Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Korea Selatan Keluarkan Peringatan Tsunami Imbas Gempa Jepang

    Korea Selatan Keluarkan Peringatan Tsunami Imbas Gempa Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Korea Selatan mengeluarkan peringatan tsunami di beberapa bagian Laut Timur usai gempa dan tsunami di Jepang, Senin (1/1).

    Badan Meteorologi Korea (KMA) mengatakan tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang melanda Ishikawa dan sekitarnya menyebabkan kenaikan permukaan laut di sepanjang pantai timur Korea Selatan.

    Dikutip Yonhap, KMA mengatakan tsunami dapat mencapai pantai kota timur Gangneung pada pukul 18.29 dan kota tenggara Pohang pada pukul 19.17 waktu setempat.

    KMA juga memperkirakan tsunami akan memiliki ketinggian di bawah 50 sentimeter, meskipun bisa meningkat saat mencapai pantai.

    Provinsi Gangwon yang berada di sepanjang Laut Timur, mengirimkan peringatan tsunami melalui pesan teks kepada penduduk di enam kota dan kabupaten di sepanjang pantai, mendorong orang-orang di daerah pantai untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

    Kepolisian laut setempat mengatakan mereka memantau situasi yang berkembang dengan cermat, sambil mencatat tidak ada laporan kerusakan pada awal Senin malam.

    Otoritas Meteorologi Provinsi Gangwon mengeluarkan peringatan gelombang tinggi di perairan di sekitar kota-kota pantai, dengan kecepatan angin mencapai hingga 16 meter per detik.

    Mereka menambahkan bahwa daerah pantai yang rendah dapat tetap rentan terhadap gelombang tinggi sepanjang malam Senin dan Selasa dini hari.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami besar untuk Ishikawa dan peringatan atau himbauan tsunami tingkat rendah untuk sisa pantai barat laut Pulau Honshu.

    Media Jepang mengatakan air bah bisa mencapai ketinggian 5 meter.

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan belum menerima laporan korban atau kerusakan bagi warga negara Korea Selatan di Jepang hingga Senin malam.

    Kementerian itu mengatakan Konsulat Jenderal Korea Selatan di Niigata, yang juga mengawasi Ishikawa, akan terus memantau situasi dan memberikan bantuan apa pun yang mungkin dibutuhkan oleh warga Korea Selatan menyusul gempa bumi tersebut.

    Kementerian Luar Negeri mengatakan diperkirakan ada sekitar 1.200 warga Korea Selatan yang tinggal di Prefektur Ishikawa dan 800 lainnya di Prefektur Toyama yang berdekatan.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI Imbau WNI Waspada Gempa Susulan, Peringatan Tsunami Belum Dicabut

    RI Imbau WNI Waspada Gempa Susulan, Peringatan Tsunami Belum Dicabut

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KBRI Tokyo dan KJRI Osaka mengeluarkan imbauan agar WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami usai gempa magnitudo 7.4 melanda prefektur Ishikawa, Jepang, Senin (1/1).

    “WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami dan selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat,” demikian keterangan Kemenlu yang diterima, Senin (1/1).

    Menurut keterangan tersebut, peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang.

    Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka juga telah mengaktifkan nomor hotline untuk situasi darurat sebagai berikut:

    KBRI Tokyo: +818035068612

    KJRI Osaka: +818031131003

    Gempa berkekuatan magnitudo sekitar 7.4 melanda prefektur Ishikawa, Jepang pada pukul 16.10 waktu setempat atau 14.10 WIB.

    Gempa juga dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita.

    (tim/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemenlu Siagakan Bantuan untuk WNI Terdampak Gempa dan Tsunami Jepang

    Kemenlu Siagakan Bantuan untuk WNI Terdampak Gempa dan Tsunami Jepang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tengah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka untuk mengetahui dampak gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang, Senin (1/1).

    Gempa berkekuatan magnitudo sekitar 7.4 melanda prefektur Ishikawa, Jepang pada pukul 16.10 waktu setempat atau 14.10 WIB.

    Gempa juga dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita.

    Gempa telah menyebabkan gelombang tsunami di beberapa wilayah.

    “KBRI dan KJRI tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul masyarakat Indonesia. Sistem lapor diri KBRI Tokyo mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa,” demikian keterangan resmi tertulis dari Kemenlu.

    Menurut keterangan tersebut, KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat WNI tetap waspada atas gempa susulan dan tsunami dan selalu memantau informasi dan arahan otoritas setempat.

    Pasalnya, peringatan tsunami di sepanjang pesisir barat Jepang masih belum dicabut hingga malam hari ini waktu Jepang.

    KBRI Tokyo dan KJRI Osaka juga telah mengaktifkan nomor hotline untuk situasi darurat sebagai berikut:

    KBRI Tokyo: +818035068612

    KJRI Osaka: +818031131003

    (pua/pua)

    [Gambas:Video CNN]

  • Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel

    Sering Dikte HAM RI, Tapi Biarkan Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyindir Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Gaza, padahal selama ini sering mendikte RI.

    Retno mengatakan hal itu saat menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa (12/12).

    “Pihak-pihak yang sering mendikte kami mengenai HAM, justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia,” kata Retno dalam keterangan resmi, Selasa (12/12).

    Retno mengatakan seluruh negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam menegakkan HAM. Sebab menurutnya, standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan HAM yang ideal.

    Dalam kesempatan itu, Retno menegaskan saat ini mata dunia tengah menyaksikan pelanggaran HAM berat oleh Israel di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

    Dia pun menekankan lagi bahwa tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp-kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah bentuk pembelaan diri.

    “Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional,” tutur Retno.

    Karena hal ini, Retno pun mengajak semua negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Semua negara yang berkomitmen tak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

    “Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman,” kata Retno.

    Lebih lanjut, Retno turut menekankan agar berbagai pelanggaran HAM di Gaza segera dihentikan. Dia mendesak proses perdamaian yang sesungguhnya agar solusi dua negara bisa terwujud.

    “Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh,” ucapnya.

    Kementerian Luar Negeri AS merilis laporan berjudul “Indonesia Human Rights Report 2022” yang membuat geger RI Oktober tahun ini.

    Dalam laporan itu, AS menyinggung masalah penerapan HAM di Indonesia, mulai dari kasus pembunuhan yang didalangi Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan.

    “Permasalahan hak asasi manusia yang signifikan mencakup laporan yang bisa dipercaya mengenai: pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang yang dilakukan pasukan keamanan pemerintah; penyiksaan polisi; kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa; penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; pelanggaran serius dalam konflik di Provinsi Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Laporan itu mengutip data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) yang menyebut terjadi 16 kematian dari 50 kasus yang diduga karena penyiksaan dan penganiayaan aparat dari Mei 2021 hingga Juni 2022.

    Laporan tersebut di antaranya juga menyoroti konflik Wadas, kasus Fatya-Haris, tim Mawar, kasus gubernur non aktif Papua, Lukas Enembe, hingga sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Meski laporan ini terbit sebelum Israel melancarkan agresi di Jalur Gaza, AS dan negara-negara Barat seolah tutup mata dengan kekejaman yang sekarang terjadi di Palestina.

    Agresi Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.400 orang. Mayoritas korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak.

    Kendati banyak warga sipil berjatuhan, yang bahkan jumlahnya melampaui korban perang Rusia-Ukraina, AS dan Barat tak pernah setuju untuk mendesak Israel gencatan senjata.

    AS menilai gencatan senjata hanya akan memberikan waktu bagi kelompok Hamas untuk mengumpulkan kembali kekuatan dan menyerang Israel seperti pada 7 Oktober lalu, serbuan yang memicu agresi saat ini.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Kenapa Banyak Pengungsi Rohingya Lari ke Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini mengatakan pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 1.478 orang.

    Ribuan pengungsi dari Myanmar ini tersebar di penampungan sementara di Aceh, Medan, hingga Pekanbaru.

    Namun, para pengungsi Rohingya kebanyakan datang ke Provinsi Aceh, terutama sejak pertengahan November lalu.

    Menurut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Senin (11/12), pengungsi Rohingya di Aceh telah mencapai 1.684 orang hingga hari ini. Mereka berada di Pidie, Sabang, serta Lhokseumawe.

    Kenapa banyak pengungsi Rohingya lari ke Indonesia?

    Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Mutiara Pertiwi, mengatakan para pengungsi Rohingya pada dasarnya sudah bermigrasi dalam beberapa gelombang selama puluhan tahun.

    Mutiara menjelaskan pada gelombang awal pengungsi dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, banyak etnis Rohingya yang mengambil rute darat menuju Bangladesh dan rute laut ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Malaysia.

    Mereka kemudian membentuk komunitas undocumented migrants yang cukup besar di Malaysia. Negeri Jiran pun menjadi destinasi migrasi populer bagi etnis Rohingya lantaran perekonomian di sana cukup berkembang.

    Namun, pada 2015, kasus perdagangan manusia mencuat setelah kuburan massal para korban ditemukan. Sebagian besar korban merupakan etnis Rohingya di perbatasan Thailand dan Malaysia.

    “Sejak itu, ada patroli perbatasan yang lebih ketat di kedua negara tersebut sehingga kelompok Rohingya seringkali terkatung-katung di laut dan akhirnya sampai ke perairan Indonesia. Di sinilah entry point (awal mula) isu ini menjadi krisis bagi pencari suaka di Indonesia,” kata Mutiara kepada CNNIndonesia.com.

    Mutiara menyebutkan para pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai orang tak berkewarganegaraan, sehingga tidak aman untuk direpatriasi atau dikembalikan ke Myanmar.

    Oleh sebab itu, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) membuat kamp khusus bagi mereka di Cox’s Bazar, Bangladesh. UNHCR juga membuat kamp pencari suaka di Pulau Bhasan Char, Bangladesh, untuk perluasan dan relokasi dari Cox’s Bazar.

    “Nah gelombang pengungsi terkini yang sampai ke Indonesia itu umumnya dari Cox’s Bazar. Mereka tidak mendapat kepastian masa depan, sehingga mempertaruhkan nyawa untuk bergabung dengan komunitas undocumented Rohingya di Malaysia yang cukup berkembang ekonominya,” ucap Mutiara.

    “Jadi pencari suaka Rohingya ini tersebar karena kombinasi intervensi rezim pengungsi internasional melalui UNHCR, kebijakan negara-negara Asia Tenggara, dan juga orientasi migrasi kelompok Rohingya sendiri,” imbuh dia.

    Tempuh jalur berbahaya demi suaka

    Para pengungsi Rohingya belakangan disebut-sebut terlibat dalam penyelundupan dan perdagangan manusia.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia memanfaatkan para pengungsi Rohingya untuk memenuhi kepentingan finansial mereka.

    “Kami menduga kuat bahwa para pengungsi dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan serta perdagangan manusia,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).

    Lanjut ke sebelah…

    Mutiara membenarkan fenomena ini lantaran memang banyak pengungsi Rohingya yang ‘nekat’ bermigrasi melalui jaringan nelayan atau bahkan perdagangan dan penyelundupan hanya untuk mencari tempat aman guna melanjutkan hidup.

    Para pengungsi yang nekat ini umumnya tak memiliki kejelasan untuk mendapatkan tempat tinggal. Mereka telah menanti belasan hingga puluhan tahun tanpa kejelasan dan akhirnya memutuskan mencari jalan sendiri ke tempat yang lebih menjanjikan.

    Salah satu tempat itu ialah Malaysia, tempat para undocumented migrants tinggal dengan kondisi ekonomi yang baik. Hal ini yang menyebabkan banyak pengungsi Rohingya kabur dari penampungan untuk pergi ke Negeri Jiran.

    “Ini memang dilematis, UNHCR sendiri mempromosikan norma ‘safe travel to asylum’ dan mengimbau pencari suaka untuk menunggu penempatan di tempat transit/kamp resmi,” ujar Mutiara.

    Meski banyak yang menggunakan jalan ilegal ini, Mutiara mengatakan tak semestinya para pengungsi disimplifikasi sebagai bagian dari jaringan kriminal.

    Sebab dalam Konvensi Pengungsi, kata dia, ada prinsip “non penalisation”, di mana pengungsi dan pencari suaka tidak bisa dikriminalisasi karena bermigrasi tanpa dokumen atau lewat jalur tikus.

    Namun demikian, ada paradigma “keamanan tinggi” yang sangat dominan di perbatasan. Paradigma ini yang menganggap siapa pun yang membantu pengungsi atau pencari suaka di laut sebagai jaringan perdagangan atau penyelundupan.

    “Tahun lalu beberapa nelayan Aceh didakwa sebagai traffickers (pelaku perdagangan manusia) karena membantu Rohingya dari laut. Ini juga berakibat terhadap persepsi publik terhadap kelompok pencari suaka, terutama di tempat-tempat reception,” kata Mutiara.

    [Gambas:Photo CNN]

    Kekerasan di Bangladesh

    Menurut UNHCR, para pengungsi Rohingya datang mencari suaka ke negara lain karena mulai putus asa imbas “meningkatnya jumlah pembunuhan, penculikan, dan ketidakamanan di tempat mereka tinggal sebelumnya.”

    Laporan Human Rights Watch yang diterbitkan tahun ini menunjukkan geng-geng kriminal dan afiliasi dari kelompok-kelompok bersenjata telah mengancam para pengungsi di kamp-kamp Cox’s Bazar, Bangladesh, selama beberapa waktu belakangan.

    “Seorang pengungsi Rohingya berusia 19 tahun yang baru-baru ini tiba di Aceh bersama keluarganya mengatakan kepada AFP bahwa para penjahat di Cox’s Bazar mengancam dia dan keluarganya setiap hari. Dia bahkan rela membayar lebih dari $1.800 (sekitar Rp27,8 juta) untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal tua menuju Indonesia,” demikian laporan Deutsche Welle (DW).

    Kepolisian Bangladesh juga melaporkan sedikitnya 60 orang Rohingya tewas terbunuh di kamp Cox’s Bazar tahun ini.

    Lebih dari itu, salah satu pendiri jaringan aktivis Free Rohingya Coalition, Nay San Lwin, mengatakan kepada DW bahwa Program Pangan Dunia (WFP) telah memotong jatah makanan para pengungsi awal tahun ini.

    Dengan demikian, sebagian besar pengungsi Rohingya kini harus bertahan hidup dengan 8 dolar atau sekitar Rp124 ribu setiap bulan.

    “Di kamp pengungsi, banyak orang bergantung pada jatah makanan dari WFP, di mana kini mereka tidak mungkin mendapatkan makanan yang cukup dengan 8 dolar (sekitar Rp124 ribu) untuk satu orang untuk jatah satu bulan,” ucap Lwin.

  • Kemlu Buka Suara soal RI Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951

    Kemlu Buka Suara soal RI Tak Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara soal RI tak meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan dirinya harus memahami dulu latar belakang Indonesia di masa itu.

    “Tapi mungkin pada saat itu adalah karena kondisi geografis kita, pintu masuk di Indonesia ini terlalu banyak jadi agak sulit menjaga masuknya pengungsi dari berbagai negara,” kata Iqbal saat konferensi pers di Kemlu, Selasa (12/12).

    Dia lalu berujar, “Kapasitas kita menjaga perbatasan akan sangat terbatas, itu salah satunya.”

    Iqbal sebelumnya sempat menyatakan Indonesia menerima pengungsi dengan alasan kemanusiaan.

    Indonesia melihat gelombang baru pengungsi Rohingya ke Aceh ini sebagai isu kemanusiaan.

    Pada 2020 lalu, Eks direktur jenderal hukum dan perjanjian internasional Kemlu Damos Dumoli Agusman pernah menjabarkan alasan Indonesia tidak menangani konvensi tersebut.

    Damos menerangkan Indonesia memiliki parameter sebelum meratifikasi perjanjian. Parameter itu yakni aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis.

    “Konvensi ini belum memenuhi atau aman dari keempat itu,” kata Damos pada 2020 dikutip kanal YouTube Riksawan Institute.

    Lebih lanjut, Damos menerangkan perjanjian itu melahirkan kewajiban internasional. Negara yang meratifikasinya harus mematuhi aturan tersebut.

    Beberapa contoh kewajiban itu tertuang dalam pasal 17 dan 21.

    Pasal 17 menyebut negara yang meratifikasi perjanjian wajib memberi pekerjaan ke pengungsi. Lalu pasal 21 menyebutkan negara yang meratifikasi harus memberi rumah atau akomodasi ke para pengungsi.

    Dalam konteks Indonesia, kata Damos, sejumlah kewajiban internasional itu jika nanti diimplementasikan akan berbenturan dengan masyarakat.

    “Dua itu menjadi persoalan bagi Indonesia. Jika Indonesia tak bisa memenuhi maka akan dinilai gagal memenuhi kewajiban sebagai negara ketiga,” ujar Damos.

    Dia lalu membeberkan dampak negatif jika Indonesia terlalu memaksakan meratifikasi konvensi itu. Damos menilai akan terjadi implikasi sosial dan politis yang bakal berdampak ke sektor keamanan.

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sedang berjuang mengurangi kemiskinan dan pengangguran di negara ini.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Kemlu RI soal Solusi Pengungsi Rohingya: Akar Masalah Konflik Myanmar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia buka suara soal langkah mengatasi pengungsi Rohingya yang belakangan berdatangan ke Aceh.

    Juru bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal mengatakan persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya.

    “Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai,” ujar Iqbal saat konferensi pers di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    “Indonesia akan melakukan semua kemampuan agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi bisa dipulihkan,” ia menambahkan.

    Usai merdeka Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewargenagaraan Uni. UU itu mengatur etnis mana yang bisa mendapat kewarganegaraan.

    Etnis Rohingya tak tercantum dalam undang-undang ini. Selain itu, Kudeta militer pada 1962 di Myanmar menciptakan berbagai perubahan dramatis.

    Sejak 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine juga memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara Asia Tenggara lain.

    Kondisi Rohingya kian sulit usai Myanmar dikudeta militer sehingga banyak warga Rohingya yang memilih pergi ke negara tetangga.

    Di kesempatan ini, Iqbal juga membeberkan persoalan pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

    Menurut dia ada dugaan tindak pidana yang meliputi pengungsi Rohingya yakni perdagangan dan penyelundupan orang.

    “Indonesia sebagai pihak di dalam konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional memiliki kewajiban internasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan maupun penyelundupan ilegal,” kata Iqbal.

    Indonesia, lanjut dia, berkomitmen mempersekusi pelaku tindak pidana perdagangan dan penyelundupan dalam pergerakan pengungsi ini.

    Pengungsi Rohingya menjadi sorotan di Indonesia usai mereka ramai-ramai berdatangan ke Aceh sejak pertengahan November.

    Dari hasil penyelidikan Polda Aceh, rata-rata pengungsi Rohingya yang datang ke daerah itu memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh.

    Terkait kasus ini, Personel Polres Pidie, Aceh menangkap seorang warga Bangladesh bernama Husson Mukhtar (70) yang menjadi salah satu agen perjalanan pengungsi Rohingya ke Aceh.

    Pelaku dugaan penyelundupan ini disebut bukan hanya Husson, tetapi tiga orang. Namun, yang lain masih dalam proses pencarian.

    Dari hasil penyelidikan polisi, ketiga agen ini sengaja membawa pengungsi Rohingya ke Aceh untuk meraup keuntungan.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    RI Kecewa AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengaku kecewa dan menyesalkan tindakan Amerika Serikat yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    “Amerika Serikat again [lagi] memveto resolusi yang disubmit oleh Uni Emirat Arab sehingga resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata di Gaza gagal diadopsi,” kata juru bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal saat konferensi di Gedung Kemlu, Selasa (12/12).

    AS merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memiliki hak veto.

    Sejak agresi Israel di Gaza pada 7 Oktober lalu, Amerika Serikat diketahui sudah dua kali memveto resolusi DK PBB soal Gaza. 

    “Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut,” ujar Iqbal.

    Iqbal juga mengatakan Dewan Keamanan PBB kehilangan momentum sebagai organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Dia juga memandang gencatan senjata perlu segera diterapkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk mengingat kondisi di Gaza kian krisis.

    “Karena menurut Indonesia kondisi di lapangan sangat mengkhawatirkan,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal membeberkan sederet upaya Indonesia untuk membantu warga Palestina. Salah satunya dengan meminta pintu perbatasan Rafah dibuka kembali sehingga lebih banyak bantuan kemanusiaan bisa masuk.

    Di kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung soal sesi khusus yang digelar Sidang Majelis Umum di PBB di New York hari ini.

    Indonesia, lanjut dia, berharap resolusi itu bisa diadopsi melalui sesi khusus ini.

    “Harapannya, dalam sehari dua hari ini, akan segera dibahas dan kita harapkan resolusi tersebut diadopsi,” kata Iqbal.

    Israel melancarkan agresi ke Palestina dan mendeklarasikan perang ke Hamas pada 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti rumah sakit hingga kamp pengungsian.

    Israel dan Hamas sempat gencatan senjata sementara pada 24 November dan diperpanjang dua kali hingga berakhir pada 30 November.

    Usai gencatan senjata berakhir, Israel melancarkan serangan fase kedua besar-besaran ke Gaza. Hingga kini total korban tewas di Palestina mencapai 18.000 jiwa, mayoritas anak-anak dan perempuan.

    (isa/dna)

  • Kapalnya Ditembak Meriam Air, Filipina Pertimbangkan Usir Dubes China!

    Kapalnya Ditembak Meriam Air, Filipina Pertimbangkan Usir Dubes China!

    Manila –

    Filipina memanggil utusan diplomatik China pada Senin (11/12) waktu setempat setelah konfrontasi paling menegangkan antara kapal-kapalnya dengan kapal patroli Beijing di Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Manila bahkan mempertimbangkan untuk mengusir Duta Besar China dari negaranya.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (11/12/2023), sejumlah video yang dirilis Penjaga Pantai Filipina menunjukkan kapal-kapal China menembakkan meriam air ke arah kapal-kapal Filipina yang menjalankan misi pasokan logistik untuk para nelayan lokal di Scarborough Shoal dan garnisun kecil di Second Thomas Shoal.

    Insiden itu terjadi pada Sabtu (9/12) dan Minggu (10/12) waktu setempat.

    Sempat terjadi juga tabrakan antara kapal Filipina dan kapal China di perairan Second Thomas Shoal, yang menjadi lokasi sejumlah tentara Filipina ditempatkan pada kapal perang yang dikaramkan. Kedua negara saling melempar tudingan atas tabrakan tersebut.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza, dalam konferensi pers pada Senin (11/12) waktu setempat menyatakan bahwa nota protes diplomatik telah dilayangkan terhadap China.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Duta besar China juga telah dipanggil,” sebutnya.

    Asisten Direktur Jenderal (Dirjen) Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, menuturkan kepada wartawan bahwa aksi kapal China menyeruduk dan menembakkan meriam air terhadap kapal-kapal Filipina, juga penggunaan perangkat akustik jarak jauh, merupakan “eskalasi serius” dari taktik mereka.

    Namun Kementerian Luar Negeri China menegaskan tindakan yang dilakukan kapal-kapal Penjaga Pantainya terhadap kapal-kapal Filipina merupakan tindakan yang “profesional” dan “terkendali”. Beijing juga menyatakan pihaknya telah “menyampaikan protes keras” terhadap Manila.

    Otoritas Penjaga Pantai China sebelumnya menuduh salah satu kapal pengangkut pasokan Filipina sengaja menghantam kapalnya meskipun telah mendapatkan “banyak peringatan keras”.

    China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan mengabaikan keputusan pengadilan internasional yang menyatakan klaim mereka tidak memiliki dasar hukum. Beijing mengerahkan kapal-kapalnya untuk berpatroli di perairan sengketa dan membangun pulau buatan yang dimiliterisasi untuk memperkuat klaim mereka.

  • Filipina Ancam Usir Dubes China Buntut Insiden di Laut China Selatan

    Filipina Ancam Usir Dubes China Buntut Insiden di Laut China Selatan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Filipina mengancam akan mengusir duta besar China untuk negara tersebut usai insiden di kawasan Laut China Selatan (LCS).

    Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan pada Senin (11/12) pihaknya telah mengirimkan nota protes kepada Beijing dan memanggil Duta Besar China, Huang Xilian, dikutip dari AFP.

    Juru bicara Kemlu Filipina, Teresita Daza, menyebut pihaknya juga bakal mempertimbangkan secara serius untuk mendeklarasikan Xilian sebagai “persona non grata” alias mengusir yang bersangkutan.

    Sebelumnya, sejumlah video yang dirilis Penjaga Pantai Filipina menunjukkan kapal-kapal China menembakkan meriam air ke kapal-kapal Filipina saat tengah melakukan misi terpisah di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal pada Sabtu dan Minggu.

    Dalam peristiwa itu, terjadi tabrakan di antara kedua kapal negara yang bersengketa tersebut. China dan Filipina pun saling menuding atas insiden itu.

    Asisten direktur jenderal Dewan Keamanan Nasional, Jonathan Malaya, mengatakan aksi China terhadap kapal-kapal Filipina itu merupakan “eskalasi serius” dari taktik Beijing.

    China selama ini mengklaim nyaris seluruh area Laut China Selatan, termasuk perairan dan pulau-pulau di dekat pantai negara-negara tetangganya.

    China juga mengabaikan putusan mahkamah internasional bahwa klaimnya tersebut tak memiliki dasar hukum. Beijing terus menerus mengerahkan kapal untuk berpatroli di kawasan sengketa itu dan membangun pulau-pulau buatan guna memperkuat klaimnya.

    Merespons ini, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Minggu (10/11) meminta China menyetop tindakan “berbahaya dan tak stabil” di LCS.

    Ketegangan di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal ini adalah yang paling intens di antara bentrok kapal-kapal Filipina dan China sebelumnya.

    Kedua negara ini sejak lama memang berupaya menegaskan klaim teritorial maritim mereka yang tumpang tindih.

    China merebut Scarborough Shoal dari Filipina pada 2012 silam. Filipina pun mendaratkan kapal angkatan laut kuno Perang Dunia II di Second Thomas Shoal pada 1999 untuk mengancam China.

    Hubungan China dan Filipina sendiri semakin buruk sejak Presiden Ferdinand Marcos memimpin. Di bawah kepemimpinan Marcos, Filipina menjalin hubungan erat dengan AS, musuh bebuyutan China.

    Marcos sejauh ini menyatakan Filipina tetap tidak terpengaruh dengan China usai insiden ini.

    “Tidak seorang pun kecuali Filipina yang punya hak atau dasar hukum yang sah untuk beroperasi di mana pun di Laut Filipina Barat,” ucap Marcos pada Minggu.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]