Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Ikan Kaleng Diusulkan untuk Makan Bergizi Gratis, Kenapa Nggak Ikan Segar?

    Ikan Kaleng Diusulkan untuk Makan Bergizi Gratis, Kenapa Nggak Ikan Segar?

    Jakarta –

    Belakangan ramai dibicarakan terkait ikan kaleng diusulkan ke dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Program MBG menggunakan ikan kaleng awalnya diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alasannya, ikan kaleng memiliki kandungan protein yang mencukupi. Namun tak sedikit yang bertanya mengapa tak menggunakan ikan segar langsung lantaran tak melewati proses pengawetan seperti ikan kaleng.

    Apa alasannya?

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistyo mengatakan, usulan penggunaan ikan kaleng karena ikan segar tak selalu tersedia di beberapa daerah.

    Menurutnya, daerah yang jauh dari pesisir pantai terkadang sulit untuk mendapatkan ikan segar. Sementara dengan ikan kaleng, distribusinya bisa lebih merata pada masyarakat.

    “Kalau bahan bakunya itu kita di pantai, di pesisir, itu kan dekat dengan ikan segar,” jelas Budi kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

    Tak hanya itu, Budi mengungkapkan untuk volume pengadaan ikan yang besar, distribusi produk laut segar juga memerlukan pendingin (cold storage).

    “Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi,” jelas Budi.

    Budi juga menyampaikan bahwa KKP berkomitmen untuk meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng, termasuk menjelaskan bahwa produk olahan ikan kaleng yang memenuhi standar SNI aman dikonsumsi.

    Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa ikan kaleng tidak sebaik ikan segar, terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.

    “Kami akan sosialisasi tentang olahan yang sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu hal yang sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita harus melakukan edukasi kepada (masyarakat),” ucapnya.

    NEXT: Wanti-wanti dokter gizi

  • Resmi Dibuka, Pameran SIAL Interfood Diharap Perkuat Daya Saing Produk RI

    Resmi Dibuka, Pameran SIAL Interfood Diharap Perkuat Daya Saing Produk RI

    Jakarta –

    Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) memproyeksikan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) nasional mencapai 5% pada 2024. Capaian ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III yang tercatat sebesar 4,95%.

    Hal ini menegaskan peran strategis sektor makanan dan minuman sebagai pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sejalan dengan tren positif ini, SIAL Interfood 2024 resmi dibuka hari ini di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

    Sebagai pameran ke-25 yang dikenal sebagai ‘The Global Food Marketplace’ atau Salon International de l’Alimentation (SIAL), pameran ini telah berkembang menjadi salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara, menarik perhatian luas dari berbagai kalangan dalam industri makanan dan minuman.

    Pameran yang berlangsung dari 13-16 November 2024 ini menampilkan lebih dari 1.200 peserta dari 25 negara dengan 150 pelaku UMKM dan diharapkan mampu menarik hingga 90.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraannya. Pameran ini digelar bersamaan dengan Seafood Show Asia Expo 2024 dan All Indonesia CoolTech Expo 2024.

    Dalam sambutannya di pembukaan SIAL Interfood 2024, Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D. Salim bangga bisa menghadirkan SIAL Interfood di Indonesia untuk yang ke-25 kalinya. Pameran ini bukan sekadar ajang untuk memamerkan inovasi dan tren terkini di industri makanan dan minuman, tetapi juga sebuah platform strategis yang memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Pameran ini memberikan peluang bagi para pelaku industri dari berbagai skala, mulai dari perusahaan lokal hingga multinasional, untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di kancah global. Selain mempertemukan produsen, distributor, dan konsumen, SIAL Interfood juga mendorong terbentuknya jaringan bisnis yang solid dan kolaborasi yang lebih erat antar pelaku usaha. Kami percaya, sinergi antara berbagai pihak di industri ini akan berkontribusi besar dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan kebutuhan pasar yang terus berkembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).

    Dengan demikian, SIAL Interfood 2024 diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia, mengukuhkan posisinya sebagai pameran yang tidak hanya bergengsi tetapi juga relevan dalam merespons perkembangan dan kebutuhan global. Beragam program istimewa akan dihadirkan di SIAL Interfood 2024, termasuk kompetisi Roasting dari SIROC yang menggugah semangat para penggemar kopi serta Workshop Gelato eksklusif yang dipandu oleh Espresso Italia.

    Salah satu daya tarik utama adalah Business Matching yang merupakan program unggulan yang dirancang untuk memfasilitasi pertemuan antara produsen, distributor, dan pembeli internasional. Program ini memberikan kesempatan bagi para pelaku industri untuk terlibat dalam diskusi mendalam, menjalin koneksi strategis, dan menegosiasikan kerja sama bisnis baru.

    Dengan menghadirkan peserta dari local maupun internasional, acara ini menjadi platform efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk lokal ke kancah global. Pengunjung juga dapat menikmati Indonesia Coffee Art Battle, perayaan ekosistem kopi yang melibatkan petani hingga pengusaha dengan menampilkan keahlian para barista terbaik. Seminar ICAB bertema ‘Mixology dan Manual Brew Open Service’ menambah keberagaman program, sementara kompetisi masak La Cuisine dengan hampir 1.000 peserta dari berbagai negara menampilkan inovasi kuliner oleh chef profesional internasional.

    Tak ketinggalan, berbagai talkshow yang informatif juga turut memperkaya acara, seperti Talkshow dari Asosiasi Teh Indonesia (ATI) dengan tema Tea for All Generations dan diskusi dari ASTRULI berjudul Seize International Market Opportunities. Selain itu, Forum Group Discussion (FGD) oleh ASTRULI akan mengulas Policy Support and Facilitation of the Down-Streaming of Indonesian Seaweed. Sebuah konferensi penting oleh APRINDO bertopik Ketahanan Pangan di Indonesia melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Ritel Modern juga dijadwalkan, disertai seminar dari ARPI yang mengangkat tema Modern Cold Chain Warehouse. Masih banyak program menarik lainnya yang siap memeriahkan pameran dan memberikan wawasan berharga bagi seluruh peserta.

    Kesuksesan SIAL Interfood 2024 tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Indonesia melalui berbagai Kementerian, dinas, dan asosiasi terkait yang terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri makanan dan minuman di tanah air. Beberapa kementerian yang berkontribusi adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dinas Perindustrian & Perdagangan Jawa Timur & Jakarta, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan Badan Urusan Logistik (BULOG), China Chamber of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native Produce & Animal By-Products (CFNA).

    Ada juga dukungan yang berasal dari asosiasi terkemuka, seperti Gabungan Produsen Makanan Minuman (GAPMMI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Association of Culinary Professionals (ACP), Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Dewan Teh Indonesia (DTI), Asosiasi Artisan Teh Indonesia (ARTI), Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI), Asosiasi Artisan Teh Indonesia (ARTI), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Federasi Pengemasan Indonesia (IPF), Persatuan Perusahaan Jasa Boga Indonesia (PPJI), Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA), Asosiasi Pengusaha Kafe & Restoran Indonesia (APKRINDO), Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ASTRULI), Dewan Kopi Indonesia (Dekopi).

    (akd/akd)

  • Ikan Kaleng Diusulkan di Program Makan Bergizi Gratis, Dokter Gizi Soroti Hal Ini

    Ikan Kaleng Diusulkan di Program Makan Bergizi Gratis, Dokter Gizi Soroti Hal Ini

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng dalam menu program makan bergizi gratis (MBG) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan bahwa pihaknya sedang mendata pelaku usaha ikan kaleng yang nantinya akan diusulkan ke Badan Gizi Nasional.

    “Sekarang semua produk (ikan kaleng) kami list, kami akan ada rapat koordinasi, kami sampaikan, semua sedang berjalan. Dalam waktu dekat kami akan usulkan ke Badan Gizi,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

    “Ini menjadi solusi bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap bahan baku yang akan diolah. Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi,” jelas Budi.

    Ahli gizi dr Tan Shot Yen mengatakan ikan kaleng umumnya melalui proses pengawetan. Biasanya beberapa ikan kaleng ditambahkan minyak hingga bumbu, misalnya garam.

    “Imbuhan-imbuhan itu yang menjadi masalah,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Selasa (12/11).

    “Bisa mempengaruhi gizi jika ada kelebihan garam,” lanjutnya.

    Menurut dr Tan, dari segi rasa yang diterima dari ikan kaleng umumnya berbeda dengan ikan segar. Ia juga mewanti-wanti risiko kesehatan yang bisa muncul jika pengemasan ikan kaleng yang tak benar atau kadaluwarsa.

    “Perlu dipikirkan juga risiko botulinum toksin,” katanya lagi.

    Senada, dokter spesialis gizi dr Johanes Chandrawinata, SpGK, mengatakan ikan kaleng umumnya dikemas dalam kaleng kedap udara dan diproses dengan pemanasan. Pengalengan adalah metode pengawetan makanan yang mampu menjaga kualitas makanan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

    “Derajat keasaman ikan rendah sehingga mikroba dapat berkembangbiak. Hal ini mengharuskan ikan disterilisasi pada suhu 116-130 °C. Suhu tinggi ini dicapai dengan memasak di bawah tekanan tinggi (pressurized cooking),” imbuhnya.

    “Kemasan kaleng mencegah masuknya mikroorganisme masuk kedalam ikan yang telah disterilisasi. Jadi, selama kalengnya utuh maka ikan di dalamnya masih steril,” lanjutnya lagi.

    Terkait gizi, dr Johanes mengatakan tergantung pada cara masak ikan kaleng tersebut. Apabila ikan kaleng yang dimasak dengan air (spring water), kandungan gizi sama dengan ikan segar matang.

    “Kecuali bila ada tambahan garam. Bila dimasak dengan minyak, kalori ikan kaleng akan meningkat,” sambungnya.

    “Resiko makan ikan kaleng: Bila kaleng terluka (penyok misal nya) ada kemungkinan berkembang biaknya bakteri Clostridium botulinum sehingga bila dikonsumsi akan muncul botulisme yang dapat mengancam nyawa,” imbuhnya lagi.

    dr Johanes mengatakan apabila ingin mengonsumsi ikan kaleng sebaiknya pilih kaleng yang tak penyok, belum kadaluwarsa, hingga rendah garam dan lemak untuk mencegah risiko kesehatan.

    (suc/suc)

  • KKP Usulkan Ikan Kaleng Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis

    KKP Usulkan Ikan Kaleng Jadi Menu Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng masuk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut rencananya akan diajukan kepada Badan Gizi Nasional

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan penggunaan ikan kaleng diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat di wilayah daratan, saat akses ke ikan segar terkendala oleh keterbatasan rantai pendingin.

    Hal itu, lanjutnya, untuk menyediakan sumber protein dan gizi dari ikan kaleng bagi masyarakat yang sulit mengakses ikan segar, terutama di wilayah daratan yang jauh dari pesisir.

    “Ini menjadi solusi bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap bahan baku yang akan diolah. Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi,” jelas Budi kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

    Budi mengatakan bahwa KKP berkomitmen untuk meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng, terlebih makanan tersebut memenuhi standar SNI aman dikonsumsi.

    Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa ikan kaleng tidak sebaik ikan segar, terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.

    “Kami akan sosialisasi tentang olahan yang sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu hal yang sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita harus melakukan edukasi kepada (masyarakat),” ucapnya.

    Selain ikan kaleng, KKP juga mengembangkan produk olahan ikan lain yang memenuhi syarat minimal 30 persen bahan ikan untuk mendukung program gizi masyarakat.

    KKP juga menilai ikan kaleng dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk usaha kuliner atau catering sehingga UMKM dapat berpartisipasi dalam program ini.

    “Kami selalu komunikasikan dengan mereka (Badan Gizi Nasional) bahwa produk olahan ini (ikan kaleng) sudah memenuhi syarat. Nanti mereka (Badan Gizi Nasional) akan memilih kira-kira yang akan dibeli yang mana,” kata Budi.

    (suc/kna)

  • KKP usulkan ikan kaleng untuk dukung makan bergizi gratis dari Prabowo

    KKP usulkan ikan kaleng untuk dukung makan bergizi gratis dari Prabowo

    Sekarang semua produk (ikan kaleng) kami list, kami akan ada rapat koordinasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ikan kaleng sebagai bahan baku untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo mengatakan bahwa pihaknya sedang mendata pelaku usaha ikan kaleng yang kemudian untuk diusulkan ke Badan Gizi Nasional.

    “Sekarang semua produk (ikan kaleng) kami list, kami akan ada rapat koordinasi, kami sampaikan, semua sedang berjalan. Dalam waktu dekat kami akan usulkan ke Badan Gizi,” kata Budi di Jakarta, Selasa.

    Menurut Budi, data ikan kaleng yang didapatkan KKP nantinya akan diserahkan dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari upaya mendukung program gizi nasional.

    Penggunaan ikan kaleng diharapkan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat di wilayah daratan, di mana akses ke ikan segar terkendala oleh keterbatasan rantai pendingin.

    Menurutnya hal itu untuk menyediakan sumber protein dan gizi dari ikan kaleng bagi masyarakat yang sulit mengakses ikan segar, terutama di wilayah daratan yang jauh dari pesisir.

    “Ini menjadi solusi bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap bahan baku yang akan diolah. Kalau di pantai, pesisir itu kan dekat dengan ikan segar. Namun ketika mulai ke arah daratan, bahan baku tingkat rantai dinginnya belum terbangun, maka ikan kaleng itu salah satu solusi,” jelas Budi.

    Budi juga menyampaikan bahwa KKP berkomitmen untuk meningkatkan edukasi publik mengenai ikan kaleng, termasuk menjelaskan bahwa produk olahan ikan kaleng yang memenuhi standar SNI aman dikonsumsi.

    Pihaknya menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa ikan kaleng tidak sebaik ikan segar, terutama di dapur-dapur dan pengolah makanan.

    “Kami akan sosialisasi tentang olahan yang sudah memenuhi standar-standar SNI, itu layak konsumsi, Ini adalah satu hal yang sebetulnya menjadi langkah kami ketika kita harus melakukan edukasi kepada (masyarakat),” ucapnya.

    Selain ikan kaleng, KKP juga mengembangkan produk olahan ikan lain yang memenuhi syarat minimal 30 persen bahan ikan untuk mendukung program gizi masyarakat.

    KKP juga menilai ikan kaleng dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk usaha kuliner atau catering sehingga UMKM dapat berpartisipasi dalam program ini.

    KKP telah melakukan koordinasi intensif dengan para pelaku usaha ikan kaleng dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Termasuk menyampaikan kepada Badan Gizi Nasional bahwa ikan kaleng layak untuk mendukung program MBG.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPK adakan pelatihan audit ekonomi biru

    BPK adakan pelatihan audit ekonomi biru

    BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan pelatihan audit blue economy (ekonomi biru) untuk menunjukkan komitmen dalam memperkuat jaringan antara auditor dan profesional dalam pengelolaan serta tanggung jawab atas sumber daya kelautan.

    “BPK mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia,” ucap Anggota VI BPK Fathan Subchi dalam Audit Training in The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix (ADM) on Fishery, Coastal, and Mangrove di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar, Bali, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Bentuk dukungan BPK ini dilakukan dengan menjembatani perbedaan pengetahuan dalam blue economy, serta memberdayakan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan praktik blue economy secara berkelanjutan untuk memacu perkembangan ekonomi dan melestarikan sumber daya kelautan.

    Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sesi tatap muka langsung yang berlangsung sejak 28 Oktober 2024 dengan sesi tatap muka 11-15 November 2024. Peserta ada 36 orang yang berasal dari 17 negara, yakni Belize, Jamaica, Polandia, Mesir, Gambia, Tanzania, Kenya, Mauritius, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Oman, Sri Lanka, dan Papua Nugini.

    Pemaparan yang dihadirkan dalam pelatihan ini yaitu Audit Strategy and Blue Economy in Indonesia oleh BPK, serta presentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Blue Economy, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Coastal and Marine Development Control: A Case Study of Mangrove Rehabilitation in Bali.

    Para peserta juga menyajikan Country Paper yang membahas blue economy sesuai konteks negara masing-masing dengan tujuan membangun jaringan berbasis pertukaran pengetahuan.

    Peserta pelatihan turut mengikuti sesi pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali, untuk mempelajari mangrove, lalu mengunjungi Pantai Amed di Karangasem untuk mengamati pengelolaan wilayah pesisir, serta mengunjungi Pelabuhan Benoa dalam rangka melihat praktik penangkapan ikan terukur di Indonesia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penting! Generasi Muda Wajib Jaga Ekosistem Laut demi Masa Depan

    Penting! Generasi Muda Wajib Jaga Ekosistem Laut demi Masa Depan

    Jakarta: PT Pertamina International Shipping (PIS) meluncurkan program Ocean LiteraSEA yang merupakan bagian dari inisiatif BerSEAnergi untuk Laut. Program ini menegaskan komitmen PIS dalam mendukung pendidikan kelautan sejalan dengan visi global Ocean Decade yang dicanangkan PBB.
     
    “Program ini wujud nyata untuk mendukung pendidikan kelautan. Kami, berkolaborasi dengan berbagai pihak, ingin memastikan generasi muda, khususnya anak-anak di wilayah pesisir, memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian laut bagi masa depan,” ujar Pjs. Corporate Secretary PIS, Vega Pita, dalam keterangan tertulis, Senin, 11 November 2024.
     
    Acara yang dihadiri 100 siswa sekolah dasar dari wilayah pesisir Jakarta ini menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, termasuk jelajah museum dan pertunjukan Teater Anak bertema konservasi ekosistem laut. PIS juga memperkenalkan Seanergy Quartet Card yaitu kartu edukatif sebagai sarana belajar interaktif yang akan didistribusikan ke 11 sekolah dari Sumatra hingga Sulawesi.
    ?

     

    Edukasi kelautan bagi generasi muda

    Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Mis’ari, turut menyambut positif program ini sebagai bagian dari upaya edukasi kelautan untuk generasi muda. Dukungan kuat juga datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Deputi Direktur Restorasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Hery Gunawan Daulay.
     
    “Indonesia memiliki wilayah laut lebih dari 900 ribu km² yang harus kita jaga bersama. Edukasi seperti ini sangat penting untuk memperkenalkan generasi muda pada pentingnya menjaga dan melestarikan laut,” jelas dia.
     
    Aktris dan pegiat lingkungan Nadine Chandrawinata yang hadir sebagai duta program turut berinteraksi dengan para siswa melalui permainan Seanergy Quartet Card. “Menjaga laut adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui permainan edukatif ini, saya berharap anak-anak bisa lebih mudah memahami pentingnya menjaga ekosistem laut dan termotivasi untuk menjadi pelindung laut di masa depan,” ungkap Nadine.
     

    Pertamina International Shipping (PIS) meluncurkan program Ocean LiteraSEA. Foto: dok PIS.
     

    Program BerSEAnergi untuk Laut yang menaungi Ocean LiteraSEA ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 4 tentang pendidikan berkualitas dan poin 14 tentang pelestarian ekosistem laut.
     
    Di tahun sebelumnya, program ini telah memberi manfaat kepada lebih dari 5.000 siswa di 49 sekolah se-Indonesia, termasuk pembangunan dan renovasi sembilan perpustakaan sekolah. Ke depannya, PIS berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program Ocean LiteraSEA dengan menargetkan lebih banyak sekolah di wilayah pesisir Indonesia.
     
    Selain kegiatan edukasi, program ini juga akan diperkaya dengan berbagai inisiatif pelestarian lingkungan laut seperti pembersihan pantai, penanaman mangrove, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai bagian dari upaya komprehensif menjaga keberlanjutan ekosistem maritim Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • KKP siapkan 2.884 UMKM mendukung program MBG Presiden

    KKP siapkan 2.884 UMKM mendukung program MBG Presiden

    Tujuan utama program ini adalah menggerakkan ekonomi masyarakat melalui koperasi perikanan, baik dalam perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, maupun pemasaran produk perikanan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan 2.884 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, guna memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat dari sektor perikanan.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa data UMKM tersebut disiapkan, lalu disampaikan kepada Badan Gizi Nasional, untuk membantu menyukseskan program MBG.

    “Kami juga sudah mendata terkait dengan koperasi perikanan yang bisa menjadi mitra dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Jadi, kami mendapatkan 2.802 unit skala mikro, 69 unit skala kecil, dan 13 unit skala menengah,” kata Budi dalam Talk Show Bincang Bahari dengan topik ‘Pangan Biru untuk Swasembada Pangan’.

    Dia menyampaikan bahwa sesudah melakukan identifikasi UMKM untuk memastikan keberhasilan program MBG, KKP kemudian bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi di seluruh daerah guna membina koperasi perikanan sebagai mitra aktif dalam distribusi pangan bergizi bagi masyarakat.

    Dia menuturkan bahwa tujuan utama program ini adalah menggerakkan ekonomi masyarakat melalui koperasi perikanan, baik dalam perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, maupun pemasaran produk perikanan.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menjawab pertanyaan awak media seusai Talk Show Bincang Bahari dengan topik ‘Pangan Biru untuk Swasembada Pangan’ di Jakarta, Senin (11/11/2024). ANTARA/Harianto

    KKP juga berupaya memperkuat aktivitas koperasi agar semakin efektif dalam mendukung distribusi pangan berkualitas dan menstimulasi ekonomi daerah.

    Sebagai bagian dari dukungan untuk MBG, KKP telah menyiapkan percontohan sajian makan bergizi kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di posyandu.

    Selain itu, program ini mencakup sosialisasi dan edukasi di kalangan anak sekolah tentang manfaat konsumsi ikan serta informasi tentang ketersediaan ikan di pasar.

    “Sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah tentang pentingnya mengonsumsi ikan, apa manfaatnya kepada masyarakat dan semuanya. Kemudian informasi mengenai ketersediaan ikan, unit pengolahan ikan UMKM perikanan, dan koperasi. Ini adalah menjadi hal-hal yang kami sajikan, kami sediakan untuk mendukung kelancaran program ini,” ujarnya pula.

    Untuk mendukung keberlanjutan program, KKP juga mengaku siap menyediakan pelatihan rutin dan terus melakukan komunikasi intensif dengan pelaku UMKM binaan di sektor perikanan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • KKP Siapkan Ribuan UMKM Pasok Menu Makan Bergizi Gratis Pakai Ikan – Page 3

    KKP Siapkan Ribuan UMKM Pasok Menu Makan Bergizi Gratis Pakai Ikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengantongi data sejumlah unit usaha sektor perikanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang bakal dijalankan pada 2025 ini diusulkan akan memuat menu yang berasal dari laut.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, menyampaikan bahwa data-data tersebut mencakup hampir 3 ribu usaha berskala mikro hingga menengah.

    “Kami juga sudah mengidentifikasi dan mendata, serta database ini akan kami serahkan dan kami bagi antar instansi terkait dengan koperasi perikanan yang bisa menjadi mitra dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis,” ujar Budi dalam acara Bincang Bahari di Kantor KKP, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Jadi, kami memiliki data 2.802 unit usaha skala mikro, 69 unit usaha kecil, dan 13 unit usaha menengah,” imbuhnya.

    Tidak berhenti di situ, Budi menegaskan bahwa pihaknya turut memperkuat usaha-usaha tadi agar dapat ikut dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. Penguatan juga dilakukan pada koperasi dan UMKM agar dapat menstimulasi ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

    “Sampai saat ini, KKP telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi, dan berbagai pihak lainnya untuk membantu membina. Sehingga koperasi ini aktivitasnya semakin menguat dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat terkait pengolahan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, maupun pemasaran,” bebernya.

    Budi menegaskan bahwa data unit usaha tersebut bisa dibagikan ke kementerian dan lembaga lain dalam upaya meningkatkan keterlibatan UMKM perikanan untuk program MBG.

    “Data-data ini akan kami bagikan kepada kementerian terkait dalam rangka mendukung program MBG,” tegasnya.

     

  • Kementerian ATR/BPN Masih Punya PR Besar, Apa Itu?

    Kementerian ATR/BPN Masih Punya PR Besar, Apa Itu?

    Jakarta –

    Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

    Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

    “Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi,” kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

    Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

    Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

    “Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045,” jelas Nusron.

    Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

    “Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu,” imbuh Nusron.

    (kil/kil)