Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mengunjungi Korea Selatan Dari 30 Oktober-1 November untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat (24/10) tidak mengonfirmasi pertemuan dengan presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (24/10/2025).
/data/photo/2023/12/09/6574041baa0bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jemaah Umrah Mandiri Disebut Tetap Wajib Lapor Kemenhaj
Nasional
24 Oktober 2025")
Jemaah Umrah Mandiri Disebut Tetap Wajib Lapor Kemenhaj
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Jemaah umrah yang berangkat secara mandiri tetap wajib melaporkan diri kepada pemerintah melalui sistem Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, hal tersebut diperlukan agar negara tetap dapat memberikan perlindungan dan pengawasan kepada jemaah, meskipun berangkat beribadah di Tanah Suci secara mandiri.
“Kami di Panja memandang penting untuk memastikan bahwa setiap WNI yang melaksanakan umrah mandiri tetap mendapatkan perlindungan dan pengawasan negara, baik dari aspek keselamatan, keimigrasian, maupun kepulangan ke Tanah Air,” kata Selly, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
Menurut Selly, pelaksanaan umrah mandiri bukan berarti jemaah dapat berangkat tanpa pantauan negara.
Setiap jemaah wajib melaporkan diri melalui sistem yang terintegrasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.
“Artinya, meskipun bersifat mandiri, jemaah tetap wajib melaporkan diri kepada negara melalui sistem atau aplikasi yang terintegrasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi,” kata Selly.
Dengan pelaporan tersebut, lanjut Selly, pemerintah dapat memberikan pelayanan atau bantuan darurat dengan cepat apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan terhadap jemaah.
Anggota Panja Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah itu mengingatkan, pemerintah Arab Saudi telah memperketat pengawasan jemaah, mulai dari penerbitan visa, izin tinggal, hingga lokasi penginapan dan aktivitas selama di Mekkah maupun Madinah.
“Maka dari sisi Indonesia, yang perlu kita perkuat adalah instrumen pengaturan dan pengawasan di dalam negeri. Di sinilah peran Kemenhaj untuk segera menindaklanjuti ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang lebih perinci,” ujar Selly.
Selly menambahkan, regulasi turunan itu harus memuat tata cara pelaporan jemaah umrah mandiri, mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, KJRI, serta Kementerian Perhubungan.
Di samping itu, dia juga berharap aturan tersebut mencakup skema perlindungan hukum dan keselamatan jemaah selama berada di Tanah Suci.
“Setiap ibadah umrah harus tetap berada dalam koridor aman, tertib, dan bermartabat, sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” ucap Selly.
“Jadi, semangat yang kami dorong adalah perlindungan negara terhadap warganya, bukan liberalisasi penyelenggaraan ibadah,” pungkas Selly.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah diperbolehkannya ibadah umrah dilakukan secara mandiri tanpa melalui biro perjalanan atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Dalam Pasal 86 UU PIHU yang baru, perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu lewat PPIU, secara mandiri, atau melalui menteri dalam kondisi luar biasa.
Ketentuan “secara mandiri” ini merupakan hal baru yang tidak ada dalam UU PIHU versi lama tahun 2019, di mana umrah hanya bisa dilakukan melalui PPIU atau pemerintah.
Berikut adalah perbandingan pasal versi lama dan versi baru yang memuat perubahan ketentuan mengenai umrah mandiri:
Pasal 86
(1) Perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU.
(2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU.
(3) Selain oleh PPIU, penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dapat dilakukan oleh Pemerintah.
(4) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
(5) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 86
(1) Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan:
a. melalui PPIU;
b. secara mandiri; atau
c. melalui Menteri.
(2) Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah melalui Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.
(3) Keadaan luar biasa atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta –
Pemerintah China angkat bicara soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Untuk diketahui proyek itu hasil kerja sama dengan China dengan dibentuknya PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, mengatakan selama dua tahun kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi dengan aman, lancar, dan tertib. Ia mengatakan layanan transportasi itu telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang.
Tak hanya itu, ia menyebut arus penumpang yang terus meningkat, dan manfaat ekonomi serta sosialnya terus dirasakan, menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat setempat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur kereta api.
“Pemerintah kedua negara sangat mementingkan pengembangan proyek ini. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” terangnya, dalam keterangannya di laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Jumat (24/10/2025).
Dalam keterangannya, China tidak secara gamblang menjawab soal utang dari proyek Whoosh. NamunChina memastikan siap bekerja sama untuk terus memfasilitasi operasional dari proyek tersebut.
“Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek ini akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas kawasan,” tutup keterangan tersebut.
Masalah penyelesaian utang Kereta Cepat ini memang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut heran dengan heboh penyelesaian utang kereta cepat dikaitkan dengan APBN. Sebab, menurut Luhut, saat ini utang kereta cepat tinggal melalui proses restrukturisasi.
Di sisi lain, sebagai pihak yang turun tangan langsung dalam proyek Kereta Cepat, Luhut mengakui sejak awal kondisi keuangan proyek Kereta Cepat memang tidak baik.
Saat itu Luhut menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan hasil perundingan tersebut, China pun akhirnya memutuskan untuk menyetujui proses restrukturisasi. Namun memang, Luhut mengatakan, proses tersebut agak terlambat lantaran sempat ada pergantian pemerintahan.
“Restructuring saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut, dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, pekan lalu.
Lalu kemarin, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sempat mengatakan akan mengirim tim ke China untuk bernegosiasi soal utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh. Hal ini diungkap langsung oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.
Poin-poin yang dinegosiasikan mencakup tenor pinjaman, bunga utang, hingga mata uang yang akan digunakan. Namun, dia tidak merinci kapan tim negosiator berangkat ke China.
“Kami akan berangkat lagi, juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjaman ini. Ini menjadi point of negosiasi kita. kan berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” ujar Dony ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).
Dony menyebut pihaknya sudah mengatur waktu untuk mengutus tim ke China. Ia menambahkan, pembahasan utang kereta cepat juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
(ada/fdl)
/data/photo/2025/10/23/68f9bc5761d8c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI
Nasional
24 Oktober 2025")
Pemerintah Nego ke Arab Saudi untuk Buka Moratorium Pekerja Migran RI
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan negosiasi dengan Arab Saudi untuk membuka moratorium penempatan pekerja migran di negara kerajaan itu.
“Sekarang kita lagi melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi agar kontraknya itu berbadan hukum,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam acara bincang-bincang dengan media di kantor KP2MI di Jakarta, sebagaimana dilansir
ANTARA
, Kamis (23/10/2025).
Selama ini banyak warga negara Indonesia bekerja di sektor domestik Arab Saudi dengan kontrak perorangan sehingga pemerintah kesulitan memberikan perlindungan optimal kepada mereka.
“Begitu masuk ke majikan, sudah
lost control
. Nggak bisa diapa-apain lagi. Pelindungannya juga lemah,” kata Mukhtarudin.
Maka Kementerian P2MI mendorong agar kontrak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dilakukan antar-perusahaan berbadan hukum.
Jika negosiasi dengan Arab Saudi mencapai kesepakatan, KP2MI akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, terkait langkah selanjutnya.
“Jadi, saya tidak memutuskan sendiri dalam konteks ini,” kata dia.
Mukhtarudin menambahkan bahwa perundingan serupa juga tengah dilakukan dengan Uni Emirat Arab.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2020/05/06/5eb209cbdc47e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "RI Kutuk Israel yang Bikin UU Kedaulatan untuk Caplok Palestina
Nasional
24 Oktober 2025")
RI Kutuk Israel yang Bikin UU Kedaulatan untuk Caplok Palestina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI), mengutuk keras keputusan Parlemen Israel yang membuat rancangan Undang-Undang Kedaulatan Israel yang mengambil wilayah Tepi Barat, Palestina.
“Mengutuk seluruh tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur,” tulis Kemlu RI, Jumat (24/10/2025).
Rancangan UU tersebut bertujuan melegalkan wilayah Palestina sebagai wilayah kedaulatan Israel yang telah diduduki.
Menurut Kemlu RI, tindakan Israel adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Resolusi 2334.
Beleid yang hendak dibuat Israel tersebut juga melanggar Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina adalah ilegal.
“Serta bahwa pembangunan dan aneksasi permukiman di Tepi Barat yang diduduki tidak sah,” tulis Kemenlu RI.
Indonesia bersama negara anggota OKI juga menyambut baik perintah Mahkamah Internasional pada 22 Oktober 2025 yang mewajibkan Israel membuka akses bantuan kebutuhan pokok untuk warga Palestina, termasuk Gaza.
Sebelumnya, dilansir
ANTARA
, parlemen Israel memberikan suara 25 berbanding 24 untuk mendukung sebuah RUU untuk menerapkan hukum dan administrasi Israel ke semua permukiman di Tepi Barat, yang oleh Israel disebut sebagai Yudea dan Samaria.
RUU itu, yang diperkenalkan oleh anggota parlemen sayap kanan Avi Maoz dari Partai Noam, kini dilimpahkan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset untuk dibahas lebih lanjut.
Beberapa anggota koalisi yang berkuasa mendukung RUU yang disponsori oleh oposisi tersebut, meskipun pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menyerukan untuk abstain.
Hal itu menggarisbawahi perpecahan di dalam pemerintahan terkait kebijakan aneksasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menanggapi manuver Amerika Serikat (AS) yang menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyaknya, Rosneft dan Lukoil, dengan serius. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan mantan presiden, Dmitry Medvedev, Kamis (23/10/2025).
Dalam pengumumannya di Telegram yang dikutip Reuters, Medvedev menuduh AS telah sepenuhnya memilih jalan perang melawan Rusia. Ia juga mengkritik manuver Presiden AS Donald Trump yang selama ini memposisikan diri sebagai “pembawa perdamaian”.
“Jika salah satu dari banyak komentator masih menyimpan ilusi-ini dia. AS adalah musuh kita, dan ‘pembawa perdamaian’ mereka yang banyak bicara kini telah sepenuhnya memilih jalan menuju perang dengan Rusia,” kata anak buah Presiden Vladimir Putin itu.
“Trump telah sepenuhnya berpihak pada Eropa gila,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam sebuah langkah mengejutkan pada Rabu, Gedung Putih mengumumkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia-Rosneft dan Lukoil-sebagai upaya untuk menekan Moskow agar kembali ke meja perundingan. Sanksi ini diumumkan sesaat setelah Trump membatalkan rencana pertemuan tatap muka dengan Putin di Hungaria, dengan alasan ia tidak menginginkan “pertemuan yang sia-sia”.
Di sisi lain, Uni Eropa mengumumkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, menargetkan pendapatan energi Moskow, lembaga keuangan, dan “armada bayangan” kapal tanker minyak Rusia yang berlayar dan menghindari sanksi di seluruh dunia. Secara resmi, respons pemerintah Rusia sejauh ini singkat, dengan Kementerian Luar Negeri Moskow menyebut sanksi tersebut “kontraproduktif.”
Dari segi yang berseberangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik sanksi AS tersebut. Menurutnya, hal ini akan terus menjatuhkan tekanan pada Moskow agar berkomitmen dalam pemenuhan perdamaian.
“Sanksi itu merupakan langkah yang adil dan benar-benar layak yang akan membantu memberikan tekanan pada Rusia dalam negosiasi,” ujarnya.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Washington –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai ‘gembong narkoba’. Petro membalas tudingan Trump tersebut sebagai fitnah.
Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), Trump menyalahkan kepemimpinan politik Kolombia atas kegagalan memenuhi kewajiban pengendalian narkoba. Trump mengatakan AS akan menghentikan ‘pembayaran dan subsidi skala besar’ untuk Kolombia.
“Petro adalah pemimpin narkoba ilegal yang sangat mendorong produksi narkoba secara besar-besaran,” kata Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.
Dia mengatakan produksi narkoba itu ditujukan untuk dijual ke AS. Menurutnya, hal itu memicu kematian di AS.
Trump juga berjanji akan mencabut semua bantuan untuk Kolombia, yang secara historis merupakan mitra dekat AS, namun juga produsen kokain terkemuka di dunia.
Tidak hanya itu, Trump mengancam akan mengenakan tarif lebih berat terhadap Kolombia, atau bahkan langkah-langkah lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik untuk “menutup” budidaya narkoba di negara itu jika Petro tidak juga bertindak.
“MULAI HARI INI, PEMBAYARAN INI, ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAINNYA, ATAU SUBSIDI, TIDAK AKAN LAGI DILAKUKAN,” tegasnya, dalam postingan yang menggunakan huruf kapital.
Presiden Kolombia Gustavo Petro (File photo: AFP) Foto: dok. AFP
Petro membantah ucapan Trump itu. Ia mengatakan dia akan melakukan pembelaan diri secara hukum.
“Saya akan membela diri secara hukum dengan pengacara Amerika di Pengadilan AS,” ujar Petro dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).
Petro menyebut Trump telah memfitnahnya. Petro membantah segala tuduhan Trump.
“Fitnah telah dilontarkan kepada saya di wilayah Amerika Serikat oleh pejabat tinggi,” kata Petro.
“Ketika bantuan kami dibutuhkan untuk memerangi perdagangan narkoba, masyarakat AS akan menerimanya,” imbuhnya.
karena tudingan Trump ini, otoritas Kolombia merespons dengan menarik pulang Duta Besarnya di Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kolombia, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), mengumumkan pada Senin (20/10) bahwa Duta Besar Daniel Garcia Pena telah ditarik pulang dari Washington DC ke Bogota untuk melakukan konsultasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kolombia, Armando Benedetti, menyebut pernyataan Trump tentang penghentian paksa budidaya narkoba sebagai “ancaman invasi atau aksi militer terhadap Kolombia”.
Diketahui, Petro dan Trump berselisih sejak sang Presiden AS itu kembali berkuasa pada Januari lalu, namun konflik publik keduanya semakin memanas dalam beberapa pekan terakhir, saat AS melancarkan operasi antinarkoba mematikan di kawasan Karibia.
Presiden Kolombia Gustavo Petro (Photo by JUAN BARRETO / AFP) Foto: AFP/JUAN BARRETO
Washington mengerahkan sejumlah kapal perang ke kawasan Karibia, tepatnya di dekat lepas pantai Venezuela, sejak Agustus lalu. Sejauh ini, kapal-kapal perang AS telah menyerang setidaknya tujuh kapal, yang diklaim menyelundupkan narkoba ke negara tersebut.
Menurut pemerintahan Trump, total sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan pasukan AS sejauh ini.
Para pakar mempertanyakan legalitas serangan AS terhadap kapal-kapal tersebut di perairan internasional, tanpa mencoba mencegat atau menangkap awak kapal dan mengadili mereka.
Operasi antinarkoba AS utamanya menargetkan perdagangan narkoba dari Venezuela, meskipun perhatian beralih ke Kolombia dalam beberapa hari terakhir.
Menteri Pertahanan (Menhan) AS Pete Hegseth, pada Minggu (19/10), mengumumkan bahwa tiga orang tewas akibat serangan terhadap sebuah kapal yang diduga menyelundupkan narkoba.
Kapal itu, menurut Hegseth, berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Kolombia — kelompok gerilya sayap kiri yang dikenal sebagai ELN dalam bahasa Spanyol. Serangan itu sendiri disebut oleh Hegseth dilancarkan pada Jumat (17/10) lalu.
Serangan itu terjadi setelah serangan lainnya — terhadap kapal semi-submersible — yang menewaskan dua orang, yang salah satunya warga Kolombia.
Petro menuduh Trump telah melakukan pembunuhan dan melanggar kedaulatan Kolombia. Dia juga menyebut Trump “tidak menyukai orang bebas karena dia ingin menjadi raja”.
Halaman 2 dari 4
(isa/fas)
/data/photo/2025/10/08/68e64c04e46a3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini
Nasional
23 Oktober 2025")
Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN di Malaysia, Berangkat Pekan Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Malaysia yang terselenggara pada 26-28 Oktober 2025.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan, Presiden kemungkinan akan berangkat ke Malaysia pada Sabtu (25/10/2025) besok.
“Mungkin (berangkat ke KTT ASEAN) sebelum 26, 25 (Oktober) mungkin,” kata Sugiono di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/10/2025).
Sugiono menyampaikan, kehadiran Prabowo di KTT tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara negara anggota.
Begitu pun memperkuat relevansi ASEAN di tengah situasi global yang tidak menentu.
“Ya bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” jelasnya.
Adapun kehadiran Presiden Prabowo di KTT juga diungkap oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pernyataan bersama Presiden Prabowo Subianto pasca pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).
Brasil diketahui merupakan salah satu tamu undangan yang diundang dalam forum negara Asia Tenggara tersebut.
“Saya akan kembali bertemu dengan Presiden Subianto beberapa hari lagi dalam KTT ASEAN-Malaysia. Keputusan Brasil untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia dan Asia Tenggara tidak bisa lebih tepat lagi,” tandas Presiden Lula.
Tak hanya KTT ASEAN, Kepala Negara juga akan menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang akan diselenggarakan 31 Oktober-1 November 2025 di Korea Selatan.
Direktur Jenderal Asia Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani menyampaikan, Prabowo akan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam penggunaan AI dalam forum tersebut.
“Presiden (Prabowo) direncanakan akan menghadiri KTT tersebut bersama 20 pemimpin ekonomi APEC lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025).
Tema tersebut diangkat karena pengembangan teknologi dinilai perlu dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.
Kadir juga mengatakan, isu lainnya adalah demografi khususnya untuk negara-negara di kawasan Asia Timur.
Tantangan utama negara-negara Asia Timur adalah pertumbuhan penduduk, di sisi lain negara-negara Asia Tenggara mengalami bonus demografi.
“Oleh karenanya, kita dalam pertemuan mendatang akan menggunakan forum ini untuk tukar-menukar pandangan, untuk saling belajar, dan berbagi pengalaman terbaiknya dengan ekonomi lainnya, guna memperkuat ketahanan ekonomi terutama dalam menghadapi tantangan perubahan demografi ini di masa mendatang,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta –
Pemerintah Rusia menanggapi santai sanksi-sanksi baru yang dijatuhkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap dua raksasa minyak Rusia. Ditegaskan bahwa Rusia kebal terhadap sanksi yang dijatuhkan akibat serangan berkelanjutannya terhadap Ukraina tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, bahkan mengingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengikuti contoh pemerintahan sebelumnya yang menantang Moskow dengan sanksi-sanksi. Dia menekankan bahwa hal itu akan berakhir dengan “kegagalan.”
“Negara kita telah mengembangkan kekebalan yang kuat terhadap pembatasan Barat dan akan terus dengan percaya diri mengembangkan potensi ekonominya, termasuk potensi energinya,” kata Zakharova, dalam sebuah briefing mingguan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/10/2025).
Trump menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan minyak terbesar Rusia pada hari Rabu (22/10) waktu setempat. Trump mengeluh bahwa pembicaraannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang Ukraina “tidak membuahkan hasil.”
Uni Eropa juga mengumumkan rangkaian sanksi baru untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasi tanpa henti selama tiga setengah tahun terhadap Ukraina, negara tetangganya, yang bersekutu dengan Washington.
Trump sebelumnya telah menunda penerapan sanksi terhadap Rusia selama berbulan-bulan. Namun, kesabarannya habis setelah rencana pertemuan dengan Putin di Budapest gagal.
“Setiap kali saya berbicara dengan Vladimir, percakapan saya lancar, dan setelah itu tidak ada kelanjutannya,” kata Trump menanggapi pertanyaan dari wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih pada Rabu (22/10) waktu setempat.
Sanksi AS tersebut merupakan peningkatan besar dalam tindakan AS terhadap Rusia dan mencerminkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar karena tidak dapat membujuk Putin untuk mengakhiri konflik.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan semua aset perusahaan minyak Rosneft dan Lukoil di Amerika Serikat, sekaligus melarang semua perusahaan AS berbisnis dengan kedua raksasa minyak Rusia tersebut.
“Mengingat penolakan Presiden Putin untuk mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia yang mendanai mesin perang Kremlin,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.
Bessent mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan “salah satu sanksi terbesar yang telah kami terapkan terhadap Federasi Rusia.”
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
JAKARTA – Pemerintah China menegaskan pentingnya kemitraan serta penguatan komitmen kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-47 ASEAN.
“China dan negara-negara ASEAN merupakan tetangga dekat dengan visi yang serupa dan kepentingan yang saling terkait. Kemitraan strategis komprehensif China-ASEAN terus menguat, memberikan stabilitas dan kepastian bagi perkembangan Asia dan dunia yang lebih luas,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, 22 Oktober dilansir ANTARA.
KTT Ke-47 ASEAN dengan tema “Inklusivitas dan Keberlanjutan” rencananya akan berlangsung 26–28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.
“Baik China maupun ASEAN telah menjalin komunikasi antarpemimpin yang erat, memperkuat rasa saling percaya politik, dan memperkuat momentum pembangunan terpadu,” tambah Guo Jiakun.
China dan ASEAN, ungkap Guo Jiakun, juga sudah merumuskan Rencana Aksi untuk Implementasi Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-China (2026-2030), memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing untuk meningkatkan integrasi dan ketahanan rantai industri dan pasokan serta akan secara resmi menandatangani protokol peningkatan Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN 3.0.
“Protokol tersebut akan memberikan dorongan lebih besar bagi integrasi ekonomi regional dan perdagangan global. Kelancaran operasional kereta China-Laos dan kereta cepat Jakarta-Bandung telah meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur tersebut,” ungkap Guo Jiakun.
Kerja sama di bidang kecerdasan buatan dan ekonomi digital, tambah Guo Jiakun, juga membuka prospek baru bagi pembangunan yang didorong oleh inovasi.
“Berbagai acara telah diselenggarakan dalam Tahun Pertukaran Antar-Masyarakat China-ASEAN, dan kerja sama di bidang pendidikan, kepemudaan, lembaga kajian, dan media telah membuahkan hasil yang bermanfaat,” kata Guo Jiakun.
Ditambah lagi, China telah meluncurkan “visa ASEAN” kepada warga negara dari negara-negara ASEAN maupun kebijakan bebas visa penuh kepada warga Singapura, Thailand, Malaysia dan Brunei sehingga perjalanan lintas negara makin mudah dan mendekatkan masyarakat kedua pihak.
“China dan ASEAN telah bekerja sama untuk perdamaian dan stabilitas regional. China dengan tegas mendukung sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional dan menyelesaikan urusan internal ASEAN melalui ‘ASEAN Way’,” tegas Guo Jiakun.
Ia juga mengatakan China berkomitmen untuk menangani perbedaan di Laut China Selatan dengan tepat melalui dialog dan konsultasi dengan negara-negara yang terkait langsung, serta bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk sepenuhnya dan efektif mengimplementasikan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct atau DOC), mempercepat konsultasi mengenai Kode Etik Perilaku (Code of Conduct atau COC di Laut China Selatan) dan memperdalam kerja sama maritim praktis di Lau China Selatan.
“Di dunia yang berubah dengan cepat, semakin penting untuk terlibat dalam kerja sama dan fokus pada hasil yang saling menguntungkan. China akan tetap berkomitmen untuk membina lingkungan yang bersahabat, aman, saling menguntungkan, dan inklusif serta punya visi masa depan bersama di kawasan,” ungkap Guo Jiakun.
Namun Guo Jiakun tidak menyebutkan siapa pemimpin China yang akan menghadiri KTT ke-47 ASEAN nanti.
“China sangat mementingkan hubungannya dengan ASEAN dan kerja sama Asia Timur, dan mendukung kepemimpinan bergilir Malaysia di ASEAN. Mengenai siapa yang akan hadir, kami akan menyampaikan informasi pada waktunya,” ungkap Guo Jiakun.
Rencananya akan ada 5 pertemuan yang meliputi pertemuan pemimpin ASEAN, menteri ASEAN dan pejabat senior ASEAN untuk membahas sejumlah topik utama antara lain di bidang ekonomi dan perdagangan inklusif, keberlanjutan iklim dan energi bersih, hingga ekonomi digital regional.
Hal itu termasuk kesepakatan yang telah diambil di tingkat menteri, utamanya tentang jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi, yang membuka kemungkinan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Selain sejumlah hal tersebut, KTT Ke-47 ASEAN yang turut mengundang pemimpin negara-negara mitra dialog ASEAN seperti AS, China, Jepang, dan India untuk membahas potensi kerja sama ASEAN dengan negara-negara di luar kawasan, serta membahas dan menyatakan sikap ASEAN tentang perjanjian damai Gaza.
KTT Ke-47 ASEAN ini juga akan mencatat sejarah baru, di mana para anggota ASEAN akan mengukuhkan Timor-Leste sebagai anggota tetap ASEAN.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan akan menghadiri KTT ASEAN pada 26 Oktober 2025.
Selain mengikuti agenda ASEAN, Trump juga akan menyaksikan penandatangan perjanjian perdamaian antara Kamboja dan Thailand.