Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    Jangan Cuma Lihat Angka Keuangan, Tapi Manfaat Buat Publik

    GELORA.CO – Pemerintah China ikut komentar terkait polemik Whoosh dan rencana Indonesia untuk melakukan restrukturisasi utang. China menyebut dalam proyek kereta cepat, termasuk Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak hanya menilai keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu ditinjau manfaat bagi publik.

    “Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/10/2025).

    Pemerintah kedua negara, kata ia, sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua negara juga telah menjalin koordinasi erat untuk memberikan dukungan kuat bagi pengoperasian kereta cepat sehingga aman dan stabil.

    China, ucap Guo Jiakun, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi.

    “Sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” ujarnya.

    Guo Jiakun menyebut, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sudah dua tahun resmi beroperasi dan dalam periode tersebut. Moda transportasi itu dinilai telah beroperasi dengan aman, lancar dan tertib.

    “Kereta cepat ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api. Hal ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai pihak di Indonesia,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Agustus 2025 menyebut Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh) menjadi bom waktu bagi perusahaan itu.

    Penyebabkan adalah berdasarkan laporan keuangan semester I tahun 2025 menunjukkan bahwa KCIC mencatat kerugian sekitar Rp1,6 triliun.

    Di sisi lain, jumlah penumpang sepanjang 2024 hanya mencapai sekitar 6 juta orang, dengan rata-rata tarif Rp250 ribu per tiket. Artinya, total pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp1,5 triliun.

    Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri menelan total biaya 7,26 miliar dolar AS atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp 99,82 triliun).

    Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3 persen dan tenor hingga 45 tahun.

    Proyek Whoosh didanai lewat skema “business to business” (B2B) dengan pinjaman dana luar negeri dari China Development Bank (CDB) mencapai sebesar 75 persen, sedangkan 25 persen modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

    Diketahui PT KAI merupakan “lead consortium” dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pemegang saham Indonesia dalam KCIC. Komposisi konsorsium BUMN pemegang saham di KCIC adalah PT PSBI sebesar 60 persen dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40 persen.

    PSBI sendiri terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dengan kepemilikan sebesar 58,53 persen, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan kepemilikan 7,08 persen dan PT Perkebunan Nusantara I dengan kepemilikan 1,03 persen.

    Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Danantara sebagai “holding” BUMN saat ini sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan utang Whoosh tersebut meski Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan hasil dividen perusahaan-perusahaan BUMN dalam Danantara tidak digunakan untuk membayar utang, tapi seluruhnya untuk investasi.

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya menolak APBN digunakan untuk membayar utang proyek Whoosh. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, maka CDB tidak akan mempersoalkan.

  • Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    Upaya Diplomatik Intensif Sedang Dilakukan untuk Mempersiapkan Pertemuan Putin-Trump

    JAKARTA – Para diplomat Moskow sedang melakukan pekerjaan yang “sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius” untuk mempersiapkan pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan mitranya dari Amerika Serikat Donald Trump, ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

    “Kontak (antara Presiden Putin dan Presiden Trump) telah terjadi dan telah dikomentari oleh administrasi kepresidenan. (Ajudan Kremlin, Yury) Ushakov memberikan informasi detail mengenai hal tersebut,” jelas Zakharova dalam sebuah wawancara dengan TASS, seperti dikutip 20 Oktober.

    “Menindaklanjuti kontak-kontak ini, para diplomat tinggi Rusia dan Hongaria mengadakan pembicaraan untuk mempersiapkan acara tersebut,” lanjutnya.

    “Pekerjaan juga sedang dilakukan melalui jalur diplomatik (di berbagai tingkat). Ini adalah ringkasan singkat dari pekerjaan yang sangat menyeluruh dan sungguh-sungguh serius yang saat ini sedang dilakukan oleh para diplomat Rusia dan mereka yang dipercaya untuk mempersiapkan kunjungan ini, pertemuan ini,” tandas diplomat tersebut.

    Setelah percakapan telepon dengan Presiden Putin pada 16 Oktober, Presiden Trump mengumumkan mereka telah sepakat untuk segera bertemu di Budapest.

    Ushakov mengatakan Moskow dan Washington tidak akan menunda memulai persiapan untuk pertemuan baru antara para pemimpin kedua negara, yang kemungkinan akan diselenggarakan di ibu kota Hongaria.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban memerintahkan pembentukan panitia penyelenggara untuk mempersiapkan KTT tersebut, menjelaskan pekerjaan ini dimulai pada Kamis malam pekan lalu.

  • 97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja, Pemerintah RI Buka Suara

    97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja, Pemerintah RI Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kamboja pada 17 Oktober 2025. Kerusuhan itu terkait dengan kasus online scam yang marak melibatkan WNI di luar negeri.

    Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah memantau langsung situasi di lapangan bersama KBRI Phnom Penh.

    “Dari 97 WNI yang terlibat, 86 orang saat ini berada di kantor polisi kota Chrey Thum, provinsi Kandal, sementara 11 lainnya dirawat di rumah sakit,” kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Menurut Judha, tidak ada WNI yang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Namun, empat orang di antaranya ditahan oleh pihak kepolisian Kamboja karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.

    “Teman-teman KBRI juga sudah mengunjungi yang dirawat di rumah sakit. Tidak ada kondisi yang mengancam nyawa,” ujarnya.

    Selain itu, Judha memastikan KBRI Phnom Penh telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI.

    “Kami berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mengupayakan agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia,” tambah Judha.

    Ribuan Kasus Online Scam

    Judha menjelaskan kerusuhan di Kamboja menjadi bagian dari meningkatnya kasus online scam atau penipuan online yang melibatkan WNI di luar negeri. Ia mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga saat ini, lebih dari 10.000 WNI terlibat kasus online scam di 10 negara, mulai dari Kamboja, Myanmar, hingga Afrika Selatan.

    Dari total kasus tersebut, sekitar 1.500 orang diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sementara sisanya diduga berangkat secara sukarela untuk bekerja sebagai pelaku penipuan daring.

    “Tidak semua WNI yang terlibat adalah korban TPPO. Ada yang berangkat dengan sadar karena mengejar gaji tinggi. Padahal, pekerjaan seperti itu dilarang oleh undang-undang,” tegas Judha.

    Menurutnya, sebagian besar WNI yang terlibat berangkat tanpa prosedur resmi, tanpa kontrak kerja dan menggunakan visa turis. Judha menyebut “dari 10 ribu kasus itu, tidak ada satu pun yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Semua berangkat dengan bebas visa wisata, sehingga akhirnya mengalami overstay.”

    Kasus online scam juga, kata Judha, biasanya melibatkan modus love scam. Para pelaku membuat akun palsu dengan identitas fiktif untuk menipu korban secara emosional sebelum menggiring mereka ke investasi atau transaksi palsu.

    “Jadi hati-hati, kalau tiba-tiba ada akun media sosial yang kelihatannya menarik, jangan langsung percaya. Bisa jadi di balik akun itu bukan orang yang sebenarnya,” tandasnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Wakil Ketua Komisi I DPR: Reformasi TNI sudah baik pada satu tahun Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai reformasi di tubuh TNI sudah berjalan dengan baik dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Dia mengatakan posisi dan peran TNI sejauh ini sudah dilaksanakan dengan tepat, sesuai dengan amanat dalam undang-undang.

    “Kami yakin akan ada masa depan yang lebih cerah dan lebih indah untuk Indonesia,” kata Dave di Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia menilai peremajaan, pembaruan, dan modernisasi, baik sistem pendidikan ataupun terhadap alat utama sistem pertahanan (alutsista) juga sudah dijalankan dengan baik.

    Di samping soal pertahanan, dia juga menilai kinerja Kementerian Luar Negeri atau hubungan diplomasi pemerintah sudah sangat baik. Namun, dia menilai pemerintah masih perlu melakukan beberapa hal untuk terus meningkatkan posisi Indonesia, di sejumlah forum dunia.

    Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono sudah proaktif menyuarakan peran-peran Indonesia dalam dinamika global.

    “Kita sangat proaktif untuk menyuarakan peran-peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan berbagai macam kemelut di dunia,” kata dia.

    Pada Senin, 20 Oktober ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap satu tahun memimpin pemerintahan. Dalam setahun terakhir, TNI pun mengalami banyak perubahan, mulai dari seragam, fungsi, struktur organisasi hingga undang-undang yang mengaturnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Tuduh AS Lakukan Serangan Siber, Usik Pertahanan hingga Keuangan Negara – Page 3

    China Tuduh AS Lakukan Serangan Siber, Usik Pertahanan hingga Keuangan Negara – Page 3

    Di sisi lain, para diplomat di Asia Tenggara dilaporkan menjadi target kampanye spionase siber pada awal 2025. Menurut Google, serangan ini kemungkinan besar dilakukan untuk mendukung operasi yang sejalan dengan kepentingan strategis Tiongkok.

    Google Threat Intelligence Group (TAG) dari Alphabet pada 25 Agustus menyebut serangan tersebut menggunakan teknik rekayasa sosial dan malware yang disamarkan sebagai pembaruan perangkat lunak, dikutip dari Straits Times, Kamis (28/8/2025).

    Serangan dikaitkan dengan kelompok peretas UNC6384 yang berafiliasi dengan Tiongkok, meski kelompok ini belum secara resmi dikategorikan ke dalam jaringan peretas tertentu.

    Patrick Whitsell, insinyur keamanan senior Google, mengungkapkan sekitar dua lusin korban telah mengunduh malware tersebut. Ia tidak merinci kewarganegaraan diplomat yang terdampak, namun dalam wawancaranya dengan Bloomberg News, Whitsell menegaskan bahwa ia “sangat yakin serangan ini berpihak pada Tiongkok.”

    Menurut Whitsell, target serangan bisa berasal dari kalangan pejabat pemerintah maupun kontraktor eksternal.

    Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya tidak mengetahui kasus ini dan menuduh laporan Google sebagai upaya menyebarkan informasi palsu yang mengaitkan Beijing dengan aksi peretasan.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15),
    Kementerian Dalam Negeri (3,14).

    Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

    Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.

    Kementerian tersebut yaitu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi
    Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

    Dalam laporan itu disebutkan Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.

    Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam laporan tersebut.

    Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” jelasnya.

  • Di Balik Gencatan Senjata Terbaru Pakistan dan Afghanistan

    Di Balik Gencatan Senjata Terbaru Pakistan dan Afghanistan

    Jakarta –

    Militer Pakistan dan pasukan Taliban Afghanistan terlibat bentrokan bersenjata sejak dua pekan terakhir. Tensi hubungan kedua kubu itu naik turun hingga saat ini sepakat melakukan gencatan senjata kembali.

    Dirangkum detikcom, Minggu (19/10/2025), bentrokan Pakistan dan Taliban berawal saat pasukan Taliban melancarkan serangan bersenjata terhadap Pakistan di sepanjang perbatasan bersama mereka pada Kamis (9/10). Taliban menuduh Pakistan melakukan serangan udara di wilayahnya.

    Dilansir AFP, Minggu (12/10), dua ledakan terdengar di ibu kota Afghanistan, Kabul, dan satu lagi di tenggara negara itu pada Kamis (9/10). Keesokan harinya, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Taliban menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut dan menuduh negara tetangganya melanggar kedaulatannya.

    “Sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh tentara Pakistan di Kabul, pasukan Taliban terlibat dalam bentrokan hebat melawan pasukan keamanan Pakistan di berbagai wilayah di sepanjang perbatasan,” kata militer Afghanistan dalam sebuah pernyataan.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Taliban, Enayat Khowarazm, mengatakan operasi yang ‘berhasil’ telah berakhir pada tengah malam. Namun dia memperingatkan serangan akan terjadi lagi jika Taliban menganggap ada pelanggaran lain.

    “Jika pihak lawan kembali melanggar wilayah Afghanistan, angkatan bersenjata kami siap untuk mempertahankan wilayah mereka dan akan merespons dengan tegas,” ujarnya.

    15 Warga Sipil Tewas

    Bentrokan berdarah terus terjadi di perbatasan Afghanistan dan Pakistan setelah serangan pada Kamis (9/10). Otoritas Afghanistan melaporkan sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan terbaru itu, dengan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

    Juru bicara departemen informasi lokal Afghanistan, Ali Mohammad Haqmal, seperti dilansir AFP, Rabu (15/10), mengatakan bahwa bentrokan terbaru itu pecah pada Rabu (15/10) dini hari, di distrik Spin Boldak, Afghanistan bagian selatan.

    Haqmal menyebut sedikitnya 15 warga sipil tewas dalam bentrokan tersebut.

    Jumlah korban tewas itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat rumah sakit distrik Spin Boldak, Abdul Jan Barak, yang berbicara kepada AFP. Disebutkan juga oleh Barak bahwa lebih dari 80 wanita dan anak-anak menjadi korban luka-luka dalam bentrokan tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, juru bicara pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh pasukan militer Pakistan “sekali lagi” telah melancarkan serangan-serangan “dengan senjata ringan dan berat” di distrik Spin Boldak.

    Mujahid menyebut sedikitnya 12 warga sipil tewas dan 100 orang lainnya luka-luka. Pernyataan Mujahid tersebut tidak menyebutkan adanya korban jiwa di kalangan pasukan keamanan Afghanistan.

    Sepakat Gencatan Senjata 48 Jam

    Ketegangan kedua kubu itu sempat meredam pada Rabu (15/10) usai adanya bentrokan terbaru di perbatasan. Paksitan dan Taliban sepakat gencatan senjata selama 48 jam ke depan.

    “Pemerintah Pakistan dan rezim Taliban Afghanistan–atas permintaan Taliban telah memutuskan untuk menerapkan gencatan senjata sementara mulai pukul 18.00 hari ini selama 48 jam ke depan,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dilansir AFP, Rabu (15/10).

    Taliban juga telah membenarkan adanya kesepakatan gencatan senjata 48 jam ini. Pemerintah Taliban di Afghanistan memerintahkan tentara untuk menghormati gencatan senjata 48 jam yang diumumkan di Pakistan dan mulai berlaku pada Rabu malam setelah serangkaian ledakan dan bentrokan mematikan di perbatasan.

    “Gencatan senjata telah ditetapkan antara kedua negara setelah pukul 17.30 malam ini. Emirat Islam juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghormati gencatan senjata ini,” ujar juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, di media sosial X.

    Panas Lagi Usai Gencatan Senjata Selesai

    Masa gencatan senjata 48 jam itu tidak benar-benar mendinginkan ketegangan Pakistan dan Taliban. Pakistan melancarkan serangan udara ke Afghanistan. Akibat serangan itu, 10 orang dilaporkan tewas.

    “Dalam serangan udara di distrik Urgun, 10 warga sipil tewas dan 12 lainnya luka-luka,” kata seorang pejabat Afghanistan di rumah sakit Provinsi Paktika, dilansir dari AFP, Sabtu (18/10).

    Pada Jumat (17/10), seorang pejabat senior Taliban menuduh Pakistan melanggar gencatan senjata 48 jam yang telah membawa ketenangan selama dua hari di perbatasan. Ia memperingatkan Taliban akan “melakukan pembalasan”.

    Perundingan di Doha, Taliban-Pakistan Sepakat Gencatan Senjata Lagi

    Pakistan dan Afghanistan sepakat untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perundingan di Doha, Qatar. Kedua negara juga sepakat membentuk mekanisme untuk mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas abadi antara kedua pihak.

    “Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata segera dan pembentukan mekanisme untuk mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas abadi antara kedua negara,” ujar Kementerian Luar Negeri Qatar, setelah perundingan damai di Doha, dilansir AFP, Minggu (19/10).

    Afghanistan dan Pakistan juga sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan dalam beberapa hari mendatang guna memastikan gencatan senjata.

    Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata tersebut. Asif mengatakan kedua pihak akan bertemu kembali di Istanbul pada 25 Oktober.

    “Terorisme di tanah Pakistan yang dilakukan dari Afghanistan akan segera dihentikan. Kedua negara tetangga akan saling menghormati kedaulatan,” tulis Asif di media sosial.

    Juru bicara Afghanistan, Zabihullah Mujahid, juga mengonfirmasi penandatanganan kesepakatan.

    “Telah diputuskan bahwa kedua negara tidak akan melakukan tindakan permusuhan apa pun terhadap satu sama lain,” tulisnya di X pada hari Minggu.

    “Tidak ada negara yang akan melakukan tindakan permusuhan apa pun terhadap satu sama lain, dan mereka juga tidak akan mendukung kelompok-kelompok yang melakukan serangan terhadap Pemerintah Pakistan.”

    Para menteri pertahanan mengunggah foto di X sambil berjabat tangan setelah penandatanganan.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • Resmi! Ini Kelanjutan Perang Afghanistan-Pakistan Usai Pertemuan Qatar

    Resmi! Ini Kelanjutan Perang Afghanistan-Pakistan Usai Pertemuan Qatar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Afghanistan dan Pakistan akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata segera setelah sepekan bentrokan berdarah di wilayah perbatasan kedua negara, dalam pertemuan yang dimediasi oleh Qatar dan Turki di Doha pada Sabtu (18/10/2025) malam. Pengumuman resmi disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Qatar pada Minggu dini hari.

    Dalam pernyataannya, Qatar mengatakan bahwa kedua pihak juga sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan dalam beberapa hari ke depan guna memastikan keberlanjutan dan pengawasan terhadap pelaksanaan gencatan senjata “secara andal dan berkelanjutan.”

    Kesepakatan ini dicapai setelah bentrokan di sepanjang perbatasan sepanjang 2.600 kilometer antara kedua negara menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya dalam kekerasan terburuk sejak Taliban merebut kekuasaan di Kabul pada 2021.

    Sebelum pengumuman gencatan senjata, Afghanistan dan Pakistan mengonfirmasi sedang mengadakan perundingan damai di Doha untuk mencari jalan keluar dari ketegangan yang meningkat tajam.

    “Seperti dijanjikan, negosiasi dengan pihak Pakistan berlangsung hari ini di Doha,” ujar juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, seraya menambahkan bahwa delegasi Kabul dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mullah Muhammad Yaqoob.

    Dari pihak Pakistan, Menteri Pertahanan Khawaja Muhammad Asif memimpin pembicaraan dengan delegasi Taliban. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan fokus utama pembicaraan adalah mengakhiri serangan lintas batas dan memulihkan stabilitas di sepanjang perbatasan Pakistan-Afghanistan.

    “Negosiasi akan berfokus pada langkah-langkah segera untuk menghentikan terorisme lintas batas yang berasal dari Afghanistan dan mengembalikan perdamaian di kawasan perbatasan,” bunyi pernyataan resmi Islamabad, dilansir Reuters.

    Sebelumnya, pertempuran darat dan serangan udara Pakistan di sepanjang perbatasan dimulai setelah Islamabad menuduh Kabul gagal menindak kelompok militan yang melakukan serangan di wilayah Pakistan dan disebut beroperasi dari tempat persembunyian di Afghanistan.

    Namun, Taliban membantah tudingan tersebut dan justru menuding militer Pakistan menyebarkan informasi palsu untuk mendestabilisasi Afghanistan. Mereka juga menuduh Pakistan melindungi militan yang berafiliasi dengan kelompok Negara Islam (ISIS) guna melemahkan kedaulatan Kabul.

    Sementara itu, Pakistan menegaskan pihaknya hanya menargetkan kelompok ekstremis dan menyebut tuduhan Taliban tidak berdasar.

    “Rezim Afghanistan harus menertibkan proksi-proksi mereka yang memiliki tempat aman di Afghanistan dan menggunakan tanah Afghanistan untuk melakukan serangan ke dalam wilayah Pakistan,” tegas Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir.

    Kekerasan terakhir meletus pada Jumat, ketika serangan bunuh diri di dekat perbatasan menewaskan tujuh tentara Pakistan dan melukai 13 lainnya, menurut pejabat keamanan setempat.

    Meskipun gencatan senjata telah diperpanjang pada Jumat untuk memberikan ruang bagi dialog, pemerintah Afghanistan menuduh Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah Paktika beberapa jam setelah perpanjangan tersebut diumumkan.

    Zabihullah Mujahid mengatakan serangan itu menyasar warga sipil. “Kami berhak untuk merespons, namun para pejuang kami telah diperintahkan untuk menahan diri demi menghormati tim negosiasi yang sedang bekerja,” ujarnya.

    Sebagai bentuk protes, Afghanistan menarik diri dari turnamen kriket internasional tri-seri Twenty20 yang dijadwalkan berlangsung di Pakistan bulan depan. Dewan Kriket Afghanistan (ACB) menyatakan keputusan itu diambil setelah tiga pemain lokal tewas akibat serangan udara militer di Paktika.

    Pemerintah Pakistan membantah tuduhan bahwa serangan udara mereka menargetkan warga sipil. Dalam unggahannya di platform X, Menteri Informasi Attaullah Tarar menyebut serangan itu diarahkan ke “kamp militan yang telah diverifikasi” di sepanjang perbatasan, bukan ke pemukiman penduduk.

    Menurut Tarar, para militan mencoba melancarkan beberapa serangan ke wilayah Pakistan selama periode gencatan senjata. Ia menambahkan bahwa lebih dari 100 militan tewas oleh pasukan keamanan Pakistan, sebagian besar dalam serangan terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan bunuh diri hari Jumat.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Murka Drone Ukraina Tewaskan Wartawan Meliput Zona Perang

    Rusia Murka Drone Ukraina Tewaskan Wartawan Meliput Zona Perang

    JAKARTA – Rusia menuntut Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengutuk serangan pesawat nirawak Ukraina yang menewaskan seorang wartawan peliput konflik bersenjata dari zona perang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mendesak diambilnya langkah-langkah komprehensif untuk mencegah hal serupa di masa mendatang.

    “Kami akan berupaya sekuat tenaga agar lembaga-lembaga internasional memberikan penilaian hukum yang semestinya atas pembunuhan yang disengaja ini dan kejahatan junta Kiev lainnya terhadap warga sipil,” kata Zakharova kepada Tass, Jumat 17 Okotber.

    Zakharova menegaskan organisasi-organisasi internasional terkait harus segera bertindak mengecam serangan Ukraina menewaskan jurnalis perang asal Rusia bernama Ivan Zuyev tersebut. 

    “Mereka yang bertanggung jawab atas kematian jurnalis Rusia tersebut akan diidentifikasi dan pasti akan dihukum,” tegasnya.

    Dia mengajak lembaga-lembaga multilateral terkait, terutama Direktur Jenderal UNESCO, perwakilan OSCE untuk kebebasan media, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, dan organinasi hak asasi manusia transnasional lainnya, memenuhi kewajibannya segera mengutuk kejahatan terbaru rezim Kiev.

    Termasuk, lanjut dia, mengambil langkah-langkah komprehensif untuk mencegah hal serupa di masa mendatang.

    “Kami akan berupaya sekuat tenaga agar lembaga-lembaga internasional memberikan penilaian hukum yang semestinya atas pembunuhan yang disengaja ini dan kejahatan junta Kiev lainnya terhadap warga sipil.” “Mereka yang bertanggung jawab atas kematian jurnalis Rusia tersebut akan diidentifikasi dan pasti akan dihukum,” tegasnya.

    Adapun Ivan Zuyev merupakan wartawan perang media RIA Novosti menjadi korban tewas drone militer Ukraina saat bertugas meliput di wilayah Zaporozhye, Ukraina. Rekan Zuyev, Yury Voitekovich, yang juga menjadi korban terluka parah.

  • Iran Kutuk Serangan Israel ke Lebanon

    Iran Kutuk Serangan Israel ke Lebanon

    Jakarta –

    Pemerintah Iran mengutuk serangan yang dilakukan oleh musuh bebuyutannya, Israel, di Lebanon selatan terhadap basis sekutu dekatnya, kelompok Hizbullah.

    Dilansir kantor berita AFP, Jumat (17/10/2025), dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan serangan tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon.

    Sebelumnya, otoritas Lebanon mengatakan pada hari Kamis (16/10) bahwa Israel telah menewaskan satu orang dan melukai tujuh orang dalam serangan di Lebanon, yang menurut militer Israel menargetkan Hizbullah dan kelompok-kelompok sekutunya.

    Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengatakan serangan tersebut telah menghantam fasilitas sipil. Dia mengecam apa yang ia sebut sebagai pelanggaran gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel yang dinegosiasikan tahun lalu.

    Teheran adalah pendukung utama Hizbullah. Namun, kelompok tersebut telah sangat dilemahkan oleh permusuhan terbarunya dengan Israel dan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang menyediakan jalur darat menuju Iran.

    Hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi Iran, yang juga terkena dampak serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya selama perang 12 hari dengan Israel tahun ini.

    Namun demikian, Israel telah berulang kali menggempur wilayah Lebanon.

    Baqaei juga menuduh Prancis dan Amerika Serikat — yang merupakan penjamin gencatan senjata — “tidak bertindak dan bersikap lunak” terhadap Israel atas apa yang disebutnya sebagai “pelanggaran berulang” terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Drone Israel Hantam Mobil di Lebanon, 2 Tewas’:

    (ita/ita)