Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • KKP dorong produksi teri kualitas ekspor di Pulau Pasaran Lampung

    KKP dorong produksi teri kualitas ekspor di Pulau Pasaran Lampung

    Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan produksi teri berkualitas ekspor di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, untuk mendukung industri perikanan dan meningkatkan perekonomian lokal.

    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam keterangan di Jakarta, Minggu mengatakan bahwa upaya itu dapat dilakukan dengan memberdayakan ibu-ibu yang ada di daerah tersebut sehingga memiliki kemampuan dalam menciptakan produk teri yang berkualitas.

    “Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan (Pulau Pasaran),” kata Didit seusai menyapa warga Pulau Pasaran, Bandar Lampung.

    Menurutnya, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) guna peningkatan kemampuan usaha serta diversifikasi produk berbasis kearifan lokal.

    “Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekalian menambah pemasukan rumah tangga,” ujar Wamen Didit.

    Wamen Didit juga mengimbau agar sarana dan prasarana yang telah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pulau Pasaran yang telah ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Modern (Kalamo), bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.

    “Pengelolaan yang baik tentu bisa meninimalisir jika terjadi paceklik dan agar tidak kehilangan pasar, oleh karena itu agar teri di Pulau Pasaran bisa dikelola dengan baik,” kata Didit.

    Senada, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menjabarkan hasil monitoring dan evaluasi dampak ekonomi kepada 21 anggota koperasi perikanan di Pulau Pasaran.

    Dia menyebutkan bahwa rata-rata volume produksi pengolahan teri di daerah itu sebesar 2-5 ton per bulan, omzet yang diperoleh mencapai Rp20-50 juta per bulan.

    Sementara tenaga kerja yang terserap dalam 1 unit usaha pengolahan sekitar 10-20 orang, yang terbagi atas buruh sortasi dan pembersihan, pengeringan dan pengemasan. Hingga saat ini, pemasaran produk teri didominasi ke wilayah Jakarta dan Lampung.

    “Setelah diresmikan sebagai Kalamo, kami terus memantau perkembangan disini, tentu ini menjadi bagian dari kehadiran negara untuk masyarakat pesisir,” ujar Budi.

    “Kami mendorong koperasi untuk lebih inovatif membuka peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri,” tambah Budi.

    Dalam kunjungan kerja di Lampung, Wamen Didit juga menyempatkan diri untuk menyambangi Kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Lampung.

    Di salah satu unit pelayanan teknis (UPT) KKP ini, dia memberikan arahan agar seluruh unit KKP meningkatkan pelayanan publik serta bekerja solid antar satuan kerja (satker) guna memberikan solusi cepat kepada masyarakat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

    Program Kalamo atau Kampung Nelayan Modern merupakan bagian dari program ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Program tersebut untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan melalui berbagai penyediaan sarana prasarana perikanan oleh KKP. Selain di Pasaran, Kalamo juga sudah dibangun di Biak, Papua.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang

    Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjawab pertanyaan awak media di sela meninjau Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya di Semarang, Jawa Tengah, untuk memantau hilirisasi perikanan dan kualitas produk yang hendak dipasarkan.

    “Ini kunjungan saya untuk ketemu dengan pelaku industri hilir, untuk melihat langsung proses penjaminan mutu hasil perikanan dan kualitas produk perikanan yang akan dipasarkan,” kata Trenggono di Semarang, Sabtu.

    Menteri Trenggono bersama rombongannya mengecek langsung proses pengolahan ikan yang ada di PT Tilapia Nusantara Jaya.

    “Tadi kalau sempat ada beberapa yang mengikuti di dalam (UPI PT Tilapia Nusantara Jaya), bayangkan satu pabrik kecil ini dia butuh 36 ribu ton tilapia setiap tahun. Jadi, proses hilirisasi ini tidak masalah sebetulnya,” ujar Trenggono.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia terjaga dengan baik dan memenuhi standar internasional untuk penuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Selain itu, KKP juga memastikan rantai distribusi dan ketersediaan stok ikan aman selama natal dan tahun baru. Memasuki masa libur natal dan tahun baru, KKP selaku otoritas kompeten memastikan tetap memberikan layanan dengan baik, khususnya terkait penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk pelayanan penerbitan sertifikasi kepada pelaku usaha.

    Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro-kecil hingga menengah-besar yang berasal dari Jawa Tengah, antara lain Semarang, Kudus, Pekalongan, Pati, Boyolali, Jepara dan Demak.

    “Pertemuan dilakukan untuk penguatan rantai distribusi perikanan dan memastikan ketersediaan stok ikan selama masa libur natal dan tahun baru, serta memastikan harga ikan tetap stabil dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage,” ujarnya.

    Dia menuturkan bahwa pertemuan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pelaku usaha pengolahan ikan, antara lain keterbatasan suplai bahan baku untuk industri surimi, keterbatasan suplai bahan baku untuk UPI fillet tilapia yang sesuai persyaratan dengan ukuran 800 gr/ekor ke atas dari tambak bersertifikat CBIB.

    Selain itu, masih minimnya tambak budi daya tilapia yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya yang Baik), terbatasnya nelayan memiliki sertifikat CPIB, permasalahan distribusi ikan antar wilayah, dan permasalahan ekspor. KKP mengimbau beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab kendala yang dirasakan oleh pengusaha UPI, antara lain penguatan rantai distribusi dengan memastikan transportasi dan logistik ikan dari cold storage ke pasar dan UPI berjalan dengan lancar.

    “Serta menghimbau pelaku usaha cold storage untuk memanfaatkan stok yang ada guna memenuhi kebutuhan pasar dan UPI,” ucapnya.

    Selain itu, menjaga stabilitas harga ikan dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage, mendorong diversifikasi produk ikan seperti bandeng presto dan value-added products berbasis surimi untuk mengurangi tekanan pada ikan segar. Kemudian, optimalisasi pemanfaatan cold storage dan melakukan pemetaan stok ikan secara real time. Fasilitasi pendaftaran nomor registrasi ekspor ke negara tujuan dan memperluas akses pasar domestik dan impor.

    KKP mencatatkan bahwa pada tahun 2024, produksi perikanan di Jawa Tengah mencapai 912,88 ribu ton yang terdiri dari 358,07 ribu ton perikanan tangkap dan 554,81 ribu ton perikanan budi daya. Serapan konsumsi ikan rumah tangga di Jawa Tengah pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 556,86 ribu ton.

    Ekspor produk perikanan di Jawa Tengah periode Januari- November 2024 mencapai 326,78 juta dolar AS atau Rp4,89 triliun, meningkat sebesar 26,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk nilai ekspor nasional produk perikanan hingga bulan November 2024 mencapai 5,4 miliar dolar AS.

    Sementara itu, volume ekspor produk perikanan periode Januari-November 2024 mencapai 83,11 ribu ton atau naik 34,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan komoditas utama ekspor adalah Rajungan, Cumi-Sotong-Gurita, Udang, Layur, dan Tuna-Cakalang. Pasar utama ekspor produk perikanan Jawa Tengah adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Ia menambahkan, KKP selalu menekankan pentingnya jaminan mutu (quality assurance) produk perikanan Indonesia, di antaranya memperpanjang umur simpan produk mengingat ikan merupakan bahan pangan yang mudah membusuk (perishable).

    “Adanya tuntutan untuk menjaga mutu dan kualitas ikan untuk konsumen, adanya tuntutan standar maupun persyaratan dari negara tujuan ekspor, dan meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tiapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

    Sumber : Antara

  • Produksi Perikanan RI 13 Juta Ton, Berpeluang Pasok Kebutuhan Protein Global

    Produksi Perikanan RI 13 Juta Ton, Berpeluang Pasok Kebutuhan Protein Global

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memenuhi kebutuhan produksi protein melalui produk perikanan. Hal itu menjadi salah satu fokus dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pemenuhan protein dari produk perikanan lebih mudah dilakukan ketimbang daging sapi. Pasalnya, kata dia, produksi perikanan Indonesia menyentuh 13 juta ton rata-rata per tahun.

    “Dari perikanan, Alhamdulillah produksi kita bagus. Kira-kira kita 13 juta ton rata-rata setiap tahun. Ada 13 juta ton, tapi konsumsi kita lokal juga 11-12 juta ton,” kata Trenggono saat berdialog dengan pengusaha di kantor PT Tilapia Nusantara Jaya, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024).

    Akan tetapi, ia menyebut banyak pelaku industri yang tidak mendapat bahan baku pengolahan perikanan. Hal itu terjadi lantaran kondisi sektor hulu yang belum sepenuhnya kuat menyuplai sektor hilir.

    “Jadi kalau kita bicara hilirisasi. Ini hilirisasi. Kita bicara hilirisasi itu harus benar-benar hulunya beres,” ungkapnya.

    Berdasarkan data dari FAO, kata Trenggono, kebutuhan protein dunia meningkat menjadi 70%. Terkait dengan hal tersebut, sektor perikanan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein.

    “Nah itulah kemudian kita produksi 13 juta ton. Tujuh juta dipenuhi dari perikanan tangkap. Enam juta atau bahkan kurang itu dari budi daya. Berbagai macam jenis budi daya didominasi dari ikan-ikan daerah. Ikan-ikan seperti gurame, lele, dan seterusnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, produk perikanan juga dapat dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketahui membutuhkan porsi protein yang tinggi. Menurutnya, ikan tidak perlu disajikan utuh, melainkan diolah menjadi berbagai bentuk.

    “Serahkan kepada industri yang lain. Dia olah menjadi fish ball, dia olah menjadi segala macam, yang mudah untuk dimakan, yang tidak harus buang-buang durinya. Pasti bisa. Kalau itu dilakukan, 4 juta (ton produksi tilapia) itu nothing,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Trenggono mengajak industri pengolahan ikan untuk mendorong proses hilirisasi produk ikan. Melalui MBG, ia meyakini produksi ikan tidak akan kehabisan pasar seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein dunia menjadi 70% menurut data FAO.

    “Karena itulah satu-satunya menurut saya untuk meningkatkan protein, ketersediaan protein dan asupan protein kepada masyarakat. Dunia kebutuhannya terus meningkat dan prediksinya akan meningkat mencapai 70% protein,” tutupnya.

    Selain untuk mendorong kebutuhan protein sebagai upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan, nilai pasar perikanan dan kelautan juga dianggap prospektif. Pada kesempatan sebelumnya, Trenggono mengungkap terdapat lima komoditas perikanan yang dapat mengoptimalkan potensi pasar seafood dunia yang ditaksir sebesar US$ 419,09 miliar di tahun 2030.

    Sementara di tahun 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030. Lima komoditas tersebut adalah:

    1. Udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 6,1% dunia.

    2. Rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 13,8% dunia.

    3. Nila salin atau tilapia dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 10,9% dunia.

    4. Kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 7,3% dunia.

    5. Lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dan pangsa pasar 0,5%.

    (fdl/fdl)

  • KKP Siapkan Modeling Budi Daya Rajungan di Jepara

    KKP Siapkan Modeling Budi Daya Rajungan di Jepara

    Semarang –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menyiapkan modeling rajungan di Jepara, Jawa Tengah. Komitmen itu disampaikan dalam dialog bersama pelaku industri hilir perikanan dan kelautan di kantor PT Tilapia Nusantara Jaya, Semarang.

    Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pihaknya akan membuat modeling budi daya rajungan di Jepara. Adapun saat ini, mayoritas rajungan sendiri diperoleh dari hasil penangkapan di laut.

    “Modeling yang akan kita buat itu, ini adalah, tadi permintaan dari (pelaku industri) Jepara itu adalah soal rajungan. Rajungan ini, selama ini masih menangkap dari laut,” kata Trenggono, Sabtu (28/12/2024).

    Saat ini, kata Trenggono, pemerintah berhasil membuat tempat pembenihan atau hatchery rajungan. Melalui modeling ini, anakan rajungan bisa tumbuh lebih besar dan berkelanjutan.

    “Sudah mampu melakukan hatchery, lalu kemudian membuat anakan yang kita bisa besarkan. Artinya bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah ini yang akan kita buat untuk kemudian kita buat model dalam satu skala tertentu di Jepara,” ungkapnya.

    Melalui modeling ini, kata Trenggono, pemerintah juga akan mendorong para penangkap rajungan menjadi pembudidaya. “Kalau ini bisa terjadi, nanti seluruh penangkap rajungan itu, kita bisa geser mereka menjadi pembudidaya,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb. Haeru Rahayu mengaku, telah berhasil memijahkan rajungan melalui modeling di Takalar, Sulawesi Selatan. Adapun inovasi yang diadopsi dikenal sebagai individual compartment dengan skema pemeliharaan satu per satu.

    “Sederhananya, artinya pemeliharaan itu satu satu. Kenapa? Kan dia kanibal, jadi kita anukan (pisahkan),” jelasnya.

    Dengan teknologi ini, Tb menyebut budi daya rajungan bisa dilakukan dengan tepat. Dalam hal ini, tingkat kematian rajungan, penyakit, dan pertumbuhan, bisa dikontrol dengan baik. Ia juga menyebut, modeling ini bisa segera diterapkan di Jepara.

    “Jepara juga balai kita, di sana sebenarnya pengembangannya kepiting sebenarnya, tapi beda-beda tipis sebenarnya. Tapi kalau memang nanti pangsa pasarnya banyakan di Jepara, ya, kita dorong. Sama saja,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • Menteri KP Buka-bukaan soal Pembatasan Penangkapan Kepiting 12 cm

    Menteri KP Buka-bukaan soal Pembatasan Penangkapan Kepiting 12 cm

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatasi penangkapan komoditas kepiting lewat Peraturan Menteri KP Nomor 16 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, KKP menetapkan penangkapan kepiting minimal lebar karapas minimal 12 cm atau berat minimal 150 gram per ekor.

    Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap, pembatasan penangkapan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kepiting dalam negeri. Sebab, penangkapan kepiting sebelumnya dianggap masif tanpa memerhitungkan kelangsungan komoditas.

    “Sekarang itu sampai ukuran-ukuran kecil kita keluarin ukuran maksimal 12. ‘Di bawah 12 ini terlalu kecil. Kita butuh agak, ini terlalu gede. Kita butuh yang kecil lagi’. Dalam hati saya, ini orang cara berpikirnya sempit. Hanya untuk kepentingan bisnis,” kata Trenggono saat berdialog dengan pengusaha di kantor PT Tilapia Nusantara Jaya, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024).

    Ihwal aturan tersebut, Trenggono mengaku sempat dikeluhkan pelaku usaha di Kalimantan Utara. Saat itu, pelaku usaha mengklaim habitat kepiting banyak di wilayahnya. Akan tetapi, jumlah kepiting dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri secara berkelanjutan. Karenanya, ketentuan pembatasan penangkapan kepiting diterapkan dengan harapan keberlanjutan ekosistem tercapai.

    “‘Di Kalimantan Utara kepiting banyak, Pak. Di sini banyak (kepiting)’. Iya banyak. Tapi begitu masuk industri seperti saudara, kelar. Disedot 2 hari saja, selesai,” tutupnya.

    Diketahui, KKP menetapkan lima komoditas perikanan yang dapat mengoptimalkan potensi pasar seafood dunia yang ditaksir sebesar US$ 419,09 miliar di tahun 2030. Sementara di tahun 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030.

    Kelima komoditas tersebut adalah

    1. Udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 6,1% dunia.

    2. Rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 13,8% dunia.

    3. Nila salin atau tilapia dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 10,9% dunia.

    4. Kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 7,3% dunia.

    5. Lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dan pangsa pasar 0,5%.

    (fdl/fdl)

  • Trenggono: Revitalisasi tambak Pantura penopang hilirisasi perikanan

    Trenggono: Revitalisasi tambak Pantura penopang hilirisasi perikanan

    Bayangkan satu pabrik kecil di sini butuh 3.600 ton tilapia setiap tahun, tapi tidak bisa dipenuhi. Tentu yang menjadi concern adalah bagaimana sisi hulu betul-betul bisa disiapkan dengan baik

    Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program revitalisasi tambak idle Pantai Utara Jawa (Pantura) akan menjadi penopang pertumbuhan industri hilir perikanan di Pulau Jawa.

    Trenggono di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku ikan menjadi kunci majunya industri hilir perikanan. Salah satunya Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya yang ada di daerah tersebut membutuhkan pasokan 3.600 ton tilapia per tahun.

    “Bayangkan satu pabrik kecil di sini butuh 3.600 ton tilapia setiap tahun, tapi tidak bisa dipenuhi. Tentu yang menjadi concern adalah bagaimana sisi hulu betul-betul bisa disiapkan dengan baik,” katanya.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjalankan program revitalisasi tambak mangkrak di wilayah Pantura Jawa seluas 78 ribu hektare secara bertahap.

    “Inilah yang kemudian menjadi bagian dari belanja masalah, yang untuk kemudian kita bisa lihat bahwa revitalisasi tambak Pantura seluas 78 ribu hektare itu menjadi sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Kalau itu bisa dilakukan, betul-betul hal-hal seperti yang dialami oleh PT Tilapia ini tidak terjadi,” ucap Trenggono.

    Pelaksanaan tahap awal dilaksanakan pada 2025 menyasar sekitar 20 ribu hektare tambak idle yang berada di lahan milik pemerintah. Jenis ikan yang dikembangkan adalah nila salin.

    Menurut Trenggono, nila salin menjadi pilihan karena memiliki survival rate tinggi, harga jualnya juga tinggi, dapat diolah menjadi beragam produk turunan, serta sudah dilakukan pengembangan budi daya secara modern melalui program modeling di Karawang, Jawa Barat.

    “Pasarnya sendiri menurut data, menurut riset, market riset yang kita terima itu sekitar 23 miliar dolar AS,” ucap Trenggono.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) melakukan kunjungan kerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Pada kunjungan kerjanya di kawasan industri tersebut, Trenggono melihat langsung proses pengolahan ikan milik PT Tilapia Nusantara Jaya. Salah satu produk yang dihasilkan adalah fillet nila beku.

    Perusahaan ini sebenarnya mampu mengolah 15 ton ikan setiap hari namun realisasi produksi baru di angka 4 – 5 ton per hari. Hal itu dipengaruhi ketersediaan bahan baku. Selain mengolah ikan nila, perusahaan juga mengolah ikan-ikan pelagis dan demersal.

    “Tadi prosesnya bagus sekali, ternyata tilapia itu bisa diproses demikian rupa, lalu kemudian tidak ada satu pun yang tersisa, karena sisanya pun akan punya nilai yang tinggi,” tutur Trenggono.

    Perusahaan juga siap melakukan ekspor produk olahan perikanan karena sudah memiliki sertifikat jaminan mutu yang dikeluarkan oleh KKP.

    Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tiapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan

    2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan bantuan dua unit kapal perikanan asing hasil rampasan kasus illegal fishing kepada nelayan Indonesia. Kapal itu dipastikan telah diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

    Langkah baru yang ditempuh pemerintah ini, kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, merupakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam penanganan lebih lanjut kapal perikanan asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

    Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan tradisional menggunakan kapal berukuran lebih besar. Hal ini dikatakan saat penyerahan kapal di Pelabuhan Perikanan Masami, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jumat (27/12) kemarin.

    “Melalui kebijakan ini KKP sudah tidak lagi melakukan peledakan dan penenggelaman kapal pelaku IUUF yang malah menimbulkan resiko lingkungan hidup di wilayah perairan. Kami juga mengapresiasi Ditjen PSDKP yang telah menangkap dan mengamankan kapal tersebut untuk direnovasi kemudian dihibahkan dan dimanfaatkan untuk nelayan tradisional,” ujar Latif dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Kapal perikanan eks-IUUF yang kini bernama kapal Kalamo Wangi 01 berukuran 60 GT dan Kalamo Wangi 02 berukuran 110 GT ini diserahkan kepada Koperasi Pemasaran Pasir Mutiara Pancer dan Koperasi Unit Desa Mina Blambangan Muncar.

    “Kami berharap agar kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh koperasi penerimanya. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan dalam rangka pendampingan dan monitoring pemanfaatan bantuan ini,” imbuhnya.

    2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan Foto: Dok. KKP

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menilai hal ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan.

    “Ini merupakan peluang atas kebijakan pemerintah pusat yang berkomitmen bersama dengan Banyuwangi sebagai pilot project penerima hibah kapal hasil rampasan pertama dalam sejarah panjang penanganan IUUF di Indonesia,” lanjutnya.

    Ipuk juga mengaku optimis kapal-kapal hibah ini nantinya dapat menjadi percontohan dan menjadi kisah sukses bagaimana kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan output yang maksimal dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.

    (ada/ara)

  • KKP tegaskan PNBP perikanan untuk bantu nelayan kecil

    KKP tegaskan PNBP perikanan untuk bantu nelayan kecil

    PNBP merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan para pelaku usaha yang telah diberikan izin untuk menangkap atau mengangkut ikan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap adalah untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan kecil.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan PNBP SDA perikanan tangkap merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku usaha yang telah diberikan izin sesuai porsi perhitungan yang telah disepakati bersama berdasarkan aturan yang berlaku.

    “PNPB tersebut diatur oleh negara dalam pemanfaatannya digunakan juga untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Latif menjelaskan PNBP SDA perikanan tangkap tahun 2024 sampai saat ini telah mencapai Rp926 miliar atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

    Latif menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang tertib dan patuh, namun juga berdasarkan data dan monitoring pantauan pergerakan kapal perikanan di Command Centre, masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi, sehingga sangat mempengaruhi dalam perhitungan PNPB yang merupakan kewajiban para pelaku usaha perikanan.

    Lebih lanjut, Latif mengatakan bahwa hasil dari PNBP tersebut nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, alat penangkapan ikan dan peningkatan kompetensi teknis nelayan kecil.

    “Penggunaan PNBP SDA ini, proporsinya 80 persen dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota dan 20 persen dikelola pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin baik,” terang Latif.

    Lebih lanjut, Latif mengatakan pelaksanaan PNBP SDA perikanan sangat tergantung kepada kepatuhan pelaku usaha terhadap berbagai ketentuan, di antaranya tidak melakukan kegiatan alih muat di tengah laut secara ilegal, menggunakan alat tangkap sesuai dengan izin yang sudah diberikan, mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen izin, dan melaporkan data hasil tangkapan secara akurat.

    “PNBP merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan para pelaku usaha yang telah diberikan izin untuk menangkap atau mengangkut ikan,” tuturnya.

    Apabila ada masih ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan, lanjut Latif, sebenarnya pelaku usaha itu juga menjadi bagian yang merugikan nelayan kecil yang seharusnya mendapatkan bantuan dari penggunaan PNBP.

    “Peran negara melalui KKP mengatur rasa keadilan antara pengusaha besar dan nelayan kecil,” ungkap Latif.

    Menurut Latif, PNBP telah ditetapkan mekanismenya agar berjalan baik dan optimal. Untuk itu, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada pelaku usaha perikanan agar bisnis perikanan tangkap semakin efisien, maju, dan berkelanjutan.

    “Penerapan PNBP pascaproduksi telah dilakukan selama dua tahun terakhir. Ini menjadi bentuk keadilan berusaha dan memberikan kepada pelaku usaha agar ketentuan yang ada benar-benar dijalankan dan produksi dilaporkan dengan akurat dan jangan ada lagi upaya-upaya melakukan kecurangan atau pelanggaran di lapangan,” tuturnya.

    KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha. Regulasi ini mengamanatkan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan evaluasi atas data produksi yang sudah dilaporkan dalam satu musim penangkapan ikan.

    “Apabila terdapat data produksi yang belum dilaporkan, pelaku usaha wajib melaporkan data tersebut ke dalam aplikasi (e-PIT) menu LPS (Laporan Perhitungan Sendiri ) evaluasi dan membayarkan PNBP-nya ke kas negara,” katanya.

    Ia menambahkan, saat ini KKP sedang melakukan klarifikasi dan pencocokan data akhir tahun sesuai aturan yang telah ditetapkan.

    “Ke depan jangan ada lagi pelanggaran yang dilakukan dan laporan produksi akan di klarifikasi bersama para pelaku usaha secara periodik per tiga bulan bersama para pelaku usaha perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP SDA perikanan pascaproduksi diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Begini Jurus KKP Kurangi Polusi Laut di RI

    Begini Jurus KKP Kurangi Polusi Laut di RI

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat polusi laut yang disebabkan sampah plastik memiliki estimasi kerugian hingga US$ 450 juta atau setara dengan Rp 7,2 miliar per tahun. Selain itu, tercatat hingga 0,55 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia setiap tahunnya.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP telah menetapkan sikap tegas untuk mengatasi polusi di laut Indonesia. Sejak tahun 2022, KKP telah meminta nelayan tradisional membersihkan sampah laut dalam satu bulan.

    Hal itu juga masuk dalam salah satu poin di peta jalan ekonomi biru, di mana KKP menetapkan fokus pada pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    “Kita sudah lakukan sosialisasi sejak tahun 2022 bahwa seluruh nelayan, khususnya nelayan tradisional agar mereka betul-betul dalam satu bulan tidak mengambil ikan, tapi membersihkan plastik di laut,” kata Trenggono di Universitas Diponegoro, Jepara, Jawa Tengah, Jum’at (27/12/2024).

    Selain itu, KKP juga meningkat pengawasan logistik bagi kapal-kapal nelayan yang hendak dan pulang melaut. Dalam pengawasan itu, petugas KKP akan menyesuaikan data barang bawaan, khususnya plastik.

    “Kapal mau melaut, logistiknya dicek, plastiknya berapa, pulang harus sama. Kalau enggak, didenda,” tegasnya.

    Selain itu, Trenggono juga serius mengelola karbon biru. Adapun pengelolaan karbon biru dilakukan melalui konservasi dan revitalisasi di wilayah laut untuk mengoptimalkan penyerapan karbon.

    Ia menuturkan, KKP telah melakukan konservasi laut sebanyak 29,9 juta hektar. Konservasi yang dilakukan juga telah melampaui target sebesar 29,7 juta hektare.

    “Itu yang kita sebut dengan marine protection area yang tentu itu dinilai dengan UNOC (United Nations Ocean Conference). Jadi dari situ nanti kemudian kita pasangin sensoring digital untuk kemudian kita bisa memonitor apakah sea grass-nya tetap baik, lalu coralnya baik, lalu kemudian tidal marshes-nya juga baik, mangle-nya baik, karena semua terkait dengan sistem ini,” jelasnya.

    Trenggono menuturkan, konservasi laut menjadi hal utama untuk mengelola karbon biru yang diproduksi, baik oleh manusia maupun industri.

    “Emisi itu akan merusak, menjadi gas rumah kaca yang kemudian menjadi pemanasan global dan seterusnya. Sehingga kehidupan juga akan menjadi tidak baik,” jelasnya.

    Laut, kata Trenggono, memiliki tingkat serapan karbon yang tinggi daripada wilayah hutan. Selain itu, konservasi laut juga perlu dilakukan sebagai tempat pemijahan biota laut. Karenanya, konservasi laut perlu dilakukan dengan baik.

    “Yang ketiga, (laut) adalah tempat produksi oksigen. Ini kehidupan, kalau itu (konservasi) tidak kita lakukan, kehidupan selesai,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Pemerintah Bakal Revitalisasi 3 Ribu Hektar Tambak Garam di Indramayu

    Pemerintah Bakal Revitalisasi 3 Ribu Hektar Tambak Garam di Indramayu

    Jakarta –

    Pemerintah berupaya menutup keran impor garam konsumsi pada 2025 mendatang. Selain itu, pemerintah juga menargetkan menghentikan impor garam industri pada tahun 2027 mendatang.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperluas lahan tambak garam hingga 500 hektare (ha) pada 2027 untuk mempercepat pencapaian swasembada garam. Begitu juga dengan upaya pemerintah mengoptimalkan produksi garam di Indramayu, Jawa Barat.

    Berdasarkan pantauan detikcom di Gudang Garam Nasional (GGN) Indramayu, Desa Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdapat ribuan tumpuk karung garam.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, total stok garam yang berada di kawasan Krangkeng, Indramayu, sebanyak 63.000 ton. Untuk mendorong produksi tahun depan, ia mengaku akan melakukan revitalisasi tambak garam seluas 3.000 hektar di kawasan Krangkeng.

    “Total stok di wilayah sini ada 63.000. Ya, dan produksi di sini. Kita bisa tingkatkan nanti tahun depan. Saya sudah punya data kira-kira sekitar 3.000 hektare. 3.000 hektare ini bisa menghasilkan kira-kira sekitar 3.000 ton satu tahun karena masanya kira-kira sekitar 4 bulan,” kata Trenggono kepada wartawan di GGN Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024).

    Dalam revitalisasi yang dilakukan, kata Trenggono, wilayah produksi garam di Krangkeng akan difasilitasi alat pompa air laut yang bagus. Pasalnya, selama ini para petani garam mengandalkan pasang surut air laut.

    “Jadi kalau pasang surut, tahu sendiri kualitasnya pasti tidak bagus. Jadi harus dicuci dan sebagainya. Nanti kalau dengan pompa, jadi ada tandonnya, lalu ada tempat pengaliran ke wilayah pon-pon budidaya. Nah hasilnya pasti akan jauh lebih bagus,” jelasnya.

    Adapun dana yang diperlukan untuk merevitalisasi tambak seluas 3.000 hektar, Trenggono membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 5 miliar. Ia pun mengaku akan mengajukan penambahan anggaran khusus revitalisasi tambak garam di Krangkeng.

    “Kita akan revitalisasi tahun depan, kita akan minta anggaran tambahan untuk tahun depan, untuk di sini seluas 3.000 itu akan kita revitalisasi dengan pompa air laut yang bagus,” tegasnya.

    Lebih jauh, Ia berharap tambak garam di Krangkeng, Indramayu, dapat menyuplai kebutuhan garam industri. Adapun GGN sendiri menyuplai garam untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta.

    “Jadi harapan saya nanti ke depan garam konsumsi, garam industri dari seluruh sentra di Indonesia yang paling dekat dengan Jakarta di sini akan bisa dipenuhi,” tutupnya.

    Adapun kapasitas penyimpanan di GGN Krangkeng diketahui sebesar 2.000 ton dan saat ini terisi sebanyak 1.400 ton. Kapasitas produksi pabrik garam olahan di Indramayu sebesar 6.000 ton per tahun.

    Garam olahan tersebut biasanya didistribusikan ke industri pakan ternak dan juga ke Bekasi dalam bentuk garam konsumsi. Sementara luas lahan garam produktif Kabupaten Indramayu tahun 2024 sebesar 1.445,65 Ha dengan total produksi sebesar 135.891,10 ton (produktivitas 94 ton/hektar).

    Adapun estimasi stok garam di Kabupaten Indramayu saat ini sebesar 25.000 ton. Harga garam krosok (bahan baku) saat ini sebesar Rp975,-/kg (K1), Rp850,0/kg (K2), dan Rp750,-/kg (K3).

    Pergaraman di Kabupaten Indamayu tersebar juga di empat kecamatan, yaitu: Krangkeng, Losarang, Kandanghaur, dan Patrol. Untuk kecamatan Krangkeng sendiri, lokasi produksi garam terdapat di desa Singakerta, Srengseng, Luwunggesik, Kalianyar, Krangkeng, dan Tanjakan.

    (kil/kil)