Kementrian Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

  • Kominfo Berhasil Buka Data PDNS 2 Pakai Kunci Brain Cipher, Tapi…

    Kominfo Berhasil Buka Data PDNS 2 Pakai Kunci Brain Cipher, Tapi…

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku telah mencoba kunci dekripsi data Pusat Data Nasional Sementra (PDNS) 2 dari kelompok hacker Ransomware Brain Cipher.

    “Kami juga mendapatkan, sekarang lagi dikerjakan. Sudah dicoba di spesimen kami memang berhasil dibuka,” ujar Semuel A. Pangerapan Direktur Jenderal Aptika Kominfo saat konferensi pers pengumuman pengunduran dirinya, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

    Namun Sammuel tidak bisa memastikan apakah kunci tersebut dapat membuka data PDNS 2. Sebab server yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur itu sedang diisolasi.

    “Tapi kami belum tahu karena (PDNS 2) masih dikunci. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, kelompok hacker Brain Cipher menepati janjinya memberikan kunci dekripsi untuk data PDNS 2 yang disandera selama dua pekan. Kunci tersebut dirilis pada Rabu malam (3/7/2024).

    Mereka juga merilis pernyataan tambahan di situs gelap tersebut. Di antaranya termasuk alasan penyerangan pusat data dan ucapan terima kasih kepada warga Indonesia atas kesabaran mereka.

    Mereka juga menegaskan pihaknya akan menunggu konfirmasi dari pemerintah Indonesia untuk memastikan kunci yang mereka berikan secara cuma-cuma dapat berfungsi. Setelah terkonfirmasi, mereka akan menghapus data yang mereka miliki secara permanen.

    Namun, Brain Cipher mengancam mempublikasikan data tersebut apabila pemerintah berdalih memulihkan data secara mandiri atau lewat bantuan pihak ketiga, tanpa menggunakan dekriptor yang mereka kirim.

    “Jika pihak kedua (pemerintah Indonesia) mengatakan bahwa mereka memulihkan data secara mandiri atau bantuan pihak ketiga, kami akan mempublikasikan data,” kata mereka dalam bahasa Inggris.

    (afr/fyk)

  • Pemilik Bisnis Perlu Waspada Jenis-jenis Serangan Siber Ini!

    Pemilik Bisnis Perlu Waspada Jenis-jenis Serangan Siber Ini!

    Jakarta

    Sebagai seorang pemilik bisnis, bayangkan jika suatu hari Anda terbangun dengan berita mengejutkan bahwa sistem IT perusahaan Anda telah diserang oleh ransomware. Semua data penting tidak dapat diakses, dan hacker meminta tebusan dalam jumlah besar untuk memulihkan aksesnya.

    Ini bukan sekadar fiksi, tetapi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja. Pemerasan pada Pusat Data Nasional bulan lalu, yang berimbas pada sejumlah lembaga publik, menjadi pengingat bagi kita untuk selalu waspada akan ancaman siber. Maka dari itu, memahami berbagai jenis serangan siber yang dapat merugikan bisnis Anda sangatlah penting.

    Jenis-jenis Serangan Siber yang Perlu Diketahui

    Phishing : penipuan online yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Serangan DDoS (Distributed Denial of Service) : serangan terhadap server atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas, membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Serangan Man in the Middle (MITM) : mencegat (intercept) komunikasi antara dua pihak yang sah dan mencuri informasi yang sedang ditransmisikan. Serangan Zero-Day : serangan yang mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak yang belum ditemukan atau dilaporkan kepada pengembang. Serangan ini dapat sangat merusak karena tidak ada pembaruan keamanan yang tersedia. Serangan Ransomware : serangan yang mengenkripsi data dan mengharuskan korban membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali. Malware : perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data.

    Dampak Serangan Siber pada Perusahaan Besar

    Serangan siber berskala besar sering kali menjadi sorotan media dan menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Ambil contoh kasus pembobolan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023, di mana kelompok peretas LockBit berhasil membocorkan data nasabah di situs dark web setelah negosiasi gagal. Dalam kurun waktu satu minggu, nilai saham BSI mengalami penurunan yang signifikan. Kasus-kasus serupa juga terjadi pada perusahaan besar dan lembaga publik seperti Tokopedia, BPJS, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Serangan-serangan ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak reputasi perusahaan.

    Pentingnya Asuransi Simas Cyber Enterprise

    Menghadapi risiko serangan siber yang semakin meningkat, memiliki perlindungan tambahan melalui asuransi siber menjadi sangat penting. Asuransi Sinar Mas meluncurkan Simas Cyber Enterprise yang menawarkan solusi komprehensif untuk melindungi perusahaan Anda dari ancaman siber. Polis asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga mendukung perusahaan dalam pemulihan pasca serangan.

    Dengan Asuransi Simas Cyber Enterprise, perusahaan Anda akan mendapatkan manfaat antara lain :

    Jaminan restorasi data elektronik yang terdampak oleh serangan siber. Jaminan biaya penyelidikan data terkait suatu penyelidikan sebagai akibat dari serangan siber. Gangguan usaha. Jaminan ancaman pemerasan dan pembayaran uang penghargaan dalam rangka mengakhiri suatu serangan siber.

    Manfaat di atas adalah sebagian dari jaminan-jaminan yang ditanggung asuransi Simas Cyber Enterprise. Asuransi Sinar Mas juga menyiapkan layanan konsultasi produk Simas Cyber Enterprise yang dapat diakses melalui sinarmas.co.id/simascyber

    (Content Promotion/Sinar Mas)

  • Daftar 5 Spektrum Frekuensi yang Akan Dilepas Kominfo Hingga Tahun Depan

    Daftar 5 Spektrum Frekuensi yang Akan Dilepas Kominfo Hingga Tahun Depan

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membocorkan jadwal lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Hal ini menjadi penantian operator seluler yang ingin meningkatkan kualitas layanan hingga mengadopsi teknologi terbaru, seperti jaringan 5G.

    Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, Denny Setiawan, mengatakan berencana untuk secepatnya melakukan lelang frekuensi kedua band tersebut.

    “Kalau kami tentu ingin secepatnya untuk mendukung meningkatnya jaringan telekomunikasi dan teknologi di Indonesia, tetapi aturannya (lelang) masih terus kami godok,” ujar Denny di acara Selular Awards 2024 seperti keterangan tertulis yang diterima detikINET.

    Sebagai informasi, frekuensi 700 MHz yang sebelumnya dipakai untuk penyiaran analog, kini menghasilkan digital dividen 112 MHz setelah diterapkannya penghentian siaran TV analog dan dialihkan TV digital atau dikenal dengan Analog Switch Off (ASO). Dari 112 MHz itu, 2 x 45 MHz atau 90 MHz dialokasikan untuk layanan telekomunikasi.

    Adapun, frekuensi 26 GHz yang rencana akan dilelang oleh Kominfo ini memiliki lebar pita 2,7 GHz. Dari keempat operator seluler yang beroperasi, semuanya menyatakan minat mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

    Frekuensi 700 MHz memiliki keunggulan dari sisi jangkauannya yang luas. Sedangkan, frekuensi 26 GHz punya kelebihan dari band tinggi yang cocok digunakan untuk teknologi 5G.

    Sementara itu, Director Ericsson Indonesia, Roni Nurmal Darmayusa menjelaskan jika pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI harus ditopang dengan infrastruktur jaringan yang memadai seperti 5G.

    “Jadi jika sudah ada 5G, industri teknologi dan telekomunikasi bisa mudah untuk menerapkan AI yang mumpuni,” jelasnya.

    Denny juga sebelumnya, mengungkapkan rencana Kominfo usai lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz akan melepas tiga spektrum lagi, yaitu 2,6 GHz, 3,3 GHz, dan 3,5 GHz pada tahun 2025.

    Sebagai informasi, pita frekuensi 2,6 GHz sedang digunakan untuk layanan penyiaran berbasis satelit atau broadcasting satellite service (BSS) dengan memanfaatkan bandwidth 150 MHz yang berada di rentang 2.520-2.670 MHz.

    Kemudian, pita frekuensi 3,3 GHz dan 3,5 GHz ini dipakai untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan fixed satellite service. Mayoritas lebar pita di spektrum 3,3 GHz sudah tersedia setelah selesainya migrasi BWA pada 2022, lalu untuk spektrum 3,5 GHz akan tersedia secara bertahap di wilayah tertentu.

    Sedangkan rencananya dari 112 MHz di pita frekuensi 700 MHz, 2 x 45 MHz atau 90 MHz dialokasikan untuk layanan telekomunikasi. Sementara itu, pita frekuensi 26 GHz yang rencana akan dilelang oleh Kominfo ini memiliki lebar pita 2,7 GHz.

    (agt/agt)

  • Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Jakarta

    Tak hanya X/Twitter, Telegram juga dipastikan tidak akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua platform digital tersebut sebelumnya terancam ditutup aksesnya.

    X yang memperbolehkan konten pornografi jadi sorotan Kominfo, mengingat visual esek-esek tidak bisa ditonton secara bebas di Indonesia. Namun, kini X mematuhi aturan dengan menempelkan label dan tidak terlihat dengan jelas konten tersebut.

    Sementara itu, Telegram tersandung persoalan judi online karena platform ini sering dimanfaatkan untuk permainan haram yang sedang diburu oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Kominfo sempat memberikan waktu seminggu kepada Telegram untuk merespons surat peringatan yang diberikan atau terancam diblokir.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Telegram telah merespon surat dari Kominfo.

    “Telegram sudah respon kita, minta channel-channel itu ditutup kan. Sudah kemarin,” ujar Semuel ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Jika Telegram terus membiarkan platformnya menjadi sarang judi online, Kominfo akan menutup aplikasi tersebut. Jika Kominfo sudah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Telegram tanpa mendapat respons, platform tersebut akan diblokir.

    Telegram pernah diblokir Kominfo pada 2017. Telegram yang hadir sebagai pesaing WhatsApp, mendadak jadi sorotan pemerintah karena layanan tersebut dipakai untuk menyebarkan konten radikalisme, terorisme, hingga paham kebencian.

    Hal itu yang mendasari Kominfo untuk memblokir Telegram saat itu. Penutupan akses kepada pengguna itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

    CEO Telegram Pavel Durov bahkan sampai harus bertandang ke Indonesia untuk membahas pemblokiran Kominfo terhadap layanannya hampir satu bulan lamanya. Pada akhirnya, Telegram dinormalisasi usai disepakati mengikuti aturan yang berlaku.

    Solusi yang ditawarkan adalah Telegram berjanji akan sigap mematikan saluran yang berisikan propaganda terorisme atau kejahatan anak.

    (agt/agt)

  • Kominfo Pastikan Batal Blokir X/Twitter Terkait Pornografi

    Kominfo Pastikan Batal Blokir X/Twitter Terkait Pornografi

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan batal memblokir X -sebelummya bernama Twitter– sebagai dampak kebijakan konten pornografi.

    Sebelumnya, X telah menambahkan klausul pada peraturannya, yang secara resmi mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Hal itu yang membuat Kominfo menyurati platform media sosial milik Elon Musk tersebut untuk memastikan X mengikuti memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan sempat ada ancaman untuk memblokir X jika dinilai melanggar aturan di negara ini. Namun kini, X dianggap sudah memenuhinya.

    “X sudah memenuhi take down yang kita minta dan mereka sudah menjelaskan kepada kami terhadap permintaan itu,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Semuel membantah kalau Kominfo akan memblokir X dalam waktu dekat ini. Disampaikannya, jika platform digital tidak melanggar peraturan, maka tidak bisa ditutup aksesnya.

    “Kalau tidak mengindahkan kan ya, kalau tidak mengindahkan gimana? masa orang sudah benerin, masa harus tetap didenda,” kata Semuel. Ia kembali menegaskan sejauh ini X telah mengikuti peraturan di Indonesia dan dipastikan Kominfo tidak akan memblokir media sosial tersebut.

    “Kalau nggak ada pelanggarannya, gimana? Untuk apa memblokirnya? Kan harus ada alasannya kalau untuk memblokir,” ungkap Dirjen Aptika.

    “Baca bunyinya (klausul konten pornografi) kan tidak dapat ditampilkan dengan jelas, ada label dan tidak terlihat dengan jelas,” pungkas Semuel.

    (agt/agt)

  • Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Sudah Deadline, Apa Kabar Sisa Proyek BTS 4G di Area Kahar?

    Jakarta

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini terkait sisa 630 menara base transceiver station (BTS) yang belum terbangun.

    Adapun, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2023 lalu mengamanatkan agar BTS yang berada di area kahar itu harus selesai dibangun sampai semester pertama 2024.

    Sebagai informasi, pembangunan BTS 4G yang dikerjakan Bakti Kominfo itu ditujukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini pada dasarnya untuk mengentaskan kesenjangan internet di era digital.

    Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Tri Haryanto mengungkapkan status terkini proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang sempat tersandung masalah korupsi yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G Plate hingga Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

    “Untuk BTS 4G sendiri ada 4.995 yang sudah on air, selanjutnya 623 ini masih dalam keadaan kahar sedang dilakukan survei kembali oleh tim yang bekerjasama dengan TNI, mana lokasi-lokasi yang memang sudah dibangun di tahun ini seperti itu,” ujar Tri di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (21/6/2024).

    Pembangunan BTS 4G dilakukan sejak tahun 2021 hingga kini yang menggunakan skema belanja modal. Proyek ini dibiayai oleh bauran pembiayaan APBN. Sebagai informasi bahwa pembangunan BTS 4G difokuskan di wilayah Indonesia timur dengan 55% lokasi berada di wilayah Papua.

    Tri menjelaskan tantangan pembangunan BTS 4G di area kahar, mulai dari material pendukung yang hilang dicuri dan rusak sebelum digunakan. Sehingga Bakti memutuskan untuk disimpan di gudang terlebih dahulu sebelum diangkut lokasi pembangunan.

    “Ada beberapa material yang hilang, jadi kondisinya sudah ditaruh. Makanya, beberapa material ada di gudang sampai ada putusan pasti survei yang namanya material on area, itu masih di gudang. Ketika barang sudah di site itu kita khawatir akan rusak atau hilang,” tuturnya.

    Seiring masih dilakukannya survei, Bakti Kominfo menyakini bahwa proyek infrastruktur telekomunikasi untuk daerah pelosok tanah air tersebut akan selesai tepat waktu.

    “Kita tetap komitmen yang menjadi target Pak Presiden Jokowi untuk bisa menyelesaikan seluruh targetnya terkait BTS. Ini memang terkendala di 630 BTS tadi, mudah-mudahan di semester satu ini sudah (selesai). Bisa jadi ada penyelesaian karena harus segera diselesaikan di tahun 2024,” pungkas Tri.

    (agt/fay)

  • 24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    Jakarta

    Media sosial X yang dulunya bernama Twitter mengalami pertumbuhan hingga kini mencapai lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada sekitar 24,69 juta pengguna terancam tidak bisa lagi mencuit di platform digital milik Elon Musk tersebut.

    Berdasarkan laporan We Are Social 2024 bahwa jumlah pengguna X di dunia menyentuh 618,9 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari Oktober 2023 yang mencapai 666,2 juta pengguna.

    Sementara itu, menurut laporan yang sama, jumlah pengguna X di Indonesia dilaporkan sebanyak 24,69 juta. Itu diketahui dari sumber yang dipublikasikan di sumber periklanan X pada awal tahun 2024.

    Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka jangkauan iklan ini tidak sama dengan angka pengguna aktif bulanan, dan mungkin terdapat perbedaan yang berarti antara ukuran pemirsa iklan X dan total basis pengguna aktifnya.

    Tak hanya itu, pengguna internet Indonesia juga rupanya banyak mengakses X melalui aplikasi mobile hingga masuk lima besar di dunia di belakang Jepang, Arab Saudi, Irlandia, dan Afrika Selatan.

    Kebijakan baru X yang telah menambahkan klausul pada peraturannya dengan mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan ada kemungkinan X diblokir sehingga para penggunanya di RI tidak bisa mencuit lagi.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Kominfo memberi peringatan keras terhadap X agar tidak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Senin (10/6/2024).

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Kominfo telah berupaya mengurangi konten dewasa di X, tetapi tetap tidak bisa secara langsung memblokir konten-konten dewasa dan pornografi di platform tersebut.

    “Pasti yang diblokir X-nya kan saya nggak bisa blokir di dalam. Pada saat kita menemukan konten pornografi kita bersurat itu ada konten pornografi tolong di take down, itu sudah ratusan ribu yang di X itu, yang kita temukan banyak sekali, paling banyak di sana memang,” kata Semmy, Jumat (14/6/2024).

    (agt/fay)

  • Rayuan Fomo Elaelo

    Rayuan Fomo Elaelo

    Jakarta

    Beberapa waktu lalu warganet dihebohkan dengan kabar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang akan memblokir media sosial X/Twitter. Hal ini berkaitan dengan rencana Elon Musk yang akan membuka keran pornografi di X. Tak hanya itu, maraknya konten judi online di media sosial ini juga menjadi alasan lainnya. Bukan hanya sekeder ungkapan saja, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Kominfo telah memberikan ultimatum kepada X untuk mengikuti aturan konten terkait pornografi.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Budi, Senin (10/6/2024).

    Platform media sosial yang dirilis tahun 2006 itu memang tak lepas dari kontroversial sejak dibeli oleh Elon Musk pada tahun 2022 lalu. Pertama, warganet dibuat heboh akibat penggantian nama Twitter menjadi X. Tidak lama kemudian, muncul wacana fitur berbayar di aplikasi ini.

    Menurut laporan terbaru We Are Social, X menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan proporsi pengguna 57,5%. Secara keseluruhan, We Are Social mencatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional.

    Melansir dari detikInet, X juga memiliki sederet keunggulan dibanding media sosial lain, seperti memiliki interface yang user-friendly. Tak hanya itu, X menjadi tempat yang tepat untuk berbagi informasi atau postingan.

    Kesuksesan X ini membuat Meta merilis aplikasi baru bernama Threads yang disebut-sebut sebagai pesaing X. Lewat Threads, pengguna dapat melakukan berbagai hal, seperti memberi komentar, meninggalkan likes, mengunggah ulang, atau membagikan sebuah postingan teks. Namun sayang kehebohan Threads hanya bertahan di awal perilisan dan masih sulit mengalahkan X.

    Di balik berbagai kontroversinya, ternyata X masih menjadi media sosial yang amat diminati. Kesetiaan warganet terhadap X pun memunculkan aksi protes virtual atas wacana pemblokiran X di Indonesia. Berdasarkan pantauan detikINET pada siang Minggu (16/6/2024) tagar #TolakBlokirX menjadi salah satu trending topic di X.

    Banyak diantara warganet yang mempertanyakan alasan Kominfo melakukan langkah tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menafsir bahwa hal ini merupakan upaya Kominfo untuk menutup kritik dari masyarakat.

    Di tengah ancaman pemblokiran X oleh Kominfo, Elaelo muncul dan viral karena dinilai bakal menjadi pengganti X. Jika membuka elaelo.id akan muncul layar hitam dengan logo Garuda Pancasila. Di bawahnya ada tulisan ‘Under Construction by Kominfo’. Netizen pun berpikiran bahwa situs ini buatan pemerintah.

    Menanggapi hal tersebut, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Elaelo bukanlah buatan pemerintah. Elaelo yang menggunakan nama domain .id pun turut ditelusuri detikINET kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Sebagai informasi, Pandi adalah registri nama domain tingkat atas Indonesia (.id) atau domain-domain tingkat dua di bawahnya.

    Ketua Pandi John Sihar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengecek pendaftar elaelo.id. Ia mengatakan bahwa domain itu bukan milik Kominfo. Sementara itu pakar keamanan siber Vaksin.com yaitu Alfons Tanujaya menyoroti fenomena Fear of Missing Out (FOMO) orang-orang ingin mencoba Elaelo. Ia mengatakan, ada risiko keamanan dari tindakan asal coba-coba. Yang berbahaya, ketika situs itu bisa menjadi jebakan untuk kejahatan siber dan risiko mencuri data pengguna.

    Lantas siapa dalang di balik munculnya situs Elaelo? Sejauh apa keseriusan Kominfo dalam memberantas konten pornografi dan judi online di X? Temukan jawabannya dalam Editorial Review sore ini bersama Redaktur Pelaksana detikInet.

    Sementara itu, Indonesia Detik Ini akan memberikan laporan langsung mengenai kondisi dan situasi terbaru para jamaah haji dari tanah suci. Ikuti laporan khusus bersama jurnalis detikcom yang tengah bertugas di sana. Di akhir acara, Sunsetalk akan mengajak anda untuk membahas lebih dalam soal investasi bersama Firman Marihot, Chief Digital Officer InvestasiKu.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (vys/vys)

  • Menkominfo Tegaskan Elaelo Pengganti X Bukan Buatan Pemerintah

    Menkominfo Tegaskan Elaelo Pengganti X Bukan Buatan Pemerintah

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Elaelo yang disebut-sebut sebagai pengganti X -sebelumnya bernama Twitter– bukanlah buatan pemerintah.

    Elaelo tengah menjadi perbincangan netizen seiring X terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seiring media sosial milik Elon Musk tersebut memperbolehkan pengguna mengunggah konten pornografi yang dilarang di Indonesia.

    “Situs Elaelo bukan buatan Pemerintah atau Kominfo,” ungkap Budi kepada detikINET.

    Elaelo yang menggunakan nama domain .id pun turut ditelusuri detikINET kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Sebagai informasi, Pandi adalah registri nama domain tingkat atas Indonesia (.id) atau domain-domain tingkat dua di bawahnya.

    Ketua Pandi John Sihar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengecek pendaftar elaelo.id. Disampaikannya bahwa domain itu bukan milik Kementerian Kominfo.

    Saya sudah cek registrant (pendaftar)-nya, bisa dipastikan bukan Kominfo dan ini registrasi dilakukan melalui registrar Qwords. Namun registrant-nya saya tidak bisa disclose ya, mohon maaf,” ungkap John.

    Dunia media sosial sempat dihebohkan kemunculan Elalon yang disebut-sebut sebagai pengganti X yang terancam diblokir Kominfo. Secara tampilannya, Elaelo tampak dirancang sembarang saja.

    Seperti dilihat detikINET, jika membuka elaelo.id muncul layar hitam dengan logo Garuda Pancasila. Di bawahnya ada tulisan ‘Under Construction by Kominfo’. Ada timer countdown dan ada tulisan di sana.

    “Ela Elo Is Coming, Big Features Will Be Ready,” demikian pesannya beserta tulisan Iron Dome #Hmei.

    Pakar keamanan bahkan menilai layanan yang menempatkan dirinya sebagai pengganti X ini mbalelo lantaran melakukan tindakan tak etis, tidak terpuji dan cenderung melanggar hukum.

    “Pada awalnya, trik Elaelo menjadikan dirinya viral adalah dengan menjanjikan 1.000 centang biru bagi pengguna yang mendaftarkan diri pertama kali dan menyatakan ini adalah platform kebanggaan anak bangsa. Namun sayangnya, Elaelo kemudian melakukan beberapa tindakan tidak etis dan cenderung melanggar hukum,” kata Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksin.com.

    (agt/fyk)

  • Bikin Gaduh, Kominfo Janji Awasi Starlink Demi Persaingan Usaha Sehat

    Bikin Gaduh, Kominfo Janji Awasi Starlink Demi Persaingan Usaha Sehat

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, termasuk Starlink.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penanganan Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kementerian Kominfo, Falatehan, dalam acara Seluler Business Forum di Jakarta.

    Disampaikan Falatehan bahwa Kominfo tidak ingin adanya perang tarif antara layanan Starlink dengan penyelenggara jasa internet lainnya.

    “Dari Analisa Supply & Demand, perlu diciptakan iklim persaingan usaha yang sehat agar layanan telekomunikasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan menjamin keberlangsungan usaha bagi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia,” jelasnya seperti dalam keterangan tertulisnya.

    Sementara untuk dampak Starlink ke industri telekomunikasi, Falatehan mengatakan Kominfo berharap penyelenggara Telekomunikasi eksisting di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang progresif dan fleksibel yang memungkinkan inovasi sambil memastikan bahwa prinsip keadilan dan akses universal dipertahankan.

    “Model bisnis yang kolaboratif dan regulasi yang mendukung dapat membantu mendorong transformasi digital Indonesia dan memperkuat ekosistem telekomunikasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean mengatakan KPPU telah mengundang para stakeholder terkait untuk melihat dampak masuknya Starlink di Indonesia.

    “Dalam diskusi tersebut Starlink menyatakan sudah memenuhi semua peraturan di Indonesia dan tidak ada predatory pricing, tetapi kami juga akan terus melakukan pengawasan,” katanya.

    Gopprera menambahkan dunia industri harus memberikan manfaat seperti membangun atau mendorong penciptaan industri dan pasar baru, inovasi yang dapat menarik investasi baru, hingga menciptakan lapangan kerja baru.

    “Jika ada pelanggaran dari Starlink yang berdampak ke industri serta masyarakat, maka KPPU terbuka untuk menerima aduan serta berupaya memberikan solusi,” ungkapnya.

    (agt/fay)