Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Parlemen Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

    Parlemen Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina

    Jakarta –

    Parlemen Israel telah mengesahkan pembacaan pertama rancangan Undang-Undang tentang hukuman mati. RUU ini menyasar kepada warga Palestina yang ditahan mereka, yang mereka anggap teroris.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (12/11/2025), amandemen yang diusulkan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, disetujui dengan 39 suara berbanding 16 dari 120 anggota Knesset pada Senin (10/11). Tandanya amandemen tersebut mendapat dukungan dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    The Times of Israel melaporkan RUU tersebut, hukuman mati akan diterapkan kepada individu yang membunuh warga Israel dengan motif “rasis” dan “dengan tujuan merugikan Negara Israel dan kebangkitan kembali kaum Yahudi di tanahnya”.

    RUU ini banyak mendapat kritik karena RUU tersebut berlaku secara eksklusif kepada warga Palestina yang membunuh warga Israel, bukan kepada kelompok garis keras Israel yang melakukan serangan terhadap warga Palestina. Salah satu yang mengkritik Amnesty International.

    “Tidak ada yang ditutup-tutupi; mayoritas dari 39 anggota Knesset Israel menyetujui dalam pembacaan pertama sebuah RUU yang secara efektif mengamanatkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati secara eksklusif kepada warga Palestina,” kata direktur senior Amnesty International untuk penelitian, advokasi, kebijakan, dan kampanye, Erika Guevara Rosas.

    Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan dalam keadaan apa pun, apalagi dijadikan senjata sebagai alat diskriminasi yang terang-terangan untuk pembunuhan, dominasi, dan penindasan yang disahkan negara”, jelas Guevara Rosas.

    Pejabat senior Amnesty juga menggambarkan tindakan parlemen Israel sebagai “langkah mundur yang berbahaya dan dramatis serta merupakan hasil dari impunitas yang berkelanjutan terhadap sistem apartheid Israel dan genosidanya di Gaza”.

    Sementara itu, Ben-Gvir menyambut baik hasil pemungutan suara. Dia mengatakan bahwa partainya, Jewish Power, sedang “menciptakan sejarah”.

    Respons Hamas

    Menanggapi hasil pemungutan suara parlemen, Hamas mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut “mewakili wajah fasis yang buruk dari pendudukan Zionis yang brutal dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional”.

    Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai “bentuk baru eskalasi ekstremisme dan kriminalitas Israel terhadap rakyat Palestina”.

    (zap/yld)

  • Pilu PRT Tewas Ditembak Usai Salah Masuk Rumah di AS

    Pilu PRT Tewas Ditembak Usai Salah Masuk Rumah di AS

    Jakarta –

    Seperti biasa, Mara Florinda Ros Perez berangkat bersama suaminya sebelum fajar untuk membersihkan rumah. Namun, kesalahan alamat membuat pembantu rumah tangga ini tidak pulang dalam keadaan hidup.

    Pada 5 November lalu, perempuan berusia 32 tahun asal Guatemala ini ditembak mati di kepala saat mencoba membuka pintu sebuah rumah di lingkungan Whitestown, pinggiran kota Indianapolis. Dia mengira rumah itu seharusnya ia bersihkan, tetapi ternyata alamatnya salah.

    Polisi melaporkan bahwa mereka menemukan Rios Perez tewas dalam pelukan suaminya, Mauricio Velzquez, di teras rumah tersebut pada Rabu (05/11), sesaat sebelum pukul 07.00 waktu setempat.

    Pihak berwenang AS sedang menyelidiki apakah pemilik rumah tersebut bisa dituntut.

    Menurut aparat, para petugas sebelumnya telah merespons laporan tentang kemungkinan adanya penyusupan rumah di pinggiran kota Whitestown.

    Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan pasutri itu tampaknya tidak memasuki rumah tersebut.

    Kasus ini secara resmi dirujuk ke Kejaksaan Wilayah Boone untuk ditinjau dan untuk menentukan apakah tuntutan pidana akan diajukan.

    Polisi belum mengumumkan identitas orang-orang yang berada di dalam rumah atau yang melepaskan tembakan.

    Pada Jumat (07/11), polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus yang “kompleks, sensitif, dan sedang berkembang” sehingga merilis informasi tersebut akan “tidak pantas dan berpotensi berbahaya”.

    Polisi juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memperingatkan tentang penyebaran misinformasi tentang kasus ini secara daring.

    Kronologi kejadian versi keluarga korban

    Mauricio Velzquez mengatakan kepada CBS News, mitra BBC di AS, bahwa ia mengharapkan keadilan bagi istrinya yang merupakan ibu dari empat anak.

    Dalam sebuah wawancara dengan WTTV, yang juga merupakan mitra CBS, Velzquez menyatakan bahwa peluru menembus pintu depan rumah.

    “Seharusnya pemilik rumah menelepon polisi dulu, bukan langsung menembak tanpa alasan begitu,” katanya melalui seorang penerjemah.

    “Saya menuntut keadilan karena saya rasa orang yang melakukan itu tidak waras,” ujarnya sambil menangis.

    Baca juga:

    Rudy Ros Perez, saudara laki-laki korban, menjelaskan kepada The New York Times bahwa pasutri tersebut berencana membersihkan sebuah rumah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya.

    Setibanya di alamat rumah yang mereka yakini akan dibersihkan, mereka mencoba membuka pintu depan dengan kunci yang diberikan klien mereka, namun gagal.

    Saat itulah, kenang Ros, tembakan dilepaskan. Peluru menembus pintu dan mengenai Mara Florinda Ros Perez.

    CBSMauricio Velsquez, suami korban, tidak paham mengapa pemilik rumah tidak menelpon polisi terlebih dulu ketimbang langsung melepaskan tembakan.

    Belakangan Mauricio Velzquez menyadari bahwa rumah yang seharusnya dituju terletak di belakang rumah yang mereka coba buka.

    Pemerintah Guatemala memastikan bahwa mereka sedang memantau kasus ini dan memberikan dukungan kepada keluarga Ros Perez.

    “Perempuan Guatemala berusia 32 tahun, yang berasal dari Quetzaltenango, meninggal dunia dalam tindak kekerasan saat dalam perjalanan ke tempat kerja di kota Whitestown, Indiana, pada 5 November. Ia meninggalkan suami dan empat orang anak,” kata Kementerian Luar Negeri Guatemala dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian tersebut menambahkan bahwa mereka “memberikan bantuan konsuler, hukum, dan imigrasi, serta layanan dokumentasi,” melalui konsulat di kota Chicago.

    Kasus-kasus lain

    Jaksa Wilayah Boone, Kent Eastwood, mengatakan kepada The Indianapolis Star bahwa kasus ini rumit karena cara hukum negara bagian mendefinisikan konsep membela diri.

    Undang-undang pembelaan diri masih berlaku di banyak negara bagian AS. Sebagian besar mengizinkan seseorang untuk melindungi diri mereka sendiri dengan menggunakan kekuatan yang wajar, bahkan mematikan, untuk mencegah kematian, cedera serius, atau untuk mengusir penyusup.

    Insiden serupa telah dilaporkan di wilayah lain di AS dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada 2023, Ralph Yarl yang berusia 16 tahun ditembak dua kali setelah salah membunyikan bel pintu di Missouri. Andrew Lester, yang berusia lebih dari 80 tahun, mengaku bersalah dan meninggal dunia saat menunggu vonis.

    Di New York, Kaylin Gillis yang berusia 20 tahun meninggal dunia setelah ditembak ketika ia secara tidak sengaja memasuki pekarangan sebuah rumah. Pemilik rumah yang menembaknya kini menjalani hukuman 25 tahun penjara.

    (ita/ita)

  • China Minta Jepang Berhenti Ikut Campur Urusan Taiwan

    China Minta Jepang Berhenti Ikut Campur Urusan Taiwan

    JAKARTA  – Pemerintah China meminta Jepang agar berhenti mencampuri hal-hal terkait Taiwan karena dapat berdampak buruk bagi hubungan kedua negara.

    “Beberapa hari yang lalu, pemimpin Jepang secara terang-terangan membuat pernyataan yang salah tentang Taiwan yang menyiratkan kemungkinan intervensi bersenjata di Selat Taiwan,”  kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing dilansir ANTARA, Selasa, 11 November.

    “Hal ini merupakan campur tangan besar-besaran dalam urusan internal China dan melanggar prinsip satu China,” kata Lin Jian melanjutkan.

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi pekan lalu menyampaikan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang.

    Sebagai gambaran, pasca Perang Dunia II, konstitusi Jepang mempertahankan kontrol ketat atas operasi militer. Namun, mantan PM Shinzo Abe pada 2015 mengubah undang-undang keamanan nasional sehingga mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk membela diri kolektif ketika ada situasi mengancam.

    “Hal tersebut sangat tidak konsisten dengan komitmen politik yang telah dibuat oleh pemerintah Jepang sejauh ini dan sangat buruk baik dari segi sifat maupun dampaknya. China menyesalkan dan menentang hal tersebut dan telah melakukan ‘démarche’ dan protes serius terhadap Jepang,” tambah Lin Jian.

    Lin Jian menyebut Taiwan adalah bagian dari China dan cara menyelesaikan masalah Taiwan dan mencapai reunifikasi merupakan urusan China sendiri yang tidak menoleransi campur tangan asing.

    “Sinyal apa yang ingin dikirimkan pemimpin Jepang kepada pasukan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’? Apakah Jepang siap menantang kepentingan utama China dan menghentikan reunifikasi? Ke mana sebenarnya Jepang ingin membawa hubungannya dengan China?” ungkap Lin Jian.

    Jepang, kata Lin Jian, telah melakukan banyak kejahatan selama penjajahannya atas Taiwan.

    “Upaya pemimpin Jepang untuk ikut campur dalam urusan lintas Selat merupakan penghinaan terhadap keadilan internasional, provokasi terhadap tatanan pasca-Perang Dunia II, dan pukulan telak bagi hubungan China-Jepang. China harus dan akan mencapai reunifikasi,” tegas Lin Jian.

    Lin Jian menyebut rakyat China memiliki tekad, kemauan, dan keyakinan penuh untuk menggagalkan segala campur tangan dan hambatan eksternal terhadap reunifikasi China.

    “China mendesak Jepang untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri China, berhenti melakukan provokasi dan melewati batas, serta berhenti melangkah lebih jauh ke jalan yang salah,” kata Lin Jian.

  • Kisah Jaenuri, Relawan SBMI yang Tak Diupah tapi Selamatkan Banyak PMI Bandung 11 November 2025

    Kisah Jaenuri, Relawan SBMI yang Tak Diupah tapi Selamatkan Banyak PMI Bandung 11 November 2025

    Kisah Jaenuri, Relawan SBMI yang Tak Diupah tapi Selamatkan Banyak PMI
    Tim Redaksi
    INDRAMAYU, KOMPAS.com
    – Akhmad Jaenuri (42) adalah Ketua DPC Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu. Bersama rekan-rekannya, ia membantu keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami masalah di luar negeri, mulai dari hilang kontak hingga persoalan pemulangan jenazah. Semua dilakukan tanpa bayaran.
    “Kita semua di sini nggak digaji, kita juga nggak minta tarif ke keluarga korban yang minta bantuan,” kata Jaenuri saat ditemui di Sekretariat DPC
    SBMI

    Indramayu
    di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Selasa (11/11/2025).
    Menurut Jaenuri, banyak
    PMI
    bermasalah yang berangkat dengan cara unprosedural, tanpa pelatihan, tanpa perlindungan, hingga masuk dalam jeratan tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ).
    Ia menyebut, prinsip SBMI adalah memastikan setiap PMI mendapat hak perlindungan yang sama sebagai warga negara.
    Jaenuri mengaku tergerak bergabung dengan SBMI karena pengalaman pribadi. Pada 2014, istrinya batal berangkat ke Taiwan dan diminta membayar biaya ganti rugi Rp 13 juta oleh perusahaan penyalur. SBMI saat itu membantu tanpa meminta imbalan.
    “Jadi untuk balas budi saya waktu itu, saya memutuskan untuk bergabung menjadi anggota SBMI,” ujarnya.
    Sejak itu, banyak kisah yang membekas. Salah satunya saat SBMI membantu PMI asal Kecamatan Cantigi yang baru bekerja satu bulan di Timur Tengah dan ingin pulang setelah mendapat perlakuan tidak baik dari majikan. Perusahaan justru meminta ganti rugi Rp 60 juta.
    “Singkat cerita setelah kita advokasi, istrinya alhamdulillah bisa pulang,” tuturnya.
    Keluarga PMI tersebut kemudian datang ke Sekretariat SBMI membawa makanan untuk dimakan bersama sebagai bentuk terima kasih. “Walau sederhana tapi mendapat perlakuan itu kami merasa sangat senang,” kata Jaenuri.
    Ada pula kasus PMI asal Kecamatan Lelea yang ditahan polisi di Uni Emirat Arab setelah dituduh mencuri. SBMI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri hingga PMI itu dibebaskan dan kembali ke Tanah Air.
    Jaenuri mengatakan, ia tidak pernah mempermasalahkan membantu tanpa dibayar. Kadang ia bahkan mengeluarkan biaya sendiri. Namun ia tetap yakin bahwa rezeki datang dari jalan lain.
    “Kalau ditanya siapa sih orang yang nggak mau uang. Tapi balik lagi, yang ngasih makan kita itu bukan atasan, tapi Yang Maha Kuasa,” kata dia.
    Sudah lebih dari sepuluh tahun Jaenuri berkegiatan di SBMI. Ia menghidupi keluarga dari hasil bertani dan ternak.
    “Kadang saya dapat rezeki dari pertanian walau sawah nggak punya, tapi saya cabai gadai. Sekarang lagi mau coba ternak entok,” ucapnya.
    Dia menyebut, banyak relawan SBMI adalah mantan PMI atau keluarga PMI yang pernah mengalami masalah serupa, lalu memilih membantu orang lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perang Besar Menanti Timur Tengah, 2.000 Rudal Iran Mengarah ke Israel

    Perang Besar Menanti Timur Tengah, 2.000 Rudal Iran Mengarah ke Israel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran dilaporkan tengah mempercepat produksi rudalnya dengan ambisi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih Israel.

    Menurut laporan The New York Times, eskalasi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang 12 hari pada Juni, ketika Iran meluncurkan sekitar 500 rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap infrastruktur penting, pangkalan militer, dan fasilitas nuklirnya. Kini, pabrik-pabrik rudal Iran disebut beroperasi 24 jam untuk mengejar target ambisius tersebut.

    “Jika terjadi perang lagi, mereka berharap dapat menembakkan 2.000 (rudal) sekaligus untuk melumpuhkan pertahanan Israel, bukan 500 selama 12 hari seperti pada bulan Juni,” kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Program rudal Iran yang berkembang pesat menambah ketegangan di Timur Tengah. Para analis menilai jika Teheran berhasil mencapai kapasitas itu, sistem pertahanan berlapis Israel bisa menghadapi tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Langkah ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi nuklir Iran serta kebijakan “tekanan maksimum” yang kembali digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Percepatan produksi rudal juga mencerminkan isolasi diplomatik Iran yang semakin dalam dari Barat. Dukungan dari sekutu tradisional seperti Suriah mulai terkikis, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab memperkuat hubungan dengan Washington.

    Kondisi ini kemudian mendorong Teheran mengandalkan kekuatan domestik, termasuk pengembangan rudal dan aktivitas nuklir, sebagai bentuk “jaminan keamanan” terhadap berkurangnya pengaruh diplomatik di kawasan.

    Bagi Israel, kemajuan teknologi rudal dan nuklir Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Meskipun tekanan AS sempat menghentikan serangan pada Juni lalu, para pejabat Israel disebut tetap siap melanjutkan operasi militer jika Teheran terus memperluas program senjatanya.

    Sementara itu, Iran mengonfirmasi bahwa inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengunjungi beberapa situs nuklirnya pekan lalu, termasuk Reaktor Riset Teheran. Namun, akses ke beberapa fasilitas utama seperti Fordow dan Natanz masih dibatasi.

    “Selama kami menjadi anggota NPT, kami akan mematuhi komitmen kami,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa penilaian IAEA seharusnya “berdasarkan fakta profesional, bukan asumsi politik.”

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menlu Sugiono Sebut Indonesia Siap Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil di Kroasia

    Menlu Sugiono Sebut Indonesia Siap Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil di Kroasia

    JAKARTA – Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kroasia memasuki kembali mencatatkan sejarah, saat menteri luar negeri kedua negara melakukan pembicaraan mengenai peningkatan kerja sama perdagangan hingga penyediaan tenaga kerja terampil di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Hari Senin.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, kunjungan timpalannya, Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Grlic Radman, menjadi tonggak penting guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang terjalin sejak 1992.

    Kunjungan Menlu Radman menjadi kunjungan kedua pejabat setingkat Menlu dari Kroasia ke Indonesia, sejak negara Balkan itu membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta tahun 1995 lalu.

    Mengatakan pembicaraan kedua diplomat utama tersebut produktif dan hangat, Menlu Sugiono mengungkapkan mereka membahas sejumlah isu strategis mulai dari peningkatan perdagangan, investasi, pendidikan, ketahanan energi, pertanian dan pangan, hingga people-to-people contact.

    “Kami berkomitmen saling memfasilitasi guna meningkatkan perdagangan dan investasi,” kata Menlu Sugiono, Senin 10 November.

    Lebih jauh Menlu Sugiono mengatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja terampil guna memenuhi kebutuhan Kroasia.

    “Di kawasan Eropa barat, terutama daerah Balkan itu ada kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil di bidang konstruksi, hospitality dan caregiver. Mereka memiliki kebutuhan tersebut dan beberapa kali menyampaikan prefer tenaga kerja dari Indonesia,” jelasnya.

    “Karena secara kultur tidak terlalu banyak perbedaan, banyak hal yang mirip, tanggung jawabnya bagus. Cuma yang menjadi masalah bagi kita adalah bahasa,” lanjut Menlu RI.

    “Oleh karena itu kita ingin suatu pendekatan yang komprehensif untuk mengirimkan tenaga kerja terampil, dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dibekali kemampuan bahasa yang baik, itu yang ingin kita lakukan,” tandasnya.

    Terkait hal tersebut, Menlu RI mengatakan telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian untuk mendukung rencana tersebut, sehingga Indonesia bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri dengan tenaga kerja yang terampil.

    Menlu Sugiono menambahkan, kunjungan Menlu Radman diyakini akan mampu meningkatkan hubungan bilateral kedua negara jauh lebih erat dan lebih baik, gun bekerja sama menghadapi tantangan regional dan global.

  • Tegang, Jepang Panas ke China Gegara ‘Penggal Leher’ PM

    Tegang, Jepang Panas ke China Gegara ‘Penggal Leher’ PM

    Jakarta CNBC Indonesia – Jepang panas ke China. Tokyo bahkan telah mengajukan protes ke Beijing, Senin (10/11/2025).

    Ini terkait ancaman “pemenggalan kepala” yang dilontarkan seorang diplomat China secara daring setelah pernyataan tentang Taiwan oleh perdana menteri baru Jepang, PM Sanae Takaichi. Ini terungkap dalam unggahan X, Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, Sabtu.

    Mengutip AFP, ia mengancam akan “memenggal leher kotor itu tanpa ragu sedetik pun”. “Apakah Anda siap untuk itu?,” tulisnya, tanpa menyebut nama Takaichi tetapi mengutip sebuah artikel berita tentang pernyataannya di parlemen pada Jumat.

    Sebenarnya, Takaichi mengatakan serangan bersenjata terhadap Taiwan dapat membenarkan Jepang mengirimkan pasukan untuk mempertahankan pulau itu dengan alasan “pertahanan diri kolektif”. Jika keadaan darurat di Taiwan melibatkan kapal perang dan penggunaan kekuatan, ujarnya, maka itu bisa menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup (Jepang), bagaimanapun Anda melihatnya.

    “Apa yang disebut sebagai kontingensi Taiwan telah menjadi begitu serius sehingga kita harus mengantisipasi skenario terburuk,” tambah Takaichi, yang telah lama dianggap sebagai sosok yang agresif terhadap China.

    Perlu diketahui, China bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Negeri itu pun tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk merebut kendali atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut.

    “Unggahan diplomat China itu sangat tidak pantas”, kata juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara.

    “Kami memprotes keras dan mendesak agar unggahan itu segera dihapus,” tambahnya.

    Konsisten

    Di sisi lain, Takaichi pada pernyataan terbaru, Senin, mengatakan kepada parlemen bahwa ia tidak berniat mencabut ucapannya. Ia bersikeras bahwa pernyataan tersebut konsisten dengan sikap Tokyo sebelumnya.

    Namun, PM perempuan pertama Jepang itu menambahkan bahwa ia akan menahan diri untuk tidak merujuk secara eksplisit pada skenario tertentu di masa mendatang. Undang-undang keamanan yang disahkan pada tahun 2015 memungkinkan Jepang untuk menggunakan hak bela diri kolektif dalam kondisi tertentu, termasuk jika terdapat bahaya yang nyata bagi kelangsungan hidup Jepang.

    Taiwan Tak Terpisahkan dari China

    Masih mengutip AFP, Kementerian Luar Negeri China telah menegaskan kembali bahwa Taiwan adalah “bagian tak terpisahkan dari wilayah China”. Bahkan pemerintah Presiden Xi Jinping mendesak “Jepang untuk merenungkan kesalahan historisnya dalam masalah Taiwan”.

    “Berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan,” ujar juru bicara Kementerian, Lin Jian, dalam jumpa pers rutin.

     

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump-Pangeran MBS Bakal 4 Mata, Saudi Buka Hubungan dengan Israel?

    Trump-Pangeran MBS Bakal 4 Mata, Saudi Buka Hubungan dengan Israel?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal melakukan pertemuan “4 mata” dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Pemimpin de facto negara Raja Salman bin Abdulaziz itu dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada 18 November.

    Namun, sumber mengatakan MBS tak akan mengambil langkah besar soal Israel. Sebelumnya AS getol membujuk Arab Saudi membuka hubungan dengan Tel Aviv, meminta kerajaan bergabung dengan Abraham Accords.

    Menurut dua sumber Teluk yang dikutip Reuters, Arab Saudi telah menyampaikan posisinya kepada Washington bahwa normalisasi tidak akan dilakukan tanpa kemajuan konkret pada isu Palestina. Riyadh menegaskan, kesepakatan baru hanya akan terjadi jika ada peta jalan yang kredibel menuju pembentukan negara Palestina.

    “Tujuannya adalah menghindari kesalahan langkah diplomatik dan memastikan keselarasan posisi Saudi dan AS sebelum pernyataan publik apa pun dibuat,” ujar salah satu sumber, seperti dikutip Reuters, Senin (10/11/2025).

    Trump sebelumnya menyatakan optimisme bahwa Arab Saudi akan segera menyusul Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani Perjanjian Abraham pada 2020. Ia sesumbar, banyak negara bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menyebut Arab Saudi segera menyusul.

    Namun, Riyadh tampaknya ingin membentuk kerangka baru yang tak hanya memperluas kesepakatan lama. Menurut sumber, setiap langkah untuk mengakui Israel harus menjadi bagian dari kerangka kerja baru bukan sekadar perpanjangan dari kesepakatan apa pun.

    Bagi kerajaan yang menjadi penjaga dua situs suci Islam itu, pengakuan terhadap Israel bukan hanya isu diplomatik, tetapi juga menyangkut keamanan nasional dan legitimasi domestik. Sentimen publik Arab yang masih tinggi terhadap agresi Israel di Gaza membuat keputusan itu semakin sensitif.

    Sebelumnya, Pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi, Manal Radwan, menegaskan perlunya penarikan pasukan Israel yang jelas dan tepat waktu dari Jalur Gaza, serta pemberdayaan Otoritas Palestina. “Langkah-langkah ini, menjadi prasyarat bagi solusi dua negara dan integrasi regional,” katanya.

    “Ia tidak akan mempertimbangkan formalisasi hubungan tanpa setidaknya jalur yang kredibel menuju negara Palestina,” kata mantan pejabat intelijen AS yang kini di lembaga Atlantic Council, Jonathan Panikoff.

    “Posisi Saudi jelas: memenuhi tuntutan keamanan nasional kerajaan akan membantu membentuk sikapnya terhadap isu-isu regional, termasuk konflik Palestina-Israel,” tegas 
    Kepala Gulf Research Institute, Abdulaziz Sager.

    Di sisi lain, Riyadh dan Washington disebut tengah mematangkan pakta pertahanan baru yang akan memperluas kerja sama militer dan teknologi antara kedua negara. Meski belum mencapai perjanjian penuh seperti yang diinginkan Saudi, analis mengatakan pakta ini disebut sebagai batu loncatan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menlu RI dan Kroasia bertemu, bahas penguatan kerja sama dan OECD

    Menlu RI dan Kroasia bertemu, bahas penguatan kerja sama dan OECD

    ANTARA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Kroasia Gordan Grlić Radman di Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin (10/11). Usai pertemuan tersebut, Menlu RI Sugiono mengatakan keduanya membahas penguatan kerja sama antara Indonesia dan Kroasia di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan keamanan. (Sanya Dinda Susanti/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hal Ini Bikin Trump Ogah Hadir di KTT G20

    Hal Ini Bikin Trump Ogah Hadir di KTT G20

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan akhir bulan ini. Apa alasannya?

    Dilansir Reuters, Minggu (9/11), Trump menegaskan gelaran KTT G20 di Afrika Selatan merupakan hal yang memalukan. Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyesali pernyataan Trump itu.

    “Sungguh memalukan bahwa G20 akan diadakan di Afrika Selatan,” kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social.

    Trump lantas menjelaskan alasannya menyebut KTT G20 yang digelar di Afsel sebagai hal yang memalukan. Dia menyinggung warga Afrikaner.

    “Warga Afrikaner (orang-orang keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) dibunuh dan dibantai, dan tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal. Tidak ada pejabat pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran hak asasi manusia ini terus berlanjut. Saya berharap dapat menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!” tegas Trump.

    Wakil Presiden AS JD Vance, yang awalnya dijadwalkan menghadiri pertemuan KTT G20 di Johannesburg pada 22-23 November, juga dipastikan tidak akan hadir. Trump telah mempermasalahkan kebijakan dalam dan luar negeri Afrika Selatan mulai dari kebijakan pertanahannya hingga gugatan Afsel terhadap Israel atas genosida di Gaza.

    Bulan lalu, Trump telah menetapkan batas terendah yang pernah tercatat untuk penerimaan pengungsi AS dan mengatakan orang-orang yang diterima sebagian besar akan berfokus pada warga Afrikaner kulit putih. Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengatakan telah memperhatikan unggahan Trump ‘yang patut disesali’ tersebut dan menegaskan penolakan Pretoria yang sering dinyatakan atas tuduhan bahwa warga Afrikaner mengalami penindasan.

    “Klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa masa lalu Afrika Selatan yang diwarnai ketimpangan rasial memberinya pengalaman untuk membantu dunia mengatasi perpecahan melalui platform G20.

    “Bangsa kita berada di posisi unik untuk memperjuangkan masa depan solidaritas sejati di dalam G20,” katanya.

    Mereka berharap dapat menyelenggarakan pertemuan puncak yang sukses. Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga memboikot pertemuan para menteri luar negeri G20 di Afrika Selatan, yang memegang jabatan presiden G20 dari Desember 2024 hingga November 2025. Amerika Serikat akan mengambil alih jabatan presiden G20 dari Afrika Selatan.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/rfs)