Kementrian Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

ASIOTI: Pemanfaatan AI bakal Makin Intensif dalam Ekosistem IoT – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Pasar Internet of Things (IoT) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sebuah laporan terbaru memprediksi pendapatan pasar IoT Tanah Air akan mencapai USD 2,15 miliar pada 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 22,87 persen hingga 2029.

Pertumbuhan ini sejalan dengan tren global. Data terbaru menunjukkan jumlah perangkat IoT yang terhubung di seluruh dunia telah mencapai 18,8 miliar unit pada akhir 2024, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Indonesia, perkembangan ekosistem IoT semakin dinamis. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan industri.

Salah satunya adalah program AIoT Smart Solution Initiative 2024 yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Asosiasi IoT Indonesia (ASIOTI).

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mulyadi, mengajak seluruh pelaku IoT untuk bertransformasi menjadi penyedia solusi pintar (smart provider).

“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mendorong perkembangan industri IoT di Indonesia hingga ke kancah global dalam lima tahun ke depan,” ujar Mulyadi, dikutip Jumat (8/11/2024).

Senada dengan Mulyadi, Ketua Umum ASIOTI Teguh Prasetya, mengungkapkan bahwa perkembangan IoT di Indonesia didorong oleh transformasi digital yang masif di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintah.

“Ke depan, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan Generative AI (GenAI) akan semakin intensif dalam ekosistem IoT,” ucap Teguh optimistis.

08/11/2024 12:00
Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

GELORA.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang belakangan terseret dalam perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Pembelaan Projo

Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.

Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.

“Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).

Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.

Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.

Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.

“Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.

Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.

“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.

Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.

Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.

“Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.

“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.

Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

“Pasti enggak (terlibat),” kata dia.

08/11/2024 08:22
Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi "Online" di Kementerian Komdigi Nasional 8 November 2024

Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Relawan Pro Jokowi (
Projo
) membela ketua umumnya,
Budi Arie Setiadi
, yang belakangan terseret dalam perkara
judi online
di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.
Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.
Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.
“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).
Pembelaan Projo
Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.
Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.
“Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah
framing
jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).
Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.
Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan
Judi Online
.
Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.
“Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.
Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.
“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.
Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.
Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.
“Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.
“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.
“Pasti enggak (terlibat),” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/11/2024 07:51
Skandal Judi “Online” di Tubuh Komdigi, Mungkinkah Ada Beking yang Lebih Kuat?

GELORA.CO – Skandal judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dicurigai sudah berlangsung lama pada akhirnya terungkap.

Sampai saat ini, polisi telah menetapkan 15 tersangka, di mana 11 di antaranya dipastikan sebagai pegawai Komdigi.

Namun, kesebelas pegawai yang ditangkap ternyata tak memiliki jabatan strategis di Komdigi.

“Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

Adakah beking lebih kuat yang lindungi situs judol?

Tak adanya jabatan tinggi yang dimiliki oleh kesebelas pegawai itu pun cukup mencurigakan.

Sebab, bagaimana mungkin mereka yang tak punya jabatan tinggi itu bisa berani melindungi ribuan situs judi online dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah.

Lantas, mungkinkah ada beking yang lebih kuat yang melindungi situs judi online selain kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap?

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berujar, ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi soal kasus pegawai Komdigi tanpa jabatan tinggi bisa melindungi situs judi online.

“Kemungkinannya dua. Satu, tidak diketahui sama sekali oleh pejabat atasan para tersangka, termasuk menterinya. Atau, mereka (atasan) mengetahui, tetapi sengaja menutupinya karena mendapatkan sesuatu materi yang menguntungkan,” kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Fickar menyampaikan, dalam kasus ini, siapa pun yang terlibat berdasarkan bukti-bukti yang ada, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, maka mereka harus diperiksa.

Pemeriksaan, kata Fickar, juga harus dilakukan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut terlibat dalam lingkaran kasus beking situs judi online di Komdigi.

“Bahkan, jika ada indikasi keterlibatannya, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fickar.

Fickar tak menampik soal kemungkinan adanya beking yang lebih kuat selain kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.

Karena itu, ia menegaskan soal pentingnya pemeriksaan kepada orang-orang yang disebut terlibat dalam kasus ini guna bisa mengungkap beking yang lebih kuat sekaligus aktor intelektualnya.

“Jika terbukti ada keterlibatan, maka para atasan itu, termasuk bekas menteri (Budi Arie) juga bisa dipanggil, diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fickar.

“Karena selain ada kelalaian (jika tidak tahu) dan juga bisa ada kesengajaan menutupi, bahkan melindungi dan mendapatkan sesuatu dari itu (membekingi situs judo),” imbuhnya.

Budi Arie perlu diperiksa

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ubedilah Badrun, menilai, Presiden Prabowo perlu memanggil Budi Arie terkait kasus judi online di tubuh Komdigi.

Setelah itu, Prabowo perlu mengajak Budi Arie untuk membahas masalah ini dengan Menteri Komdigi saat ini.

“Ini perlu dilakukan untuk mencari tahu duduk persoalan yang membuat pegawai di Kemenkomdigi tersangkut kasus judi online. Sebab, bagaimanapun Budi Arie berstatus atasan para pegawai ini selama menjabat sebagai Menkominfo,” kata Ubed, dikutip dari Kompas.id, Kamis.

Menurut Ubed, Prabowo juga perlu memberikan sanksi tegas terhadap para pegawai Komdigi yang tersangkut kasus judi online.

Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo (saat ini Komdigi).

“Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” kata Rukminto.

Harus ungkap aktor intelektual

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyampaikan, polisi harus membongkar praktik perlindungan judi online yang dilakukan pegawai Komdigi. Pertama, dengan mencari aktor intelektual dan operatornya di Komdigi sendiri.

“Artinya polisi harus serius mendalami peran Budi Arie. Informasi dari pegawai memang dibutuhkan karena akan membawa informasi permainan judol di kementerian,” jelas Uchok dikutip dari Kompas.tv, Rabu (6/11/2024).

Kedua, kata Uchok, polisi harus mengusut aliran dana perlindungan situs judi online di Komdigi.

“Artinya polisi juga harus mengusut bank-bank nasional yang ada rekening judi online-nya,” ujar Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menilai polisi harus memanggil para direktur dari bank yang dijadikan aliran dana judi online.

“Kalau tidak ada perbankan, tidak ada judi online,” kata Uchok.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang setiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

08/11/2024 06:29
Skandal Judi "Online" di Tubuh Komdigi, Mungkinkah Ada Beking yang Lebih Kuat? Megapolitan 8 November 2024

Skandal Judi “Online” di Tubuh Komdigi, Mungkinkah Ada Beking yang Lebih Kuat?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Skandal judi
online
di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (
Komdigi
) yang dicurigai sudah berlangsung lama pada akhirnya terungkap.
Sampai saat ini, polisi telah menetapkan 15 tersangka, di mana 11 di antaranya dipastikan sebagai pegawai Komdigi.
Namun, kesebelas pegawai yang ditangkap ternyata tak memiliki jabatan strategis di Komdigi.
“Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).
Tak adanya jabatan tinggi yang dimiliki oleh kesebelas pegawai itu pun cukup mencurigakan.
Sebab, bagaimana mungkin mereka yang tak punya jabatan tinggi itu bisa berani melindungi ribuan situs judi
online
dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah.
Lantas, mungkinkah ada beking yang lebih kuat yang melindungi situs judi
online
selain kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap?
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berujar, ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi soal kasus pegawai Komdigi tanpa jabatan tinggi bisa melindungi situs judi
online
.
“Kemungkinannya dua. Satu, tidak diketahui sama sekali oleh pejabat atasan para tersangka, termasuk menterinya. Atau, mereka (atasan) mengetahui, tetapi sengaja menutupinya karena mendapatkan sesuatu materi yang menguntungkan,” kata Fickar kepada
Kompas.com
, Kamis (7/11/2024).
Fickar menyampaikan, dalam kasus ini, siapa pun yang terlibat berdasarkan bukti-bukti yang ada, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, maka mereka harus diperiksa.
Pemeriksaan, kata Fickar, juga harus dilakukan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo),
Budi Arie
Setiadi, yang disebut-sebut terlibat dalam lingkaran kasus beking situs judi online di Komdigi.
“Bahkan, jika ada indikasi keterlibatannya, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fickar.
Fickar tak menampik soal kemungkinan adanya beking yang lebih kuat selain kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.
Karena itu, ia menegaskan soal pentingnya pemeriksaan kepada orang-orang yang disebut terlibat dalam kasus ini guna bisa mengungkap beking yang lebih kuat sekaligus aktor intelektualnya.
“Jika terbukti ada keterlibatan, maka para atasan itu, termasuk bekas menteri (Budi Arie) juga bisa dipanggil, diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fickar.
“Karena selain ada kelalaian (jika tidak tahu) dan juga bisa ada kesengajaan menutupi, bahkan melindungi dan mendapatkan sesuatu dari itu (membekingi situs judo),” imbuhnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ubedilah Badrun, menilai, Presiden Prabowo perlu memanggil Budi Arie terkait kasus judi
online
di tubuh Komdigi.
Setelah itu, Prabowo perlu mengajak Budi Arie untuk membahas masalah ini dengan Menteri Komdigi saat ini.
“Ini perlu dilakukan untuk mencari tahu duduk persoalan yang membuat pegawai di Kemenkomdigi tersangkut kasus judi
online
. Sebab, bagaimanapun Budi Arie berstatus atasan para pegawai ini selama menjabat sebagai Menkominfo,” kata Ubed, dikutip dari
Kompas.id,
Kamis.
Menurut Ubed, Prabowo juga perlu memberikan sanksi tegas terhadap para pegawai Komdigi yang tersangkut kasus judi
online
.
Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo (saat ini Komdigi).
“Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” kata Rukminto.
Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyampaikan, polisi harus membongkar praktik perlindungan judi
online
yang dilakukan pegawai Komdigi. Pertama, dengan mencari aktor intelektual dan operatornya di Komdigi sendiri.
“Artinya polisi harus serius mendalami peran Budi Arie. Informasi dari pegawai memang dibutuhkan karena akan membawa informasi permainan judol di kementerian,” jelas Uchok dikutip dari
Kompas.tv
, Rabu (6/11/2024).
Kedua, kata Uchok, polisi harus mengusut aliran dana perlindungan situs judi
online
di Komdigi.
“Artinya polisi juga harus mengusut bank-bank nasional yang ada rekening judi
online
-nya,” ujar Uchok.
Lebih lanjut, Uchok menilai polisi harus memanggil para direktur dari bank yang dijadikan aliran dana judi
online
.
“Kalau tidak ada perbankan, tidak ada judi
online
,” kata Uchok.
Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi
online
(judol).
Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.
Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.
Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
“Sebenarnya judi
online
dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi
online
,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga
website
judi
online
tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.
Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua
money changer
atau tempat penukaran uang.
Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang setiap dua minggu sekali.
Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi
online
yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.
“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.
(Penulis: Atiek Ishlahiyah Al Hamasy (Kompas.id), Iman Firdaus (Kompas.tv) | Editor: Maria Susy Berindra (Kompas.id) Edy A Putra (Kompas.tv))
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/11/2024 06:00
Kompolnas Akan Pantau Penanganan Kasus Pegawai Komdigi Bekingi Situs Judi "Online" Nasional 7 November 2024

Kompolnas Akan Pantau Penanganan Kasus Pegawai Komdigi Bekingi Situs Judi “Online”
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (
Kompolnas
) Muhammad Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya siap memantau penanganan kasus beking judi
online
yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meski ia dan anggota Kompolnas lainnya baru dilantik.
“Kompolnas di zaman kami ini kan masih dua hari, kami monitoring itu. Dinamika penanganan kasusnya kami monitoring,” kata Choirul di Jakarta, Kamis (7/11/2024), dilansir dari
Antara
.
Choirul berujar, Kompolnas mendukung penuh pengungkapan kasus judi
online
ini. Ia berharap penegakan hukum terkait kasus ini dilakukan secara profesional.
“Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang terbukti, siapa pun yang punya dugaan kuat, berhubungan dengan judi
online
harus diperiksa dengan profesional,” kata Choirul.
Lebih lanjut, Choirul meminta Polda Metro Jaya bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini karena telah menjadi perhatian banyak pihak.
“Tidak hanya ditunggu oleh Pak Kapolri, tapi juga oleh masyarakat. Karena itu, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi
online
(judol).
Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.
Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.
Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
“Sebenarnya judi
online
dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan
website
judi
online
,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga
website
judi
online
tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.
Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua
money changer
atau tempat penukaran uang.
Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.
Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi
online
yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.
“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.
“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/11/2024 22:30
4 Saktinya Pelindung Ribuan Situs Judol, Tak Lulus Seleksi, tapi Bekerja di Kementerian Komdigi Megapolitan

Saktinya Pelindung Ribuan Situs Judol, Tak Lulus Seleksi, tapi Bekerja di Kementerian Komdigi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi
online
(judol).
Namun, mirisnya, 11 dari 15 tersangka merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat lainnya adalah warga sipil.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menjelaskan,
Kemenkomdigi
sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi
online
(judol).
Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi.
Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
“Sebenarnya judi
online
dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi
online
,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
“Tetapi, karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi
online
tertentu tetap masih bisa beroperasi,” imbuh dia.
Salah satu pegawai Komdigi yang membekingi situs-situs judi
online
ini adalah AK.
Berdasarkan hasil penyelidikan, pada akhir 2023, AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kemenkominfo.
Kendati demikian, saat itu AK dinyatakan tidak lulus seleksi.
“Namun, faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran
website
judol,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024)..
“Artinya bahwa tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran
website
judi
online,”
tambah dia.
Sejauh ini, polisi masih mendalami bagaimana AK bisa bekerja di Kemenkominfo (kini Kemenkomdigi) yang padahal sebelumnya dia dinyatakan tidak lulus seleksi.
“Tentunya kami memohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar bisa mengungkap seterang-terangnya kasus ini agar bisa diberikan penegakan hukum yang seadil-adilnya,” kata Wira.
Sebanyak 3 dari 15 orang yang ditangkap polisi berperan sebagai pengelola kantor satelit yang berfungsi untuk melindungi atau membina ribuan situs judol di Indonesia.
Mereka adalah AK, AJ, dan A.
Sebelum di Bekasi Selatan sejak Januari 2024, kantor satelit ini berlokasi di Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Dalam operasi sehari-hari, ketiga tersangka yang belum diungkapkan latar belakang identitasnya ini mempekerjakan 12 orang.
“8 orang bertugas sebagai operator, dan empat orang bertugas sebagai admin,” kata Wira.
Tugas 12 karyawan kantor satelit ini mengumpulkan daftar situs judol di Indonesia. Setelahnya, AJ memfilter satu per satu situs judol menggunakan akun Telegram milik AK.
“(Usai penyaringan)
website
yang telah menyetorkan uang, yang mana uang tersebut disetor dua minggu sekali, akan dikeluarkan dalam
list
tersebut (daftar pemblokiran),” ujar Wira.
“Kemudian
list
(daftar) website (judol) yang sudah dibersihkan (yang membayar sudah tidak masuk daftar), AK akan kirimkan kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” kata dia lagi.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/11/2024 05:58
Kominfo Dirombak Jadi Komdigi, Bakal Ada Dirjen Baru

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan ini juga akan berdampak pada organisasi termasuk direktorat di bawahnya.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid menjelaskan akan terjadi perubahan pada eselon 1 yakni memperluas tugas yang terkait digital yang biasanya di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika).

“Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hokky [Situngkir, Dirjen Aptika]. Mungkin nanti di depan kita akan berbagi tugas dengan luasnya atau besarnya PR-PR terkait dengan dunia digital tersebut,” kata Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Selain itu, soal ekosistem digital juga akan memiliki direktorat khusus. Termasuk juga untuk teknologi baru akan mendapatkan tempat baru.

Meutya mengatakan semua itu masih ide dan belum disahkan. Masih ada proses yang perlu dilewati.

“Ini baru usulan kami kepada KemenPANRB dan nanti di level Sesneg kemudian keluar Perpress,” jelas dia.

Dia menjelaskan akan ada ketidaknyamanan karena perubahan struktur. Misalnya ada perpindahan pegawai dan harus melakukan hal baru.

“Di awal kami juga sudah berdiskusi banyak tentang perubahan struktur yang cukup besar dan pasti mungkin ada kekurangnyamanan di mana Bapak-Ibu harus berpindah, harus melakukan hal baru,” tutur Meutya.

Penataan organisasi jadi salah satu program yang dilakukan Meutya dan kementeriannya. Dia juga membuka diri jika ada masukan untuk perubahan yang disebutnya sebagai ruang perbaikan dalam tata kelola struktur organisasi.

“Pada prinsipnya perubahan nomenklatur nama Kementerian menjadi Komunikasi dan Digital memang membuat ruang juga untuk perbaikan di dalam dan juga tata kelola sistem struktur organisasi di dalam,” jelas dia.

(dem/dem)

05/11/2024 19:35
BAKTI Kominfo Buat 118 Lokasi di Polewali Mandar Terkoneksi Internet

Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat tranformasi digital dan berhasil menyalurkan bantuan internet ke berbagai sektor penting di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Hingga saat ini, sebanyak 118 lokasi di berbagai kecamatan wilayah Polewali Mandar telah dilengkapi fasilitas internet. Lokasi tersebut meliputi kantor desa, pusat layanan kesehatan dan didominasi oleh sekolah-sekolah.Dengan akses internet yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

“Jaringan internet ini dapat melancarkan proses belajar mengajar, serta membuka akses terhadap materi pembelajaran yang lebih luas, dan meningkatkan literasi digital para siswa serta guru,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar Aco Musadda saat bertandang ke Kantor BAKTI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain sekolah ada tiga desa di Polewali Mandar yang telah menikmati konektivitas internet yakni Lilli, Alu, dan Galung Lombok. Akses internet desa ini akan mempermudah pelayanan administrasi, meningkatkan transparansi pemerintahan, dan membuka peluang bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.

Tidak hanya itu, tujuh fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Tutallu dan beberapa Poskesdes, juga telah terhubung dengan jaringan internet. Hal ini sangat penting untuk mempercepat akses informasi kesehatan, memudahkan koordinasi antar fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Keberadaan infrastruktur digital yang semakin baik di Polewali Mandar membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi digital. Masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk berwirausaha secara online, mengakses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan produktivitas.

“Bantuan internet ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Polewali Mandar,” terang Aco.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan jaringan internet, BAKTI Kominfo melalui Divisi Layanan Teknologi Informasi Pemerintah menginisiasi pembentukan kelompok khusus pengguna group whatsapp (GWA). Kelompok ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengguna dan penyedia layanan, serta membantu memantau kualitas jaringan secara lebih efektif.

Selain itu, BAKTI Kominfo juga menegaskan bahwa jaringan internet yang telah dibangun dapat dipindahkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini berlaku terutama untuk sarana publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Jika jaringan tersebut sering dimatikan atau tidak digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar, maka BAKTI Kominfo berencana untuk memindahkannya ke lokasi lain yang lebih membutuhkan.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mengusulkan pemasangan jaringan internet di tempat wisata yang belum terjamah. Masyarakat dapat menyampaikan usulan tersebut langsung ke Dinas Kominfo.

Di sisi lain, ternyata tetap ada tantangan dalam menjalani program ini. Salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini dan menjaga kualitas layanan internet. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Harapannya, dengan dukungan dari berbagai pihak, program bantuan internet ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Polewali Mandar.

(dpu/dpu)

04/11/2024 19:38
Kasus Judi Online Komdigi, Budi Arie Jadi Sorotan di Medsos

Jakarta –

Sebanyak 16 orang pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan sebagai tersangka kasus buka blokir situs judi online. Mantan Menkominfo Budi Arie jadi sorotan di media sosial.

Budi Arie gencar melakukan pemblokiran situs judi online selama menjabat sebagai Menkominfo. Pun begitu muncul pertanyaan mengenai pengawasan internal di Kominfo yang memungkinkan terjadinya kasus ini.

Respons Netizen

Di media sosial, banyak warganet yang mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai mantan Menkominfo.Sementara yang lain mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Kami berharap kepada seluruh yg tertangkap terlibat judol di Komdigi membuka selebar lebarnya, agar kedepannya tidak ada lagi yg bermasalah, dan kepada penyidik kejar semua yg terlibat jangan ada yg ditutupi karena Pak Presiden tegas memberantas judol ini,” ujar @SBaigin.

“Penasaran… Budi Arie baru menjabat Menkominfo sejak 17/07/2023-20/10/2024. Hanya menjabat selama 15 bln. Sdgkan kasus Judol sdh ramai semenjak thn 2020 saat Johny G. plate menjabat yg akhirnya dicopot krn kasus BTS. Kekosongan Menkominfo diisi oleh @mohmahfudmd slm 2 bln,” kata @iam_zelt.

“Kalo komdigi membina judol artinya komdigi tahu siapa bandarnya! Jangan cuma staf komdigi yg ditangkap, seret bandar judol yg pernah disebut budi arie !!!,” kata @gurutua7.

“Keliatannya sih budi arie, ngga tau, karena ngga ngerti IT 🤣🤣 Logikanya kalo dia ikut terlibat, dibawa keluar tuh org2 yg dia bw ke kominfo, dan ditutup akun2 judol yg sdh kerjasama. Tp ini dia tinggalin aja stlh kabinet berakhir. Ya kyk org kerja asal kerja lah si BA ini 😀,” kata
@gajahmadabiru.

“Siapapun orang itu tidak ada di negeri ini orang yg kebal hukum. Karena kita negara hukum dan kedudukan kita sama di dalam hukum. Jadi ane setuju Budi Arie segera diperiksa. Bebaskan negeri ini dari mahluk terkutuk bernama JUDOL karena telah merusak mental masyarakat negeri ini,” usul @sukardiyahya162.

“Pak Ari, maaf… saat bapak menjabat sbg Menkominfo dulu, bapak melakukan checking kerja anak buahnya di lapangan, atau tidak pak?
Atau sekedar membaca laporan dari anak buah & percaya??? Kayaknya gitu deh, karena kalau melakukan checking harusnya tahu, ada yg ngga beres…,” tanya @ariefbudiawan7.

“Menurutku kalau budi arie itu emang martir yg sengaja dilempar ke sarang penyamum buat mancing penjahat2 judol pengkhianat bangsa, bener ga sih,” ujar @warga_hogwart.

Tanggapan Budi Arie

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara terkait ditangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) -sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)- terkait melindungi situs judi online.
Semasa kepemimpinannya satu tahun lebih terakhir di Kominfo, Budi Arie terus menambuh genderang perang terhadap situs judi online. Berdasarkan data sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024, Kominfo memutus akses judi online sebanyak 3.796.902 konten bermuatan judi online.

Selain itu, Kominfo juga telah memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.

“Kita dukung aparat penegak hukum/ kepolisian untuk menindak tegas siapa pun pelaku judi online tanpa pandang bulu,” ujar Budi Arie kepada detikINET,

Lebih lanjut, Budi Arie menyakini masih banyak pegawai Komdigi yang punya integritas dan tanggungjawab untuk menunaikan tugas mulia ini.

“Kita bersama- sama selamatkan rakyat dari tipuan dan jeratan judi online,” ucapnya.

Budi Arie yang kini menjabat Menteri Koperasi menilai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berserta jajaran Kementerian Komdigi terus berupaya memberantas permainan haram tersebut.

“Saya percaya Menteri dan seluruh jajaran Komdigi punya komitmen yang kuat untuk memberantas Judi Online,” pungkasnya.

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

(afr/afr)

04/11/2024 08:15