Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Luar Negeri

  • Hukuman Mati bagi Eks PM Bangladesh Atas Kejahatan Kemanusiaan

    Hukuman Mati bagi Eks PM Bangladesh Atas Kejahatan Kemanusiaan

    Jakarta –

    Pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina setelah menyatakannya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Persidangan terhadap Hasina, yang berstatus buron ini, digelar secara in-absentia di Dhaka.

    “Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan, termasuk penghasutan, perintah untuk membunuh, dan tidak bertindak untuk mencegah kekejaman tersebut,” kata hakim Golam Mortuza Mozumder membacakan putusan di ruang sidang di Dhaka, ibu kota Bangladesh yang penuh sesak dengan pengunjung.

    “Kami telah memutuskan untuk menjatuhkannya hanya satu hukuman — yaitu, hukuman mati,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025).

    Persidangan kasus ini dimulai 1 Juni lalu dengan keterangan banyak saksi yang disampaikan di pengadilan mengungkapkan peran Hasina dalam memerintahkan atau gagal mencegah pembunuhan massal.

    “Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan secara permanen — demi dirinya sendiri dan keluarganya,” sebut jaksa Islam.

    Seperti dilansir AFP, Hasina melarikan diri ke India sejak tahun lalu. Dia menentang perintah pengadilan untuk pulang ke Bangladesh menghadapi dakwaan memerintahkan tindakan mematikan dalam upaya gagal menumpas unjuk rasa besar-besaran yang dipimpin mahasiswa.

    Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga 1.400 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi selama unjuk rasa berlangsung pada Juli hingga Agustus 2024 lalu di Bangladesh.

    “Kami menuntut hukuman tertinggi untuknya,” ucap ketua jaksa penuntut, Tajul Islam, kepada wartawan di luar gedung pengadilan pada Kamis (16/10).

    “Untuk satu pembunuhan, satu hukuman mati adalah aturannya. Untuk 1.400 pembunuhan, dia seharusnya dihukum 1.400 kali — tetapi karena itu tidak mungkin secara manusiawi, kami menuntut setidaknya satu hukuman mati,” ujarnya.

    Jaksa penuntut menuduh Hasina yang berusia 78 tahun sebagai ‘inti dari semua kejahatan yang dilakukan selama pemberontakan pada Juli-Agustus’.

    Hasina diadili secara in-absentia bersama dua mantan pejabat senior Bangladesh, yakni Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga buron, dan mantan Kepala Kepolisian Chowdhury Abdullah Al-Mamun yang telah ditahan dan mengaku bersalah.

    Jaksa penuntut mengatakan bahwa Kamal juga harus menghadapi hukuman mati.

    Bangladesh Minta India Ekstradisi

    Bangladesh menuntut India segera mengekstradisi Hasina. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab wajib bagi India.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam sebuah pernyataan.

    Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan memberikan perlindungan teradap Hasina merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan.

    “India tetap berkomitmen untuk kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk dalam hal perdamaian, demokrasi, inklusi dan stabilitas,” kata kementerian tersebut.

    Tahun lalu, Bangladesh akan meminta red notice Interpol untuk Hasina, tetapi tidak ada catatan dalam daftar penegakan hukum yang diwaspadai oleh badan kepolisian global tersebut. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan tersebut.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” kata Muhammad Yunus dalam sebuah pernyataan.

    Dia menyerukan ketenangan dan memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melanggar ketertiban umum dan mendesak semua orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak disiplin.

    PBB Sesalkan Vonis Hukuman Mati

    PBB mengatakan hukuman terhadap Hasina menjadi momen penting bagi para korban. Namun PBB menyebut Hasina tidak seharusnya tidak dijatuhi hukuman mati.

    PBB menetapkan dalam sebuah laporan pada bulan Februari, bahwa Hasina berada di balik serangan sistematis dan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB juga menyerukan pemulihan terhadap para korban.

    “Kami telah menyerukan agar para pelaku, termasuk individu-individu yang berada dalam posisi komando dan kepemimpinan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar-standar internasional”, kata juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR, Ravina Shamdasani.

    “Kami juga menyerukan agar para korban mendapatkan akses terhadap pemulihan dan reparasi yang efektif,” imbunya.

    Meski demikian, PBB menyesalkan vonis mati yang dijatuhkan kepada Hasina. PBB menekankan agar semua proses pertanggungjawaban, terutama atas tuduhan kejahatan internasional untuk memenuhi standar internasional tentang proses hukum dan peradilan yang adil”.

    “Hal ini sangat penting terutama ketika, seperti yang terjadi di sini, persidangan dilakukan secara in absentia dan berujung pada vonis hukuman mati,” kata dia.

    “Kami menyesalkan penjatuhan hukuman mati, yang kami menentangnya dalam segala situasi,” sambungnya.

    Halaman 2 dari 2

    (idn/idn)

  • Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

    Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Divonis Hukuman Mati

    GELORA.CO – Pengadilan di Bangladesh pada Senin, 17 November 2025 menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan. 

    Putusan dijatuhkan in absentia karena Hasina telah melarikan diri ke India sejak digulingkan pada Agustus 2024.

    Sidang yang digelar di International Crimes Tribunal di Dhaka itu berlangsung dengan pengamanan ketat dan disiarkan langsung di televisi nasional. 

    Hakim Golam Mortuza Mozumder mengatakan bahwa semua elemen yang membentuk kejahatan terhadap kemanusiaan telah terpenuhi.

    Hasina dituduh memerintahkan penumpasan mematikan terhadap aksi protes mahasiswa pada Juli-Agustus 2024, yang menurut laporan PBB menewaskan hingga 1.400 orang dan melukai ribuan lainnya. 

    Jaksa menyebut bukti menunjukkan adanya komando langsung dari Hasina agar aparat menggunakan kekuatan mematikan untuk meredam demonstrasi terbesar sejak perang kemerdekaan 1971.

    Melalui pernyataan tertulis, Hasina mengecam putusan tersebut berat sebelah dan bermotif politik. Ia menegaskan dirinya tidak takut menghadapi proses hukum di pengadilan yang benar, di mana bukti dapat diuji secara adil. 

    Pengacara Hasina yang ditunjuk negara sebelumnya menyatakan bahwa seluruh dakwaan tidak berdasar dan meminta pembebasannya.

    Pemerintah Bangladesh juga meminta India mengekstradisi Hasina dan mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang turut divonis mati. 

    “Kami mendesak pemerintah India segera mengekstradisi dua terpidana tersebut. Memberikan suaka akan sangat tidak bersahabat dan bertentangan dengan keadilan,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh, seperti dikutip dari AFP.

    India menyatakan telah mencatat putusan itu, namun tidak secara langsung menanggapi permintaan ekstradisi. 

    “India tetap berkomitmen pada kepentingan terbaik rakyat Bangladesh, termasuk perdamaian, demokrasi, inklusi, dan stabilitas,” kata Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya.

    Menjelang pemilu Februari mendatang, situasi di Bangladesh memanas. Awami League, partai yang sebelumnya dipimpin Hasina, dilarang ikut kontestasi, dan putusan tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketegangan baru. 

    Dalam beberapa hari terakhir, puluhan ledakan bom rakitan dan pembakaran kendaraan terjadi di berbagai wilayah, meski tanpa menimbulkan korban jiwa.

  • Bangladesh Desak India Segera Ekstradisi Eks PM Hasina Usai Divonis Mati

    Bangladesh Desak India Segera Ekstradisi Eks PM Hasina Usai Divonis Mati

    Jakarta –

    Bangladesh menuntut India untuk segera mengekstradisi mantan perdana menteri yang digulingkan, Sheikh Hasina. Permintaan itu menyusul vonis hukuman mati yang dijatuhkan ke Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (17/11/2025), pemerintahan otokratis Hasina didukung oleh New Delhi. Hasina melarikan diri ke India setelah penggulingannya dalam sebuah pemberontakan massal pada Agustus 2024, yang membuat hubungan kedua negara bertetangga itu memburuk. Dia telah bersembunyi sejak saat itu.

    Pengadilan di Dhaka telah menjatuhkan hukuman mati secara in absentia kepada Hasina dan juga mantan menteri dalam negeri Asaduzzaman Khan Kamal. Mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas penumpasan mematikan terhadap pemberontakan yang dipimpin oleh para mahasiswa pada tahun lalu.

    Keberadaan mantan menteri tersebut belum diketahui. Bangladesh mengatakan bahwa ia juga diduga berada di India.

    “Kami mendesak pemerintah India untuk segera mengekstradisi kedua narapidana tersebut kepada pihak berwenang Bangladesh,” kata Kementerian Luar Negeri Dhaka dalam sebuah pernyataan.

    Mereka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab wajib bagi India. Bangladesh memperingatkan bahwa memberikan memberikan perlindungan teradap Hasina merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan penghinaan terhadap keadilan.

    Masa jabatan Hasina selama 15 tahun menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap lawan-lawan politiknya.

    Bangladesh tahun lalu mengatakan akan meminta red notice Interpol untuk Hasina, tetapi tidak ada catatan dalam daftar penegakan hukum yang diwaspadai oleh badan kepolisian global tersebut. Pemimpin sementara Bangladesh, Muhammad Yunus, menyambut baik putusan tersebut.

    “Pemberian hukuman mati kepada Sheikh Hasina dan Asaduzzaman Khan Kamal dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan keputusan bersejarah,” kata Muhammad Yunus dalam sebuah pernyataan.

    Dia menyerukan ketenangan dan memperingatkan agar tidak ada upaya untuk melanggar ketertiban umum dan mendesak semua orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak disiplin.

    (wnv/idn)

  • Trump Ngamuk! AS Siap “Hajar” Negara yang Berbisnis dengan Rusia

    Trump Ngamuk! AS Siap “Hajar” Negara yang Berbisnis dengan Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (16/11/2025) mengumumkan bahwa Partai Republik sedang menyusun undang-undang baru yang sangat keras, yang bertujuan menjatuhkan sanksi terhadap negara manapun di dunia yang tetap menjalin hubungan dagang dengan Rusia.

    Pengumuman ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya AS untuk menekan Kremlin di tengah konflik yang berlarut-larut di Ukraina.

    Trump, ketika ditanya apakah sudah waktunya Kongres bertindak lebih keras terhadap Rusia, memberikan persetujuannya terhadap inisiatif dari anggota parlemen Republik.

    “Saya dengar mereka sedang melakukannya, dan itu tidak masalah bagi saya,” ujar Trump, dilansir Newsweek, Senin (17/11/2025).

    Langkah ini diambil setelah upaya Trump yang memposisikan dirinya sebagai “pembuat perdamaian” dalam konflik Ukraina-Rusia tidak membuahkan hasil, dan Presiden Rusia Vladimir Putin justru meningkatkan serangan. Desakan dari Ukraina dan sekutu-sekutu Eropa agar Trump mengambil tindakan yang lebih tegas kian meningkat.

    Trump menekankan bahwa undang-undang yang sedang dipersiapkan di Kongres AS ini akan memiliki cakupan yang sangat luas dan tegas. Sanksi ini tidak hanya menargetkan negara-negara yang membeli energi Rusia, tetapi juga negara-negara yang terlibat dalam perdagangan militer dan komoditas lainnya.

    “Mereka sedang mengesahkan undang-undang, Partai Republik sedang mengajukan undang-undang yang sangat keras, memberi sanksi dan lain-lain pada negara mana pun yang berbisnis dengan Rusia,” tegas Trump.

    “Negara manapun yang berbisnis dengan Rusia akan dikenakan sanksi yang sangat berat.”

    Sanksi baru ini diperkirakan akan menimbulkan dampak luas, bahkan mencakup beberapa sekutu AS sendiri. Data menunjukkan bahwa pelanggan energi utama Rusia adalah China (pembeli batu bara dan minyak mentah dominan), Turki (pembeli produk minyak utama), dan Uni Eropa (pembeli gas alam cair/LNG terbesar).

    Selain itu, sekutu AS di Asia seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan juga tercatat membeli sejumlah kecil energi Rusia.

    Selain energi, negara-negara seperti India, Iran, China, Vietnam, dan Mesir juga diketahui membeli senjata dari Rusia, yang membuat mereka berpotensi menjadi target sanksi AS.

    Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, sebelumnya pada Oktober telah bereaksi terhadap sanksi AS dengan menegaskan bahwa AS adalah musuh Rusia, dan upaya damai yang dilakukan oleh Trump kini telah sepenuhnya mengambil jalur perang.

    Sementara itu, China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, selalu menekankan bahwa penyelesaian krisis Ukraina hanya dapat dicapai melalui “dialog dan negosiasi, bukan paksaan dan tekanan.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 153 Warga Gaza ke Afsel, Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia

    153 Warga Gaza ke Afsel, Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia

    Ramallah –

    Otoritas Palestina menuduh Israel melakukan praktik “perdagangan manusia” terhadap warga Gaza, yang pekan lalu tiba secara misterius di bandara Afrika Selatan (Afsel). Otoritas Palestina mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui pengiriman warga Gaza ke Afsel tersebut.

    Pada Jumat (14/11) lalu, pesawat yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di bandara OR Tambo di luar Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan selama 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke Afsel.

    Pesawat carteran itu terbang dari Bandara Ramon di Israel ke Kenya, kemudian ke Afsel.

    Otoritas Afsel awalnya menolak memberikan izin masuk karena mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai durasi tinggal atau alamat akomodasi mereka. Paspor mereka juga tidak mendapatkan stempel keberangkatan dari bandara Israel — syarat lazim dalam penerbangan.

    Namun akhirnya, otoritas Afsel mengizinkan mereka turun dari pesawat. Dari 153 warga Gaza itu, sebanyak 130 orang diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir The Jerusalem Post, Senin (17/11/2025), mengucapkan terima kasih ke pemerintah Afsel karena telah menerima “warga kami yang disesatkan”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina juga melontarkan peringatan terhadap jaringan yang berupaya mengusir warga Palestina, terutama penduduk Gaza, dari rumah-rumah mereka demi kepentingan Israel.

    “Memperingatkan perusahaan dan entitas yang menyesatkan rakyat kami, menghasut mereka untuk dideportasi atau dipindahkan, atau terlibat dalam perdagangan manusia, bahwa mereka akan menanggung konsekuensi hukum atas tindakan ilegal mereka dan akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.

    “Kementerian mengimbau rakyat kami, terutama mereka yang berada di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, perdagangan darah, atau agen pengungsian paksa,” imbuh pernyataan itu.

    Otoritas Palestina, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau koordinasi dengan otoritas Afsel.

    Pendiri organisasi bantuan Afsel, Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, mengatakan bahwa kesaksian para penumpang menyebut Israel membantu mereka meninggalkan Jalur Gaza tanpa membubuhkan stempel di paspor mereka, sehingga mereka terdampar di negara ketiga.

    COGAT yang mengkoordinasikan aktivitas Israel di wilayah Palestina mengklaim bahwa negara ketiga telah setuju untuk menerima warga Palestina. Namun, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, seperti dikutip France24 dan AFP, mengatakan bahwa warga Gaza itu tampak “seperti diusir keluar”.

    “Mereka adalah orang-orang dari Gaza yang entah bagaimana secara misterius dinaikkan ke pesawat yang melewati Nairobi dan tiba di sini,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pesepeda 1000 KM Ride for Palestine 2025 Surabaya Tiba di Kemenlu RI

    Pesepeda 1000 KM Ride for Palestine 2025 Surabaya Tiba di Kemenlu RI

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah menempuh perjalanan panjang sejauh seribu kilometer dari Surabaya selama tujuh hari, rombongan 1000 KM Ride for Palestine 2025 akhirnya tiba di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Sabtu (15/11/2025). Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, yang mengaku terharu melihat perjuangan para pesepeda yang membawa pesan kemanusiaan untuk Palestina.

    Sebanyak 16 pesepeda utama yang mewakili berbagai komunitas ini datang dengan membawa semangat solidaritas. Mereka telah melewati Surabaya, Madiun, Yogyakarta, Semarang, Brebes, Bandung, dan Bekasi, serta didampingi ratusan pesepeda lain di setiap etape. Dukungan komunitas menjadi wajah paling kuat dari Ride for Palestine tahun ini, menjadikannya aksi kemanusiaan berbasis komunitas terbesar sejak kegiatan ini dimulai.

    Begitu rombongan memasuki halaman Kemenlu, Wamenlu Anis Matta langsung menyambut dan memberikan apresiasi mendalam. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa perjuangan para pesepeda ini sangat menyentuh.

    “Saya merasa terharu sekali bisa ikut menyambut kedatangan saudara-saudara semuanya yang telah menunjukkan semangat mendukung kemerdekaan Palestina. Walaupun tidak pergi ke Gaza, tetapi mengayuh sepeda dari Surabaya ke Jakarta. Kira-kira kita bisa mendapatkan rasanya perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Perjalanan peserta ini saya rasa tidak mudah,” ujarnya.

    Anis menilai perjalanan 1000 kilometer ini adalah bentuk empati yang tidak bisa dianggap biasa. Menurutnya, apa yang dilakukan para pesepeda adalah simbol bahwa rakyat Indonesia tidak pernah berhenti berdiri bersama Palestina.

    Dukungan komunitas sepeda dari berbagai daerah menjadi faktor besar keberhasilan kegiatan ini. Puluhan komunitas dari kota-kota yang dilalui turun langsung menyambut, mengawal, dan mengiringi peserta. Salah satu jaringan terbesar yang terlibat adalah Bike to Work (B2W) Indonesia, yang anggotanya tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota dan turut serta dalam berbagai segmen perjalanan.

    Humas 1000 KM Ride for Palestine, Wirawan Dwi, mengatakan bahwa Ride for Palestine 2025 adalah momentum persatuan pesepeda Indonesia.

    “Ride for Palestine kedua ini didukung banyak komunitas. Penggagasnya dari GXid Gerbangkertosusila, tetapi semuanya terlibat. Komunitas di Surabaya, di tujuh etape pemberhentian, komunitas di sepanjang kota-kota yang kami lewati, sampai yang menyambut di Jakarta, semua bergerak bersama,” ujarnya.

    Wirawan menambahkan bahwa dukungan terbesar datang dari antusiasme komunitas. “Banyak komunitas gowes membersamai kami hingga perbatasan kota. Bahkan ada yang mengikuti sampai ke Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka datang membawa semangat yang sama: menyuarakan kemerdekaan Palestina,” katanya.

    Menurutnya, perjalanan ini bukan hanya soal ketahanan fisik. “Ini aksi bersama kami, para pesepeda. Ini pesan kami, pesepeda Indonesia, untuk dunia: bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di Palestina, kejahatan perang sedang berlangsung. Genosida terjadi. Wanita dan anak-anak menjadi korban. Setiap kayuhan kami adalah doa dan solidaritas,” tegasnya.

    Koordinator Ride for Palestine, Suryo Guritno, menyebutkan bahwa kegiatan tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaannya. Dimulai tahun 2023 sebagai gowes keliling Surabaya, Ride for Palestine berkembang menjadi ekspedisi jarak jauh pada 2024, dan tahun ini menjadi aksi kolaboratif yang melibatkan lebih banyak komunitas di banyak daerah.

    Salah satu peserta yang menjadi sorotan adalah Opa Sugai, pesepeda berusia 65 tahun yang menjadi peserta tertua. Setelah finish di Jakarta, Opa Sugai berencana melanjutkan perjalanan spiritual menuju Mekkah untuk mendoakan Palestina langsung di depan Kabah.

    Selain perjalanan fisik, Ride for Palestine juga membuka partisipasi publik melalui Virtual Ride. Aksi kemanusiaan ini disertai penggalangan donasi yang akan disalurkan melalui LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI).

    “Setiap kayuhan adalah doa,” ujar Guritno, menutup sambutan bersama di halaman Kemenlu, tempat para pesepeda disambut dengan pelukan, air mata, dan kebanggaan setelah perjalanan panjang membawa misi kemanusiaan dari Surabaya ke pusat diplomasi Indonesia. [tok/aje]

  • Rusia Tiba-Tiba ‘Serang’ NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Rusia Tiba-Tiba ‘Serang’ NATO, Bawa-Bawa Bom Yugoslavia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk “merusak aturan global”.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan “aturan global” itu.

    “Apa sebenarnya ‘aturan global’ yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka,” sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, dikutip Minggu (16/11/2025).

    Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan “dalih yang dibuat-buat”.

    Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

    “Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia “tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global.” Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

    Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha “memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik” untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

    Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • China Kecam Kesepakatan Penjualan Senjata AS ke Taiwan

    China Kecam Kesepakatan Penjualan Senjata AS ke Taiwan

    JAKARTA – China mengecam kesepakatan penjualan senjata AS kepada Taiwan yang dianggap telah melanggar prinsip Satu China.

    “Penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan di China sangat melanggar prinsip ‘Satu China,’ kami menyesalkan dan menentang hal itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing dilansir ANTARA, Sabtu, 15 November.

    AS sebelumnya menyetujui penjualan suku cadang untuk tiga jenis pesawat militer senilai sekitar 330 juta dolar AS (Rp5,51 triliun) setelah penutupan pemerintah federal (shutdown) berakhir setelah berlangsung 43 hari.

    Kesepakatan itu menandai penjualan senjata pertama pada masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. Paket tersebut mencakup F-16, C-130, dan pesawat tempur Indigenous Defense Fighters (IDF) milik Taiwan.

    “Penjualan senjata tersebut bertentangan dengan Komunike 17 Agustus 1982, melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan China, melanggar hukum internasional, dan mengirimkan sinyal yang sangat keliru kepada kekuatan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’,” kata Lin.

    Dia menegaskan Taiwan merupakan inti kepentingan China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS.

    China, kata Lin, mendesak AS mematuhi prinsip Satu China dan tiga komunike bersama China-AS, menindaklanjuti komitmen pemimpin kedua negara terkait isu Taiwan, serta berhenti mendukung upaya kelompok separatis mencapai “kemerdekaan Taiwan” melalui penguatan militer.

    “China akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah China dengan teguh,” katanya.

    Penjualan itu dilaporkan mencakup komponen non-standar, suku cadang dan suku cadang perbaikan, bahan habis pakai, dan aksesori, serta dukungan teknik dan logistik dari pemerintah dan kontraktor AS.

    Pentagon (Departemen Pertahanan AS) menyatakan kesepakatan itu akan meningkatkan kemampuan Taiwan untuk “menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan” dengan menjaga kesiapan operasional.

    Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSA) AS mengatakan penjualan itu akan meningkatkan kemampuan Taiwan menjaga kesiapan armada F-16, C-130, dan IDF. Peralatan dalam paket itu akan diambil dari stok pemerintah AS dan tidak memerlukan perwakilan tambahan dari pemerintah atau kontraktor AS.

    Pengumuman Pentagon itu muncul beberapa pekan setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan. Meski banyak isu dibahas, Trump mengatakan kepada wartawan isu Taiwan “tidak pernah muncul” dalam pertemuan itu.

     

  • Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    Indonesia Harapkan Rancangan Resolusi DK PBB Dapat Menjembatani Perdamaian di Palestina

    JAKARTA – Indonesia mengharapkan rancangan resolusi mengenai Jalur Gaza yang tengah dibahas oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjembatani perdamaian di dunia.

    Amerika Serikat pekan ini dilaporkan telah mengedarkan draft resolusi DK PBB yang telah direvisi yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan di Gaza, hingga pembentukan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi

    Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkan mengatakan, seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono, pembicaraan mengenai rancangan resolusi telah dilakukan di Istanbul, Turki dan dilanjutkan di New York, Amerika Serikat.

    “Indonesia mengharapkan sekiranya diadopsi, rancangan resolusi tersebut dapat menjembatani upaya menuju perdamaian di Palestina, termasuk mendorong kelancaran masuknya bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan penguatan kapasitas otoritas Palestina serta pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping) yang imparsial dengan mandat PBB,” jelas Yvonne kepada VOI.id melalui pesan singkat, Sabtu 15 November.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam keterangan pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Hari Rabu mengatakan draft baru mengenai resolusi DK PBB tengah dibahas di New York.

    Ilustrasi pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. (UN Photo/Loey Felipe)

    “Di New York, draft baru sedang dipersiapkan. Unit-unit tertentu akan dibentuk dan mandat mereka perlu dijelaskan dengan jelas. Kita perlu menyempurnakan detail ini untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina,” jelasnya dikutip dari The National.

    Kendati demikian, Menlu Abdelatty tidak merinci apakah draft baru tersebut sepenuhnya berbeda dari versi yang diedarkan minggu lalu oleh AS, yang akan mengesahkan mandat dua tahun bagi pemerintahan transisi di Gaza dan pasukan internasional untuk mengawasi keamanan dan demiliterisasi.

    Draft tersebut dibagikan kepada 10 anggota terpilih Dewan Keamanan PBB, serta mitra regional seperti UEA, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Turki.

    “Ini proses yang rumit, dan jelas rencana ini harus dapat diimplementasikan,” ungkapnya.

    Setelahnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio optimis rancangan resolusi tersebut dalam diselesaikan DK PBB.

    The National yang mengetahui draft tersebut menyebutkan bahasa eksplisit yang menghubungkan kemajuan di Jalur Gaza dengan proses politik menuju kenegaraan Palestina.

    Draft tersebut menyatakan, setelah program reformasi untuk Otoritas Palestina “dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pembangunan kembali Gaza telah maju, kondisi-kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina”.

    Rancangan ini juga mewajibkan Washington untuk “membangun dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera”.

    Rancangan tersebut berupaya untuk lebih memperkuat gencatan senjata dalam resolusi tersebut, dengan menyatakan bahwa dewan “mendukung Rencana Komprehensif, mengakui para pihak telah menerimanya, dan menyerukan semua pihak untuk melaksanakannya secara menyeluruh, termasuk mempertahankan gencatan senjata, dengan itikad baik dan tanpa penundaan”.

    Lebih jauh dikatakan, proposal tersebut akan menugaskan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengamankan Gaza dan mengawasi proses demiliterisasi.

    Kata-kata baru dalam rancangan tersebut mengklarifikasi pasukan Israel akan mundur secara bertahap seiring dengan perluasan kendali ISF.

    “Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari Jalur Gaza berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat,” demikian bunyi teks tersebut.

    Teks tersebut juga mencatat perimeter keamanan terbatas akan tetap berlaku “hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali”.

    Yvonne menegaskan, Indonesia konsisten mengenai kemerdekaan Palestina dan terwujudnya Solusi Dua Negara.

    “Pemerintah Indonesia konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk terwujudnya solusi dua negara, dan siap berkontribusi guna mendukung upaya tersebut dan menciptakan perdamaian di kawasan,” tegas Yvonne.

  • China Serukan Warganya Tidak Bepergian ke Jepang, Ada Apa?

    China Serukan Warganya Tidak Bepergian ke Jepang, Ada Apa?

    Jakarta –

    Pemerintah China menyerukan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang. Ini dilakukan menyusul protes China atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menyebutkan kemungkinan keterlibatan negaranya, jika perang China dan Taiwan pecah.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/11/2025), komentar Takaichi pada 7 November lalu tersebut secara luas ditafsirkan menyiratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan, dapat memicu aksi militer oleh Tokyo. Diketahui bahwa Taiwan yang diklaim oleh China, hanya berjarak 100 kilometer (62 mil) dari pulau terdekat di Jepang.

    Pada hari Jumat (14/11), Beijing mengatakan telah memanggil duta besar Jepang untuk dimintai keterangan. Sementara Tokyo pun mengatakan telah memanggil duta besar China setelah sebuah unggahan daring yang “tidak pantas” dan kini telah dihapus.

    Jepang menegaskan posisinya terhadap Taiwan tidak berubah.

    Dalam sebuah unggahan daring Jumat malam waktu Beijing, Kedutaan Besar China di Jepang memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke negara tersebut.

    “Baru-baru ini, para pemimpin Jepang telah melontarkan pernyataan yang terang-terangan provokatif mengenai Taiwan, yang sangat merusak suasana komunikasi antarmasyarakat,” demikian bunyi unggahan WeChat tersebut.

    “Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar serta Konsulat China di Jepang dengan sungguh-sungguh mengingatkan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Beijing telah berulang kali menegaskan bahwa Taiwan — yang diduduki Jepang selama beberapa dekade hingga 1945 — adalah bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekerasan untuk merebut kendali.

    Lihat juga Video ‘Perusahaan Penyedot Debu asal China Ini Bakal Memproduksi Supercar’:

    (ita/ita)