Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Trump Ogah Hadiri KTT G20, Tuding Ada Pembantaian Warga Kulit Putih di Afsel

    Trump Ogah Hadiri KTT G20, Tuding Ada Pembantaian Warga Kulit Putih di Afsel

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan akhir bulan ini. Dia menuding ada ‘pelanggaran hak asasi manusia’ yang terjadi di negara tersebut.

    Dilansir Reuters, Minggu (9/11/2025), Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan telah menyesalkan keputusan Trump itu dan mengulangi penolakannya terhadap klaim Trump bahwa warga Afrikaner kulit putih menghadapi penganiayaan berdasarkan ras mereka di negara mayoritas kulit hitam tersebut.

    “Sungguh memalukan bahwa G20 akan diadakan di Afrika Selatan,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    “Warga Afrikaner (orang-orang keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) dibunuh dan dibantai, dan tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal. Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!” sambung Trump.

    Wakil Presiden AS JD Vance, yang awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan KTT G20 di Johannesburg pada 22-23 November dipastikan tidak akan hadir. Trump telah mempermasalahkan kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan mulai dari kebijakan pertanahannya hingga gugatan Afsel terhadap Israel atas genosida di Gaza.

    Bulan lalu, Trump telah menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan mengatakan orang-orang yang diterima sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih. Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan telah memperhatikan unggahan Trump ‘yang patut disesali’ tersebut dan menegaskan penolakan Pretoria yang sering dinyatakan atas tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan.

    “Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masa lalu Afrika Selatan yang diwarnai ketimpangan rasial memberinya pengalaman untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20.

    “Bangsa kita berada di posisi unik untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di dalam G20,” katanya.

    Mereka berharap dapat menyelenggarakan pertemuan puncak yang sukses. Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 dari Afrika Selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Gubernur Khofifah dan LMI Lepas “Ride For Palestina 1000 KM” Surabaya-Jakarta

    Gubernur Khofifah dan LMI Lepas “Ride For Palestina 1000 KM” Surabaya-Jakarta

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara simbolis melepas keberangkatan 200 pesepeda peserta “Ride For Palestina 1000 KM” menuju Ibu Kota Jakarta pada Minggu, 9 November 2025.

    Dimulai pukul 07.00 WIB dari Titik Nol Tugu Pahlawan, Surabaya, pelepasan ini melambangkan misi kemanusiaan sejauh 1.000 kilometer untuk membawa pesan solidaritas rakyat Palestina.

    Gubernur Khofifah mendoakan agar para peserta diberikan kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan, sekaligus menekankan bahwa kegiatan ini menunjukkan semangat kepedulian sesama umat manusia.

    “Yang akan melakukan misi kemanusiaan 1000 kilometer ke Jakarta mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan, kesuksesan,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, hari Minggu (9/11/2025).

    Ia juga berdoa agar segala kasih sayang Tuhan mengalir deras kepada rakyat Palestina, baik yang masih berada di sana maupun yang sudah di pengungsian seperti di Yordania dan Rafah.

    “(Kepada) saudara-saudara kita yang di Palestina mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kasih sayang.
    Kasih sayang yang ada di langit maupun kasih sayang yang ada di bumi. Baik kepada kita maupun saudara kita yang ada di Palestina,” ujar Khofifah.

    Kegiatan bersepeda ini diselenggarakan dan didukung oleh Lembaga Manajemen Infak (LMI) bersama berbagai komunitas sepeda seperti GX-ID, Balap Jadul Surabaya, Bike to Work, BORAC, GCC, B2W, KYY, Mbolang Ride, BJS, dan GOKU.

    Ketua Ekspedisi Ride For Palestina 1000 KM sekaligus perwakilan dari LMI, Suryo Guritno, menyatakan bahwa aksi ini bertujuan menunjukkan bahwa kepedulian dan perjuangan untuk kebenaran tetap ada.

    “Buat kita semua adalah semangat ini tidak boleh luntur. Semangat ini tidak boleh berhenti. Dan semangat ini tidak boleh surut.
    Untuk kita tunjukkan kepada dunia pesan ini,” ungkap Suryo.

    Sebagai informasi, peserta bersepeda dijadwalkan akan menempuh rute Surabaya – Madiun – Yogyakarta – Semarang – Brebes – Bandung – Bekasi – Jakarta selama tujuh hari, dan direncanakan tiba di Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu, 15 November 2025.

    Acara pelepasan ini, yang juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati dan Ustaz Toha dari IKADI, merupakan tahun kedua LMI menyelenggarakan agenda “Ride For Palestina” sebagai bagian dari pembelaan atas kemerdekaan Palestina, dengan ratusan pesepeda yang hadir bukan hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. [rma/aje]

     

  • Gara-Gara Hal Ini, Trump Menolak Hadir di G20 Afrika Selatan

    Gara-Gara Hal Ini, Trump Menolak Hadir di G20 Afrika Selatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump menegaskan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan akhir bulan ini. Keputusan Trump ini terkait dengan “pelanggaran hak asasi manusia” yang terjadi di negara tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyesalkan keputusan Trump dan menegaskan penolakannya terhadap klaim Trump bahwa warga Afrika kulit putih menghadapi penganiayaan atau tindakan rasis di negara mayoritas kulit hitam tersebut.

    “Sungguh memalukan bahwa G20 akan diadakan di Afrika Selatan,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    “Warga Afrikaner (orang-orang keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) dibunuh dan dibantai, dan tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal,” lanjutnya, dikutip dari Reuters.

    “Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!” kata Trump.

    Wakil Presiden JD Vance, yang dijadwalkan menghadiri pertemuan para pemimpin dunia G20 di Johannesburg pada 22-23 November, tidak akan hadir lagi, menurut seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Trump telah mempermasalahkan kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan – mulai dari kebijakan pertanahannya hingga tuduhan Israel atas genosida dalam perang yang dilancarkan sekutu AS tersebut di Gaza.

    Bulan lalu, Trump menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan mengatakan bahwa orang-orang yang diterima AS sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih.

    Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan telah memperhatikan unggahan “menyesalkan” Trump di platform tersebut, dan menegaskan kembali penolakan Pretoria yang sering dinyatakan atas tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan.

    “Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masa lalu Afrika Selatan yang diwarnai ketimpangan rasial memberinya pengalaman untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20. Negara kita berada di posisi unik untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di G20,” katanya, seraya menambahkan bahwa negara itu berharap dapat menyelenggarakan KTT yang sukses.

    Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 setelah Afrika Selatan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bantahan Iran ke AS soal Tuduhan Mau Bunuh Dubes Israel di Meksiko

    Bantahan Iran ke AS soal Tuduhan Mau Bunuh Dubes Israel di Meksiko

    Jakarta

    Iran membantah keras tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menuding Teheran berencana membunuh Duta Besar Israel untuk Meksiko, Eniat Kranz Neiger. Pemerintah Iran menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah politik yang bertujuan merusak hubungan diplomatiknya dengan Meksiko.

    Pernyataan bantahan itu muncul tak lama setelah pejabat AS mengklaim telah menggagalkan upaya pembunuhan yang diduga disusun oleh Pasukan Quds, unit elite Garda Revolusi Iran. Washington menyebut rencana itu aktif sejak akhir 2024 dan berhasil dicegah pada tahun ini.

    AS Tuduh Iran Berencana Bunuh Dubes Israel

    Pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada Reuters dan AFP mengatakan, rencana pembunuhan terhadap Dubes Israel di Meksiko telah disusun sejak akhir tahun lalu. “Rencana tersebut telah digagalkan dan tidak menimbulkan ancaman pada saat ini,” ujarnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Menurut sumber yang sama, Pasukan Quds diduga merekrut agen dari Kedutaan Besar Iran di Venezuela untuk melancarkan operasi itu. Venezuela, yang presidennya Nicolas Maduro dikenal beraliansi taktis dengan Teheran, disebut menjadi salah satu titik koneksi dalam dugaan plot tersebut. Namun pejabat AS itu menolak menjelaskan secara detail bagaimana rencana itu berhasil digagalkan.

    Otoritas Israel dalam pernyataan terpisah menyebut pemerintah Meksiko turut berperan dalam mencegah rencana tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Meksiko menegaskan bahwa pihaknya “tidak menerima informasi apa pun” mengenai rencana pembunuhan Dubes Israel di wilayahnya.

    Bantahan Iran dan Hubungannya dengan Meksiko

    Kedutaan Besar Iran di Meksiko melalui pernyataan resmi di media sosial X menolak tuduhan tersebut. “Itu merupakan rekayasa media, sebuah kebohongan besar,” tegas pernyataan Kedubes Iran seperti dilansir AFP.

    Iran menilai tuduhan yang dilontarkan Washington dimaksudkan untuk mengganggu hubungan baik antara Teheran dan Mexico City. “Tujuannya adalah untuk merusak hubungan yang bersahabat dan historis antara kedua negara (Meksiko dan Iran), yang dengan tegas kami tolak,” lanjut pernyataan itu.

    Kedubes Iran juga menekankan bahwa hubungan diplomatiknya dengan Meksiko selama ini berjalan baik dan berdasarkan prinsip saling menghormati. Pemerintah Meksiko sendiri menyatakan terbuka untuk kerja sama keamanan yang “saling menghormati dan terkoordinasi, selalu dalam kerangka kedaulatan nasional”.

    Respons Meksiko

    Sikap Meksiko dinilai hati-hati di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Negara tersebut memiliki kebijakan luar negeri yang menekankan prinsip non-intervensi, berbeda dari sejumlah negara Amerika Latin lain yang banyak mendukung blok tertentu dalam konflik Timur Tengah.

    Meksiko diketahui mendukung penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang oleh Israel di Jalur Gaza, namun tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Tel Aviv. Dubes Israel untuk Meksiko, Eniat Kranz Neiger, menyebut bahwa otoritas keamanan dan intelijen Meksiko “bertindak untuk menetralisir ancaman ini”.

    Halaman 2 dari 3

    (wia/jbr)

  • Lomba Nuklir AS-Rusia-China Makin Panas, PD 3 Datang Lebih Cepat?

    Lomba Nuklir AS-Rusia-China Makin Panas, PD 3 Datang Lebih Cepat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, dan China kembali memanas. Dalam setahun terakhir, ketiga negara adidaya ini sama-sama menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) sebagai bagian dari modernisasi kekuatan nuklir mereka, langkah yang memicu kekhawatiran akan babak baru perlombaan senjata global.

    Amerika Serikat baru saja meluncurkan rudal Minuteman III tanpa hulu ledak dalam uji coba yang digelar pada Rabu waktu setempat. Komando Serangan Global Angkatan Udara AS menyebut tes ini bertujuan mengevaluasi keandalan, kesiapan, dan akurasi sistem persenjataan yang sudah beroperasi sejak 1970 itu.

    “Peluncuran ini telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya dan merupakan bagian dari uji rutin untuk memastikan pencegah nuklir AS tetap aman dan efektif,” demikian pernyataan militer AS, dikutip dari Newsweek, Sabtu (8/11/2025).

    Langkah Washington ini datang di tengah meningkatnya aktivitas serupa dari Moskow dan Beijing. Rusia pada Oktober lalu menggelar latihan kekuatan nuklir besar yang diawasi langsung Presiden Vladimir Putin. Latihan itu mencakup peluncuran rudal ICBM Yars, rudal balistik Sineva dari kapal selam, serta rudal jelajah dari pesawat pengebom.

    “Latihan tersebut mengevaluasi kesiapan komando militer dalam menghadapi ancaman strategis,” kata Kremlin dalam pernyataannya.

    Sementara itu, China terakhir kali menguji rudal ICBM DF-31AG pada September 2024, uji pertama sejak 1980-an. Kementerian Pertahanan China menyebut langkah itu sebagai “pengaturan yang sah dan rutin” untuk pelatihan militer.

    “China berkomitmen pada kebijakan ‘tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu’ dan strategi yang berfokus pada pertahanan diri,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Ia menegaskan Beijing tetap mematuhi moratorium uji coba nuklir dan mendukung rezim perlucutan senjata global.

    Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, AS memiliki sekitar 3.700 hulu ledak nuklir dalam stoknya, sementara Rusia dan China masing-masing memiliki 4.309 dan 600 unit. Dalam hal rudal ICBM, AS mengoperasikan 400 unit, Rusia 333, dan China 462.

    Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Bisnis Amerika, mengatakan pihaknya tengah “merombak kekuatan nuklir secara besar-besaran.”

    “Kami adalah kekuatan nuklir nomor satu di dunia, meski saya akui itu bukan hal yang membanggakan. Rusia nomor dua, dan China akan menyusul dalam empat hingga lima tahun. Kami mungkin sedang menyusun rencana denuklirisasi bersama, kita lihat saja apakah itu berhasil,” ujarnya.

    Namun, para analis memperingatkan tren yang justru berlawanan dengan denuklirisasi.

    “Era pengurangan senjata nuklir yang berlangsung sejak akhir Perang Dingin tampaknya akan segera berakhir. Kini kita melihat peningkatan persenjataan nuklir dan melemahnya rezim pengendalian senjata,” kata Hans Kristensen, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rusia Serang NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Rusia Serang NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk “merusak aturan global”.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “aturan global” itu.

    “Apa sebenarnya ‘aturan global’ yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka,” sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, Kamis (6/11/2025).

    Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan “dalih yang dibuat-buat”.

    Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

    “Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia “tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global.” Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

    Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha “memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik” untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

    Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Iran Kutuk Serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon: Biadab!

    Iran Kutuk Serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon: Biadab!

    Teheran

    Pemerintah Iran mengutuk apa yang mereka sebut sebagai serangan “biadab” oleh Israel terhadap Lebanon. Kecaman ini disampaikan Teheran setelah Tel Aviv, musuh bebuyutannya, menyerang posisi kelompok Hizbullah, sekutu Iran, di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Jumat (7/11/2025), Kementerian Luar Negeri Iran mendesak “Perserikatan Bangsa-Bangsa, komunitas internasional, dan negara-negara regional untuk mengkonfrontasi hasutan perang” Israel.

    Kementerian Luar Negeri Teheran juga menyampaikan “belasungkawa atas gugurnya warga Lebanon dalam serangan biadab tersebut”.

    Militer Israel mengatakan pada Kamis (6/11) bahwa pasukannya melancarkan serangan udara besar-besaran di Lebanon bagian selatan, yang diklaim menargetkan serangkaian posisi Hizbullah. Tel Aviv menuduh Hizbullah sedang berusaha membangun kembali kemampuan militer mereka di wilayah tersebut.

    Dalam pernyataannya, militer Israel mengklaim serangan terbarunya itu dimaksudkan untuk mencegah Hizbullah mempersenjatai kembali para petempurnya, setelah mengalami kerugian besar dalam pertempuran melawan Israel, termasuk terbunuhnya pemimpin mereka, Hassan Nasrallah, tahun lalu.

    Serangan itu dilancarkan tidak lama setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi kepada penduduk Lebanon di beberapa wilayah. Perintah evakuasi itu dikeluarkan kepada para penduduk desa Taybeh, Tayr Debba, Aita Al-Jabal dan Zawtar al-Sharqiya di Lebanon bagian selatan.

    Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sedikitnya satu orang tewas akibat pengeboman Israel pada Kamis (6/11) waktu setempat.

    Perintah evakuasi dan serangan udara itu terjadi setelah Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon pada November 2024, yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran selama lebih dari setahun antara Tel Aviv dan Hizbullah.

    Beberapa bulan terakhir, militer Lebanon berupaya membersihkan lokasi-lokasi Hizbullah di wilayah selatan negaranya, sesuai ketentuan dalam perjanjian itu.

    Meskipun ada gencatan senjata, Israel berdalih pihaknya memiliki hak untuk menyerang target-target Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman.

    Hizbullah, dalam pernyataan pada Kamis (6/11), menegaskan kelompoknya berkomitmen pada gencatan senjata, namun juga menegaskan tetap memiliki “hak yang sah” untuk melawan Israel. Hizbullah menolak untuk melucuti senjata mereka sepenuhnya, tetapi tidak menghalangi upaya militer Lebanon di wilayah selatan negara tersebut.

    Ditegaskan juga oleh Hizbullah bahwa pasukannya tidak menembaki Israel sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku tahun lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Haruskah Jerman Kembalikan Patung Nefertiti ke Mesir?

    Haruskah Jerman Kembalikan Patung Nefertiti ke Mesir?

    Jakarta

    Nefertiti adalah simbol abadi kecantikan dan kekuasaan yang penuh misteri. Keindahan karya ikonik ini memikat Adolf Hitler, Beyonce, hingga para aktivis Revolusi Arab. Namanya berarti “yang indah telah datang,” tapi mungkin juga berarti: yang tak pernah kembali.

    Lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, Nefertiti berdiri di sisi Akhenaten, Firaun yang menantang langit Mesir dengan hanya satu dewa—Aten, sang matahari. Ia adalah ratu yang ikut mengubah tatanan kosmos dan kepercayaan, memindahkan pusat penyembahan dari banyak wajah ilahi ke satu cahaya tunggal.

    Patung dada Nefertiti yang terbuat dari batu kapur dan berlapis plaster dan cat ini ditemukan tim arkeologi Jerman yang dipimpin Ludwig Borchardt dalam ekspedisi yang didanai kolektor seni James Simon di tahun 1912.

    Borchardt lalu memboyong patung tersebut ke Berlin. Pengelolanya, Yayasan Warisan Budaya Prusia, menyebut Nefertiti sebagi ‘primadona tak terbatantahkan di Museum Neues’. Museum ini merupakan bagian dari kompleks Museuminsel Berlin, salah satu situs warisan dunia UNESCO.

    Seruan restitusi kian keras

    Tuntutan pengembalian oleh Mesir muncul sejak hari pertama patung dada Nefertiti diperkenalkan ke publik di Jerman. Kini, dengan dibukanya Grand Egyptian Museum di Kairo, restitusi kembali bergema.

    Semua pengunjung yang melakukan tur di Grand Egyptian Museum diminta menandatangani petisi restitusi Nefertiti. Hal ini diprakarsai mantan Menteri Pariwisata dan Urusan Kepurbakalaan Mesir, Zahi Hawass, tahun lalu.

    “Meski banyak seruan untuk berdialog dan juga permintaan untuk mengakui bagaimana artefak unik ini berakhir di Jerman telah diabaikan, petisi ini dimaksudkan untuk membuka kembali dialog, mendorong pengembalian patung ke Kairo, dan meminta tanggapan resmi otoritas Jerman,” bunyi petisi yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan Jerman dan Yayasan Warisan Budaya Prusia.

    Juru bicara Menteri Kebudayaan Jerman mengatakan kepada DW melalui pernyataan tertulis bahwa “pertanyaan mengenai perlindungan properti budaya yang berkaitan dengan Mesir, termasuk Patung dada Nefertiti, berada di bawah yurisdiksi Kementerian Luar Negeri Federal.”

    Yayasan Warisan Budaya Prusia tidak menanggapi permintaan komentar dari DW, tetapi posisi yayasan tersebut mengenai isu ini tidak berubah selama beberapa tahun terakhir: patung tersebut diperoleh secara sah dan tidak ada alasan untuk mengembalikannya ke Mesir.

    Apakah Nefertiti diperoleh secara sah?

    “Patung Nefertiti ditemukan dalam proses penggalian yang diizinkan oleh Dinas Layanan Kepurbakalaan Mesir,” kata Stefan Mchler, juru bicara Yayasan Warisan Budaya Prusia, kepada DW dalam pernyataan tertulis pada Oktober 2024.” Patung itu dibawa ke Berlin berdasarkan pembagian hasil temuan arkeologi, yang saat itu lazim dilakukan. Pembagian itu juga mencakup banyak artefak lainnya.

    “Patung itu dibawa keluar dari Mesir secara sah, dan tidak ada klaim restitusi dari pemerintah Mesir,” tambah Mchler.

    Namun, peneliti dan aktivis pelestarian warisan Mesir, Monica Hanna, membantah klaim tersebut. Menurut penelitiannya, Ludwig Borchardt secara sengaja dan curang menampilkan Nefertiti sebagai patung murahan saat pembagian hasil temuan. Ia menggambarkannya sebagai “seorang putri kerajaan yang dicat,” sementara dari catatan pribadinya Borchardt menunjukkan bahwa ia tahu nilai patung tersebut yang menggambarkan Ratu Nefertiti.

    “Deskripsi patung tidaklah berguna, harus lihat langsung,” tulis Borchardt dalam catatannya.

    Sejarawan Jerman Sebastian Conrad, penulis buku The Making of a Global Icon: Nefertiti’s Twentieth-Century Career, menambahkan bahwa selain perdebatan mengenai pembagian hasil temuan, validitas etis dari hukum pembagian hasil temuan itu patut dipertanyakan.

    “Itu adalah hukum yang eksis di bawah ketimpangan kekuasaan era imperialisme, karena Mesir pada dasarnya adalah koloni Inggris saat itu. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah seseorang bisa dengan sah menggunakan basis hukum tersebut,” katanya kepada DW. “Saya akan katakan begini: secara formal sah, tetapi dari perspektif masa kini, tidak sah secara moral.”

    Sejarawan Jrgen Zimmerer, yang berfokus pada studi kolonialisme dan genosida, menyoroti perdebatan serupa terjadi di Jerman terkait karya seni yang dirampas dari kaum Yahudi oleh Nazi pada masa drittes Reich.

    “Kita tidak bisa hanya diam dan berkata, ‘Itu legal saat itu, jadi mereka tidak memiliki hak mengklaim,’ alih-alih mematuhi hukum secara kaku (kata per kata), kita baiknya menekankan prinsip dan nilai hukum yang benar secara moral. Kita tahu hukum-hukum itu tidak adil dan merampas hak orang Yahudi, dan kita tidak ingin mengambil keuntungan dari itu,” katanya kepada DW.

    “Mengapa kita harus bersikap berbeda dalam konteks kolonial?” tegas Zimmerer.

    Hitler memblokir upaya restitusi

    Ahli Mesir Kuno Monica Hanna juga mempertanyakan Jerman yang menyatakan tidak ada klaim restitusi dari pemerintah Mesir. Ia menegaskan bahwa otoritas Mesir sudah meminta pengembalian patung itu tak lama setelah pertama kali dipamerkan di Berlin pada tahun 1924 dan menambahkan,
    “Apakah museum benar-benar membutuhkan permintaan resmi dari pemerintah? Opini publik di Mesir sangat jelas menginginkan kembalinya patung dada Nefertiti. Apa yang menjadi milik kami, adalah milik kami.”

    Pada tahun 1925, Mesir mengancam akan melarang penggalian arkeologi Jerman di wilayahnya kecuali patung itu dikembalikan. James Simon, dermawan yang membiayai penggalian Borchardt dan yang menyumbangkan patung dada Nefertiti kepada Museum Berlin, secara pribadi mendukung pertukaran artefak dengan Mesir dan membantu negosiasi pengembalian Nefertiti, sebagaimana dijelaskan peneliti Ruth E. Iskin dalam artikelnya The Other Nefertiti: Symbolic Restitutions.

    Meski kontribusi Simon diakui di Berlin melalui dengan keberadaan Galeri James Simon di pintu masuk utama Museuminsel, upaya Simon untuk mengembalikan patung itu telah dihapus dari narasi resmi Jerman.

    Rencana pertukaran Simon tidak pernah terwujud, begitu pula upaya berikutnya pada tahun 1933. Salah satu pemimpin Nazi, Hermann Gring, berharap dapat menarik dukungan politik Mesir kepada Jerman dengan mengembalikan Nefertiti. Namun, Hitler, pengagum sang ratu menggagalkan rencana tersebut, “Saya tidak akan pernah menyerahkan kepala sang ratu,” katanya.

    Bertahan dalam Perang Dunia II di dalam kantong plastik

    Jerman juga beralasan bahwa patung tersebut terlalu rapuh untuk dipindahkan kembali ke Mesir.

    Meski mengakui bahwa dirinya bukan ahli dalam hal ini, sejarawan Sebastian Conrad menunjukkan, “Pada akhir Perang Dunia II, mereka memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di tambang garam di Thuringia. Setelah itu, ia dipindahkan ke Wiesbaden. Jadi sebenarnya Nefertiti sudah melakukan banyak perjalanan, bukan hanya dari Kairo ke Berlin.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pertanyaan penting bagi Jerman

    Berlin saat ini sedang menjalankan proses pengembalian objek-objek kolonial, terutama melalui pengembalian Perunggu Benin ke Nigeria. Meskipun hasilnya merupakan buah dari perjuangan panjang para aktivis, keputusan itu relatif lebih mudah dilakukan. Sebagian dari 512 koleksi objek di Berlin dikembalikan ke Nigeria, sementara lainnya tetap dipajang di Humboldt Forum melalui perjanjian pinjaman jangka panjang.

    Namun, Nefertiti jelas merupakan artefak yang unik. Conrad dan Zimmerer berpendapat masih ada alternatif selain mempertahankan aslinya: tiruan patung yang dipamerkan bersama sejarah penemuan dan upaya restitusinya “tentu akan menarik,” ujar Conrad.

    “Yang hilang hanyalah apa yang disebut ‘aura autentiknya’,” kata Zimmerer. Namun ia lanjut bertanya, “Haruskah museum Berlin mendapatkan keuntungan dari ‘aura’ ini, mengingat keberadaaanya lahir dari ketidakadilan kolonial?

    “Menurut saya, seharusnya tidak.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    Legislator dorong RI aktif dalam upaya mediasi perdamaian di Sudan

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan,

    Sukamta menyampaikan hal itu menyusul usulan pemerintah Sudan melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi damai antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

    “Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons keterangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Yassir Mohamed Ali di Jakarta, Rabu (5/11), yang menyampaikan bahwa Sudan menginginkan mediasi yang lebih inklusif.

    Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses tersebut.

    “Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.

    Ia juga menegaskan, langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia serta kontribusi diplomasi RI dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi.

    “Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral, termasuk di PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework. Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator untuk memastikan proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” imbuhnya.

    Dia menyebut konflik yang telah berlangsung sejak April 2023 itu telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, termasuk korban jiwa, instabilitas politik, serta gelombang pengungsi.

    Untuk itu, Sukamta menekankan urgensi penyelesaian konflik ini, mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk.

    Laporan PBB, kata dia, menyebutkan jutaan warga Sudan telah mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan menjadi terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

    “Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Kita harus memastikan jalur kemanusiaan dibuka, bantuan internasional dapat masuk, dan kekerasan segera dihentikan. Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” ucapnya.

    Ia lanjut menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendukung tercapainya perdamaian jangka panjang di Sudan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Putin Perintahkan Pejabat Rusia Susun Proposal Uji Coba Senjata Nuklir!

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan para pejabat tingginya untuk menyusun proposal uji coba senjata nuklir, sesuatu yang belum pernah dilakukan Moskow sejak tumbangnya Uni Soviet pada tahun 1991.

    Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov mengatakan kepada Putin bahwa pernyataan dan tindakan Amerika Serikat baru-baru ini, menunjukkan bahwa “disarankan untuk segera mempersiapkan uji coba nuklir skala penuh”.

    Dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Kamis (6/11/2025), Belousov mengatakan bahwa lokasi uji coba Arktik Rusia di Novaya Zemlya dapat menjadi tuan rumah uji coba nuklir semacam itu dalam waktu dekat.

    Putin berkata: “Saya menginstruksikan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan… badan-badan khusus, dan lembaga-lembaga sipil terkait untuk melakukan segala yang mungkin guna mengumpulkan informasi tambahan mengenai masalah ini, menganalisisnya di Dewan Keamanan, dan membuat proposal yang disepakati mengenai kemungkinan dimulainya persiapan uji coba senjata nuklir.”

    Tidak ada negara selain Korea Utara – yang terakhir dilakukan pada tahun 2017 – yang telah melakukan uji coba ledakan senjata nuklir di abad ke-21. Para analis keamanan mengatakan dimulainya kembali uji coba akan menimbulkan ketidakstabilan di tengah ketegangan geopolitik yang akut.

    Jika ada satu negara yang melakukan uji coba semacam itu, para analis mengatakan negara lain kemungkinan akan mengikutinya.

    Amerika Serikat terakhir kali menguji coba senjata nuklir pada tahun 1992, China dan Prancis pada tahun 1996, dan Uni Soviet pada tahun 1990. Rusia pasca-Soviet, yang mewarisi persenjataan nuklir Soviet, tidak pernah melakukannya.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam sebuah pengumuman mengejutkan minggu lalu: “Karena negara-negara lain sedang menguji program ini, saya telah menginstruksikan Departemen Perang untuk mulai menguji Senjata Nuklir kita secara setara. Proses itu akan segera dimulai.”

    Trump belum mengklarifikasi apakah yang ia maksud adalah uji coba bahan peledak nuklir, yang akan dilakukan oleh Badan Keamanan Nuklir Nasional, atau uji terbang rudal berkemampuan nuklir.

    Bulan lalu, Rusia menguji coba rudal jelajah Burevestnik terbarunya, yang bertenaga nuklir dan dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Rusia juga menguji coba supertorpedo Poseidon bertenaga nuklir.

    Lihat juga Video: Usai Batal Bertemu Trump, Putin Pantau Militernya Latihan Nuklir

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)