Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • KKP perkuat kerja sama ekonomi biru dengan Singapura

    KKP perkuat kerja sama ekonomi biru dengan Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempererat kerja sama kelautan dan perikanan dengan Singapura, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program-program ekonomi biru.

    “Kami sangat serius menjalankan lima program ekonomi biru, dan Pak Dubes Singapura (Kwok Fook Seng) sepenuhnya akan berkolaborasi dengan Indonesia di berbagai bidang,” kata Menteri Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menteri KKP menyampaikan bahwa pihaknya melakukan kerja sama setelah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Jumat (22/11) sore.

    Di sektor perikanan, sambung Menteri Trenggono, KKP telah mengembangkan modeling penangkapan ikan terukur di perairan Timur Indonesia. KKP juga membangun modeling budi daya berkelanjutan untuk komoditas unggulan ekspor, yakni udang, rumput laut, tilapia, dan lobster.

    Menteri Trenggono menilai, pengembangan budi daya perikanan sangat potensial di kerja samakan dengan Singapura. Selain memiliki program modeling udang, rumput laut, dan tilapia, pihaknya akan merevitalisasi belasan ribu hektare tambak idle di sepanjang pantai utara Jawa pada tahun depan.

    Revitalisasi tambak idle akan digunakan untuk pengembangan budi daya tilapia, yang memiliki daya serap tinggi di pasar global. Nilai pasar tilapia dunia diperkirakan mencapai 14,46 miliar dolar AS pada tahun 2024 dan diperkirakan tumbuh 23,02 dolar AS pada tahun 2034.

    “Saya pikir kalau kita berkolaborasi kita bisa menjadi juara sektor perikanan,” ungkapnya.

    Sedangkan di bidang kelautan, KKP melakukan penataan ruang laut dan wilayah pesisir untuk menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara.

    Di antaranya dengan memperluas kawasan konservasi, merehabilitasi terumbu karang, melakukan transformasi penataan kabel dan pipa bawah laut, hingga aksi membersihkan sampah plastik di laut.

    Selama ini Indonesia dan Singapura memiliki keterkaitan di bidang perikanan. Singapura tercatat sebagai pasar produk perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai 113,4 juta dolar AS pada tahun 2023. Adapun komoditas utama ekspor di antaranya udang, rajungan kepiting, kerapu, hingga kakap merah.

    Pihaknya pun akan menindaklanjuti potensi kerja sama ekonomi biru tersebut. Apalagi pihaknya telah berdiskusi mengenai program prioritas KKP.

    Ia mengatakan bahwa diskusi itu bagaimana Singapura bisa mendukung, di antaranya di bidang budi daya, kawasan konservasi, kegiatan bersama dalam menanggulangi sampah plastik di laut.

    “Jadi menurut saya ini adalah ide yang cemerlang,” kata Duta Besar Singapura.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Melihat Desa Kecil di NTB yang Membangkitkan Harapan Hutan Bakau

    Melihat Desa Kecil di NTB yang Membangkitkan Harapan Hutan Bakau

    Liputan6.com, NTB – Dalam keheningan hutan mangrove di Dusun Poton Bako, sebuah transformasi luar biasa tengah terjadi. Desa kecil ini berhasil mengubah hamparan bakau seluas sepuluh hektar menjadi destinasi ekowisata yang menarik perhatian banyak pihak.

    Melansir dari ntbprov.go.id, kisah perjalangan Bale Mangrove bermula dari tekad sederhana sekelompok warga untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Lukmanul Hakim, seorang pemimpin lokal yang gigih, bersama rekan-rekannya berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang potensi hutan bakau.

    Awalnya, mereka hanya memiliki lahan bakau yang ditanam sejak 1995 tanpa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kini, dengan dukungan Pemkab Lotim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PLN, mereka mampu mengembangkan konsep wisata yang unik dan edukatif.

    Pengunjung kini tidak sekadar menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar tentang pentingnya ekosistem mangrove. Setiap kunjungan memberikan pengalaman berbeda, mulai dari tur kawasan hingga berkesempatan menanam bibit mangrove dengan kontribusi minimal Rp 2.500.

    Mengutip dari berbagai sumber, program wisata mereka kini mampu menarik rata-rata 100 pengunjung setiap harinya. Festival mangrove tahunan yang baru diperkenalkan semakin memperkuat posisi Bale Mangrove sebagai destinasi ekowisata yang menjanjikan.

    Apresiasi dari Penjabat Gubernur NTB menjadi bukti nyata bahwa upaya kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan kerja keras, sebuah desa dapat mengubah potensi alamnya menjadi kekuatan ekonomi.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Video: Fokus Komunikasikan Peran Ekonomi Biru, KKP Raih Penghargaan

    Video: Fokus Komunikasikan Peran Ekonomi Biru, KKP Raih Penghargaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menjadi salah satu penerima penghargaan Communication Strategist Awards. Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini aktif mengkomunikasikan terkait ekonomi biru yang merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Jumat, 22/11/2024) berikut ini.

  • Uji Coba Produksi Pabrik Susu Ikan di Pekalongan Dilakukan Akhir Tahun Ini

    Uji Coba Produksi Pabrik Susu Ikan di Pekalongan Dilakukan Akhir Tahun Ini

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pada akhir tahun ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan pabrik bahan baku susu ikan di Pekalongan.

    Pabrik yang dibangun mulai September 2024 ini berkapasitas 2 ton perbulan dengan nilai investasi mencapai sekira Rp8 miliar.

    Peresmian itu pun nantinya direncanakan sekaligus uji coba produksi bahan baku susu ikan atau biasa disebut HPI.

    Ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan uji coba produksi pada pabrik bahan baku susu ikan atau hidrolisat protein ikan (HPI) di akhir 2024. 

    Pabrik yang dibangun KKP ini berlokasi di Pekalongan.

    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo mengatakan, pembangunan pabrik tersebut sudah memasuki tahap akhir, sehingga dapat dilakukan uji coba dalam waktu dekat.

    “Pabrik di Pekalongan sekarang dalam masa final.”

    “Begitu sudah bisa uji coba, kami informasikan,” ujarnya seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (22/11/2024).

    “Insya Allah (uji coba) tahun ini, akhir tahun ini,” tambah Budi Sulistiyo.

    Dia menuturkan, pabrik bahan baku susu ikan tersebut dibangun untuk menjadi percontohan bagi investor yang ingin membangun fasilitas serupa.

    Budi berucap, pabrik ini pun bisa menjadi media pembelajaran bagi pihak-pihak yang memang ingin mempelajari lebih dalam mengenai produksi susu ikan maupun mengembangkan industri ini.

    “Jadi ini untuk percontohan.”

    “Nanti ada pabrik, teknologinya seperti apa.”

    “Karena di Pekalongan yang kami bangun itu sebenarnya untuk menjadi bagian orang-orang studi banding mempelajari dan mengembangkan,” jelas dia.  

    Sebagai informasi, KKP membangun bahan baku susu ikan di Pekalongan dengan nilai investasi Rp8 miliar. 

    Pabrik ini mulai dibangun akhir September 2024 dan ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2024.

    Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP KKP, Widya Rusyanto mengatakan, saat ini memang sudah ada pabrik bahan baku susu ikan, namun milik PT Berikan Bahari Indonesia. 

    Pabrik milik swasta tersebut berlokasi di Indramayu Jawa Barat untuk memproduksi HPI, yang kemudian bahan baku itu diolah di Bekasi untuk menjadi susu ikan dengan merek dagang Surikan.

    Pemerintah pun membangun pabrik bahan baku susu ikan dengan disupervisi oleh Berikan Bahari Indonesia, lantaran pengalaman perusahaan ini dalam penggunaan teknologi pangan.

    Menurutnya, pabrik bahan baku yang dibangun di Pekalongan akan memiliki kapasitas produksi 2 ton per bulan, lebih kecil dibandingkan pabrik di Indramayu milik Berikan Bahari Indonesia yang berkapasitas 30 ton per bulan.

    “Jadi lebih besar pabrik di Indramayu.”

    “Kami lebih kecil skalanya 2 ton per bulan.”

    “Investasi kami (pabrik HPI KKP) cuma Rp8 miliar,” ujar Widya Rusyanto. (*)

  • Menembus ekspor tilapia, primadona pasar global bagian 3

    Menembus ekspor tilapia, primadona pasar global bagian 3

    ANTARA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya, Karawang, Jawa Barat membangun tambak modelling klaster Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang untuk memenuhi tingginya permintaan tilapia atau bila di pasar global.

    Pembangunan ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi tilapia nasional dan menjadikan sebagai salah satu komoditi strategis andalan Indonesia. Target hasil budidaya diperuntukkan ekspor. Dari Mei – Oktober 2024, hasil panen pertama BLUPPB Karawang mencapai 230 ton ikan nila salin. 

    BLUPPB Karawang bekerjasama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Sukabumi (BBPBAT) memiliki luas sekitar 25 hektare untuk menyediakan benih ikan berkualitas sesuai kebutuhan ekspor.

    (Azhfar Muhammad Robbani/ Aloysius Puspandono/Anggah, Gunawan Wibisono, Ibnu Zaki/Sandy Arizona/Feny Aprianti)

  • KKP Ajukan Ikan Kaleng dan Surimi Jadi Menu Makan Bergizi Gratis – Page 3

    KKP Ajukan Ikan Kaleng dan Surimi Jadi Menu Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Setelah mengusukan susu ikan, KKP juga mengusulkan agar ikan kaleng hingga surimi masuk dalam menu program Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi semuanya, nanti kan menjadi banyak pilihan, ada yang segar, ada yang olahan, olahan juga macam-macam Ada yang olahan dari surimi, ada olahan asin, ada olahan kaleng,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing KKP Budi Sulistiyo kepada wartawan di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    KKP membuka penawaran agar produksi perikanan mentah maupun olahan dalam negeri menjadi maju. Dia ingin agar pelaku UMKM hingga perusahaan domestik bisa lebih dikenal oleh masyarakat jika Makan Bergizi Gratis ada menu ikan.

    “Kita promosikan semuanya, semua produk hasil perikanan kita promosikan bersama. Nah kami juga mendorong produk-produk lokal, supaya mereka saling mengenal,” ucapnya.

    Dia menyebut pihaknya telah mengundang asosiasi perusahaan ikan kaleng untuk ikut berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dalam rangka mendukung

    “Jadi kemarin kebetulan ada asosiasi kaleng-kaleng, nanti ada semuanya, semua produk kami promosikan. Jadi semuanya, nanti kan menjadi banyak pilihan, ada yang segar, ada yang olahan,” bebernya.

    Meski demikian, ia meminta setiap pemuda memastikan keamanan dari produk perikanan yang akan masuk dalam program Makan Bergizi Gratis. Dengan ini, diharapkan produk lokal dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat.

    “Ini adalah kesempatan baik supaya produk hasil perikanan Indonesia itu meningkat dan mendukung program bergizi gratis ini dengan standar keamanan pangan dan semuanya. Kami yang kami dorong gitu, semuanya masyarakat tahu bahwa pertumbuhan itu muncul dari ketika produk lokal itu dikonsumsi oleh masyarakat lokal,” tandasnya.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • KKP pastikan susu ikan masuk salah satu menu makan bergizi gratis

    KKP pastikan susu ikan masuk salah satu menu makan bergizi gratis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan masuk menjadi salah satu menu makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mengatakan hingga saat ini pihaknya terus mempromosikan susu ikan ke dapur sentral yang sudah disiapkan oleh lembaga terkait.

    “Salah satunya, nanti kita mengenalkan. Itu ada sekian dapur. Dapur nanti akan beli dan semuanya nanti ketua dapur-nya yang menentukan,” kata dia ditemui usai acara bakti sosial dalam memperingati Hari Ikan Nasional 2024 di Jakarta, Kamis.

    Oleh karena itu, Budi menyampaikan, pihaknya bakal memantau proses pengolahan dari para produsen susu ikan agar sesuai dengan standardisasi yang sudah ditetapkan, mulai dari kebersihan, pemilihan bahan baku, serta salinitas atau tingkat keasinan air.

    Selain itu, ia menyatakan produksi susu ikan secara domestik sudah mencukupi untuk program makan bergizi gratis.

    “Kalau produksi susu ikan dengan kapasitas yang ada sekarang sudah cukup,” kata dia.

    Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya turut menyediakan katalog bagi kepala dapur sentral yang berisi informasi lengkap mengenai menu makanan dan pelaku usaha yang memproduksi. Sehingga diharapkan bisa membantu dalam menyukseskan program MBG dari Presiden Prabowo.

    “Kami juga menyiapkan katalog. Katalog itu berisi pelaku usaha, pengolah, koperasi yang ada di masing-masing kabupaten penghasil perikanan. Kami berikan katalog itu sehingga kalau nanti kepala dapur perlu informasi itu bisa cepat,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan penggunaan susu ikan maupun susu sapi untuk peningkatan asupan gizi memiliki kelebihannya masing-masing.

    KKP mengungkapkan, lewat hilirisasi produk perikanan berupa susu ikan, maka industri protein ikan akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Sumut Dorong Gerakan Gemarikan hingga ke Desa-desa

    Pj Gubernur Sumut Dorong Gerakan Gemarikan hingga ke Desa-desa

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengajak seluruh kabupaten dan kota hingga desa-desa untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Hal ini disampaikan Fatoni saat menghadiri kegiatan Gemarikan di Halaman Belakang Kantor Gubernur Sumut, Medan, beberapa waktu lalu. 

    Fatoni menegaskan, Gemarikan bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Menurutnya, potensi produksi ikan di Sumut cukup besar, tetapi tingkat konsumsi ikan masih di bawah rata-rata nasional.

    “Dari sisi produksi, Sumut berada di peringkat ke-9 nasional. Namun, konsumsi ikan kita hanya 54,65 kilogram per kapita per tahun, di bawah rata-rata nasional sebesar 57,61 kilogram,” ungkap Fatoni dalam keterangannya.

    Ia menyebutkan, rendahnya konsumsi ikan menjadi tantangan yang harus diatasi dengan kolaborasi semua pihak. Fatoni juga menyoroti manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan, seperti meningkatkan fungsi otak, kesehatan jantung, pencernaan, hingga kualitas tidur.

    “Orang tua perlu membiasakan anak-anak untuk makan ikan, mengingat saat ini makanan cepat saji lebih menarik perhatian mereka. Kita perlu membuat makan ikan menjadi budaya sehari-hari,” ujarnya.

    Dalam acara tersebut, Fatoni mengukuhkan Tyas Fatoni sebagai Ketua Umum Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Sumut, serta melantik Ketua Forikan kabupaten/kota se-Sumut. Ia juga menyerahkan hadiah lomba bertema ikan dan bantuan produk olahan ikan kepada masyarakat.
    Apresiasi dari Kementerian
    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Gemarikan di Sumut. Dalam sambutan virtualnya, Budi menyebut gerakan ini mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi emas pada 2045 melalui pemenuhan gizi masyarakat.

    “Gerakan ini juga sejalan dengan upaya swasembada pangan dan penyediaan makanan bergizi. Kami berharap data pelaksanaan di Sumut dapat dilaporkan untuk evaluasi pada Desember mendatang,” kata Budi.

    Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12-13 November 2024, ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Ikan Internasional yang akan diperingati pada 21 November.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Hamdan Sukri Siregar, menjelaskan bahwa acara ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti talk show tentang manfaat protein ikan, donor darah, lomba mewarnai dan menggambar poster, serta pameran produk olahan ikan.

    “Produk olahan ikan juga dibagikan secara gratis kepada pengunjung untuk mendorong masyarakat semakin mengenal dan menggemari ikan,” ujar Hamdan.

    Acara ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumut Dian Arief S. Trinugroho, Kepala BKAD Muhammad Rahmadani Lubis, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

    Medan: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengajak seluruh kabupaten dan kota hingga desa-desa untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Hal ini disampaikan Fatoni saat menghadiri kegiatan Gemarikan di Halaman Belakang Kantor Gubernur Sumut, Medan, beberapa waktu lalu. 
     
    Fatoni menegaskan, Gemarikan bukan sekadar acara seremonial, melainkan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Menurutnya, potensi produksi ikan di Sumut cukup besar, tetapi tingkat konsumsi ikan masih di bawah rata-rata nasional.
     
    “Dari sisi produksi, Sumut berada di peringkat ke-9 nasional. Namun, konsumsi ikan kita hanya 54,65 kilogram per kapita per tahun, di bawah rata-rata nasional sebesar 57,61 kilogram,” ungkap Fatoni dalam keterangannya.
    Ia menyebutkan, rendahnya konsumsi ikan menjadi tantangan yang harus diatasi dengan kolaborasi semua pihak. Fatoni juga menyoroti manfaat konsumsi ikan bagi kesehatan, seperti meningkatkan fungsi otak, kesehatan jantung, pencernaan, hingga kualitas tidur.
     
    “Orang tua perlu membiasakan anak-anak untuk makan ikan, mengingat saat ini makanan cepat saji lebih menarik perhatian mereka. Kita perlu membuat makan ikan menjadi budaya sehari-hari,” ujarnya.
     
    Dalam acara tersebut, Fatoni mengukuhkan Tyas Fatoni sebagai Ketua Umum Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Sumut, serta melantik Ketua Forikan kabupaten/kota se-Sumut. Ia juga menyerahkan hadiah lomba bertema ikan dan bantuan produk olahan ikan kepada masyarakat.
    Apresiasi dari Kementerian
    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Gemarikan di Sumut. Dalam sambutan virtualnya, Budi menyebut gerakan ini mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi emas pada 2045 melalui pemenuhan gizi masyarakat.
     
    “Gerakan ini juga sejalan dengan upaya swasembada pangan dan penyediaan makanan bergizi. Kami berharap data pelaksanaan di Sumut dapat dilaporkan untuk evaluasi pada Desember mendatang,” kata Budi.
     
    Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 12-13 November 2024, ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Ikan Internasional yang akan diperingati pada 21 November.
     
    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Hamdan Sukri Siregar, menjelaskan bahwa acara ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti talk show tentang manfaat protein ikan, donor darah, lomba mewarnai dan menggambar poster, serta pameran produk olahan ikan.
     
    “Produk olahan ikan juga dibagikan secara gratis kepada pengunjung untuk mendorong masyarakat semakin mengenal dan menggemari ikan,” ujar Hamdan.
     
    Acara ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Sumut Dian Arief S. Trinugroho, Kepala BKAD Muhammad Rahmadani Lubis, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • KKP Dorong Percepatan Penyelesalan Perkara Melalul Platform Lensa KP

    KKP Dorong Percepatan Penyelesalan Perkara Melalul Platform Lensa KP

    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan penyelesaian perkara melalui sistem aplikasi data tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) dan platform Layanan Elektronik Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan (Lensa KP).
     

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan sistem aplikasi TPKP Nasional yang disinergikan dengan Platform Lensa KP ini nantinya mempermudah proses pendataan berbasis digital yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K dan Penyidîk Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

    “Sebagai wujud implementasi tersebut, Ditjen PSDKP melatih 80 pegawai dari perwakilan seluruh IJPT Ditjen PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mempercepat penyelesaian perkara,” kata Ipunk dalam keterangan pers, Selasa, 19 November 2024.

    Sementara Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elvitrasyah, menjelaskan sistem ini merupakan inovasi dan terobosan dari KKP sebagai langkah transformasi digital untuk peningkatan kinerja penanganan pelanggaran.

    “Diharapkan, dengan adanya slstem Inl Juga bisa menJadI terobosan bagi PPNS Perlkanan dan Pengawas Perlkanan untuk mongatasl sogala kondala dl lapangan,” jelas Teuku.

    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan penyelesaian perkara melalui sistem aplikasi data tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) dan platform Layanan Elektronik Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan (Lensa KP).
     

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan sistem aplikasi TPKP Nasional yang disinergikan dengan Platform Lensa KP ini nantinya mempermudah proses pendataan berbasis digital yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K dan Penyidîk Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.
     
    “Sebagai wujud implementasi tersebut, Ditjen PSDKP melatih 80 pegawai dari perwakilan seluruh IJPT Ditjen PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mempercepat penyelesaian perkara,” kata Ipunk dalam keterangan pers, Selasa, 19 November 2024.
     
    Sementara Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, Teuku Elvitrasyah, menjelaskan sistem ini merupakan inovasi dan terobosan dari KKP sebagai langkah transformasi digital untuk peningkatan kinerja penanganan pelanggaran.
    “Diharapkan, dengan adanya slstem Inl Juga bisa menJadI terobosan bagi PPNS Perlkanan dan Pengawas Perlkanan untuk mongatasl sogala kondala dl lapangan,” jelas Teuku.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • RI Kejar Target Net Zero Emission di 2060, Ini Salah Satu Strateginya

    RI Kejar Target Net Zero Emission di 2060, Ini Salah Satu Strateginya

    Jakarta – PT Sucofindo mendukung komitmen global dalam mitigasi perubahan iklim dan dekarbonisasi melalui percepatan transisi energi dari penggunaan bahan fosil. Hal ini sejalan dengan peranan PT Sucofindo sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon.

    Komitmen ini turut disampaikan PT Sucofindo dalam partisipasi sebagai narasumber di Conference of the Parties (COP) ke-29 dengan membawa perspektif Indonesia dalam transisi energi yang berkeadilan dengan tema “Just Energy Transition: A Core Competent of Energy Transition Mechanism (ETM) & Vital Role of Accredited VVB in Realizing Just Energy Transition in Indonesia” di Indonesian Pavillion COP 29, Baku Olympic Stadium, Azerbaijan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti menyampaikan pemerintah Indonesia menginisiasi skema Just Transition atau Transisi Berkeadilan sebagai bagian dari komitmen nasional menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Di pertemuan yang lain, Nani Hendiarti membahas lebih detil terkait skema tersebut dalam presentasi yang berjudul “Transisi Energi Nasional Berkeadilan”.

    “Inisiasi skema Just Transition ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, memastikan bahwa masyarakat yang terdampak secara langsung dari perubahan ini memiliki akses pada kesempatan ekonomi baru, pelatihan keterampilan, kesetaraan gender, dan dukungan yang memadai. Transisi berkeadilan adalah bagian dari strategi besar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial,” jelas Nani Hendiarti selaku Keynote Speaker di COP 29.

    Nani Hendiarti menambahkan, untuk mempercepat peralihan menuju energi bersih yang berkeadilan, ETM hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

    “Mekanisme ETM hadir di saat yang tepat, mengingat target Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060. Melalui ETM, pemerintah dan berbagai sektor dapat berkolaborasi untuk membangun infrastruktur energi yang lebih hijau, mempercepat pengembangan energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor industri,” tambah Nani Hendiarti.

    Environmental Specialist PT Sucofindo, Dissa Natria yang turut hadir sebagai pembicara di COP 29 menekankan pentingnya peranan lembaga validasi dan verifikasi (VVB) yang terakreditasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan ETM, mulai dari penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara hingga pengembangan energi terbarukan, berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    “PT Sucofindo sebagai salah satu perusahaan jasa inspeksi, pengujian, dan sertifikasi (TIC) di Indonesia berkomitmen untuk mendukung implementasi ETM dengan menawarkan jasa verifikasi emisi. Dimulai dari jasa kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis terhadap potensi penurunan emisi untuk early retirement PLTU, hingga konsultansi rencana strategi pengelolaan asset,” kata Dissa Natria.

    Lebih jauh, Dissa Natria menambahkan, PT Sucofindo sebagai mitra ETM menyediakan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi aset dan transisi keberlanjutan. Perusahaan TIC ini juga melakukan layanan teknis seperti, konsultansi, survei, analisis data, dan manajemen proyek.

    Selain itu, PT Sucofindo juga dapat melayani dalam membuat kajian potensi alternatif fuel switching dan retrofit, studi kelayakan pembangkit dan infrastruktur berkelanjutan, serta inspeksi teknis dan commissioning fasilitas operasional guna memastikan bahwa sumber energi bersih yang digunakan memenuhi standar keberlanjutan global dan nasional.

    Sehingga dapat dipastikan bahwa skema ETM berjalan dengan efektif, berdampak positif pada lingkungan, dan mencegah adanya double counting perhitungan emisi gas rumah kaca. Dalam forum ini hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Hendra Yusran Siry mengatakan bahwa skema Just Transition adalah solusi yang sempurna untuk dekarbonisasi.

    “Just Transition merupakan solusi komprehensif untuk mencapai dekarbonisasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak hanya efektif dalam mengurangi emisi, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terdampak. Dengan adanya alternatif pembiayaan dan peran VVB di Indonesia, diharapkan skema Just Transition akan menjadi salah satu pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan sistem energi yang bersih dan berkelanjutan,” tutup Hendra Yusran Siry.

    (fdl/fdl)