Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Pendiri Indotelko Forum jadi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan – Page 3

    Pendiri Indotelko Forum jadi Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pendiri Indotelko Forum, Doni Ismanto Darwin, ditunjuk sebagai Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan membidangi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik. Informasi itu di posting akun media sosial Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minggu (8/12).

    KKP menjelaskan guna mendukung program dan kebijakan Menteri Trenggono dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, telah diangkat Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan yang nantinya akan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

    Sektor kelautan dan perikanan sebenarnya bukan hal baru bagi Doni, meski kiprahnya dulu lebih dikenal di sektor telekomunikasi.

    Sejak tahun 2021 Pria yang pernah menjadi jurnalis itu sudah mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Asisten Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik.

    Doni memang dikenal dekat dengan sosok Sakti Wahyu Trenggono yang kembali dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dii Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ia menjabat Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan, ketika Trenggono menjadi Wakil Menteri Pertahanan (2019 – 2020).

    Empat tahun dipercaya mengasistensi unit komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), alumni Universitas Trisakti tersebut tercatat melakukan banyak gebrakan.

    Mulai dari menggagas program dokumenter Neptune TV, talkshow Bincang Bahari, kompetisi karya jurnalisitik Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB), hingga merilis sejumlah buku yang mengupas kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2021 sampai Oktober 2024.

    Buku yang dihasilkan diantaranya Samudra Sakti, 25 Tahun Perjalanan Menata Segara, serta Anak Gunung Turun ke Laut yang menceritakan kisah Sakti Wahyu Trenggono melahirkan lima program ekonomi biru di periode pertamanya memimpin KKP.

     

  • KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    KKP-Kemlu pulangkan 19 ABK Run Zeng usai proses hukum selesai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 anak buah kapal (ABK) Run Zeng 05 perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini ke Tanah Air.

    “Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

    Latif menyampaikan bahwa sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah.

    Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

    “Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini,” ujar Latif.

    “IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” tambah Latif.

    Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengungkapkan bahwa KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

    Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

    Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

    “Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” kata Idnillah.

    Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024.

    Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

    Kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

    Di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan.

    Trenggono sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21

    Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21

    Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan Finance and Administration Committee (FAC18) dan Commission Meeting Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) pada tanggal 27 November – 3 Desember 2024, di Suva, Fiji. ANTARA/HO-Humas KKP

    Indonesia perjuangkan standar tenaga kerja perikanan di ajang WCPFC21
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia memperjuangkan standar tenaga kerja perikanan (Conservation and Management Measure (CMM) on Crew Labour Standards) pada pertemuan tahunan tuna dunia Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) yang digelar di Suva, Fiji.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif menjelaskan upaya yang dibawa Indonesia pada pertemuan internasional itu lantaran banyaknya kasus tenaga kerja pada kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia saat bekerja di kapal asing.

    “Banyak penyelewengan yang kami temukan, di antaranya mulai dari kasus gaji yang tidak dibayarkan, telantar, perlakuan tidak baik di atas kapal, hingga pelarungan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dan kita bawa ke ranah internasional,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Perjuangan tersebut telah Indonesia bawa sejak sidang WCPFC17 di tahun 2020 yang didukung sebagian besar negara anggota WCPFC.

    Hingga akhirnya dibentuk Intersessional Working Group yang di ketuai bersama (co-chair) oleh Indonesia dan New Zealand sebagai perwakilan dari Fisheries Forum Agency (FFA) atau Forum negara di kawasan Pasifik.

    Menurut Latif, perjuangan Indonesia itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pembahasan proposal usulan Indonesia pada Intersessional Working Group WCPFC berlangsung selama 4 tahun dan akhirnya bisa mengakomodir pandangan dan kompromi dari semua negara anggota.

    “Diadopsinya CMM tersebut disambut gembira oleh negara anggota WCPFC dan juga observer karena WCPFC menjadi Regional Fisheries Management Organization (RFMO) pertama yang menyepakati dan mengadopsi CMM Crew Labour Standard,” terangnya.

    CMM akan berlaku mulai 1 Januari 2028 untuk memberikan waktu pada negara anggota WCPFC untuk mengadopsi aturan kedalam aturan nasional. Implementasi CMM ini mengatur kewajiban yang harus dijalankan oleh negara bendera anggota WCPFC.

    Hal-hal yang wajib diterapkan diantaranya terkait dengan kondisi pekerjaan dan remunerasi yang layak, kontrak yang transparan dan adil bagi pihak yang terlibat, penanganan untuk kru yang mengalami cedera serius, jatuh dari kapal, maupun meninggal di atas kapal perikanan.

    Lebih lanjut ketentuan ini juga mengatur prosedur dan jalur komunikasi untuk kemudahan kontak dan koordinasi dengan crew provider dan keluarga terdekat.

    CMM tersebut menunjukkan komitmen yang besar dari negara anggota WCPFC untuk tidak hanya memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan tetapi memperhatikan standar keselamatan dan keamanan bagi para awak kapal.

    Indonesia mengikuti rangkaian pertemuan Finance and Administration Committee (FAC18) dan Commission Meeting Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC21) pada tanggal 27 November – 3 Desember 2024, di Suva, Fiji.

    Delegasi Indonesia diketuai oleh Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Laut Lepas Putuh Suadela dengan anggota Ketua Pusat Riset Perikanan – BRIN, perwakilan Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP serta para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di industri perikanan baik di dalam maupun di luar negeri.

    “Dokumen perjanjian bekerja di laut itu mutlak dimiliki awak kapal perikanan. Rekrutmen tenaga kerja tidak boleh asal. Selain itu peningkatan kompetensi juga menjadi salah satu cara untuk memutus rantai perbudakan di kapal perikanan,” kata Trenggono.

    Sumber : Antara

  • KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dan akses pembiayaan, sebagai upaya mendukung pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah pesisir Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Bimtek dengan 100 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan calon pelaku usaha di Bantul, DIY. Alhamdulillah dari 100 peserta, sebagian besar perempuan yang merupakan keluarga nelayan,” kata Budi.

    Menurut Budi, perempuan bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimulai dengan memberdayakan mereka untuk berwirausaha sekaligus membuka peluang pemasukan selain mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama.

    Terlebih berdasarkan data KUSUKA per Juli 2024, tercatat sekitar 3,02 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Mereka terdiri atas nelayan 1,32 juta, pembudidaya 1,36 juta, pengolah 86 ribu, pemasar 280 ribu, dan 18,3 ribu petambak garam.

    “Jadi suami atau ayahnya melaut, kemudian perempuan mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Tentu ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi keluarga,” tuturnya.

    Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut jajarannya menyosialisasikan prosedur pengajuan nomor induk berusaha (NIB) kepada UMKM kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, NIB adalah pondasi dari segala perizinan di Indonesia. Dengan memahami NIB, Catur berharap calon wirausahawan tidak menemui persoalan di kemudian hari.

    “Misalkan ingin memperluas skala usaha, tinggal menyesuaikan perizinan lanjutan dan tidak perlu memulai izin dari awal karena NIB-nya sudah pas,” jelas Catur.

    Dikatakannya, di kegiatan tersebut juga disampaikan skema-skema pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM.

    Catur menilai selama ini pembiayaan menjadi permasalahan utama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

    Karenanya, dia memaparkan sejumlah program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan sejumlah skema pembiayaan lain yang bisa dijangkau masyarakat pesisir.

    “Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang,” terangnya.

    Guna menginspirasi para peserta, Bimtek tersebut juga menghadirkan unit pengolah ikan (UPI) yang sudah merasakan jatuh-bangun membangun usaha.

    “Peluang sektor perikanan masih sangat terbuka, tentu kami ingin motivasi datangnya dari yang sudah sukses karena semua orang juga berhak untuk sukses,” ujarnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KKP untuk masyarakat pesisir tersebut.

    Sosok yang akrab disapa Titiek Soeharto itu berharap pelatihan ini menjadi solusi bagi para nelayan yang kerap kesulitan mengakses modal dan mengelola hasil tangkapan agar lebih bernilai ekonomis.

    Menurutnya, program ini bertujuan menciptakan pengusaha daerah yang tangguh, mampu bersaing, dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Mereka sering kesulitan mendapatkan modal murah. Di sini kami ajarkan bagaimana cara mengakses modal, mengolah hasil tangkapan agar lebih tahan lama, tidak cepat busuk, dan bisa bersaing di pasar,” ujar Titiek Soeharto yang turut melihat langsung Bimtek tersebut.

    Bimtek digelar di Balai Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Adapun narasumber Bimtek tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan BPD DIY, serta owner CV Siluang Mina Nisa.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia.

    Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi, sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi dalam waktu dekat. Nantinya,  pembentukan satgas ini akan disahkan melalui keputusan presiden (keppres)

    “Dalam rapat dengan Bapak Presiden Prabowo, (satgas hilirisasi) baru diputuskan dan ditindak lanjut lewat keppres. Keppresnya sekarang lagi dalam proses dan kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil seusai menghadiri Indonesia Mining Summit di Mulia Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menyampaikan, pembentukan satgas hilirisasi ini sebelumnya belum ada di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, pemerintah ingin menyempurnakan tata kelola hilirisasi dengan pembentukan satgas.

    “Kenapa dibuat Satgas? Agar terpadu kerjanya, tidak lagi ego-ego sektoral. Itu arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Presiden Prabowo maunya adalah agar semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hilirisasi di semua sektor itu bisa terkondisi di satu tim,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, pembentukan satgas hilirisasi ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.

    Bahlil menyatakan, ketua satgas hilirisasi ini akan berasal dari Kementerian ESDM. Kendati demikian, Bahlil tidak menjelaskan siapa sosok yang akan menjadi ketua satgas hilirisasi.

    Ketika ditanya ketua satgas hilirisasi adalah dirinya, dia menjawab diplomatis.  “Ya saya tidak tahu menteri ESDM siapa ya,” kata Bahlil.

  • Susu Ikan Dipastikan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

    Susu Ikan Dipastikan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan menjadi salah satu menu makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Susu ikan nantinya akan menjadi pengganti susu sapi di beberapa daerah.

    “(Susu ikan) salah satunya,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo merespons pertanyaan terkait masuknya susu ikan dalam program makan bergizi gratis dikutip dari Antara, Senin (2/11/2024).

    KKP disebut juga bakal melakukan sosialisasi terkait manfaat susu ikan kepada masyarakat, terutama di dapur-dapur yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Penentuan susu ikan bakal digunakan sebagai menu makan bergizi gratis akan diserahkan kepada masing-masing kepala dapur.

    “Nanti kita mengenalkan. Kan, itu ada sekian dapur. Nah, dapur nanti akan beli apa dan nanti ketua dapurnya yang menentukan, tapi kita dorong, kita promosikan, dan kita pantau standarnya,” jelas Budi.

    Polemik susu ikan

    Susu yang dibuat dari ekstrak daging ikan disebut bisa menjadi pilihan sumber protein hewani. Keunggulan dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya adalah memiliki jenis lemak yang baik juga sebagai sumber omega 3. Kandungan Omega 3 sendiri sangat baik untuk jantung serta tumbuh kembang otak anak.

    Hanya saja tidak semua pakar berpandangan sama mengenai pemberian susu ikan. Spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF, mengaku khawatir dengan kandungan maltodekstrin yang terdapat di susu ikan. Maltodekstrin memiliki indeks glikemik lebih tinggi ketimbang gula pasir sehingga berpotensi membuat anak mengalami kelebihan konsumsi gula harian.

    “Karena di beberapa merek (susu ikan), kandungan gulanya cukup tinggi lho. Kemudian juga ada tambahan maltodekstrin, padahal maltodekstrin, indeks glikemiknya jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir, jadi tentunya terutama untuk anak-anak itu nggak bagus,” terang dr Putri.

    Pada prinsipnya, pemberian gizi pada anak juga harus memperhatikan kandungan nutrisi dan bahan-bahan lainnya. Beragam bahan pangan diperlukan untuk menyajikan menu makanan dengan gizi seimbang.

    (kna/naf)

  • Prabowo Tinjau Kawasan BLUPPB Karawang

    Prabowo Tinjau Kawasan BLUPPB Karawang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (2/12/2024).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

    Presiden Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila.

    Dari atas menara, Presiden Ke-8 RI itu menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

    Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. 

    Kepada Prabowo, dia menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80-100 ton per hektar per siklus.

    Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan kemudian melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak.

    Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

    Setelah itu, orang nomor satu di Indonesia itu meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. 

    Kepala Negara juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

    Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat.

    Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

    Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

  • Pagi-pagi Prabowo Blusukan Cek Tambak Ikan Nila Salin di Karawang

    Pagi-pagi Prabowo Blusukan Cek Tambak Ikan Nila Salin di Karawang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

    Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.

    Prabowo tiba di kawasan BLUPPB Karawang sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju menara pandang untuk meninjau tambak budidaya ikan nila salin. Dari atas menara, Prabowo menyaksikan langsung proses budidaya yang berlangsung di kawasan tersebut.

    Setelahnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan melalui display panel mengenai potensi dan produktivitas tambak budidaya ini. Trenggono menjelaskan bahwa tambak ikan nila salin di Karawang memiliki target produksi mencapai 80 ton per hektare hingga 100 ton per hektare per siklus.

    Setelah itu, Prabowo bersama Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak. Penebaran ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak serta mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbasis ekonomi biru.

    Setelah itu, Prabowo meninjau area pendederan benih ikan nila salin yang menjadi bagian dari siklus awal budidaya. Prabowo juga menyempatkan diri menyapa warga dan para pembudidaya ikan yang berada di sekitar kawasan tambak.

    “Program budidaya ikan nila salin di BLUPPB Karawang akan mendukung penyediaan makanan bergizi gratis berbasis protein ikan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” tulis siaran pers Setpres.

    “Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.”

    (miq/miq)

  • Video: Dukung Makan Gratis, KKP Siapkan 57 Pabrik Untuk Pasok Ikan

    Video: Dukung Makan Gratis, KKP Siapkan 57 Pabrik Untuk Pasok Ikan

    Jakarta, CNBC Indonesia-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) Pemerintahan Prabowo-Gibran dan mengusulkan ikan kaleng sebagai bahan baku asupan protein dan gizi masyarakat Indonesia.

    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengungkapkan potensi produksi ikan kaleng dalam negeri untuk mendukung program MBG. Tercatat ada 57 industri pengalengan ikan dengan produksi mencapai 105 ribu ton per tahun.

    Langkah ini juga disebut KKP sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi perikanan, oleh karena itu KKP berupaya memastikan keamanan dan kesiapan pasokan bahan baku ikan dari nelayan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan.

    Selain itu KKP juga mengupayakan langkah peningkatan kualitas ikan kaleng agar memenuhi standar keamanan dan kelaikan. Lalu seperti apa upaya KKP mendorong hilirisasi perikanan guna mendukung program MBG?

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk perikanan Indonesia (APSI), Budhi Wibowo dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 28/11/2024)