Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

  • Bjorka Klaim Sedang Bersiap Serang Pertamina

    Bjorka Klaim Sedang Bersiap Serang Pertamina

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bjorka belum berhenti melancarkan aksinya, meski akun twitter hacker tersebut telah ditangguhkan. Lewat grup telegram yang diasuhnya, Bjorka mengaku akan menyerang data Pertamina.

    “Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina,” tulisnya.

    Bjorka sebelumnya kerap mengumumkan aksinya lewat akun twitter @bjorkanism. Namun akun twitter tersebut ditangguhkan sejak Minggu (11/9) sore.

    Nama Bjorka mendadak tenar dalam dua bulan terakhir. Pada mulanya, hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia itu meretas data pelanggan Tokopedia.

    Bjorka membocorkan data tersebut lewat situs Breached Forum pada April 2020. Kemudian, ia membocorkan data pengguna media sosial Wattpad dan disusul pelanggan Indihome.

    Pada 31 Agustus, Bjorka lalu mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, provider, hingga tanggal registrasi.

    Kebocoran tersebut membuat pemerintah khususnya Kominfo bereaksi. Sayangnya, reaksi pemerintah justru ditertawakan oleh sang hacker.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Bjorka pun membalas pesan Semuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9).

    Lebih lanjut, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan sejumlah surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Terkait aksinya, Bjorka mengaku hanya ingin menunjukkan kebobrokan lembaga pemerintah karena dipimpin bukan oleh para ahli. “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    (lth/lth)

  • Bjorka Klaim Sedang Bersiap Serang Pertamina

    Siapa Bjorka dan Kenapa ‘Mengacak-acak’ Indonesia?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebulan terakhir jadi milik pengguna situs gelap Bjorka. Namanya melejit karena mengunggah data registrasi SIM card hingga surat untuk Presiden. Adakah petunjuk soal siapa sebenarnya makhluk anonim ini?

    Akun Twitter-nya menampilkan informasi pada profil berupa frasa “yea catch me if you can. email: [email protected]”. Ia tercatat bergabung pada September 2022 dengan lokasi Warsaw, Polandia. Cuma mengikuti satu akun, ia punya lebih dari 183 ribu followers. Hal yang sama terjadi dengan akun Telegram-nya.

    Dikutip dari profil BreachForums, Bjorka, dengan status gender undisclosed (rahasia), baru bergabung di situs ini 9 Agustus 2022. Waktu online-nya tercatat hanya 1 hari, 12 jam, 49 menit, per Senin (12/9) pagi.

    Baru dua bulan bergabung, reputasinya sudah mencapai 573 dan mendapat bintang enam. Apa saja rekam jejaknya?

    Pembocoran data pertamanya di breached.to adalah data pelanggan Tokopedia yang dibobol pada April 2020 berukuran 11 GB (compressed) dan 24 GB (uncompressed). Isinya user ID, password hash, email, hingga nomor telepon.

    Pembocoran data keduanya adalah 270,904,989 data pengguna media sosial literatur Wattpad, 20 Agustus. Data ini dibobol pada Juni 2020. Isinya mencakup password, login, nomor kontak, hingga nama asli.

    Di hari yang sama, Bjorka merilis 26 juta data pelanggan IndiHome. Isinya mencakup nama lengkap, email, gender, Nomor Induk Kependudukan (NIK), IP Address, hingga situs apa saja yang dikunjungi. Gawat.

    Pada 31 Agustus, user ini mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, provider-nya, hingga tanggal registrasi.

    Pada momen leak ini, sejumlah lembaga negara kian kebakaran jenggot. Kominfo, operator seluler, Dukcapil ramai-ramai membantahnya. Toh para pakar siber menyebut data yang dibocorkan valid.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Bjorka pun membalas pesan Semuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Government: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9).

    Tak berhenti mengejutkan Indonesia, Bjorka kembali membocorkan 105 juta data kependudukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), 6 September. Isinya adalah NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), hingga nama lengkap.

    Yang lebih menggemparkan adalah pembocoran data surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021, 9 September. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data itu secara hukum dan memburu pelakunya.

    “Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” kata Heru, dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).

    Bjorka pun mengomentarinya dengan nyinyir.

    “do u know that u and all ur people no one can do this? because it’s been 21 days since my first leak. and all of u are still confused about where to start (Sadar enggak sih tak seorang pun dari Anda dan semua orang-orang Anda bisa melakukannya? 21 hari sejak pembocoran data pertamaku, Anda semua masih bingung dari mana memulainya, red),” kicau dia di akun Twitter-nya, @bjorkanisme, Sabtu (10/9) malam.

    Apa motifnya?

    Rangkaian unggahannya dominan terkait dengan Indonesia. Beberapa komentarnya terhadap Pemerintah RI, termasuk Kominfo yang dipimpin oleh politikus Partai NasDem, pun sarkastis.

    Bjorka memberi petunjuk bahwa pembocoran data alias leak ini merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan bobrok selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya.

    “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    Dirinya cuma “ingin menunjukkan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk. Apalagi jika dikelola oleh pemerintah.”

    Hubungan emosional di halaman berikutnya…

    Kenapa begitu terobsesi dengan kebijakan RI?

    Dalam akun Twitter-nya @bjorkanisme, yang kini sudah di-suspend, Bjorka sempat mengakui hubungan emosional dengan Indonesia lantaran seorang teman di Polandia yang jadi korban kebijakan RI di masa lalu.

    “i have a good indonesian friend in warsaw, and he told me a lot about how messed up indonesia is. i did this for him (Saya punya teman orang indonesia yang baik di warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. saya melakukan ini untuknya, red),” cetus dia.

    “yea don’t try to track him down from the foreign ministry. because you won’t find anything. he is no longer recognized by indonesia as a citizen because of the 1965 policy. even though he is a very smart old man,” imbuh Bjorka.

    (Ya jangan coba lacak dia dari kementerian luar negeri. karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. dia tidak lagi diakui oleh Indonesia sebagai warga negara karena kebijakan 1965. meskipun dia adalah orang tua yang sangat pintar, red), imbuh Bjorka.

    Dikutip dari tulisan Amin Mudzakkir, Peneliti Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI (yang kini diambil Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN), peristiwa yang diklaim sebagai pemberontakan G30S/PKI memicu “penghancuran secara sistematis terhadap kekuatan kiri, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kalangan nasionalis pada umumnya”.

    Dalam tulisan berjudul ‘Living in Exile, The Indonesian Political Victims in the Netherlands’, Amin menyebut peristiwa ini juga berdampak pada orang Indonesia yang saat itu sedang berada di luar negeri, termasuk di negara blok komunis, termasuk untuk sekolah.

    Warga yang dinilai terkait dengan PKI atau memperlihatkan diri anti-Orde Baru dicabut paspornya. Efeknya, hak mereka sebagai WNI otomatis hilang, tidak bisa pulang, terpisah dari keluarga dan teman-teman, dan hidup di pengasingan.

    Amin mengatakan jumlah korban politik Orba ini diperkirakan mencapai ribuan orang. Mereka pun memulai kehidupan baru sebagai imigran hingga menjadi warga negara di Eropa.

    Bjorka melanjutkan temannya yang sudah merawatnya sejak kecil ini sudah meninggal tahun lalu. Satu mimpi yang belum ia capai adalah kembali ke Indonesia dan “melakukan sesuatu dengan teknologi meski ia tahu betapa sedihnya menjadi seorang Habibie”.

    “It seems complicated to continue his dream the right way, so i prefer to do it this way. we hace same goal, so that country where he was born can change for the better (Sulit melanjutkan mimpinya dengan cara itu, jaid saya pilih dengan cara ini hingga negara tempat ia lahir bisa menjadi lebih baik, red),” aku dia.

    Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi pun heran dengan tindakan seorang hacker mengungkap petunjuk soal jati dirinya.

    [Gambas:Twitter]

    “Lha kok malah membuka background dan jati dirinya? Kan jadi ketahuan motif sampeyan, tidak murni leaking tapi ada unsur perlawanan pada politik orba,” kicau dia.

    “Apakah Bjorka ini benar ada di Warsawa spt pengakuannya atau ada di Indonesia, motifnya kok sptnya ndak lagi jualan data, tp lebih ke politik?” lanjut Ismail.

    Namun demikian, dia meragukan motif tersebut karena masanya sudah tak relevan; Orba sudah tumbang lama.

    “Kalau motifnya terkait orba, ya ndak relevan dengan jaman sekarang. Udah banyak berubah”.

    Terlepas dari itu, Ismail meyakini efek Bjorka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data, terutama pentingnya Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    “Selama ini sebelum Bjorka muncul juga sudah terbukti soal keamanan data kita masih sangat payah.

    “Tapi thanks ke Bjorka, bikin kesadaran atas PDP jd meningkat.”

    Jika memang nantinya RUU PDP disahkan dan jadi senjata ampuh mencegah kebocoran data pribadi serta keamanan siber RI makin kuat akibat rentetan insiden leak itu, layakkah Bjorka dianggap pahlawan?

  • Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Cara Lapor Kebocoran Data Tanpa Risau Dijawab ‘Bukan Tugas Kami’

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warga kini bisa melaporkan temuan kebocoran data pribadi di saat pembobolan dokumen lembaga negara kian menggila. Kemana? Bukan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Sebelumnya, Koalisi Peduli Data Pribadi resmi meluncurkan posko aduan untuk membantu masyarakat yang menemukan atau terdampak kasus kebocoran data, Jumat (9/9).

    “Kami di koalisi mencoba membuat posko aduan warga dengan harapan kita mencoba untuk membuat advokasi perlindungan data pribadi dari sisi publik,” ujar Arif Maulana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam acara peluncurannya secara virtual, Jumat (9/9).

    “Kenapa? karena kita melihat sampai hari ini negara masih diam, negara masih abai untuk kemudian melakukan tanggung jawabnya (dalam melindungi data pribadi),” imbuhnya.

    Arif juga mengatakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih sangat lemah, baik secara regulasi maupun penindakan terkait laporan kasus kebocoran data.

    Secara regulasi, lanjut dia, kehadiran Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum yang mutlak harus dimiliki Indonesia.

    Saat ini, RUU PDP sendiri baru akan memasuki pembahasan tingkat II di sidang paripurna DPR yang diperkirakan disahkan akhir September.

    Lebih lanjut, koalisi LSM yang terdiri dari AJI, LBH Jakarta, LBH Pers, PBHI, SAFEnet, dan YLBHI ini memberikan ruang masyarakat untuk mengadu dengan cara sebagai berikut:

    1. Kunjungi laman s.id/kebocorandata

    2. Masukkan informasi yang diminta (nama, email, jenis kebocoran data, bukti kebocoran data).

    3. Submit

    Setelah melakukan pengaduan, tim koalisi akan berkomunikasi dengan pengadu terkait dengan rincian kebocoran data yang terjadi.

    Jika mendapatkan cukup informasi, tim akan mengulas aduan dan melakukan pemetaan, seperti mencari data apa saja yang dicuri, siapa saja korbannya, hingga siapa pelakunya.

    Selanjutnya, tim akan menentukan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menangani kasus tersebut.

    “Setelah mapping dilakukan maka tim akan menentukan langkah hukum atau langkah non hukum apa yang perlu dilakukan,” ujar Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

    Sebelumnya, di tengah marak bocor data, Menkominfo Johnny G Plate menyebut penanganan serangan siber bukan tugas pihaknya, tapi urusan BSSN.

    BSSN sendiri mengaku itu tanggung jawab bersama. Namun, belum tampak langkah yang turun langsung mengadvokasi masyarakat.

    Di pihak lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), yang merupakan asosisasi operator seluler, mengklaim tak ada kebocoran data SIM card di pihaknya.

    Selain itu, mereka mengaku tak tahu soal masalah penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk ribuan nomor Hp, yang potensial dipakai sarana SMS spam dan penipuan.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kominfo Minta Jangan Nyerang, Hacker Balas ‘Stop Being An Idiot’

    Kominfo Minta Jangan Nyerang, Hacker Balas ‘Stop Being An Idiot’

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bjorka, user forum gelap BreachForums, memberi pesan balasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sebelumnya meminta hacker tak menyerang.

    Diketahui, Bjorka merilis 1,3 miliar data registrasi SIM card warga RI di forum gelap. Kominfo, operator seluler, hingga Direktorast Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ramai-ramai membantah jadi sumber kebocoran data itu.

    Teranyar, Kominfo menitip pesan kepada hacker agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia, terlebih melibatkan data masyarakat.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” kata Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Pesan yang dilontarkan Semuel itu didengar oleh pengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM, Bjorka. Sambil mengunggah tangkapan layar pemberitaan sebuah media soal ucapan itu, user tersebut melontarkan pesan balasan yang sinis.

    Pesan itu muncul dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” demikian dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9) pukul 08.58 WIB itu.

    Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh member forum tersebut. User lekgg menambahkan pesan, “fool country…”

    User F1irSt malah mempertanyakan apakah pesan itu sampai atau tidak ke pemerintah RI. “I wonder if you really think that the Indonesian government is sitting on this forum?”.

    Sementara, user Awen memuji hasil kerja Bjorka, yang memang beberapa kali membocorkan data pribadi secara massal dari lembaga pelat merah seperti PLN, IndiHome.

    “Good job bjorka,im your fanss,” kicaunya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi ihwal tanggapan dari akun pengunggah 1,3 miliar data itu. Hingga berita ditulis, yang bersangkutan masih belum merespons.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar Duga 1,3 Miliar Data SIM Bocor Ulah Kecurangan Operator Seluler

    Pakar Duga 1,3 Miliar Data SIM Bocor Ulah Kecurangan Operator Seluler

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Peneliti keamanan siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya, mengungkapkan dugaan muasal 1,3 miliar data registrasi kartu SIM yang dijual hacker di internet.

    Menurut Alfons, penyedia operator seluler (Opsel) diam-diam melanggar aturan dengan mendaftarkan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk lebih dari tiga, bahkan ribuan SIM.

    “Ternyata diam-diam satu nomor NIK bisa digunakan untuk mendaftarkan lebih dari 1 kartu SIM,” ujar Alfons lewat keterangan tertulis, Selasa (6/9).

    Menurut aturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lewat Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01/2018 dan Surat Ketetapan BRTI No. 3/2008, pengguna hanya bisa melakukan registrasi NIK untuk tiga nomor kartu SIM pada satu operator.

    Tangkapan layar data sim card kominfo dijual di forum gelap. (Arsip Istimewa)

    Namun, kata Alfons yang sudah meneliti 1 juta sampel database yang dibagikan hacker, dapat diketahui registrasi lebih dari tiga nomor itu dilakukan oleh operator swasta maupun pelat merah.

    “Baik operator yang dimiliki oleh swasta maupun operator plat merah semuanya melanggar ketentuan ini,” ujarnya.

    “Operator lain juga mendaftarkan 1.287 kartu SIM untuk satu NIK dengan nomor 73160547****,” sambungnya.

    Kemudian kata dia, operator terakhir yang di cek tercatat mendaftarkan NIK dengan nomor 3215236*** untuk registrasi pada 1.368 kartu SIM.

    Alfons mengatakan usai mengecek acak NIK yang terdapat pada sampel data hacker, hampir 100 persen merupakan NIK otentik. Nomor telepon yang terkait NIK tersebut aktif dan digunakan oleh pemilik NIK yang bersangkutan.

    Lebih lanjut dia juga menjelaskan apakah klaim 1,3 miliar data yang diunggah akun Bjorka itu valid.

    Ia membedah dengan asumsi pengukuran data dari 87 GB (87.000 MB) file dalam format CSV (Comma Separated Value) mengandung 1,3 milyar database.

    Merujuk kepada data sampel yang diberikan peretas, ada file berukuran 143,2MB, yang isinya dua juta pendaftar kartu SIM.

    Dengan asumsi ukuran data adalah text, maka berdasarkan ukuran sampel data bisa diperkirakan data sebesar 87 GB akan memuat data sebanyak 1.215.083.799, menurut laporan Vaksin.com.

    “Dapat disimpulkan angka 1,3 milyar data registrasi SIM yang di klaim cukup masuk akal dengan toleransi perbedaan data kurang lebih 10 persen,” tutur Alfons.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kominfo Tak Mau Beli Data SIM yang Bocor, Kasih Pesan ke Hacker

    Kominfo Tak Mau Beli Data SIM yang Bocor, Kasih Pesan ke Hacker

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan pemerintah tak mungkin membeli data kebocoran yang dijual hacker dan berpesan ke peretas yang membobol data 1,3 miliar nomor registrasi SIM agar tidak melakukan akses ilegal.

    “Kalau bisa jangan menyerang. Tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access,” ucap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Senin (5/9).

    Dia mengatakan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan apabila terjadi insiden kebocoran data. Kata Semuel masyarakat kerap memberikan data itu ke pihak lain karena dibutuhkan untuk mengakses layanan.

    “Makanya tadi, jangan sampai masyarakat dong. Jadi mereka justru menyerang masyarakat sebenarnya. Kalau (mau) mempermalukan itu, mempermalukan cara yang lain dong. Jangan menyebarkan data ke masyarakat,” tutur Semuel.

    Di samping itu Semuel mengaku enggan membeli data pribadi yang dijual akun pengunggah bernama Bjorka di forum hacker sebab dikatakan hal itu seolah menjadikan pemerintah sebagai penadah barang curian.

    “Kamu mendapatkan data pribadi, termasuk yang free ini saja, itu sudah melanggar. Yang free saja kita mendapatkan, itu kan data pribadinya orang. Memang orangnya sudah kasih consent ke kamu? Apa bedanya dengan barang curian? Kami menadahi barang curian? Kalau beli sih enggak mungkin lah dari pemerintah,” tandasnya.

    Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87 GB dijual di situs gelap oleh user BreachForums dengan nama Bjorka. Ia mematok harga US$50 ribu (sekitar Rp744 juta) sembari menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Kebocoran data dalam jumlah masif ini pun disorot warganet dan aktivis digital. Teguh Aprianto misalnya menilai Kominfo tidak bekerja maksimal mengamankan data masyarakat.

    Peneliti siber dari CISSRec (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengakui sampe data itu valid. Pasalnya, ada nomor-nomor kontak yang bisa ditelpon.

    Semuel mengakui ada kecocokan data NIK hingga 20 persen dari sampel. Hal itu setelah dilakukan tindaklanjut melibatkan Kominfo, CyberCrime Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan seluruh Operator Seluler (Opsel).

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Akui Ada Kecocokan Data NIK, Kominfo Belum Temukan Sumber Kebocoran

    Akui Ada Kecocokan Data NIK, Kominfo Belum Temukan Sumber Kebocoran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengakui tingkat kecocokan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bocor mencapai 20 persen. Kominfo pun masih mencari asal kebocoran tersebut

    “Hingga sekarang ini masih mencari data ini milik siapa, karena ini ekosistem lintas sektor,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Seperti diketahui, sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87 GB dijual di situs gelap oleh user BreachForums dengan nama Bjorka. Ia mematok harga US$50 ribu (sekitar Rp744 juta) sembari menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Peneliti siber dari CISSRec (Communication & Information System Security Research Center) Pratama Persadha mengakui sampe data itu valid. Pasalnya, ada nomor-nomor kontak yang bisa ditelpon.

    Kebocoran data dalam jumlah masif ini pun menyorot perhatian warganet dan aktivis digital. Teguh Aprianto misalnya menilai Kominfo tidak bekerja maksimal dalam mengamankan data masyarakat.

    Senada dengan Pratama, Semuel mengakui ada kecocokan data NIK hingga 20 persen. Hal itu setelah dilakukan tindaklanjut melibatkan Kominfo, CyberCrime Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan seluruh Operator Seluler (Opsel).

    “Dalam kesimpulannya tadi semua melaporkan bahwa (data yang bocor) tidak sama, tapi ada beberapa kemiripan,” kata Semuel.

    “Ada juga (data yang kecocokannya) 9 persen saja,” ujar Semuel menambahkan.

    Terlepas dari itu, pihaknya masih melakukan penelusuran lebih jauh.

    “Tentunya tadi sepakat dilakukan lebih dalam lagi investigasi karena kadang-kadang yang namanya hacker ini tidak memberikan datanya secara lengkap biar bisa melakukan mitigasi dan pengamanannya,” tutur Semuel.

    Di sisi lain, Semuel menyindir pihak yang membocorkan data tersebut. Menurutnya, pembocor data itu bertindak seolah pahlawan. “Ini seolah-olah yang membocorkan itu pahlawan. Yang bocor itu data-data kita juga,” katanya.

    (can/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Forum DEWG Sepakati 3 Isu Prioritas dengan Delegasi Negara G20

    Forum DEWG Sepakati 3 Isu Prioritas dengan Delegasi Negara G20

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para petinggi negara KTT G20 telah menyepakati diskusi dalam forum Digital Economic Ministers Meeting (DEMM), Kamis (1/9).

    Forum DEMM merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang membahas tiga isu prioritas ekonomi digital.

    “Seluruh ide, gagasan dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama ‘G20 Digital Economy Minister Meeting 2022 Chairs Summary’ yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital anggota G20 beberapa saat yang lalu,” ujar Plate kepada wartawan di Nusa Dua, Bali pada Kamis (1/9).

    Lebih lanjut Plate mengatakan rangkuman itu dibacakan di hadapan seluruh anggota G20, negara tamu non-G20, dan organisasi internasional. Ada tiga isu prioritas yang disepakati.

    “Prioritas pertama adalah menyepakati penguatan konektivitas digital yang bersifat people center,” ujar dia.

    Kemudian seluruh anggota G20 juga paripurna soal keamanan digital untuk keberlangsungan bisnis. Plate mengapresiasi sejumlah negara melakukan berbagai inisiatif seperti G20 Digital Innovation Network dan G20 Digital Transformation Expo.

    “Berikutnya isu kecakapan dan literasi digital di mana DEMM menyusun G20 toolkit untuk mengukurnya,” jelas dia.

    Plate menilai indikator itu penting untuk mendorong keterampilan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian jarak ketimpangan digitalisasi antarnegara semakin kecil.

    “Termasuk mendorong kebijakan untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan di sektor ekonomi digital,” tutur dia.

    Johnny menuturkan isu ketiga ialah arus data lintas batas negara. DEMM mengakui upaya Presidensi G20 Indonesia yang menginisiasi tata kelola arus data.

    “Tentunya dengan rasa saling percaya, keadilan, dan transparansi,” ucap dia.

    Berikut hasil konsesus pada tiga isu tersebut meliputi:

    1. Konektivitas dan Pemulihan Pasca Covid-19.

    Pertemuan tersebut menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat people center atau berpusat pada masyarakat.

    Selain itu, para delegasi juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis.

    Forum tersebut juga menyambut baik berbagai inisiatif presidensi G20 Indonesia, seperti G20 Digital Innovation Network (DIN), G20 Digital Transformation Expo (GTE), dan inisiatif small village dan small island.

    2. Kecakapan Digital dan Literasi Digital Para anggota G20 juga berhasil menyusun ‘alat ukur’ terkait hal ini.

    Tujuannya untuk standardisasi indikator literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerja sama internasional dalam mengatasi gap antarnegara, menjawab tantangan masa depan digital. 3. Data Lalu Lintas Data Bebas dengan Kepercayaan dan Aliran Data Lintas Negara.

    Plate menjelaskan rumusan dalam dokumen DEWG ini nantinya akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada November mendatang.

    Forum DEWG telah berlangsung dalam empat pertemuan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Di antaranya digelar di Lombok, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Bali.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]