Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Terkuak Alasan Sebenarnya Trump Buka Perang Baru di Venezuela: Minyak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah laporan The New York Times pada Selasa (4/11/2025) mengungkap bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan rencana serangan militer terhadap sasaran strategis, termasuk instalasi militer, dan merebut ladang minyak negara tersebut.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari kampanye Trump melawan jaringan perdagangan narkoba yang diduga dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Meski belum ada keputusan final dari Gedung Putih, laporan itu menyebut Trump telah memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menyiapkan justifikasi hukum bagi kemungkinan serangan tersebut, langkah yang dapat menghindari kebutuhan akan otorisasi dari Kongres atau deklarasi perang resmi.

    “Presiden Trump telah menyampaikan dengan jelas pesannya kepada Presiden [Venezuela] Nicolas Maduro: hentikan pengiriman narkoba dan penjahat ke negara kami,” kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Anna Kelly, kepada Newsweek.

    “Presiden menegaskan akan terus menyerang para narkoteroris yang menyelundupkan narkotika ilegal. Hal di luar itu hanyalah spekulasi dan harus diperlakukan seperti itu.”

    Menurut sejumlah pejabat AS yang dikutip oleh The New York Times, The Wall Street Journal, dan Miami Herald, Washington telah mengidentifikasi sejumlah sasaran utama di dalam Venezuela yang terkait dengan jaringan narkotika yang disebut-sebut berada di bawah kendali pemerintahan Maduro.

    Rencana yang sedang dibahas mencakup serangan udara terhadap pelabuhan, lapangan udara, dan fasilitas militer yang berperan penting dalam operasi penyelundupan.

    Selain itu, pemerintahan Trump juga dilaporkan mempertimbangkan untuk merebut ladang minyak Venezuela, aset vital yang menopang ekonomi negara itu.

    The Times melaporkan bahwa Trump sebelumnya menolak tawaran Maduro untuk memberikan konsesi minyak kepada perusahaan-perusahaan Amerika, sementara raksasa energi AS, Chevron, masih menunggu arahan kebijakan terbaru dari Washington terkait operasi mereka di Venezuela.

    Para pengkritik, termasuk pejabat dan tokoh oposisi Venezuela, menuduh langkah ini hanyalah dalih bagi AS untuk menguasai sumber daya energi negara tersebut.

    Adapun laporan itu muncul di tengah meningkatnya operasi militer AS di perairan Karibia. Washington telah melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba dari Venezuela, tindakan yang memicu kekhawatiran di dalam negeri AS.

    Sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, mempertanyakan legalitas serangan tersebut.

    Sementara itu, Trump secara terbuka mengatakan bahwa semua opsi, termasuk opsi militer, “tetap berada di atas meja”. Namun, pekan lalu, ia membantah kabar bahwa dirinya telah memutuskan untuk melancarkan serangan ke wilayah Venezuela.

    Ketika ditanya langsung oleh wartawan apakah serangan itu akan dilakukan, Trump hanya menjawab singkat: “Tidak,” tanpa penjelasan lebih lanjut.

    Meski demikian, Trump mengakui tekanan terhadap Caracas makin meningkat. “Venezuela sedang merasakan panasnya tekanan,” ujarnya, sambil menolak berkomentar apakah CIA telah diberi kewenangan untuk melakukan operasi rahasia.

    Di sisi lain, Maduro menuduh Washington tengah mempersiapkan perang baru di kawasan itu. Dalam wawancara dengan media pemerintah pada akhir Oktober, ia menuding AS “menciptakan perang abadi yang baru” setelah Trump mengerahkan kapal induk terbesar AS, USS Gerald R. Ford, ke Laut Karibia.

    Menurut pejabat setempat, AS telah menempatkan delapan kapal perang Angkatan Laut, satu kapal selam bertenaga nuklir, serta sekitar 6.000 pelaut dan marinir di kawasan tersebut.

    Rusia, sekutu dekat Venezuela, mengecam keras langkah AS itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Moskow “mengecam keras penggunaan kekuatan militer yang berlebihan” oleh Amerika Serikat di Karibia.

    Ia menegaskan bahwa Rusia “sepenuhnya mendukung pemerintah Venezuela dalam upayanya mempertahankan kedaulatan nasional dan menjaga kawasan ini tetap menjadi ‘zona damai’.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pangkal Masalah Peru dan Meksiko Mendadak Putus Hubungan

    Pangkal Masalah Peru dan Meksiko Mendadak Putus Hubungan

    Lima –

    Hubungan Peru dan Meksiko memanas. Peru tiba-tiba memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Ada apa?

    Dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025), pemerintah Peru tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko pada Senin (3/11) waktu setempat. Pemutusan hubungan diplomatik itu diumumkan setelah mantan Perdana Menteri (PM) Peru Betssy Chavez berlindung di Kedutaan Besar Meksiko di Lima untuk meminta suaka.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Peru, Hugo de Zela, mengatakan para pejabat Lima baru mengetahui soal Chavez yang melarikan diri ke Kedutaan Besar Meksiko kemarin. Chavez, yang menjabat PM Peru antara 25 November 2022 hingga 7 Desember 2022 di bawah Presiden Pedro Castillo, sedang diburu karena terjerat pidana.

    Pemerintah Peru pun menuduh otoritas Meksiko telah campur tangan terhadap urusan dalam negeri Peru. Hal itu yang menjadi pangkal masalah pemutusan hubungan diplomatik.

    “Menanggapi tindakan tidak bersahabat ini, dan dengan mempertimbangkan campur tangan berulang kali oleh presiden dan mantan presiden negara tersebut dalam urusan internal Peru, maka pemerintah Peru telah memutuskan pada hari ini untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko,” kata De Zela.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko belum memberikan tanggapan langsung atas hal tersebut. Chavez diketahui menghadapi tuntutan pidana atas dugaan perannya dalam upaya Castillo untuk membubarkan Kongres Peru pada akhir tahun 2022.

    Polisi Peru berjaga di luar Kedutaan Besar Meksiko di Lima (Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda)

    Castillo telah dilengserkan dari jabatannya pada 7 Desember 2022 setelah berupaya membubarkan Kongres Peru secara ilegal hanya beberapa jam sebelum pemungutan untuk pemakzulan dirinya digelar. Castillo langsung ditahan setelah digulingkan dari kekuasaan.

    Sementara, Chavez sempat dipenjara sejak Juni 2023. Dia dibebaskan oleh hakim pada September lalu ketika persidangan kasusnya sedang berlangsung.

    Pengacara Chavez, Raul Noblecilla, mengatakan kepada radio setempat RPP bahwa dirinya tidak mendengar kabar dari kliennya selama beberapa hari. Dia juga mengaku tidak mengetahui apakah kliennya telah meminta suaka atau belum kepada Kedutaan Besar Meksiko.

    Dalam persidangan kasus Chavez, sopirnya telah memberikan kesaksian bahwa dirinya diminta untuk mengantarkan sang mantan PM ke Kedutaan Besar Meksiko saat upaya Castillo membubarkan Kongres Peru sedang berlangsung pada akhir tahun 2022. Sopirnya menyebut Chavez akhirnya meminta diantar kembali ke kantor.

    Chavez membantah dirinya berupaya menghubungi Kedutaan Besar Meksiko pada saat itu. Dia juga menyangkal dirinya mengetahui rencana Castillo untuk membubarkan badan legislatif Peru demi mencegah pemakzulan. Jaksa Peru telah menuntut hukuman 25 tahun penjara untuk Chavez dalam kasusnya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Bilateral Menlu Indonesia-Belanda bahas isu strategis

    Kamis, 9 Oktober 2025 14:44 WIB

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) berjabat tangan saat bertukar dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) menandatangani dokumen kerja sama (MoU) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Belanda David Van Weel (kiri) sebelum pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang isu-isu strategis dan penguatan kerja sama di berbagai bidang serta penandatanganan MoU Inisiatif nasional untuk petani kecil kelapa sawit berkelanjutan dan cerdas iklim (NISCOPS). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peru Tiba-tiba Putuskan Hubungan dengan Meksiko, Ada Apa?

    Peru Tiba-tiba Putuskan Hubungan dengan Meksiko, Ada Apa?

    Lima –

    Pemerintah Peru tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko pada Senin (3/11) waktu setempat. Pemutusan hubungan diplomatik ini diumumkan setelah mantan Perdana Menteri (PM) Peru Betssy Chavez, yang terjerat kasus pidana, ketahuan berlindung di Kedutaan Besar Meksiko di Lima untuk meminta suaka.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Peru, Hugo de Zela, seperti dilansir Reuters, Selasa (4/11/2025), mengatakan kepada wartawan bahwa para pejabat Lima baru mengetahui pada Senin (3/11) soal Chavez yang melarikan diri ke Kedutaan Besar Meksiko.

    Chavez yang menjabat di bawah Presiden Pedro Castillo, hanya secara singkat memegang jabatan PM Peru, yakni antara 25 November 2022 hingga 7 Desember 2022.

    Dalam pernyataannya ketika mengumumkan pemutusan hubungan dengan Meksiko, De Zela menuduh otoritas Mexico City telah melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Peru.

    “Menanggapi tindakan tidak bersahabat ini, dan dengan mempertimbangkan campur tangan berulang kali oleh presiden dan mantan presiden negara tersebut dalam urusan internal Peru, maka pemerintah Peru telah memutuskan pada hari ini untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko,” kata De Zela.

    Kementerian Luar Negeri Meksiko belum memberikan tanggapan langsung atas hal tersebut.

    Chavez menghadapi tuntutan pidana atas dugaan perannya dalam upaya Castillo untuk membubarkan Kongres Peru pada akhir tahun 2022 lalu.

    Mantan PM Peru Betssy Chavez Foto: REUTERS/Angela Ponce/ File Photo Purchase Licensing Rights

    Castillo dilengserkan dari jabatannya pada 7 Desember 2022, setelah dia berupaya membubarkan Kongres Peru secara ilegal hanya beberapa jam sebelum pemungutan untuk pemakzulan dirinya digelar. Castillo langsung ditahan setelah digulingkan dari kekuasaan.

    Sementara Chavez sempat dipenjara sejak Juni 2023, namun dibebaskan oleh hakim pada September lalu ketika persidangan kasusnya sedang berlangsung.

    Pengacara Chavez, Raul Noblecilla, mengatakan kepada radio setempat RPP bahwa dirinya tidak mendengar kabar dari kliennya selama beberapa hari, dan tidak mengetahui apakah kliennya telah meminta suaka atau belum kepada Kedutaan Besar Meksiko.

    Dalam persidangan kasus Chavez, sopirnya telah memberikan kesaksian bahwa dirinya diminta untuk mengantarkan sang mantan PM ke Kedutaan Besar Meksiko saat upaya Castillo membubarkan Kongres Peru sedang berlangsung pada akhir tahun 2022 lalu, sebelum akhirnya sang mantan PM meminta kembali ke kantor.

    Chavez membantah dirinya berupaya menghubungi Kedutaan Besar Meksiko pada saat itu. Dia juga menyangkal dirinya mengetahui rencana Castillo untuk membubarkan badan legislatif Peru itu demi mencegah pemakzulan.

    Jaksa Peru telah menuntut hukuman 25 tahun penjara untuk Chavez dalam kasusnya.

    Lihat juga Video: ‘Anak Buah’ Trump Kecam Presiden Meksiko Soal Protes di LA

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Pemerintah China membantah telah melakukan uji coba senjata nuklir. Hal ini disampaikan pada hari Senin (3/11) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh negara tersebut termasuk di antara negara-negara yang melakukan uji coba nuklir tanpa sepengetahuan publik.

    “China selalu berpegang teguh pada jalur pembangunan damai, menerapkan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, menegakkan strategi nuklir untuk membela diri, dan mematuhi komitmennya untuk menangguhkan uji coba nuklir,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    Sebelumnya, Trump menuduh negara-negara seperti Rusia dan China telah melakukan uji coba nuklir bawah tanah, tanpa sepengetahuan publik. Dan, Amerika Serikat akan mengikutinya, ujar Trump.
    “Rusia melakukan uji coba, dan China juga menguji coba, tetapi mereka tidak membicarakannya,” ujar Trump kepada program “60 Minutes” di stasiun televisi CBS, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Minggu (2/11) waktu setempat.

    “Saya tidak ingin menjadi satu-satunya negara yang tidak melakukan uji coba,” katanya, seraya menambahkan Korea Utara dan Pakistan masuk ke dalam daftar negara yang diduga menguji persenjataan nuklir mereka.

    Trump membuat pengumuman mengejutkan melalui unggahan media sosial pada hari Kamis lalu, yang memerintahkan agar AS memulai uji coba nuklir. Hal ini disampaikannya beberapa menit sebelum memasuki pertemuan puncak dengan pemimpin China Xi Jinping di Korea Selatan.

    Pengumuman ini muncul setelah Rusia mengatakan telah menguji coba rudal jelajah bertenaga nuklir baru, Burevestnik, dan sebuah drone bawah air bertenaga nuklir dan berkemampuan nuklir.

    Ketika ditanya langsung apakah ia berencana agar Amerika Serikat meledakkan senjata nuklir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga dekade, Trump mengatakan kepada CBS: “Saya katakan bahwa kita akan menguji senjata nuklir seperti yang dilakukan negara-negara lain, ya.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara yang diketahui telah melakukan peledakan nuklir selama beberapa dekade. Rusia dan China belum melakukan uji coba semacam itu sejak tahun 1990 dan 1996. Amerika Serikat melakukan uji coba ledakan nuklir pertamanya pada tahun 1992.

    Ketika ditanya tentang hal tersebut, Trump berkata: “Mereka tidak akan langsung memberi tahu Anda.”

    “Sehebat apa pun mereka, ini adalah dunia yang besar. Anda belum tentu tahu di mana mereka menguji,” kata Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (3/11/2025).

    “Mereka menguji jauh di bawah tanah di mana orang-orang tidak tahu persis apa yang terjadi dengan uji coba tersebut. Anda merasakan sedikit getaran,” tambahnya.

  • Trump Ancam Serang Nigeria, Pemerintah Beri Respons Menohok

    Trump Ancam Serang Nigeria, Pemerintah Beri Respons Menohok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nigeria menyatakan terbuka terhadap bantuan dari Amerika Serikat (AS) untuk memerangi kelompok bersenjata garis keras, asalkan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara itu tetap dihormati. Namun, Pemerintah Nigeria menegaskan bahwa tuduhan adanya genosida terhadap umat Kristen di negaranya tidak benar.

    Dalam pernyataannya di media sosial pada Sabtu, Trump mengatakan telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk mempersiapkan “aksi militer cepat” jika Nigeria gagal menindak “pembunuhan terhadap umat Kristen”. Ia juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut.

    Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, membantah keras tudingan itu.

    “Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” katanya kepada Al Jazeera, Minggu (2/11/2025).

    Ebienfa menegaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu.

    “Kami telah menyampaikan dengan jelas bahwa memang terjadi pembunuhan di Nigeria, tetapi pembunuhan itu tidak terbatas pada umat Kristen saja,” ujarnya.

    “Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu. Setiap warga Nigeria yang terbunuh di mana pun merupakan kehilangan bagi bangsa ini.”

    Ia menyebut kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan di wilayah-wilayah tertentu. “Mereka adalah pihak yang menyebabkan krisis ini,” tambahnya.

    Sementara itu, juru bicara kepresidenan Nigeria, Daniel Bwala, kepada Reuters mengatakan negaranya akan menyambut baik kerja sama dari Amerika Serikat jika dilakukan dengan menghormati kedaulatan nasional.

    “Nigeria akan menyambut bantuan AS selama mereka mengakui integritas teritorial kami,” kata Bwala. “Saya yakin ketika kedua pemimpin bertemu dan berdiskusi, akan muncul hasil yang lebih baik dalam tekad bersama untuk memerangi terorisme.”

    Presiden Bola Tinubu sebelumnya juga menolak tudingan bahwa pemerintahannya membiarkan intoleransi agama berkembang. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Nigeria tetap berkomitmen menjaga kebebasan beragama.

    “Sejak 2023, pemerintahan kami terus menjalin komunikasi terbuka dengan para pemimpin Kristen dan Muslim serta menangani tantangan keamanan yang memengaruhi warga dari berbagai agama dan wilayah,” ujar Tinubu.

    “Pencitraan Nigeria sebagai negara yang tidak toleran terhadap agama tidak mencerminkan realitas nasional kami, juga tidak mempertimbangkan upaya tulus pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama dan keyakinan bagi seluruh warga,” tambahnya.

    Nigeria, negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, terbagi antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan selatan yang didominasi umat Kristen. Konflik bersenjata selama lebih dari 15 tahun di timur laut negara itu sebagian besar melibatkan kelompok ekstremis, dan menurut para analis, sebagian besar korbannya justru adalah warga Muslim.

    “Semua data menunjukkan bahwa tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria,” kata Bulama Bukarti, pengacara kemanusiaan dan analis konflik asal Nigeria. “Ini adalah narasi ekstrem kanan yang berbahaya dan telah lama beredar, yang kini diperkuat oleh Presiden Trump.”

    Ia memperingatkan bahwa retorika seperti itu hanya akan memperparah ketidakstabilan di Nigeria.

    “Kelompok bersenjata di negara ini menyerang semua warga tanpa pandang bulu. Mereka mengebom pasar, gereja, dan masjid. Mereka menyerang siapapun yang mereka temui, baik Muslim maupun Kristen,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Ebenezer Obadare, peneliti senior di Council on Foreign Relations (CFR) di Washington, mengatakan bahwa saat ini justru waktu yang tepat bagi AS untuk bekerja sama dengan pemerintah Nigeria melawan ancaman bersama.

    “Inilah saatnya Nigeria membutuhkan bantuan, terutama bantuan militer,” kata Obadare. “Langkah yang salah adalah menginvasi Nigeria dan mengabaikan otoritas pemerintahnya. Itu hanya akan menjadi kontraproduktif.”

    Adapun ancaman Trump untuk menggunakan kekuatan militer dan memutus bantuan memunculkan kekhawatiran akan ketegangan baru dalam hubungan antara Washington dan Abuja.

    Meski Trump menegaskan bahwa langkah itu bertujuan melindungi umat Kristen, para pengamat menilai kebijakan tersebut berisiko menimbulkan dampak diplomatik yang serius dan memperburuk kondisi keamanan di kawasan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nuklir Trump Buat Amerika Terbelah dari Dalam: Pentagon Vs Senat

    Nuklir Trump Buat Amerika Terbelah dari Dalam: Pentagon Vs Senat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang dunia pada Kamis (30/10/2025) setelah mengumumkan melalui media sosial bahwa ia telah menginstruksikan militer AS untuk “mulai menguji Senjata Nuklir kami” dan bahwa proses tersebut akan segera dimulai.

    Pengumuman mendadak ini disampaikan hanya beberapa jam sebelum Wakil Laksamana Angkatan Laut AS Richard Correll dijadwalkan menghadiri sidang konfirmasi di Senat untuk posisinya sebagai komandan Komando Strategis Militer AS (STRATCOM), yang berfokus pada pencegahan nuklir dan kemampuan serangan.

    Trump menyatakan keputusan ini diambil karena AS tidak boleh tertinggal dari Rusia dan China dalam hal kekuatan nuklir. Ia menyebut Rusia berada di posisi kedua, dan China berada di posisi ketiga, namun diperkirakan akan menyusul dalam waktu lima tahun.

    “Proses itu akan segera dimulai,” tulis Trump di media sosial, menambahkan bahwa ia telah menginstruksikan Pentagon untuk mulai menguji coba “atas dasar yang setara.”

    Senat Vs Pentagon

    Keputusan ini memicu kekhawatiran dari para legislator AS dan komunitas keamanan global. Pasalnya, AS telah memberlakukan moratorium selama 33 tahun terhadap uji coba ledakan nuklir yang sebenarnya.

    Senator Jack Reed, petinggi Partai Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menanyakan Correll apakah dimulainya kembali uji coba nuklir peledak akan menjadi langkah yang tidak stabil dan memicu perlombaan senjata nuklir global. Correll menjawab pihaknya hanya menjadi pemberi masukan saat pengujian terjadi.

    “Jika dikonfirmasi sebagai komandan STRATCOM, peran saya adalah memberikan nasihat militer mengenai setiap diskusi yang akan datang terkait pengujian,” ujar Correll.

    Sementara itu, kritikan datang dari organisasi pemerhati keamanan nuklir. Tara Drozdenko, Direktur program keamanan global di Union of Concerned Scientists, menegaskan bahwa uji coba ledakan tidak diperlukan.

    “Tidak ada alasan bagus bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan uji coba nuklir peledak-hal itu justru akan membuat semua orang di AS menjadi kurang aman,” ujar Drozdenko.

    Reaksi Keras dari China dan Putin

    Langkah Trump ini langsung memicu kekhawatiran akan kembalinya era perlombaan senjata nuklir. Rusia dan China, dua kekuatan nuklir utama dunia, merespons cepat.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak melakukan uji coba nuklir sebagaimana dituduhkan Trump.

    “Presiden Trump menyebutkan bahwa negara lain sedang menguji senjata nuklir. Sampai sekarang, kami tidak tahu ada pihak yang melakukan pengujian,” ujarnya dikutip Newsweek.

    Namun, Peskov juga memberi sinyal keras bahwa Moskow siap menanggapi secara setara jika Washington benar-benar melanjutkan pengujian. “Jika Amerika memulai, kami tidak akan tinggal diam,” katanya.

    Dari Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mendesak Washington agar “mematuhi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT)” dan tidak memicu instabilitas global.

    “Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk menjaga keseimbangan strategis dan mencegah runtuhnya rezim non proliferasi internasional,” ujarnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dituduh Trump Diam-diam Uji Coba Senjata Nuklir, China Bilang Gini

    Reaksi Rusia hingga Iran Kala Trump Mendadak Mau Uji Coba Senjata Nuklir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk memulai uji coba senjata nuklir. Rencana Trump tersebut mendapat beragam komentar dari negara lain hingga penyintas bom atom di Jepang.

    Dilansir Reuters dan The Guardian, Kamis (30/10), keinginan Trump diumumkan dalam pernyataan via media sosial Truth Social, ketika sang Presiden AS sedang berada di Korea Selatan (Korsel) untuk menghadiri KTT APEC dan melakukan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping.

    “Amerika Serikat memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain mana pun. Hal ini telah dicapai, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap senjata yang sudah ada, selama masa jabatan pertama saya. Karena daya rusaknya yang luar biasa, saya SANGAT TIDAK SUKA melakukannya, tetapi tidak punya pilihan!” kata Trump dalam pernyataannya pada Kamis (30/10).

    “Rusia berada di posisi kedua, dan China di posisi ketiga, tetapi akan sama dalam waktu 5 tahun,” sebutnya.

    “Karena negara-negara lain sedang menguji program, saya telah menginstruksikan Departemen Perang (nama baru Departemen Pertahanan-red) untuk memulai uji coba senjata nuklir kita secara setara,” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Proses itu akan segera dimulai,” cetusnya.

    Respons China

    China menanggapi keinginan Trump soal AS akan segera memulai kembali uji coba senjata nuklir. Otoritas Beijing mengingatkan Washington untuk “secara sungguh-sungguh mematuhi” larangan uji coba nuklir global.

    Tanggapan China itu, dilansir AFP, Kamis (30/10), disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, setelah Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon untuk segera memulai uji coba senjata nuklir.

    Trump mengungkit soal Rusia dan China saat mengumumkan hal tersebut via media sosial pada Kamis (30/10).

    “China mengharapkan Amerika Serikat akan sungguh-sungguh mematuhi kewajiban perjanjian larangan-uji coba-nuklir komprehensif dan komitmennya terhadap larangan uji coba nuklir, serta mengambil tindakan nyata untuk menjaga sistem perlucutan senjata dan nonproliferasi nuklir global dan menjaga keseimbangan dan stabilitas strategis global,” kata Guo dalam pernyataannya.

    Reaksi Rusia

    Pemerintah Rusia memberikan reaksi hati-hati terhadap pengumuman mengejutkan Trump soal uji coba senjata nuklir. Otoritas Rusia mengatakan pihaknya tidak melakukan uji coba semacam itu, namun akan mengikutinya jika AS melakukannya.

    Sebagai informasi, pengumuman Trump setelah Rusia melakukan uji coba rudal Burevestnik yang berkemampuan nuklir dan drone Poseidon yang juga bertenaga nuklir dalam beberapa hari terakhir. Trump bahkan menyinggung nuklir Rusia dan China dalam pernyataannya.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Jumat (31/10), mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki informasi tentang negara mana pun yang melakukan uji coba senjata nuklir, seperti yang disebutkan Trump.

    “Saat ini sedang berlaku moratorium (uji coba nuklir),” tegas Peskov.

    Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

    “Dalam pernyataannya, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lainnya sedang terlibat dalam uji coba senjata nuklir. Hingga saat ini, kami tidak mengetahui negara mana pun yang sedang melakukan uji coba tersebut,” katanya.

    Rusia, kata Peskov, belum menerima pemberitahuan sebelumnya dari AS tentang perubahan posisi terkait uji coba nuklir. Saat ditanya apakah Kremlin merasa bahwa perlombaan senjata nuklir baru telah dipicu oleh pernyataan Trump, Peskov menjawab: “Tidak juga.”

    Iran Bilang AS Tak Tanggung Jawab

    Pemerintah Iran turut bereaksi soal rencana AS melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir, setelah instruksi mengejutkan dari Trump. Teheran mengkritik langkah semacam itu sebagai langkah yang “regresif dan tidak bertanggung jawab”.

    Menlu Iran, Abbas Araghchi, dilansir AFP, Jumat (31/10), membandingkan rencana AS untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir itu dengan sikap Washington yang terus menjelek-jelekkan program nuklir Teheran, yang berulang kali diklaim untuk tujuan damai.

    “Seorang bully bersenjata nuklir melanjutkan uji coba senjata atom. Bully yang sama telah menjelek-jelekkan program nuklir Iran yang damai,” sindir Araghchi dalam postingan media sosialnya.

    “Pengumuman (AS) tentang dimulainya kembali uji coba nuklir merupakan langkah yang regresif dan tidak bertanggung jawab, serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” sebutnya.

    Penyintas Bom Atom Jepang Protes

    Kelompok penyintas bom atom Jepang, yang memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024, melontarkan protes keras terhadap Trump yang memerintahkan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir AS.

    Nihon Hidankyo, kelompok penyintas bom atom Jepang, dilansir AFP, Jumat (31/10), menyebut perintah Trump itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Lebih dari 200.000 orang tewas ketika AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, selama Perang Dunia II, satu-satunya peristiwa di mana senjata nuklir digunakan dalam perang.

    Para penyintas, yang disebut sebagai “hibakusha”, telah berjuang melawan trauma fisik dan psikologis selama puluhan tahun, serta stigma yang sering menyertai mereka yang menjadi korban.

    Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima, Jepang. Potretnya menjadi pengingat bahaya senjata nuklir. (U.S. National Archives and Records Administration)

    Setelah Trump mengumumkan pada Kamis (30/10) bahwa dirinya telah memerintahkan Pentagon untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir AS agar setara dengan Rusia dan China, Nihon Hidankyo mengirimkan surat protes kepada Kedutaan Besar AS di Tokyo.

    “Arahan tersebut secara langsung bertentangan dengan upaya negara-negara di seluruh dunia yang memperjuangkan dunia yang damai tanpa senjata nuklir dan sama sekali tidak dapat diterima,” tegas Nihon Hidankyo dalam surat protesnya, yang salinannya diperoleh AFP pada Jumat (31/10).

    Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki juga mengecam perintah Trump, yang disebutnya “menginjak-injak upaya orang-orang di seluruh dunia yang telah bersusah payah mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir”.

    “Jika uji coba senjata nuklir segera dimulai, bukankah hal itu akan membuat dia (Trump-red) tidak layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” ucap Suzuki saat berbicara kepada wartawan, merujuk pada niat PM Jepang Sanae Takaichi untuk mencalonkan Trump meraih Nobel Perdamaian.

    Hidankyo memenangkan Nobel Perdamaian tahun 2024 lalu, dan ketika menerima penghargaan tersebut, mereka menyerukan negara-negara untuk menghapuskan senjata nuklir.

    Dua kelompok penyintas bom atom lainnya yang berbasis di Hiroshima–Kongres Hiroshima Menentang Bom A-dan-H (Hiroshima Gensuikin) dan Federasi Asosiasi Korban Bom A Prefektur Hiroshima–juga menyampaikan protes keras.

    “Kami memprotes keras dan dengan tegas menuntut agar eksperimen semacam itu tidak dilakukan,” tegas kedua kelompok itu dalam pernyataan bersama.

    “Sifat senjata nuklir yang tidak manusiawi terbukti dari kehancuran yang disaksikan di Hiroshima dan Nagasaki,” imbuh pernyataan bersama tersebut. Kedua kelompok itu juga mengirimkan surat protes ke Kedutaan Besar AS.

    Halaman 2 dari 3

    (rfs/dek)

  • China Komentari Proyek Kapal Selam Nuklir, Harap Korsel-AS Taati NPT

    China Komentari Proyek Kapal Selam Nuklir, Harap Korsel-AS Taati NPT

    JAKARTA – Kementerian Luar Negeri China berharap Korea Selatan dan AS tetap memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklir terkait dengan rencana Korsel untuk membangun kapal selam nuklir di galangan kapal milik Amerika Serikat (AS).

    “China berharap Korsel dan AS akan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklir mereka, dan melakukan apa yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional, bukan sebaliknya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Kamis, 30 Oktober.

    Pada Rabu (29/10), Trump mengumumkan Korsel akan membangun kapal selam bertenaga nuklir modernnya di galangan kapal Philadelphia, AS.

    “Korea Selatan akan membangun Kapal Selam Bertenaga Nuklirnya di Galangan Kapal Philadelphia, tepat di sini di Amerika Serikat yang kita cintai. Industri perkapalan di Negara kita akan segera membuat KEBANGKITAN BESAR,” tulis Trump di platform Truth Social.

    “Perlu ditekankan China berkomitmen pada jalur pembangunan yang damai. China mengikuti kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif dan kebijakan luar negeri yang ditandai dengan hubungan bertetangga yang baik, serta berfungsi sebagai jangkar bagi perdamaian dan ketenangan regional,” tegas Guo Jiakun.

    Guo Jiakun juga mengatakan China berharap AS mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif dan komitmennya terhadap “moratorium uji coba nuklir”.

    Hal itu terkait dengan perintah Trump untuk segera memulai uji coba senjata nuklir, sesuai pernyataan Trump di media sosial “Trump Social”, “Karena negara-negara lain sedang melakukan program uji coba, saya telah memerintahkan Departemen Perang untuk memulai pengujian senjata nuklir kita secara setara. Proses itu akan dimulai segera.”

    “China berharap AS mengambil tindakan nyata untuk menegakkan rezim perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi internasional, serta keseimbangan dan stabilitas strategis global,” tegas Guo Jiakun.

    Trump menegaskan AS memiliki lebih banyak senjata nuklir dibanding negara mana pun, dan hal itu dicapai selama masa jabatan pertamanya, termasuk pembaruan dan renovasi total terhadap persenjataan yang sudah ada.

    Namun, ia memperingatkan pihak-pihak yang menjadi lawan AS kini mulai mengejar ketertinggalan.

    “Karena kekuatan penghancurnya yang luar biasa, saya BENCI melakukan ini, tapi saya tidak punya pilihan lain! Rusia berada di urutan kedua, dan China masih jauh di belakang pada urutan tiga, tapi (China) akan sejajar dalam lima tahun,” ujarnya.

    Berbicara kepada wartawan di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan keputusannya itu terkait dengan tindakan sejumlah negara bersenjata nuklir yang tampaknya sedang melakukan uji coba nuklir.

    “Kita memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada siapa pun. Kita tidak melakukan uji coba. Kami telah menghentikannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena negara lain melakukannya, saya rasa sudah pantas bila kita juga melakukannya,” tambahnya.

    Diketahui Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Non-Profliferation Treaty atau NPT) mulai berlaku sejak 1970 dan diperpanjang tanpa batas waktu pada 1995.

    Berdasarkan traktat tersebut, negara-negara yang mempunyai senjata nuklir diwajibkan untuk tidak mengalihkan kepemilikan atau kendali kepada negara penerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

    Juga tidak dengan cara apapun membantu, mendorong atau membujuk negara-negara yang tidak mempunyai senjata nuklir untuk memproduksi, memperoleh atau kendali atas senjata atau perangkat tersebut.

    Saat ini terdapat 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, Inggris, Pakistan, India, Israel dan Korea Utara.

    Negara-negara yang tidak punya senjata nuklir selanjutnya berjanji untuk menerima pengamanan yang dilaksanakan oleh Badan Energi Atom Internasional terhadap semua sumber atau bahan fisi khusus dalam semua kegiatan nuklir damai di dalam wilayah mereka atau di bawah yurisdiksi mereka dengan tujuan untuk mencegah pengalihan dari penggunaan nuklir untuk tujuan damai menjadi senjata nuklir.

  • Inggris Sumbang Rp 77,2 M untuk Bersihkan Ranjau di Gaza

    Inggris Sumbang Rp 77,2 M untuk Bersihkan Ranjau di Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan menambahkan dana untuk membersihkan sekitar 7.500 ton amunisi yang belum meledak di Gaza yang menghalangi bantuan mencapai Palestina. Pemerintah Inggris akan menyediakan £4 juta atau sekitar Rp 77,2 miliar.

    Dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), pendanaan untuk Badan Aksi Ranjau Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNMAS) akan membantu “meningkatkan” para ahli untuk membersihkan ranjau darat, bom curah, dan amunisi yang dijatuhkan selama perang.

    Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan mencabut bom yang belum meledak agar memudahkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza merupakan “komponen vital” dari perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini ditengahi AS.

    “Situasi di Gaza sangat memprihatinkan tanpa dukungan kemanusiaan vital yang mereka butuhkan,” kata Menteri Luar Negeri Yvette Cooper, yang akan mengunjungi Timur Tengah minggu ini.

    “Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk membanjiri Gaza dengan bantuan,” imbuhnya.

    Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Handicap International memperingatkan awal bulan ini bahwa sekitar 70.000 ton bahan peledak telah dijatuhkan di Gaza selama perang.

    Pada hari Kamis, Cooper mengunjungi HALO, organisasi kemanusiaan pembersihan ranjau darat terbesar di dunia, di lokasinya di Inggris barat daya. Dia juga bertemu dengan perwakilan dari Kelompok Penasihat Ranjau (MAG) dan UNMAS.

    LSM Inggris HALO dan MAG melaksanakan 69 persen dari seluruh pembersihan ranjau sipil di dunia, dengan bantuan UNMAS, menurut kementeriannya.

    Dalam kunjungan tersebut, Menlu Cooper berbicara dengan “operator Inggris yang ditempatkan di kawasan tersebut dan siap untuk membuat Gaza lebih aman.”

    Pendanaan baru Inggris untuk UNMAS berasal dari bantuan luar negeri sebesar £116 juta yang diumumkan untuk Wilayah Palestina pada tahun anggaran ini.

    (lir/lir)