Kementrian Lembaga: kementerian kkp

Setahun KKP Tangkap 240 Kapal Maling Ikan, Paling Banyak Kapal RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, sepanjang tahun 2024 pihaknya berhasil menangkap 240 kapal ikan yang terlibat dalam praktik illegal fishing. Dari jumlah tersebut, 30 kapal berbendera asing dan 210 kapal lainnya merupakan milik nelayan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan, pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan asing, melainkan juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan lokal yang masih menggunakan alat tangkap merusak ekologi laut.

“Telah dilakukan penangkapan sebanyak 240 kapal yang melakukan pelanggaran, terdiri dari 30 kapal berbendera asing, dan 210 kapal Indonesia. Kenapa Kapal Indonesia juga ditangkap? ternyata kapal-kapal Indonesia juga melanggar, bukan hanya kapal asing. Ketika mereka melakukan pelanggaran maka PNPB tidak tercapai. Di sinilah kita melakukan tindakan terhadap kapal-kapal bendera Indonesia,” jelas Ipunk dalam konferensi pers di kantor KKP, Jumat (20/12/2024).

Menurutnya, pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp3,7 triliun. Untuk memberikan efek jera, KKP menerapkan sanksi pidana dan administratif berupa denda terhadap para pelaku.

“Kami hitung di sini, valuasi kita hitung tercapai ada Rp3,7 triliun kami berhasil mengamankan kerugian negara yang dihasilkan dari pelaku illegal fishing tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Ipunk juga menyampaikan beberapa kasus besar yang telah diungkap KKP, termasuk penyitaan kapal ikan berbendera Rusia MV Run Zeng 03, serta operasi penangkapan kapal asing di perairan Laut Natuna, Samudra Pasifik, hingga Selat Malaka. Kapal-kapal asing tersebut kerap menggunakan rumpon ilegal, yang menjadi salah satu alasan terhambatnya migrasi ikan ke wilayah perikanan Indonesia.

“Rumpon-rumpon yang dipasang kapal asing itu seperti benteng, mencegah ikan dari Samudra Pasifik masuk ke wilayah kita. Akibatnya, ikan-ikan tersebut justru ditangkap oleh kapal asing, seperti dari Filipina. Nah itu kita potong (rumponnya). Kenapa kita melakukan pengangkatan? karena kalau gak diangkat kita potong saja dan kita kumpulkan di pangkalan kami,” pungkasnya.

(dce/dce)

20/12/2024 17:55
Kadin Usul Ikan Jadi Menu Pendukung Makan Bergizi Gratis

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan agar ikan menjadi menu pendukung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ikan disebut memiliki kandungan protein yang kompleks.

“Ikan memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari sumber protein lain,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, dikutip dari Antara, Kamis, 19 Desember 2024.

Yugi juga menyampaikan kesiapan Kadin mendukung Program MBG. Terutama dalam mempercepat swasembada pangan serta mendorong hilirisasi dan perluasan investasi di sektor pangan.
“Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan. Nah, itu kita sosialisasikan supaya diberikan kepada masyarakat,” kata Yugi.

Menguatkan ekosistem logistik
Menurut dia, Kadin selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga berperan dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

“Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antardaerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut,” papar Yugi.

Terapkan digitalisasi
Tak hanya itu, penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

“Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan,” ungkapnya.

Pelatihan dan pendampingan
Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

“Yang penting filosofinya Pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat,” tegas Yugi.

Tantangan sektor kelautan
Berdasarkan Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2,56 persen per tahun, yakni 21,84 juta ton pada 2020 menjadi 23,54 juta ton pada 2023.

Di samping potensi yang begitu besar, menurut Yugi, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

“Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan, perizinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan ilegal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

19/12/2024 18:54
Vietnam masih unggul jauh dari Indonesia di sektor perikanan

Sumber foto: M Irza Farel/elshinta.com.

KKP: Vietnam masih unggul jauh dari Indonesia di sektor perikanan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 18 Desember 2024 – 23:33 WIB

Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akui produksi budidaya perikanan di Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Vietnam.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, KKP Tb. Haeru Rahayu menyebut budidaya perikanan di Indonesia baru mencapai 6,37 juta ton di tahun 2024. Tertinggal jauh dari Vietnam yang Sudah mencapai 28 juta ton.

“Dengan Vietnam kita masih tertinggal jauh, kita blak-blakan Vietnam budidaya mencapai 25 juta ton dan tangkapnya hanya 3 juta ton jadi total 28 juta ton, Sedangkan kita, khusus untuk budidaya ikan di luar rumput laut, baru mencapai 6,37 juta ton tahun ini, ” kata Haeru dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Akhir Tahun KKP, Rabu (18/12).

Meski begitu, Haeru mengatakan, Berdasarkan data sementara, total produksi budi daya ikan di Indonesia tahun 2024 mencapai 6,37 juta ton, meningkat sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, total produksi budi daya rumput laut tahun 2024 mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya.

“Jika digabung dengan budidaya perikanan meningkat 16 juta ton produksi budidaya perikananan dan rumput laut,” kata Haeru seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel.

Haeru juga mengatakan peningkatan tersebut turut berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor budidaya kelautan dan perikanan mencapai Rp 80,3 miliar.

Perolehan PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp59,16 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp21,22 miliar.

Sumber : Radio Elshinta

19/12/2024 11:16
KKP setop proyek jetty ilegal, tak lengkapi dokumen PKKPRL di Morowali

Kami setop aktivitas reklamasi tersebut untuk menghentikan pelanggaran dan memaksa perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan mengurus PKKPRL

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua operasional proyek Penanaman Modal Asing (PMA) pembangunan jetty atau dermaga yang tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa penyegelan pembangunan jetty seluas 3,49 hektare milik PT MBN dan 2,25 hektare milik PT ADP dilakukan pada 18 Desember 2024, setelah Tim KKP menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

Temuan itu, berdasarkan investigasi berbasis intelijen kelautan (marine intelligence) yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Bitung.

“Kami setop aktivitas reklamasi tersebut untuk menghentikan pelanggaran dan memaksa perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan mengurus PKKPRL,” kata Pung Nugroho.

Dia menyampaikan, penyegelan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin merupakan salah satu upaya penegakan hukum terkait program prioritas blue economy Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan ekologi sebagai panglima.

Tindakan ini juga berdasarkan pada UU Cipta Kerja, PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya terkait pelaksanaan sanksi administratif yaitu Permen KP 31/2021 dan PP 85/2021.

Foto udara kawasan proyek untuk jetty yang diduga ilegal akibat tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di daerah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggah. ANTARA/HO-Humas KKP/am.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP KKP Sumono Darwinto mendorong PT MBN dan PT ADP untuk segera memenuhi persyaratan dasar PKKPRL yang dapat diajukan melalui sistem terpadu satu pintu (online single submission/OSS) dengan berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan BPSPL Makassar.

Sumono menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko usaha sesuai dengan bidang usaha dalam Peraturan Pemerintah 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Dalam aturan tersebut, reklamasi termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan resiko tinggi,” ujarnya.

Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan menambahkan bahwa sebelumnya Pangkalan PSDKP Bitung telah memperoleh laporan indikasi pelanggaran terkait adanya kegiatan reklamasi PT MBN dan PT ADP.

Kurniawan menuturkan bahwa pihaknya kemudian mengerahkan Polsus PWP3K untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan pada akhir November 2024.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan ruang laut secara menetap untuk mengurus PKKPRL sebagai izin dasar.

Menurut Trenggono, hal ini untuk memberikan kepastian hukum serta kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya.

Lebih dari itu, kata Trenggono, izin dasar pemanfaatan ruang laut demi bersinggungan dengan kegiatan lainnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

19/12/2024 09:39
Dorong Produksi Budidaya Lobster, KKP Lakukan Strategi Modeling ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merencanakan proyek percontohan baru, yakni budidaya kerang coklat sebagai upaya mendukung pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Program ini bertujuan menyediakan alternatif pakan lobster dan substitusi bahan baku tepung ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu mengungkapkan, kerang coklat memiliki keunggulan sebagai pakan lobster dan alternatif substitusi bahan baku tepung, karena tidak bersaing dengan kebutuhan konsumsi manusia.

“Kerang hijau ini dihargai Rp7.000 per kilogram dan untuk kita makan, sementara kerang coklat hingga saat ini tidak bersaing dengan manusia,” jelas Tb. Haeru dalam konferensi pers di kantor KKP, Rabu (18/12/2024).

Tb. Haeru menyebut rencana proyek percontohan atau modeling kerang coklat di Kecamatan Mauk, Kab Tangerang pada tahun 2025 ini merupakan yang kedua. Sebelumnya KKP telah berhasil menerapkan proyek serupa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan akan mengembangkan teknologi yang sama untuk proyek di Kecamatan Mauk tersebut.

Dia pun optimis proyek ini bisa terealisasi pada tahun depan. “Mudah-mudahan tahun depan, dekat di wilayah Mauk, Tangerang rintisan kerang coklat bisa dilihat dalam waktu tidak lama,” tambahnya.

Untuk mendukung inisiatif ini, KKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kolam, melakukan penghijauan, serta menyediakan peralatan mesin dan instalasi listrik yang diperlukan.

(haa/haa)

18/12/2024 20:55
Produksi Budi Daya Ikan-Rumput Laut 2024 Tembus 16 Juta Ton, Sumbang PNBP Rp 80,38 M

Jakarta –

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan capaian kinerja perikanan budi daya 2024. Tercatat total produksi budi daya ikan hingga rumput laut di tahun 2024 mencapai 16 juta ton.

Data ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu. TB mengatakan, produksi budi daya ikan sendiri pada 2024 mencapai 6,37 juta ton, meningkat sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya.

“Walau masih berlari kencang, ada peningkatan menjadi 6,37 juta ton. Ini capaian khusus untuk ikan. Kemudian rumput laut meningkat 10,82% menjadi 10,8 juta ton. Kalau digabung sekitar 16 juta ton produksi perikanan budidaya,” kata TB dalam Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Lalu untuk produksi komoditas prioritas lainnya, TB pun merincikan di antaranya ada produksi udang pada tahun 2024 mencapai 1,13 juta ton, meningkat dari nilai produksi tahun 2023 yang sebesar 941 ribu ton.

Kemudian total produksi ikan nila pada tahun 2024 mencapai 1,38 juta ton, meningkat dari 2023 yang sebesar 1,36 juta ton. Total produksi lobster 2024 mencapai 481 ton, meningkat dari 2023 yang sebesar 437 ton. Lalu ada total produksi kepiting 2024 mencapai 6.446 ton meningkat dari 2023 yang sebesar 5.860 ton.

“Produksi ini kaitannya untuk apa? Ujung-ujungnya kita diminta meningkatkan kesejahteraan, pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Sumbang PNBP Rp 80,38 M

Lebih lanjut TB juga melaporkan, perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan budi daya mencapai Rp 80,38 miliar hingga 31 November 2024. Angka ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia menjelaskan, PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 59,16 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp 21,22 miliar.

Sementara itu, pada 2024 tercatat nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah.

(acd/acd)

18/12/2024 15:02
Jaga Kedaulatan, TNI AL Bakal Terus Tempatkan Armadanya di Laut Natuna

loading…

Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi menghadiri diskusi yang digelar ISDS di Seskoal, Jakarta. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (AL) akan terus menghadirkan kekuatannya di Laut Natuna untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia.

Hal itu disampaikan Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda TNI Yoos Suryono Hadi dalam Webinar Hybrid dengan tema “Menjaga Natuna, Menjaga Indonesia” yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) sekaligus dalam rangka Pengumuman Pemenang Lomba Instagram Reels ISDS dengan tema yang sama di Seskoal, Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.

Menurut Yoos, belajar dari kasus perebutan wilayah Ambalat, TNI AL bersama nelayan harus selalu hadir di Laut Natuna. Hal itu disebut effectiveness occupation atau pendudukan secara damai. TNI AL Bersama nelayan, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ekonomi di wilayah Natuna.

“Sekarang saya mengedepankan Bakamla untuk patroli di situ di-back up Angkatan Laut, saling bekerja sama patroli, Namanya interoperativity dengan pesawat TNI AU Boeing atau CL 235 untuk berpatroli disana mengecek keamanan di Laut Natuna,” ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, awal masalah di Laut Natuna adalah aksi China yang mengklaim wilayah lautnya hingga memotong kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Itu yang kita keberatan, pangkal awalnya disitu,” katanya.

Baca Juga: Usai Assad Khamenei Jadi Target

Selain Pangkoarmada I, hadir pembicara lainnya yaitu seniman dan sutradara senior, Garin Nugroho dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Syarif Hidayatullah, Rahmi Fitriyanti.

Rahmi menegaskan hal-hal yang melandasi pentingnya kehadiran negara dalam menjaga dan memperkuat kedaulatan NKRI di Natuna, yaitu secara internal maupun eksternal. Secara internal, Kabupaten Natuna pulaunya kecil namun memiliki perairan yang luas berikut besarnya potensi SDA mineral, migas, ikan, dan tambang yang tersimpan di dalamnya.

Dengan besarnya kandungan cadangan gas alam di Blok East Natuna 49,87 TCF, menjadikan Natuna sebagai pemilik cadangan gas terbesar di Asia Pasifik.

18/12/2024 12:30
Pemerintah Andalkan NTT dan Kulon Progo untuk Genjot Produksi Garam Dalam Negeri – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan meningkatkan produksi garam dalam negeri dengan mengandalkan beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kulon Progo.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menjelaskan bahwa produksi garam sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah berencana memaksimalkan potensi wilayah NTT, contohnya seperti Kabupaten Sabu Raijua, yang memiliki kondisi geografis dan iklim serupa dengan Darwin, Australia.

Pemerintah menargetkan pembangunan sentra garam yang besar di NTT untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

“Nanti di daerah sekitar Sabu Raijua atau NTT yang punya kesamaan atau segaris dengan yang di Darwin itu bisa kita lakukan produksi garam yang lebih tinggi,” kata Hendra dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

Kemudian untuk sentra produksi di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ia mengatakan akan diterapkan sejumlah langkah dengan memanfaatkan kemiringan yang ada di pinggir laut, panas matahari, serta rumah tunnel.

Dengan hal-hal tersebut, Hendra yakin kadar natrium klorida (NaCl) pada garam yang dihasilkan bisa mencapai standar yang dibutuhkan industri.

Hendra pun menegaskan bahwa kualitas bahan baku yang baik akan berdampak pada produk turunan atau derivatif garam yang lebih berkualitas.

Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada upaya menjaga dan meningkatkan kualitas produksi garam.

“Kita harapkan janjinya waktu rakor pangan kemarin itu adalah kita harap 2027 sudah mulai menunjukkan hasil kita bisa swasembada pangan,” pungkas Hendra.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan bisa menghentikan impor garam untuk kebutuhan industri di 2027. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, target tersebut sangat realistis.

Untuk mengejar target tersebut Pemerintah akan membangun fasilitas produksi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Beberapa titik disiapkan seperti di Pulau Sabu atau Kabupaten Malaka.

NTT dipilih karena memiliki kondisi geografis yang serupa dengan fasilitas produksi garam yang berada di dekat Kota Darwin di Australia.

Pemerintah memang ingin mencontoh apa yang dilakukan Australia dalam memproduksi garam. Sebagaimana diketahui, Negeri Kangguru merupakan pemasok utama garam RI.

Sama seperti di Australia, NTT dipilih pemerintah karena memiliki waktu panas yang lama, yaitu sekitar delapan bulan.

Pemerintah juga akan mencontoh teknologi yang sudah diterapkan Australia dalam memproduksi garam.

Dengan mencontoh teknologi yang diterapkan, pemerintah berharap Indonesia bisa memproduksi garam industri seperti Australia yang jumlahnya mencapai 10 juta ton dalam setahun.

“Kita akan bangun di wilayah NTT. Kalau di Australia itu kan produksinya 10 juta ton setahun, itu satu garis sebetulnya di NTT, Darwin cuacanya sama dengan di Indonesia,” kata Trenggono ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

“Jadi, tidak ada masalah, tinggal kita adopsi teknologi saja, dari situ kita bisa lakukan produksi di situ (di NTT). Lahannya juga sangat tersedia,” jelasnya.

Pemerintah saat ini sedang menyusun rencana bisnis untuk pembangunan fasilitas garam di NTT ini.

Perencanaan meliputi kebutuhan biaya dan BUMN yang akan melaksanakannya. Rencananya, PT Garam akan ditunjuk sebagai pelaksana.

“Saya sudah lapor kepada bapak presiden. Bapak presiden mengatakan untuk segera dilakukan. Jadi secara teknologi sebetulnya gampang sekali,” ujar Trenggono.

Saat ini, produksi garam di dalam negeri tak bisa memasok kebutuhan industri karena belum memenuhi standar yang dibutuhkan.

Kadar natrium klorida (NaCl) dari garam yang merupakan produksi lokal masih di bawah standar industri.

Nantinya, dengan keberadaan fasilitas produksi garam di NTT dengan teknologi yang serupa di Darwin, Trenggono percaya kadar NaCl dari produksi garam lokal bisa meningkat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri.

“Industri itu minimal butuhnya 97 NaCl-nya. Kalau konsumsi di 95. Yang (garam dengan kadar NaCl) 97 insyaallah tahun depan kita mulai (produksinya),” pungkas Trenggono.

18/12/2024 05:10
KKP ajak Polri perketat pengawasan sumber daya kelautan-perikanan

KKP membutuhkan dukungan sinergitas dengan Polri dalam mendukung kebijakan swasembada pangan melalui sumber pangan akuatik

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk bekerja sama dalam memperketat pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“KKP membutuhkan dukungan sinergitas dengan Polri dalam mendukung kebijakan swasembada pangan melalui sumber pangan akuatik, pengawasan bersama dalam perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan terkait termasuk dalam pemberantasan IUU Fishing” kata Wakil Menteri (Wamen) Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Wamen Didit menjelaskan, di tengah meningkatnya populasi penduduk, ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk itu, KKP memiliki program ekonomi biru yang berfokus pada upaya menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Wamen mengaku bahwa pihaknya mengajak Polri dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi untuk mewujudkan ekonomi biru di tengah maraknya masih maraknya praktik IUU fishing.

Dia menjelaskan, KKP telah berkolaborasi dengan Polri dan Pemda dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan, misalnya dengan Polda Maluku, KKP telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang, alih muatan, dan pendistribusian penyelundupan BBM solar ke kapal ikan asing di Tual, Maluku.

“KKP bersama dengan Aparat Penegak Hukum juga telah menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster sebanyak kali di 13 lokasi sejumlah 5,52 juta BBL senilai Rp754 miliar,” ujarnya

Wamen Didit berharap acara Apel Kasatwil Tahun 2024 menjadi momen perekat bagi KKP dan POLRI untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

Sebelum menjadi narasumber dalam acara Apel Kasatwil, Wamen Didit mengunjungi Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) yang berada di Semarang.

Di sana dia meninjau berbagai produk layanan yang tersedia, mulai dari sarana penangkapan ikan, simulator uji kompetensi pengawakan kapal, penyediaan sarana kantor hingga penerapan teknologi hasil inovasi BBPI.

Selain itu, Wamen Didit juga mengunjungi Kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Dia meminta BPPMHKP dan BBPI dapat meningkatkan layanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan melanjutkan pelaksanaan program ekonomi biru pada periode kedua kepemimpinannya di KKP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

17/12/2024 23:04
KKP: Produk perikanan Indonesia diterima 140 negara sepanjang 2024

Produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara sepanjang tahun 2024. Kinerja baik ini tak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini menyatakan bahwa produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara selama periode Januari hingga Oktober 2024.

“Produk perikanan Indonesia diterima di 140 negara sepanjang tahun 2024. Kinerja baik ini tak lepas dari peran Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan mutu hasil perikanan memenuhi standar internasional,” kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyebutkan, KKP telah memfasilitasi penerbitan 2.324 nomor registrasi unit usaha perikanan ke negara mitra tujuan ekspor sejak Januari hingga 16 Agustus 2024. Negara mitra dimaksud meliputi Uni Eropa dan Norwegia, Korea Selatan, Arab Saudi, Tiongkok, Vietnam, Eropa Timur, hingga Kanada.

Selain itu, penerbitan 1.499 nomor registrasi untuk unit pengolah ikan (UPI) yang terdaftar di negara non-mitra melalui otoritas kompeten.

“Nomor registrasi ini diperlukan pelaku usaha yang ingin menyasar pasar ekspor. Berdasarkan data kami, pada semester kedua 2024, produk perikanan telah diterima di 140 dari 190 negara anggota PBB,” ujarnya.

Menurut dia, tingginya angka penerimaan hasil perikanan Indonesia di pasar global tak lepas dari penerapan sistem jaminan mutu yang ditandai dengan penerbitan sejumlah sertifikat berstandar internasional. Terdapat belasan ribu sertifikat dalam sembilan kategori yang diterbitkan sepanjang tahun ini.

Dia merinci ribuan sertifikat tersebut meliputi sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebanyak 6.254 sertifikat, Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 2.575 sertifikat, Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal 3.515 sertifikat, Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) 269 sertifikat, Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) 51 sertifikat dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) 32 sertifikat.

Kemudian sertifikasi produk perikanan pasca panen yang terdiri dari Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) telah terbit 3.558 sertifikat, Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) 4.380 sertifikat dan terakhir layanan Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan (SPDI).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa terdapat sembilan sertifikasi terintegrasi dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) sekaligus menjadi bagian dari sistem ketertelusuran (traceability) pada setiap rantai produksi.

Dikatakannya, sebagai quality assurance BPPMHKP atau Badan Mutu telah memiliki kapasitas laboratorium untuk 34 jenis parameter mutu mulai dari kimia, mikrobiologi, parasit, uji molekuler hingga organoleptik.

“Sembilan jenis uji laboratorium ini diantaranya mikrobiologi, parasit, logam berat, serta 1 jenis parameter bahan acuan yakni parasit. Kami menerapkan standar internasional dan ini dilaksanakan di 46 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Melalui layanan hulu-hilir tersebut memudahkan pelaku usaha yang akan melakukan ekspor hasil perikanan.

Ishartini menegaskan bahwa pihaknya baik di pusat maupun UPT, siap memberikan pendampingan yang diperlukan agar pelaku usaha bisa ekspor.

“Alhamdulillah indeks kepuasan masyarakat di semester II tahun ini terhadap Badan Mutu nilainya 93,53 atau sangat baik. Terimakasih atas kepercayaannya dan jangan ragu untuk datang ke UPT kami,” kata Ishartini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan KKP mendukung program hilirisasi yakni dengan meningkatkan produksi perikanan di hulu yang bersumber dari perikanan tangkap maupun budidaya.

Ia menyebutkan, hasil perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 7,5 juta ton, ikan budidaya 5,5 juta ton, sedangkan produksi rumput laut sebesar 9,2 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

17/12/2024 18:57