ini berawal ketika Uni Eropa, pada Jumat (15/9) pekan lalu, mengumumkan diakhirinya larangan impor biji-bijian Ukraina di lima negara anggotanya.

    Pengumuman itu disambut kemarahan dan memicu embargo sepihak yang ditanggapi Kyiv dengan menyatakan akan mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kementerian Luar Negeri Polandia telah memanggil Duta Besar Ukraina Vasyl Zvarych untuk menyampaikan protes mereka.

    “Memberikan tekanan pada Polandia dalam forum multilateral atau menyampaikan aduan ke pengadilan internasional bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara kita,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Polandia kepada Dubes Zvarych.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri Polandia bahwa Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pawel Jablonski telah ‘menyampaikan protes keras dari pihak Polandia terhadap pernyataan yang disampaikan Presiden V Zelensky di Majelis Umum PBB kemarin, yang menuduh beberapa negara Uni Eropa berpura-pura memberikan solidaritas sambil secara tidak langsung mendukung Rusia’.

    Simak Video “Video: Rusia Klaim Serang ‘Bengkel’ Drone-Area Perakitan Peralatan Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Makin Panas! India Setop Terbitkan Visa bagi Warga Kanada

    Makin Panas! India Setop Terbitkan Visa bagi Warga Kanada

    Jakarta –

    India berhenti mengeluarkan visa bagi warga negara Kanada. Kebijakan itu muncul di tengah meningkatnya tensi hubungan antara India dengan Kanada usai seorang tokoh Sikh tewas di Kanada.

    Dilansir dari BBC, Kamis (21/9/2023), langkah itu dilakukan India karena merasa ada ‘ancaman keamanan’. Semantara, layanan visa Kanada tetap terbuka di India.

    Ketegangan meningkat minggu ini setelah pemimpin Kanada mengatakan India mungkin terlibat dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar di kuil Sikh di British Columbia pada 18 Juni lalu. India marah dan menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya ‘tidak masuk akal’.

    Pemerintah India menjelaskan penangguhan layanan visa juga ‘berlaku bagi warga Kanada yang berada di negara ketiga’.

    “Ada ancaman yang ditujukan kepada komisi tinggi (kedutaan besar) dan konsulat kami di Kanada,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri di New Delhi.

    “Hal ini telah mengganggu fungsi normal mereka. Oleh karena itu, (mereka) untuk sementara tidak dapat memproses permohonan visa,” sambungnya.

    Dia mengatakan India mencari kesetaraan dalam hubungannya dengan negara lain. Dia mengatakan Kanada ikut campur terkait urusan dalam negeri India.

    Sebelumnya, Nijjar ditembak mati di luar sebuah kuil Sikh pada 18 Juni lalu, di wilayah Surrey, pinggiran Vancouver yang ditinggali mayoritas warga Sikh di Kanada. Dia disebut mendukung Tanah Air Sikh dalam bentuk negara Khalistani yang merdeka.

    Sosok Nijjar telah ditetapkan oleh India sebagai ‘teroris’ sejak Juli 2020. Dampak dari pertikaian kedua negara itu adalah pengusiran diplomat di Ottawa dan New Delhi. Sementara India menolak mentah-mentah tuduhan Kanada yang disebutnya’absurd’.

    (aik/haf)

  • Memanas! Giliran India Balas Usir Diplomat Kanada

    Memanas! Giliran India Balas Usir Diplomat Kanada

    New Delhi –

    Perselisihan diplomatik antara India dan Kanada semakin memanas. New Delhi mengambil langkah balasan dengan mengusir seorang diplomat Ottawa dari wilayahnya, beberapa jam setelah Kanada mengumumkan pengusiran diplomat India terkait dugaan keterlibatan pembunuhan pemimpin separatis Sikh.

    Seperti dilansir Reuters, Selasa (19/9/2023), pengusiran diplomat Kanada oleh pemerintah India ini menjadi perkembangan terbaru dalam peningkatan pertikaian diplomatik antara kedua negara, setelah Ottawa mengumumkan penyelidikan secara aktif terhadap ‘tuduhan kredibel’ yang mengaitkan agen-agen pemerintah New Delhi dengan pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh bernama Hardeep Singh Nijjar di British Columbia.

    Sosok Nijjar disebut mendukung Tanah Air Sikh dalam bentuk negara Khalistani yang merdeka, dan telah ditetapkan oleh India sebagai ‘teroris’ sejak Juli 2020. Namun Nijjar juga diketahui berstatus warga negara Kanada.

    Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau saat berbicara dalam rapat parlemen darurat pada Senin (18/9) menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah asing dalam pembunuhan warga negara Kanada adalah ‘pelanggaran kedaulatan yang tidak bisa diterima’.

    Ottawa juga mengumumkan pengusiran seorang diplomat India terkait kasus itu. Identitas diplomat India yang diusir tidak disebutkan lebih lanjut, hanya disebutkan bahwa dia menjabat sebagai Kepala Sayap Penelitian dan Analisis (RAW), badan intelijen asing India, di Kanada.

    Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya mengumumkan langkah balasan dengan mengusir seorang diplomat Kanada di New Delhi. Namun tidak disebutkan lebih lanjut identitas dan jabatan diplomat Ottawa yang diusir dari wilayah India itu.

  • Memanas! Giliran India Balas Usir Diplomat Kanada

    Diplomatnya Diusir Kanada karena Pembunuhan Sikh, India Bilang Gini

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Melanie Joly, secara terpisah, mengumumkan pengusiran seorang diplomat India terkait kasus itu. Identitas diplomat India yang diusir tidak disebutkan lebih lanjut, hanya disebutkan bahwa dia menjabat sebagai Kepala Sayap Penelitian dan Analisis (RAW), badan intelijen asing India.

    “Kami adalah negara demokratis dengan komitmen kuat terhadap supremasi hukum,” tegas Kementerian Luar Negeri India.

    Disebutkan juga oleh Kementerian Luar Negeri India bawa Trudeau, yang mengunjungi New Delhi bulan ini untuk menghadiri KTT G20, telah melontarkan tuduhan serupa kepada PM India Narendra Modi, dan tuduhan tersebut ‘ditolak sepenuhnya’.

    New Delhi juga menyebut ‘tuduhan tidak berdasar’ seperti itu sama saja ‘berusaha mengalihkan fokus dari teroris dan ekstremis Khalistani, yang telah mendapatkan perlindungan di Kanada dan terus mengancam kedaulatan dan integritas wilayah India’.

    Kanada diketahui memiliki populasi Sikh terbesar di luar India, dan New Delhi menuduh Ottawa menutup mata terhadap aktivis kelompok nasionalis yang mengupayakan Tanah Air Sikh yang terpisah di India utara dan wilayah lainnya.

    “Kami mendesak pemerintah Kanada untuk mengambil tindakan hukum yang cepat dan efektif terhadap semua elemen anti-India yang beroperasi di negara mereka,” cetus Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    (nvc/ita)

  • China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    China Murka gegara Menlu Jerman Sebut Xi Jinping Diktator

    Beijing –

    China dibuat naik pitam oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Annalena Baerbock yang menyebut Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator. Beijing menilai sebutan yang diberikan oleh Baerbock itu ‘absurd’ dan merupakan ‘provokasi politik terbuka’.

    Seperti dilansir Reuters, Senin (18/9/2023), komentar kontroversial itu dilontarkan Baerbock dalam wawancara langsung dengan media Amerika Serikat (AS), Fox News, pekan lalu ketika dia ditanya soal perang yang dipicu Rusia di wilayah Ukraina.

    “Jika (Presiden Vladimir) Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi para diktator lainnya di dunia, seperti Xi, seperti Presiden China?” ucap Baerbock secara terang-terangan menyebut nama Xi dalam wawancara itu.

    Protes keras telah dilayangkan secara resmi oleh pemerintah Beijing terhadap otoritas Berlin, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menyebut pernyataan Baerbock itu ‘sangat absurd’ dan jelas-jelas telah melanggar martabat politik China.

    “Itu merupakan provokasi politik terbuka,” sebut Mao dalam konferensi pers saat menanggapi pernyataan Menlu Jerman soal Presiden China tersebut.

    Baerbock dikenal sebagai pengkritik keras China. Pada Agustus lalu, Baerbock menyebut Beijing memberikan tantangan terhadap ‘dasar-dasar bagaimana kita hidup bersama di dunia ini’.

    Sebelumnya, dia menggambarkan aspek-aspek kunjungannya ke China sebagai sesuatu yang ‘lebih dari sekadar mengejutkan’ dan mengatakan bahwa Beijing semakin menjadi saingan sistemik dibandingkan mitra dagang.

  • Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Menhan China Hilang Misterius, Berminggu-minggu Tak Muncul ke Publik

    Terlebih diketahui bahwa Qin naik jabatan dengan cepat dalam jajaran Partai Komunis akibat kedekatannya dengan Presiden Xi Jinping, sehingga pemecatannya setelah hanya tujuh bulan menjabat menjadi hal yang tidak terduga. Para pejabat China pada saat itu juga menyebut hilangnya Qin dari pandangan publik dikarenakan alasan kesehatan.

    Sementara itu, Li ditunjuk menjabat Menhan China pada Maret lalu. Dengan jabatannya itu, Li dipantau secara saksama oleh para diplomat dan pengamat asing karena, sama seperti Qin, dia merupakan salah satu dari lima anggota Dewan Negara China — posisi kabinet yang kedudukannya lebih tinggi dari menteri biasa.

    Li terakhir kali terlihat di Beijing pada 29 Agustus lalu saat menyampaikan pidato penting dalam forum keamanan dengan negara-negara Afrika. Sebelum itu, Li menggelar pertemuan tingkat tinggi saat melakukan kunjungan ke ke Rusia dan Belarusia.

    Seorang Menhan China utamanya bertanggung jawab atas diplomasi pertahanan dan tidak memimpin pasukan tempur. Profil publiknya kurang jika dibandingkan dengan seorang Menlu China yang kerap muncul di media pemerintah.

    Absennya Li di depan publik dalam jangka waktu lama telah menuai sejumlah komentar. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Jepang, Rahm Emanuel, membahas hal itu dalam postingan media sosial X pada 8 September lalu.

    “Pertama, Menteri Luar Negeri Qin Gang menghilang, kemudian komandan Pasukan Roket menghilang, dan sekarang Menteri Pertahanan Li Shangfu sudah dua minggu tidak terlihat di depan publik. Siapa yang akan memenangkan perlombaan pengangguran ini? Pemuda China atau kabinet Xi?” tulis Emanuel.

    Saat ditanya soal postingan Emanuel itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya ‘tidak mengetahui situasinya’.

    (nvc/nvc)

  • Rusia Usir Dua Staf Kedutaan AS yang Dituduh Lakukan Aktivitas Ilegal

    Rusia Usir Dua Staf Kedutaan AS yang Dituduh Lakukan Aktivitas Ilegal

    Jakarta –

    Rusia mengatakan pihaknya mengusir dua diplomat AS. Diplomat AS tersebut dituduh bekerja dengan warga negara Rusia yang juga bekerja sama dengan negara asing.

    Dilansir Reuters, Jumat (15/9/2023) dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan mereka telah memanggil utusan AS Lynne Tracy dan mengatakan kepadanya bahwa Menteri Pertama Kedutaan Jeffrey Sillin dan Menteri Kedua David Bernstein harus meninggalkan Rusia dalam waktu tujuh hari.

    Kedutaan Besar Amerika membenarkan pengusiran tersebut. Belum ada komentar langsung dari Departemen Luar Negeri di Washington.

    Pihak Rusia mengatakan kedua diplomat AS tersebut telah melakukan aktivitas ilegal.

    “Orang-orang yang disebutkan namanya melakukan aktivitas ilegal, mempertahankan kontak dengan warga negara Rusia R. Shonov, yang dituduh melakukan ‘kerja sama rahasia’ dengan negara asing,” kata pernyataan Rusia.

    Robert Shonov bekerja di Konsulat Jenderal AS di kota Vladivostok, Rusia timur, selama lebih dari 25 tahun hingga Rusia pada tahun 2021 memerintahkan pemecatan staf lokal misi AS.

    Dinas keamanan FSB Rusia menerbitkan sebuah video pada bulan Agustus yang menunjukkan pengakuan Shonov di mana ia mengatakan Sillin dan Bernstein telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang upaya perang Rusia di Ukraina, aneksasi “wilayah baru”, mobilisasi militernya, dan pemilihan presiden tahun 2024. pemilihan.

    Amerika Serikat menuduh Moskow berusaha mengintimidasi dan melecehkan pegawai AS setelah media pemerintah Rusia melaporkan tuduhan terhadap Shonov dan mengatakan FSB berencana untuk menanyai pegawai kedutaan yang pernah berhubungan dengannya.

    Ketika dia ditangkap pada bulan Mei, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kasus tersebut menyoroti “penggunaan undang-undang yang semakin represif” oleh Rusia terhadap warga negaranya sendiri. Dikatakan bahwa tuduhan terhadap Shonov “sepenuhnya tidak berdasar”.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Shonov dibayar untuk menyelesaikan tugas yang bertujuan merusak keamanan nasional Rusia.

    (dwia/dwia)

  • Kemlu Ungkap 9 WNI Ditahan di Penjara Saudi terkait Narkoba

    Kemlu Ungkap 9 WNI Ditahan di Penjara Saudi terkait Narkoba

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 9 warga negara Indonesia (WNI) ditahan di penjara Arab Saudi terkait kasus narkoba. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah sebagai pengguna narkoba.

    “Saat ini, KBRI Riyadh mencatat sebanyak sembilan WNI yang ditahan di Penjara Riyadh dan Penjara Unaizah di Provinsi Qassem dengan kasus peredaran narkoba,” ujar Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (17/5/2023).

    Judha menyebut 9 orang WNI itu dikenakan pidana sebagai pengguna narkoba. Lama hukumannya sekitar 1 tahun.

    “Pidana yang dijatuhkan kepada sembilan orang dimaksud masuk kategori sebagai pengguna narkoba dengan lama hukuman sekitar satu tahun. Selain itu, terdapat beberapa WNI yang masih menjalani investigasi dan tahap pengadilan,” jelasnya.

    Judha juga menjelaskan hukuman terkait kasus Narkoba di Saudi. Hukumannya berkisar 1 tahun penjara hingga hukuman mati.

    “Pidana narkoba di dalam hukum Saudi masuk ke dalam kategori tuntutan Hak Umum dengan ancaman hukuman Tazir berkisar antara satu tahun hingga seumur hidup/mati tergantung dengan kadar pelanggaran dan pasal yang disangkakan,” jelasnya.

    2 WNI Ditangkap Terkait Peredaran Narkoba di Saudi

    Diketahui, 2 wanita Indonesia (WNI) bersama seorang warga negara Bangladesh ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik distribusi narkotika ilegal jenis amfetamin dan pil yang diregulasi.

    Pemerintah RI mengirimkan nota diplomatik ke Saudi mengenai kasus ini. Perwakilan RI di Saudi juga berkomunikasi dengan polisi setempat.

    “Perwakilan RI Riyadh saat ini sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Nota Diplomatik dan Kepolisian Saudi di Riyadh terkait informasi dua WNI yang terlibat kasus peredaran narkoba di wilayah Arab Saudi,” kata Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (17/5/2023).

    Judha menyatakan KBRI menjamin hak hukum bagi WNI itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Saudi.

    “Terkait hal tersebut, KBRI akan memastikan bahwa WNI memperoleh hak-hak hukumnya sesuai dengan ketentuan negara setempat,” tuturnya.

    (lir/mae)

  • 2 WNI Ditangkap terkait Narkoba di Saudi, Kemlu Kirim Nota Diplomatik

    2 WNI Ditangkap terkait Narkoba di Saudi, Kemlu Kirim Nota Diplomatik

    Jakarta –

    Dua orang warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi karena diduga terlibat peredaran narkoba. Pemerintah RI mengirimkan nota diplomatik ke Saudi mengenai kasus ini.

    “Perwakilan RI Riyadh saat ini sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Nota Diplomatik dan Kepolisian Saudi di Riyadh terkait informasi dua WNI yang terlibat kasus peredaran narkoba di wilayah Arab Saudi,” kata Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam keterangannya kepada detikcom, Selasa (17/5/2023).

    Judha menyatakan KBRI menjamin hak hukum bagi WNI itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Saudi.

    “Terkait hal tersebut, KBRI akan memastikan bahwa WNI memperoleh hak-hak hukumnya sesuai dengan ketentuan negara setempat,” tuturnya.

    Judha menambahkan bahwa pelaku akan diberikan pendampingan hukum oleh KBRI. KBRI juga membuka kemungkinan menyiapkan pengacara untuk 2 WNI itu.

    “KBRI akan mendampingi proses hukum dengan menyediakan penerjamah, pendampingan saat pengambilan keterangan dan pengadilan, serta kemungkinan penunjukan pengacara untuk telaah kasus dan pembelaan, utamanya jika kasus dikategorikan dalam pidana berat,” jelasnya.

    Diketahui, 2 wanita Indonesia (WNI) bersama seorang warga negara Bangladesh ditangkap oleh otoritas Arab Saudi. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik distribusi narkotika ilegal jenis amfetamin dan pil yang diregulasi.

    Identitas kedua WNI yang ditangkap tidak diungkap ke publik. Hanya disebutkan bahwa kedua wanita WNI itu merupakan resident atau penduduk Riyadh. Tidak diketahui juga sudah berapa lama keduanya tinggal di Riyadh.

    GDNC telah mengambil langkah hukum yang diperlukan terhadap ketiga individu yang ditangkap. Ketiganya kemudian diserahkan kepada Penuntutan Umum untuk tindakan lebih lanjut.

    (lir/mae)