Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Mendorong UMKM Menciptakan Peluang Ekonomi Baru

    Mendorong UMKM Menciptakan Peluang Ekonomi Baru

    Jakarta: Rumah BUMN (RB) Rembang yang dikelola oleh PT Semen Gresik, anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), terus berperan aktif mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
     
    Sejak awal beroperasi pada 17 Agustus 2020, RB Rembang telah berhasil mendampingi 495 UMKM dan berkontribusi dalam penyerapan hingga 1.869 tenaga kerja lokal.
     
    Program pendampingan yang difokuskan pada pengembangan produk, perluasan akses pasar, hingga pemanfaatan teknologi digital, telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM lokal.
    Selama empat tahun berdiri, total transaksi yang tercatat di RB Rembang mencapai sebesar Rp4,62 miliar, menjadi bukti nyata dari komitmen RB Rembang dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan mendukung pengusaha lokal untuk berkembang sehingga mampu menghasilkan dampak positif bagi perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja.
     
    Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan tantangan paling besar dalam membina UMKM adalah proses standardisasi.
     
    “Di sinilah peran kolaborasi dengan industri yang matang dibutuhkan. Rumah BUMN memiliki peran untuk mengidentifikasi dan membantu mengembangkan produk-produk lokal terbaik yang memiliki potensi pasar yang luas,” kata Erick Thohir.
     
     

     

    UMKM binaan Rumah BUMN Rembang

    Salah satu UMKM binaan RB Rembang yang berhasil mengembangkan usahanya bersama RB Rembang yaitu Erlina Restu Winarsih (40 tahun) dengan mengolah hasil laut ikan barakuda menjadi frozen food.
     
    Owner Mina Food Rembang ini menceritakan perjalanan bisnisnya, berbekal keyakinan bahwa produk olahan ikan barakuda bisa menjadi pilihan utama di kalangan masyarakat Rembang, Erlina mengolah ikan barakuda menjadi produk frozen food dengan merek Ayasea.
     
    Produk Mina Food Rembang pertama kali diperkenalkan pada 2016 dan cepat diterima oleh pasar lokal.
     
    “Produk Ayasea Frozen dari Mina Food Rembang diproduksi dengan kualitas premium dari ikan barakuda pilihan dan ikan segar dari laut pantura, karena di Rembang hasil tangkapan ikan melimpah. Kami juga telah mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) atau Good Manufacturing Practices (GMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Erlina.
     
    Namun, pandemi covid-19 memberikan tantangan besar yang sempat mengancam kelangsungan usahanya. Berkat dukungan penuh yang diberikan oleh RB Rembang sejak 2020, Erlina berhasil mengatasi masa sulit tersebut hingga berkembang, membuka peluang baru, dan terus memproduksi produk berkualitas yang kian diminati lebih luas.
     
    Kini, Mina Food Rembang juga telah mengembangkan produk makanan ringan baru dengan merek Prasna, seperti keripik ikan layur, keripik ikan bilis, dan sumpia abon ikan.
     
    Dalam sebulan, Mina Food mampu memproduksi ratusan kilogram produk olahan ikan dengan omzet yang mencapai belasan juta rupiah. Erlina mengungkapkan dukungan RB Rembang sangat membantu dalam mengelola dan memasarkan produknya, khususnya dalam hal e-commerce untuk mengembangkan bisnis secara lebih efektif.
     
    “RB Rembang juga memberikan edukasi kepada saya bisnis bukan sekadar menjual barang. Tapi diperlukan kemampuan memanfaatkan teknologi digital, sehingga kita sebagai UMKM lebih terbuka terhadap strategi untuk mengelola branding produk serta memperluas akses pasar. Terima kasih RB Rembang, semoga bisa membantu lebih banyak UMKM untuk maju,” ujar Erlina.
     
    Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG bangga terhadap pencapaian Mina Food Rembang yang berhasil bangkit dari masa-masa sulit, hingga mampu mengembangkan usahanya.
     
    Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi SIG yang terus memberikan pendampingan dan pembinaan secara komprehensif kepada pegiat UMKM melalui RB Rembang.
     
    “RB Rembang hadir sebagai inkubator bisnis yang membantu UMKM untuk maju dan berkembang melalui program pendampingan dan pembinaan yang menyeluruh. Semoga RB Rembang dapat terus melahirkan pengusaha-pengusaha sukses yang dapat berkontribusi terhadap ekonomi daerah dan membuka kesempatan kerja untuk membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran,” kata Vita Mahreyni.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Soroti Praktek Ijon Hingga Bawa Kabar Baik, Cerita Rokhminn Dahuri Bertemu Petambak Garam Cirebon

    Soroti Praktek Ijon Hingga Bawa Kabar Baik, Cerita Rokhminn Dahuri Bertemu Petambak Garam Cirebon

    Selain persoalan ijon, Rokhmin juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan menuju tambak garam, yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi saat panen.

    Kondisi tersebut membuat petambak harus menanggung ongkos transportasi yang mahal. Rokhmin bahkan menyebut, pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat telah mengkhianati tugasnya.

    “Saya tidak mengerti, kenapa pelaku birokrasi membiarkan ini terjadi. Mereka digaji tinggi oleh negara. Dalam perspektif agama saya, mereka berdosa jika tidak peduli dengan rakyat,” ujarnya dengan nada kecewa.

    Namun demikian, di tengah keprihatinannya, Rokhmin membawa kabar baik bagi petambak garam. Ia menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto juga mencakup komoditas garam.

    “Dengan program ini, stok garam akan dijaga stabil dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, harga garam di tingkat petambak juga akan dilindungi melalui kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mudah-mudahan program ini berhasil dan dapat memberikan keuntungan bagi petani,” ujar Rokhmin.

    Ia berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan sehingga petambak garam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga menikmati hasil kerja keras mereka.

    Melalui reses ini, Rokhmin menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi petambak garam ke tingkat kebijakan nasional.

    “Semoga ke depan, petambak garam kita bisa lebih sejahtera dan tidak lagi terjerat oleh sistem yang tidak adil,” tutupnya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana berharap, daerahnya menjadi lokus prioritas utama program dari DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Baik dari program usaha garam maupun prioritas program usaha kelautan dan perikanan lainnya.

    “Kami juga berharap usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” kata Erus.

  • Kemajuan sektor perikanan penting demi swasembada pangan

    Kemajuan sektor perikanan penting demi swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/12/2024). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Pangan: Kemajuan sektor perikanan penting demi swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 07:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan optimisme pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan nasional yang memiliki peran kunci dalam pencapaian target swasembada pangan pada 2027.

    “Sektor kelautan dan perikanan akan sangat menentukan kita swasembada pangan atau tidak,” ucap Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam sambutannya pada agenda Indonesia Marine and Fishery Business Forum (IMFBF) 2024 di Jakarta, Selasa (10/12).

    Menurut keterangan tertulis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Zulhas menyatakan optimisme tersebut tercermin salah satunya dari lepasnya Indonesia dari kebutuhan mengimpor garam konsumsi mulai tahun depan.

    Dengan stok produksi mencapai 800 ribu ton, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi yang jumlahnya diperkirakan sekitar 500 ribu ton, ucap dia.

    Menko turut memuji kebijakan KKP untuk merevitalisasi tambak Pantura Jawa untuk kegiatan budi daya nila salin, sebagaimana yang berjalan pada model Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, Jawa Barat.

    Menurutnya, adopsi teknologi budi daya modern BINS pada program revitalisasi akan menghasilkan perikanan berkualitas dengan mutu yang teruji.

    Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi pangan biru melalui pelaksanaan lima program ekonomi biru, yang di antaranya berfokus pada peningkatan kualitas produksi dan budi daya berkelanjutan.

    “Peningkatan kualitas produksi hasil perikanan di hulu pun dibuktikan dengan penerapan standar produksi yang baku untuk kegiatan budi daya,” kata Trenggono.

    Sementara, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyoroti pentingnya agenda IMFBF yang dilaksanakan untuk ketiga kalinya tahun ini sebagai wahana memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan di sektor perikanan.

    Ia mengatakan, pengoptimalan potensi pangan biru yang diupayakan pemerintah juga adalah untuk mendukung salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ini tujuannya untuk memperkuat kolaborasi yang efektif dan saling menguntungkan di kalangan negara-negara yang memiliki kaitan dengan perikanan global,” ujar Didit.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Cuma Rp10.000, Ini Rekomendasi Menu Ikan dari KKP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal berjalan pada awal 2025.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang bisa masuk ke menu MBG.

    “KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Budi mengatakan, KKP berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

    Dia pun mencontohkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Jika ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

    “Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa pihaknya juga telah berkomunsikasi dengan Badan Gizi Nasional terkait produk ikan di dalam menu MBG.

    “Mereka yang menganalisa di masing-masing posisi itu. Jadi nanti memperkuat ketersediaan bahan baku lokal di sana,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

    “Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

    Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

    Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

    Namun, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

    Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

    “Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

    Dia menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

    Menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

    Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% yoy.

    “Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

    Bhima memandang pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG, serta biaya birokrasi. Untuk itu, dia menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

    Namun, sambung Bhima, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah bisa memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua. 

  • Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Porsi, Ini Ikan yang Cocok Jadi Menu di Dalamnya – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Porsi, Ini Ikan yang Cocok Jadi Menu di Dalamnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap ikan yang cocok menjadi salah satu menu di Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menilai ikan layang cocok menjadi menu MBG dengan harga per porsi tersebut.

    “Sekarang kalau ikan layang, contohnya ya, itu kalau 1 kilo itu isi 10, harganya Rp 20 ribu. Berarti Rp 2 ribu kan (per 100 gram). Kalau dimasak, biaya masaknya Rp 1.000, masuk. Kalau umpamanya anggaran per porsi Rp 10 ribu juga masuk,” katanya ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Ia pun menegaskan bahwa keputusan makanan apa yang ada di menu MBG tergantung pada masing-masing dapur yang akan menyediakannya.

    Ahli gizi di masing-masing dapur akan bertanggungjawab pada asal dan besaran gizi yang dibutuhkan di daerah tersebut.

    “Nanti yang tanggung jawab masing-masing dapur. Misalnya Satuan Penyediaan Pelayanan Gizi (SPPG) Masyarakat. Nah, mereka kan ada kepalanya, ada ahli gizinya, mereka yang menganalisa masing-masing,” ujar Budi.

    Ikan-ikan lainnya yang menurut dia cocok menjadi menu MBG adalah tongkol, lele, dan kembung.

    Sementara itu, untuk bisa memasok bahan pangan program MBG, ia mengatakan para pemasok harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Gizi Nasional agar bisa menjadi mitra.

    Setelah bermitra, mereka baru bisa memasok untuk satu dapur SPPG.

    “Satu dapur SPPG itu harus radius 3 kilometer melayaninya, untuk 3000 siswa. Nah, penyedia terdekatnya di mana? Itu dari proses pendaftaran itu kan kelihatan sebetulnya yang menyediakan siapa saja, suppliernya yang terdaftar. Ini kan tata kelola yang cukup bagus,” ucap Budi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10 ribu per anak per hari.

    Hal itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp 10 ribu per hari,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

    Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp 15 ribu.

    Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

    “Kita ingin Rp 15.000 (per porsi) tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

    Menurut Prabowo, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3 sampai 4 anak yang harus diberi makan.

    Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp 30-40 ribu per hari.

    “Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa 30.000 rupiah per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta,” kata Prabowo.

  • Menko Pangan Zulhas: SDM Cerdas, Tergantung dari Makanan Bergizi

    Menko Pangan Zulhas: SDM Cerdas, Tergantung dari Makanan Bergizi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan cerdas sangat tergantung dari makanan yang bergizi.

    Apalagi, Menko Zulhas mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa setiap anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang cerdas. Untuk itu, kata dia, kebijakan yang ditetapkan pemerintah lewat program makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

    “Pada ujungnya, kita ingin punya sumber daya manusia yang andal, kuat, cerdas, dan itu akan semua tergantung kepada sumber daya makanan yang bergizi,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurut mantan Menteri Perdagangan 2022-2024 itu, penggunaan ikan dan sumber makanan akuatik di dalam program MBG sangat penting untuk memenuhi konsumsi protein. Dia juga menyatakan pemerintah sangat mendorong produk perikanan di menu MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

    “Makanan bergizi ini penggunaan ikan dan sumber pangan akuatik lainnya dalam menu sangat kita dorong. Jadi kalau mau bikin cerdas, pintar, ini memang ikan yang harus [didorong],” ungkapnya.

    Dengan begitu, Zulhas menyampaikan SDM Indonesia akan mampu berdaya saing dengan negara tetangga.

    “Pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menunjang makan bergizi gratis, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga tidak kalah dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Asia. Selain makan bergizi gratis, tentu susu,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027 dengan membangun komitmen, upaya, dan sinergi timbal balik di antara para pemangku kepentingan.

    Dia menuturkan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas pangan melalui diversifikasi dan industrialisasi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

    “Oleh karena itu kita perlu upaya dan saling kerjasama sinergi, termasuk sinergi antar pemangku kepentingan, juga teman-teman para negara-negara sahabat,” tuturnya.

    Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang masuk ke menu MBG.

    KKP juga berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

    “KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi.

    Sebagai contoh, Budi menuturkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Apabila ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya adalah sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

    “Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

  • Zulhas Bidik Produksi Beras RI Tembus 32 Juta Ton pada 2025

    Zulhas Bidik Produksi Beras RI Tembus 32 Juta Ton pada 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan produksi beras dalam negeri mencapai lebih dari 32 juta ton pada 2025. Angka itu lebih tinggi dari konsumsi yang diperkirakan hanya 31 juta ton.

    Lantaran produksi beras lebih banyak dari konsumsi, Indonesia ditargetkan tidak akan lagi mengimpor beras tahun depan.

    “(Produksi beras) 2025 kira-kira 32 juta lebih (ton), kebutuhan 31 juta (ton). Jadi kalau tidak ada kejadian yang luar biasa atau bencana alam insyallah nanti kita tidak akan impor lagi ya beras untuk konsumsi,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Graha Mandiri, Senin (9/12).

    Ia mengatakan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama untuk swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tercapai pada 2027.

    “Insyaallah 2027, perintah presiden, swasembada pangan kita amankan.” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan sisa kuota impor beras 2024 yang belum masuk hingga saat ini telah dibatalkan. Adapun kuota impor beras tahun ini sebesar 3,6 juta ton dari awalnya ditetapkan 2 juta ton.

    Dari kuota 3,6 juta ton tersebut yang telah masuk ke Indonesia sebesar 2,8 juta ton. Artinya 800 ribu ton beras impor telah dibatalkan oleh pemerintah.

    Arief mengatakan pembatalan impor beras dilakukan karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah cukup.

    “Enggak jadi (impor), udah diputuskan sampai tanggal 31 Desember selesai semua. Proyeksi kita sampai akhir tahun (CBP) Bulog 2 juta ton dan total stok nasional 8,3 juta ton,” ujarnya.

    Setop Impor Garam dan Gula

    Tak hanya beras, pemerintah juga akan menyetop impor garam dan gula konsumsi, serta jagung untuk pakan ternak.

    Zulhas menargetkan produksi gula konsumsi dalam negeri mencapai 2,6 juta ton. Jumlah tersebut katanya cukup untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri.

    Namun, untuk gula industri masih tetap akan impor.

    “Yang (gula) konsumsi biasanya kita impor 1 juta ton. Tahun depan tidak impor lagi. Yang (gula) industri masih (impor) 3,4 (juta ton). Biasanya kita impor gula itu 6 juta ton, 5 juta ton, ini enggak, cuma 3,4 (juta ton),” katanya.

    Selanjutnya, stok garam dalam negeri katanya ada 800 ribu ton. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi 500 – 600 ribu ton.

    Namun untuk garam industri masih impor sebesar 1,7 juta ton dari permintaan impor sebesar 2,5 juta ton.

    “Permintaan 2,5 (juta ton) tadi yang untuk industri yang kita kasih 1,7 (juta ton). Selebihnya kita minta petani mengolah garamnya agar juga bisa digunakan untuk industri,” katanya.

    Sementara, produksi jagung pakan ditargetkan sebesar 16 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri sebesar 13 juta ton.

    “Kebutuhan 13 juta ton, jadi bisa ekspor kita,” jelasnya.

    Di sisi lain, jagung industri masih harus impor. Namun, dari usul impor 1,7 juta ton, pemerintah hanya menyetujui 900 ribu ton.

    “Kita harus paksa untuk meningkatkan kualitas jagung dari lokal kita sehingga bisa diserap oleh industri. Oleh karena itu tadi kita putuskan hanya kita setujui 900 ribu ton,” terangnya.

    (fby/sfr)

  • Menteri Kesehatan: Banyak Antibiotik Beredar Tanpa Resep Dokter – Halaman all

    Menteri Kesehatan: Banyak Antibiotik Beredar Tanpa Resep Dokter – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa resistensi antimikroba merupakan tantangan serius yang perlu ditangani dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik.

    Hal itu disampikan Budi saat mewakili Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam acara Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba (AMR) Sedunia 2024 di Jakarta, pada Minggu (8/12/2024). 

    Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman AMR dan pentingnya tindakan pencegahan yang melibatkan berbagai sektor.

    “Kita harus memahami bahwa resistensi antimikroba adalah ancaman nyata yang membuat antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi. Penyalahgunaan antibiotik, baik oleh individu maupun sektor lain, harus dihentikan. Edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko ini,” ujar Menkes.

    Menkes juga menyoroti penggunaan antibiotik yang tidak terkendali di sektor kesehatan dan agrikultur, yang berdampak pada lingkungan. “Banyak antibiotik yang beredar tanpa resep dokter. Bahkan, beberapa produk ekspor laut kita pernah ditolak karena kadar antibiotiknya tinggi. Ini menunjukkan masalah serius yang harus kita atasi bersama,” tambahnya.

    Sementara itu, Plt. Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono menekankan bahwa penanganan AMR membutuhkan pendekatan holistik One Health, yang melibatkan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini mendorong kerja sama antar kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “AMR tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Karena itu, pendekatan One Health menjadi kunci dalam pengendalian resistensi antimikroba secara menyeluruh,” ujar Nunung.

    Selain itu, Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal turut menegaskan komitmen FAO dan USAID untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kapasitas pencegahan AMR melalui pendekatan One Health.

    “Kita semua perlu mengambil peran dalam menekan penyebaran AMR. Kampanye ini menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi AMR dan mempromosikan praktik terbaik di masyarakat,” jelas Rajendra.

    Puncak acara Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam mengedukasi masyarakat, mengurangi penyalahgunaan antibiotik, dan memastikan kesehatan generasi mendatang.

    Turut hadir dalam agenda tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diaz Hendropriyono dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

  • Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata, Menkes: Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi Ketat

    Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Nyata, Menkes: Penggunaan Antibiotik Harus Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut resistensi antimikroba (AMR) sebagai ancaman nyata yang membuat antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi. Tantangan serius ini membutuhkan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik.

    Menkes menyoroti penyalahgunaan antibiotik yang dapat meningkatkan risiko resistensi. Penggunaan antibiotik yang tidak terkendali di sektor agrikultur juga bisa berdampak pada lingkungan.

    “Banyak antibiotik yang beredar tanpa resep dokter. Bahkan, beberapa produk ekspor laut kita pernah ditolak karena kadar antibiotiknya tinggi. Ini menunjukkan masalah serius yang harus kita atasi bersama,” kata menkes pada puncak peringatan Pekan Kesadaran Resistensi Antimikroba Sedunia 2024, di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Diingatkan menkes, penggunaan antibiotik tanpa resep dapat menyebabkan bakteri dalam tubuh menjadi kebal. Alih-alih membunuh bakteri, antibiotik yang digunakan secara sembarangan justru membuat bakteri lebih resisten.

    “Pembelian antibiotik harus dengan resep dokter. Setelah mendapatkan obat tersebut, minumlah sesuai anjuran dokter hingga habis,” pesan menkes.  

    Plt Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya pendekatan holistik one health dalam menangani resistensi antimikroba.

    Pendekatan ini melibatkan kerja sama antara manusia, hewan, dan lingkungan, dengan kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “Resistensi antimikroba tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. Karena itu, pendekatan one health menjadi kunci dalam pengendalian resistensi antimikroba secara menyeluruh,” kata Nunung.

  • Ikan Patin dan Nila jadi Andalan Pembudidaya di Kalimantan Tengah – Page 3

    Ikan Patin dan Nila jadi Andalan Pembudidaya di Kalimantan Tengah – Page 3

    Samsul menerangkan, benih dari BPBAT Mandiangin dan IBILAGA Pulang Pisau berasal dari induk hasil pemuliaan. Benihnya adaptif terhadap lingkungan dengan tingkat kelangsungan hidup (SR) bisa menembus angka 85-90 persen dibandingkan benih dari luar hanya mencapai 60-70 persen.

    Keunggulan lainnya menggunakan benih dari BPBAT Mandiangin dan IBILAGA Pulang Pisau yakni jarak dan waktu tempuh dari sumber benih ke lokasi budi daya relatif lebih dekat.

    Hal itu diamini Ketua Pokdakan Basarang Harapan Kita, Singkir. Dia mengakui bahwa usaha budi daya ikan nila dan ikan patin merupakan peluang usaha yang cukup menggiurkan, karena serapan di pasar domestik maupun ekspor sangat besar.

    Saat ini Pokdakan Basarang Harapan Kita beranggotakan 42 orang dengan luas lahan yang dikelola sebesar 17 ribu meter persegi atau sebanyak 148 unit kolam produksi. Kapasitas produksi bisa mencapai 15 ton per anggota per panen.

    “Mayoritas benih yang kami gunakan adalah benih dari IBILAGA Pulang Pisau dan kami juga sudah dibekali informasi teknologi dari BPBAT Mandiangin untuk produksi pakan ikan mandiri sehingga mampu menekan biaya produksi hingga 30%,” kata Singkir.

    Sebagai informasi, dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menggenjot produksi budi daya ikan air tawar di Kabupaten Kapuas dari tahun 2022 – 2024 yaitu seperti mesin pompa, mesin pakan ikan, bantuan benih ikan patin dan ikan nila yang berkualitas.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan mendukung penuh kegiatan budi daya yang dijalankan oleh masyarakat. Beberapa program yang dihadirkan untuk menyokong produktivitas pembudidaya di antaranya Kampung Perikanan Budi Daya dan program revitalisasi tambak.

    Kabupaten Kapuas sendiri telah ditetapkan sebagai Kampung Budi Daya Patin melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 tahun 2022 dan Kepmen KP No. 111 tahun 2023.