Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

  • DeepSeek AI dan masa depan AI Indonesia

    DeepSeek AI dan masa depan AI Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Jika terbukti benar, teknologi DeepSeek bisa menjadi revolusi dalam model bahasa besar (LLM) sebagaimana terobosan Nikola Tesla dengan arus bolak-balik (AC) dalam elektrifikasi.

    Meskipun tidak dapat mengatasi keterbatasan mendasar dari model statistik yang berbasis pada data masa lalu, teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi biaya hingga ke tingkat yang lebih luas.

    Thomas Edison sering dianggap sebagai penemu terbesar sepanjang masa, sementara Nikola Tesla, yang pernah bekerja untuk perusahaan Edison di Paris, sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat, kurang dikenal. Namun, terobosan Tesla dengan AC-lah yang memungkinkan elektrifikasi massal yang terjangkau, dibandingkan dengan teknologi arus searah (DC) Edison yang mahal dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan kaya.

    Hal serupa kini terjadi dalam dunia akal imitasi (AI). DeepSeek AI, hasil inovasi investor China Liang Wenfeng, diklaim memiliki performa sekelas OpenAI dan Google, tetapi dibuat dengan biaya lebih rendah dan perangkat keras yang lebih murah. Jika klaim ini terbukti benar, dampaknya bisa sangat besar, termasuk terhadap industri chip global yang selama ini mendominasi pengembangan AI.

    Sejak peluncuran ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022, revolusi AI semakin terasa. Dalam lima hari, ChatGPT meraih satu juta pengguna, dan dalam dua tahun, jumlah pengguna mingguan mencapai 300 juta.

    Raksasa teknologi, seperti Microsoft, Meta, dan Alphabet, menginvestasikan miliaran dolar ke pusat data dan pengembangan AI, dengan harapan dapat mendominasi industri ini. Pada tahun 2024, Nvidia, perusahaan pembuat chip AI, mencapai valuasi tertinggi di dunia dengan kapitalisasi pasar meningkat sembilan kali lipat dalam dua tahun, mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS.

    Namun, investasi besar ini belum tentu menghasilkan nilai yang sepadan bagi pengguna akhir. Model AI yang ada masih bergantung pada pola statistik, yang berarti bahwa prediksinya sangat dipengaruhi oleh data historis.

    AI tidak bisa berimajinasi atau melakukan interpretasi kreatif seperti manusia. Namun, dalam banyak kasus, AI cukup baik untuk tugas-tugas tertentu, seperti analisis data dan pengolahan teks otomatis. Keberhasilan DeepSeek dalam mengembangkan model AI yang lebih murah dan hemat daya bisa menjadi tantangan besar bagi industri chip.

    Berita tentang teknologi DeepSeek menghapus sekitar 600 miliar dolar AS dari kapitalisasi pasar Nvidia dalam satu hari. Ini juga mempengaruhi harga saham perusahaan semikonduktor lainnya dan perusahaan penyedia listrik untuk pusat data.

    Di Indonesia, adopsi AI masih dalam tahap awal, tetapi berkembang pesat. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), nilai pasar AI di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,2 miliar dolar AS Open AIpada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 40 persen sejak 2020. AI mulai diterapkan di berbagai sektor, seperti perbankan, layanan pelanggan, dan industri manufaktur.

    Namun, ada tantangan besar terkait infrastruktur dan biaya. Implementasi AI saat ini membutuhkan perangkat keras mahal, seperti chip Nvidia yang dominan di pasaran. Jika teknologi DeepSeek terbukti mampu menjalankan model AI dengan perangkat keras yang lebih murah, ini bisa membuka peluang besar bagi perusahaan dan perusahaan tintisan di Indonesia untuk mengadopsi AI dengan biaya lebih rendah.

    Salah satu sektor yang dapat diuntungkan adalah sektor keuangan. Bank Indonesia telah mulai menerapkan AI dalam analisis risiko kredit dan deteksi fraud. Dengan model AI yang lebih hemat biaya, perbankan nasional dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanan keuangan digital.

    Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggunaan AI dalam industri keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30 persen dan mengurangi biaya layanan pelanggan hingga 40 persen.

    Di sektor manufaktur, penggunaan AI untuk optimasi produksi dan pemeliharaan prediktif juga sedang berkembang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur berkontribusi sekitar 19 persen terhadap PDB Indonesia pada 2023. Implementasi AI yang lebih murah dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur nasional. Penerapan AI dalam manufaktur dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 25 persen dan mengurangi limbah bahan baku sebesar 15 persen.

    Salah satu model AI yang paling dikenal saat ini adalah ChatGPT, yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT telah digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Menurut laporan OpenAI, ChatGPT telah membantu meningkatkan produktivitas hingga 40 persen dalam industri penulisan dan penerjemahan, serta mengurangi waktu pengerjaan tugas administratif hingga 30 persen.

    Namun, ada keterbatasan dalam model AI generatif, seperti ChatGPT. Model ini masih memerlukan daya komputasi besar dan biaya operasional tinggi, yang menjadi tantangan bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Dengan adanya teknologi DeepSeek yang diklaim lebih hemat daya, ada kemungkinan bahwa model seperti ChatGPT bisa dijalankan dengan biaya yang lebih rendah dan diakses lebih luas oleh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, ChatGPT dan AI generatif lainnya sering kali terbatas dalam memahami konteks lokal. Model seperti DeepSeek bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan AI yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional, misalnya dengan mendukung lebih banyak bahasa daerah dan konteks budaya yang lebih relevan.

    Implikasi kebijakan

    Jika teknologi DeepSeek terbukti efektif, ada beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.

    Pertama, investasi dalam infrastruktur AI yang lebih murah. Pemerintah dapat mendorong investasi dalam infrastruktur AI yang lebih hemat daya dan tidak terlalu bergantung pada chip kelas atas. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan mendukung perusahaan rintisan lokal yang mengembangkan solusi AI berbasis perangkat keras yang lebih murah.

    Kedua, regulasi dan standarisasi AI. Dengan meningkatnya penggunaan AI, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi dan standar nasional terkait AI. Ini termasuk standar transparansi algoritma, keamanan data, serta etika dalam penggunaan AI di sektor publik dan swasta.

    Ketiga, dukungan peneloitian dan pengembangan (R&D) untuk pengembangan AI lokal. Pemerintah dapat meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan AI di universitas dan lembaga riset nasional. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan model AI yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan Indonesia.

    Keempat, penguatan SDM dalam teknologi AI. Pengembangan talenta AI harus menjadi prioritas. Saat ini, Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di bidang kecerdasan buatan. Program pelatihan dan kerja sama dengan universitas internasional dapat membantu meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja AI di Indonesia.

    Kelima, diversifikasi pasar teknologi. Selama ini, perusahaan Indonesia sangat bergantung pada teknologi dari Amerika Serikat dan Eropa. Dengan adanya alternatif, seperti DeepSeek dari China, Indonesia dapat mempertimbangkan diversifikasi sumber teknologi untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan daya saing.

    DeepSeek AI berpotensi menjadi game changer dalam dunia kecerdasan buatan, sama seperti bagaimana Tesla merevolusi elektrifikasi dengan arus bolak-baliknya. Jika terbukti benar, teknologi ini bisa memangkas biaya operasional AI secara drastis dan membuka peluang adopsi AI yang lebih luas, termasuk di Indonesia.

    Bagi Indonesia, ini bisa menjadi kesempatan untuk mempercepat transformasi digital, tanpa harus terbebani oleh biaya infrastruktur yang mahal. Namun, keberhasilan pemanfaatan AI juga bergantung pada kebijakan yang tepat dalam hal regulasi, investasi, pengembangan SDM, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

    *) Dr.Aswin Rivai, SE, MM adalah pemerhati ekonomi dan dosen di FEB UPN Veteran, Jakarta

    Copyright © ANTARA 2025

  • Komdigi Keluhkan Anggaran Kurang Rp 706 M untuk Awasi Ruang Digital

    Komdigi Keluhkan Anggaran Kurang Rp 706 M untuk Awasi Ruang Digital

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengeluhkan anggaran yang minim membuat pengawasan ruang digital tidak berjalan dengan optimal. Sementara, di sisi lain, konten negatif, salah satunya judi online, terus tumbuh subur di dunia maya.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan anggaran khusus untuk direktorat yang dipimpinnya itu mencapai Rp 173 miliar di 2025.

    “Anggaran yang tersedia untuk Ditjen Pengawasan Ruang Digital Tahun 2025 setelah dipotong 50% dari perjalanan adalah Rp 173 miliar yang berasal dari sumber rupiah murni sebesar Rp 172 miliar dan PNBP sebesar Rp 1 miliar,” ungkap Alex, Rabu (22/1/2025).

    Disampaikan Alex bahwa anggaran untuk Ditjen Pengawasan Ruang Digital tersebut belum termasuk dukungan manajemen seperti operasional, gaji SDM, dan lainnya.

    “Sehingga dengan posisi tersebut, anggaran kami di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital belum mencukupi dan terdapat kekurangan sebesar Rp 706 miliar. Jadi, ada beban anggaran yang harus ditutupi untuk pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital,” kata Alex.

    Sebagai informasi, Ditjen Pengawasan Ruang Digital merupakan hasil perombakan struktur organisasi seiring perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meski demikian, Alex pun mengungkapkan hasil kerja Komdigi dalam mengatasi konten judi online terhitung dari tahun 2017 sampai 21 Januari 2025, Komdigi telah menangani konten 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai site dan aplikasi internet.

    “Terlihat aplikasi menjadi aplikasi paling banyak terpapar konten judi online, ada 1.429.063 dari periode 2016 sampai 21 Januari 2025,” ucapnya.

    Alex mengatakan efek buruk yang akan dialami masyarakat jika sudah kecanduan permainan haram tersebut, mulai dari kerugian finansial, psikologis yang memburuk, bahaya risko keamanan data dan lainnya.

    Disampaikan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, selain menangani konten judi online, Komdigi juga turut memblokir konten bermuatan negatif lainnya. Tercatat sejak periode 2016 sampai 21 Januari 2025 terdapat 6.349.606 konten yang ditangani Komdigi.

    (agt/agt)

  • Komdigi Bakal Bertemu Pengembang AI, Regulasi Masuk Tahap Pembahasan

    Komdigi Bakal Bertemu Pengembang AI, Regulasi Masuk Tahap Pembahasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal melakukan diskusi dengan berbagai pihak guna membahas aturan penggunaan dan etika kecerdasan buatan atau AI.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi surat edaran terkait panduan penggunaan AI 

    Adapun, pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Dalam mengevaluasi edaran tersebut, Nezar bakal membuat diskusi selama dua bulan terkait panduan AI dengan berbagai pihak seperti pelaku industri, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

    “Jadi kita berbicara AI value change-nya itu, dari yang namanya developer, deployer, sampai dengan end user-nya,” kata Nezar saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

    Adapun, Nezar menuturkan diskusi tersebut akan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diatur dalam pengembangan dan penggunaan AI.

    Nantinya, hasil dari diskusi tersebut bakal dirangkum dalam sebuah dokumen kebijakan atau policy paper terkait panduan penggunaan AI.

    “Policy paper ini nantinya akan menjadi basis untuk nasihat akademik ke peraturan pemerintah untuk AI. Jadi itu rencananya,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

  • Fenomena Berburu Koin Jagat Rusak Taman di Bandung, Pengembang Game Siap Lakukan Ini!

    Fenomena Berburu Koin Jagat Rusak Taman di Bandung, Pengembang Game Siap Lakukan Ini!

    JABAR EKSPRES – Tren berburu koin dalam aplikasi Jagat menyebabkan kerusakan sejumlah taman tematik di Kota Bandung.

    Menanggapi hal ini, pihak pengembang aplikasi memberikan klarifikasi melalui pernyataan resmi yang dilihat Jabar Ekspres, Rabu (15/1/2025).

    “Saat acara diluncurkan, kami secara jelas menyampaikan aturan kepada pengguna melalui aplikasi bahwa mereka harus menghormati lingkungan publik dan menghindari merusak fasilitas,” tulis pengembang dalam surel yang dilihat Jabar Ekspres.

    Sebagai langkah evaluasi, mereka berencana menyesuaikan konsep permainan agar insiden serupa tidak terulang. Salah satu caranya adalah dengan meninjau ulang lokasi penempatan koin. “Kami akan menyesuaikan penempatan koin di area-area tertentu,” tambah mereka.

    Pengembang juga berkomitmen untuk memperbarui panduan bermain, agar para pengguna lebih memahami pentingnya menjaga fasilitas umum. “Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat aktivitas ini,” tutup mereka.

    BACA JUGA: Fenomena Koin Jagat Bukti Masyarakat Alami Kejenuhan

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menuturkan, pada prinsipnya Pemerintah Kota (Pemkot) tidak melarang kreativitas terkait penciptaan aplikasi yang menyasar antusiasme publik.

    Namun dengan catatan, tidak menitikberatkan pada penggunaan fasilitas publik. “Jangan merusak fasilitas umum. Itu pada prinsipnya begitu, apalagi kalau gak ada izin,” kata Koswara kepada wartawan, belum lama ini.

    Dengan demikian, kata dia, Pemkot Bandung bakal menindak tegas pengembang aplikasi coin berkenaan dengan rusaknya beberapa fasilitas publik yang ada di Kota Bandung.

    Bahkan dirinya mengungkapkan, pihaknya tak segan untuk melaporkan pengembang aplikasi coin tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    “Kalau memang merusak fasilitas umum ya harus dihentikan lah itu. Nanti bagian Pak Kadis Kominfo yang menindaknya ya bahkan mem-ban. Kalau nggak bisa diskominfo, bikin permohonan ke Kominfo,” ungkapnya.

    BACA JUGA: 10 Taman Rusak, Pemkot Bandung Desak Penghentian Game Koin Jagat

    Diakui Dinas Pemukiman dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP), pihak pengembang ingin melakukan pertemuan dengan Pemkot Bandung terkait pembahasan aplikasi tersebut.

    Namun, Koswara menegaskan, tidak boleh ada pertemuan guna diskusi pembahasan aplikasi tersebut. Pemkot Bandung dengan tegas menolak aplikasi tersebut dijalankan di Kota Kembang. “Proses publik, diskusi itu gak boleh aja, dilarang,” ucapnya.

  • Komdigi Keluhkan Anggaran Kurang Rp 706 M untuk Awasi Ruang Digital

    Komdigi Nunggu Bola dari Pemda Kalau Ingin Ada Sinyal Internet

    Jakarta –

    Berbeda dari sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini memilih untuk menunggu bola dari Pemerintah Daerah (Pemda) jika di wilayahnya ada area blankspot dan ingin ada sinyal internet di sana.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan terkait pembangunan infrastruktur menara base transceiver station (BTS), pemerintah akan membangun berdasarkan permintaan dari masyarakat setempat.

    “(Permintaan) dari pemda karena mereka yang mengetahui daerah mana yang blankspot. Kalau nanti permintaannya dapat, kemudian kami akan lakukan koordinasi dengan penyelenggara operator seluler,” ujar Wayan ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Setelah itu, Komdigi akan melakukan survei ke lokasi yang membutuhkan sinyal internet. Dari sana akan diketahui area mana yang akses internetnya diperkuat lagi atau membangun dari BTS baru.

    “(Sifatnya pemerintah nunggu bola dari Pemda) Iya,” ungkapnya.

    Sebagai Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi yang baru saja dilantik oleh Menkomdigi Meutya Hafid, Wayan diminta untuk memperhatikan konektivitas akses internet di daerah. Hal itu disampaikan usai pengambilan sumpah jabatan pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Komdigi.

    Adapun Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital ini merupakan hasil perombakan seiring perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Kita mengurusi infrastruktur. Kalau kita bicara komunikasi, infrastruktur komunikasi itu pasti ada (menggunakan) kabel, ada radio, ada frekuensi, ada satelit. Nah, semua itu akan di-handle di tempat kami,” paparnya.

    “Dari sisi konektivitas pemerataan, itu ya Bakti di bawah kita untuk daerah 3T. Kemudian untuk daerah-daerah komersial, tentu dengan penyelenggara komunikasi. Dengan menggunakan teknologi tadi, kemudian ada peran di sini adalah direktorannya akselerasi. Jadi, bagaimana mempercepat. Jadi, nanti ada berkoordinasi dengan pemda, koordinasi dengan ekosistem infrastruktur itu agar bagaimana penetrasi ini bisa,” pungkas Wayan.

    (agt/afr)

  • Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Basmi Judol, Konektivitas Internet, Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pejabat Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah dilantik seluruhnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pun langsung memberikan arahan kepada anak buahnya itu.

    Meutya melakukan perombakan di jajaran Dirjen seiring dengan perubahan nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menkomdigi mengungkapkan pelantikan ini menjadi momen penting dalam memperkuat Komdigi sebagai motor penggerak transformasi digital di Indonesia. Ia juga mengingatkan tanggungjawab besar yang akan diemban oleh jajaran pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Terkhusus untuk pengawasan digital, juga penanganan kejahatan-kejahatan di digital. Kita ada struktur baru yang dipimpin oleh Pak Alex sebagai perwira tinggi polisi. Saya titipkan pesan untuk (mengatasi) judi online dan kejahatan-kejahatan, seperti pinjaman online ilegal, serta kejahatan keuangan lainnya, termasuk juga pornografi, human traffiking di ruang digital kita. Tolong dilakukan secara baik dan tetap transparan terbuka,” tutur Menkomdigi Meutya di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Teruntuk Ismail yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan posisi Mira Tayyiba, Meutya menyampaikan kepadanya untuk melakukan pro organisasi kementerian dengan baik dan efisien. Adapun, Mira dirotasi mengembang tugas sebagai Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi.

    “Kebijakan dapat terimplementasi efektif dan sekali lagi pengelolaan agar lebih efisien,” ucapnya.

    Kemudian untuk Wayan Toni Supriyanto yang menduduki Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Meutya mengarahkan agar menuntaskan persoalan konektivitas internet di Tanah Air yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Kepada Ibu Dirjen Infrastruktur Digital untuk dapat memimpin transformasi teknologi pemerintah digital yang andal dan tentu aman berorientasi pada masyarakat,” kata Meutya.

    Pelantikan Dirjen Komdigi yang dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Ada pula wajah baru di jajaran Dirjen Komdigi, yaitu Edwin Hidayat Abdullah yang menempati Dirjen Ekosistem Digital Komdigi dan Fifi Aleyda Yahya yang dipercayai untuk bertugas menjadi Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    “Kepada Bapak Dirjen Ekosistem Digital untuk memastikan kontribusi ekosistem digital yang dapat membantu pemerintahan mencapai target pertumbuhan ekonommi menuju 8%. Kami juga tugaskan khusus untuk merangkul kekuatan-kekuatan lokal kita agar lebih banyak startup dalam ekosistem digital yang akan dapat mimpin, startup lokal yang dapat lahir dan terdukung oleh pemerintah,” ucap Meutya.

    Sedangkan, Fifi yang dikenal sebagai jurnalis TV ini, Meutya menitip pesan agar ia memperhatikan nasib media seiring dengan penambahan nama jabatan tersebut.

    “Untuk memastikan komunikasi publik yang efektif, transparan dan juga kredibel. Untuk struktur baru ini khusus namanya kita tambahkan media. Artinya apa? Harus ada penguatan kerja sama yang baik dengan media massa sebagai mitra strategis kita untuk melakukan komunikasi publik pemerintahan,” kata Menkomdigi.

    Pesan terakhir dialamatkan kepada Arief Tri Hardiyanto yang masih diamanahkan untuk menduduki jabatan Inspektorat Jenderal Komdigi.

    “Inspektorat Jenderal agar dapat melaksanakan pengawasan internal dan memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Inspektorat Jenderal perlu memperkuat budaya kerja yang bersih dan profesional. Kami titipkan itu kepada Pak Arief yang asalnya dari BPKP,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Pesan Prabowo Buat Anak Buah Menkomdigi: Bersih dari Kongkalikong

    Pesan Prabowo Buat Anak Buah Menkomdigi: Bersih dari Kongkalikong

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada anak buahnya yang pada hari ini resmi dilantik, di antaranya para pejabat Eselon I dan II Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Sebagai informasi, Meutya melakukan perombakan di jajaran Direktur Jenderal seiring perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Kami titipkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada kabinet untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, menghindari ketidakefisiensi, bersih manipulasi, bersih dari kongkalikong,” ujar Meutya dalam sambutan usai melakukan pelantikan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Ia menyampaikan agar pejabat Eselon I dan II Komdigi dapat bertindak tegas, juga arif dalam menjalankan pesan dari presiden, termasuk menghindari hal-hal yang bersifat pemborosan.

    “Setiap rupiah uang rakyat harus kita gunakan secara efektif dan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan bangsa dan negara,” ucapnya.

    Selain itu, Meutya mengingatkan kepada anak buahnya terkait pakta integritas yang telah ditandatangani terkait penanganan judi online yang harus dibuktikan secara konkret dan komitmen. Sebagai informasi, Komdigi sempat jadi sorotan akhir tahun lalu karena ada pegawai yang melindungi situs judi online yang seharusnya diblokir.

    “Dalam menjaga integritas dan juga pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini wujud nyata dan tekat kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan juga akuntabel,” tuturnya.

    Meutya menambahkan mengenai prioritas utama di Kementerian Komunikasi dan Digital dalam transformasi digital yang bermakna bagi seluruh bangsa Indonesia.

    “Ini ditandai dari resminya perubahan nama adalah sudah disahkannya SOTK yang baru dengan struktur yang baru. Dan, dengan hari ini sudah ditetapkan jabatan definitif. Saya berharap kementerian ini bisa berjalan dengan lebih cepat lagi. Kita juga ada logo baru. Tapi, kita ingat betul pesan presiden, tidak perlu ada seremonialisasi sehingga kami dengan kedua Wamen, sepakat tidak perlu ada acara khusus untuk mengenalkan logo kami,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Menkomdigi Targetkan Aturan Penggunaan AI Rampung April 2025

    Menkomdigi Targetkan Aturan Penggunaan AI Rampung April 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyampaikan masih menggodok aturan mengenai penggunaan dan etika kecerdasan artifisial atau (AI). Regulasi tersebut diharapkan dapat selesia 3 bulan lagi atau pada April 2025.

    Meutya menuturkan, Indonesia sebetulnya sudah memiliki aturan terkait etika kecerdasan artifisial atau AI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Namun, Meutya menuturkan bahwa pihaknya memang berencana mengubah surat edaran tersebut menjadi peraturan yang lebih mengikat, yang ditargetkan rampung 3 bulan ke depan.

    “Ini digodok oleh Pak Wamen Nezar dan kami sudah tugaskan beliau. Dalam waktu 3 bulan kita akan buatkan juga peraturannya,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

    Sebelumnya, Adapun, pada 19 Desember 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 9/2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Langkah ini merupakan awal dari pengembangan model tata kelola kecerdasan artifisial di Indonesia, merespons cepatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi ini.

    Menkominfo Budi Arie Setiadi mengharapkan SE ini dapat menjadi pendorongan etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI. Selain itu, SE ini juga dapat menunjukkan ekosistem AI yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.

    “Secara khusus, (SE berpengaruh) dalam membuat dan merumuskan kebijakan internal mengenai data dan etika internal kecerdasan artifisial,” ujar Budi saat konferensi pers, Jumat (22/12/2023).  

    Adapun Budi menjelaskan ada beberapa kebijakan yang tercantum dalam SE tersebut, mulai dari nilai etika AI, manfaatkan pelaksanaan nilai etika AI, tanggung jawab pemanfaatan artificial intelligence, dan manajemen risiko dan manajemen krisis pengembangan AI. 

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana memberlakukan pembatasan pada ekspor cip baru kecerdasan buatan (AI) untuk pusat data atau data center ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

    Melansir dari Technave, Minggu (12/1/2025) kebijakan ini mengklasifikasikan negara-negara ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan mereka dengan AS dan risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional.

    Negara-negara dalam kategori pertama, yang meliputi sekutu utama AS seperti Australia, Jepang, Taiwan, dan Uni Eropa, diberikan akses penuh ke chip pusat data untuk penggunaan komersial dan teknologi tinggi. 

    Sementara itu Bloomberg menyebut, beberapa negara Asia Tenggara dan Timur Tengah, seperti Malaysia dan Indonesia ditempatkan dalam kategori kedua. Kategori ini membuat negara negara tersebut dibatasi oleh jumlah daya dan kapasitas pusat data yang dapat diakses.

    Sementara itu, negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan AS, seperti China, Rusia, Myanmar, dan Iran, termasuk dalam kategori ketiga dan sepenuhnya dilarang mengimpor chip pusat data dari perusahaan yang menggunakan teknologi AS. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi potensi penyalahgunaan chip tersebut dalam pengembangan teknologi militer atau kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional AS.

  • Profil Fifi Aleyda Yahya, Mantan Anchor yang Dilantik Jadi Dirjen Komunikasi Publik & Media Komdigi – Halaman all

    Profil Fifi Aleyda Yahya, Mantan Anchor yang Dilantik Jadi Dirjen Komunikasi Publik & Media Komdigi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fifi Aleyda Yahya adalah mantan pembawa berita televisi atau anchor.

    Kini Fifi Aleyda Yahya resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2025, saya Menkomdigi dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Komdigi,” ujar Meutya Hafid.

    Fifi Aleyda Yahya dilantik bersama 12 orang lainnya, termasuk artis Raline Shah yang dilantik sebagai Staf Khusus Bidang Kemitraan Global.

    “Saya percaya saudara/saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” lanjut Meutya Hafid.

    Fifi Aleyda Yahya menggantikan Molly Prabawaty sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sebelumnya, Molly menjabat posisi tersebut sejak perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi.

    Lantas siapa sosok Fifi Aleyda Yahya? Berikut profilnya.

    Profil Fifi Aleyda Yahya

    Fifi Aleyda Yahya lahir di Jakarta pada 1 April 1973.

    Ia anak pertama pasangan Syamsuddin Yahya dan Andi Mutiara.

    Fifi Aleyda Yahya menikah dengan Rivolinggo Pamudji.

    Mereka dikaruniai dua anak yang bernama Figo Maher Pamudji dan Alisha Zahra Saadiya.

    Fifi adalah lulusan Manajemen Universitas Trisakti Jakarta.

    Ia memulai kariernya sebagai penerjemah.

    Fifi Aleyda Yahya bekerja sebagai penerjemah lepas untuk berbagai universitas asing yang berpartisipasi dalam pameran di Jakarta, yaitu Griffith University, New South Wales University, Bond University, dan New Castle University, semuanya dari Australia, pada tahun 1992-1993.

    Selain itu, ia juga berperan sebagai penyuluh (consellor) untuk International Development Program pada Australia Today di Jakarta, serta untuk Queensland University dan Cabra Secondary School Australia selama pameran mereka di Jakarta.

    Pada 1994, Fifi terpilih sebagai salah satu liaison officer (LO) saat APEC berlangsung.

    Kemudian pada tahun 1995, Fifi berperan sebagai petugas informasi untuk stan Indonesia dalam pameran teknologi di Hannover, Jerman. 

    Pada tahun yang sama, Fifi juga mengikuti ajang Abang None.

    Setelah itu, Fifi Aleyda Yahya memulai kariernya di dunia pemberitaan dengan bergabung ke Metro TV pada tahun 2001.

    Selama di Metro TV, ia sukses membawakan sejumlah program seperti Metro Hari Ini, Suara Anda, The Candidate, dan Sudut Pandang bersama Fifi Aleyda Yahya.

    Sebelumnya, Fifi juga sempat menjadi pembawa berita untuk program English News Service di TVRI.

    (Tribunnews.com/Falza Fuadina)

  • Fenomena Berburu Koin Jagat Rusak Taman di Bandung, Pengembang Game Siap Lakukan Ini!

    Hunting Coin Rusak Fasilitas Publik, Pemkot Bandung Tindak Tegas

    JABAR EKSPRES – Aplikasi Jagat Coin Hunt yang tengah viral dan ramai dibahas di media sosial nyatanya menimbul efektif domino yang sangat besar. Salah satunya yakni kerusakan fasilitas publik maupun taman di berbagai wilayah Kota Bandung.

    Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A Koswara menuturkan, pada prinsipnya Pemerintah Kota (Pemkot) tidak melarang kreativitas terkait penciptaan aplikasi yang menyasar antusiasme publik. Namun dengan catatan, tidak menitikberatkan pada penggunaan fasilitas publik.

    Terlebih, diakuinya, aplikasi tersebut belum mengajukan izin penggunaan fasilitas publik ke Pemkot Bandung.

    BACA JUGA:Miris! Tumpukan Sampah dan Vandalisme Hiasi Tugu Batas Kota

    “Pada prinsipnya silahkan kreativitas dilakukan untuk membuat game dan sebagainya, tapi jangan merusak fasilitas umum. Itu pada prinsipnya begitu, apalagi gak ada izin,” katanya, Minggu (12/1)

    Dengan demikian, kata dia, Pemkot Bandung bakal menindak tegas pengembang aplikasi coin berkenaan dengan rusaknya beberapa fasilitas publik yang ada di Kota Bandung.

    Bahkan dirinya mengungkapkan, pihaknya tak segan untuk melaporkan pengembang aplikasi coin tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    BACA JUGA:Baru Dibangun, Tugu Pahlawan Kota Bandung Jadi Sasaran Vandalisme

    “Kalau memang merusak fasilitas umum ya harus dihentikan lah itu. Nanti bagian Pak Kadis Kominfo yang menindaknya ya bahkan mem-ban. Kalau nggak bisa diskominfo, bikin permohonan ke Kominfo,” ungkapnya.

    Diakui Dinas Pemukiman dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP), pihak pengembang ingin melakukan pertemuan dengan Pemkot Bandung terkait pembahasan aplikasi tersebut.

    Namun, Koswara menegaskan, tak boleh ada pertemuan guna diskusi pembahasan aplikasi tersebut. Pemkot Bandung dengan tegas menolak aplikasi tersebut dijalankan di Kota Kembang.

    “Proses publik, diskusi itu gak boleh aja, dilarang,” ucapnya.

    “Kita capek-capek investasi APBD untuk merawat taman. Ini malah ada aplikasi seperti itu, Itu bukannya mendidik itu mah merusak. Gak boleh, itu mah developer nya ngaco,” pungkasnya. (Dam)