Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat.

    Menteri Trenggono memperkenalkan langsung inovasi budidaya ikan nila salin, yang menjadi langkah konkret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merevitalisasi tambak tradisional menjadi modern dengan hasil panen berorientasi ekspor.

    Dalam kunjungan tersebut, Raffi Ahmad Raffi hadir bersama rekannya dalam kelompok The Dudas-1, yakni Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta.

    Lewat program percontohan BINS, Menteri Trenggono berharap budidaya perikanan modern dapat terus tumbuh, dan menjadi lapangan kerja baru khususnya bagi para generasi muda.

    “Melalui pembangunan modeling nila salin di Karawang, KKP ingin menjadikan daerah ini sebagai contoh nyata penerapan ekonomi biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Pengembangan BINS Karawang menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan dan pemerataan ekonomi pesisir.

    Dipilihnya Karawang karena memiliki lahan tambak yang potensial namun belum dioptimalkan. Melalui program ini, lahan-lahan idle tersebut diubah menjadi tambak nila salin modern yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Selain melihat proses budidaya, Menteri Trenggono juga memperkenalkan sistem pengelolaan tambak modern yang menerapkan seperti Intake Air Laut dan Tawar dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Budidaya ikan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga masa depan pangan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan teknologi yang tepat, tambak dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Trenggono.

    Kehadiran Raffi bersama Ariel, Gading, dan Desta disambut antusias oleh masyarakat dan para pekerja di BINS Karawang.

    Menteri Trenggono berharap keterlibatan para figur publik ini dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan konsep ekonomi biru dan budidaya ikan modern kepada generasi muda. Menurutnya, cara-cara kreatif seperti ini sangat efektif untuk menggugah minat masyarakat terhadap sektor perikanan yang kini semakin modern dan menjanjikan.

    Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang dikembangkan KKP. Menurutnya, modeling BINS di Karawang merupakan terobosan besar yang dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus menyediakan sumber protein hewani yang sehat bagi masyarakat.

    “KKP luar biasa. Punya modeling seperti budidaya ikan nila salin yang punya peran penting dalam menyediakan sumber protein hewani yang sehat dan bergizi. Terima kasih sudah memperkenalkan kami pada inovasi yang bukan hanya meningkatkan produksi ikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raffi Ahmad.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan BINS Karawang dirancang untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan melalui penerapan teknologi modern dan sistem manajemen yang efisien. Dengan pendekatan baru ini, produktivitas tambak yang sebelumnya hanya sekitar 0,6 ton per hektare per siklus kini mampu meningkat hingga 80 ton per hektare per siklus.

    Peningkatan tidak hanya berpengaruh pada volume produksi dan ekspor, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta memperkuat ekonomi daerah melalui aktivitas pendukung seperti pakan, logistik, dan pengolahan hasil perikanan.

    Lebih lanjut, Tb Haeru menjelaskan bahwa ikan nila salin dipilih karena keunggulannya yang mampu hidup di air payau dengan kadar garam hingga 20 ppt. Jenis ini sangat cocok untuk lahan tambak di pesisir. Selain pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap penyakit, nila salin juga memiliki pasar yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Berdasarkan data, permintaan global ikan tilapia mencapai 7,84 juta ton pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,9 juta ton pada tahun 2030. Di dalam negeri, permintaan juga terus meningkat dan diperkirakan menembus 2,36 juta ton pada tahun yang sama.

    Dari sisi produksi, Indonesia kini menjadi produsen tilapia terbesar kedua di dunia dengan produksi sekitar 1,4 juta ton atau 20,5 persen dari total produksi dunia, setelah Tiongkok. Indonesia juga tercatat sebagai eksportir nila terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Kolombia.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono juga menunjukkan area pembangunan BINS Karawang seluas 230 hektare yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lengkap, seperti intake air laut dan tawar, area pembesaran, IPAL serta fasilitas kawasan terpadu.

    Dengan penerapan sistem modern dan pengelolaan terintegrasi, BINS Karawang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 84 ton per hektare per tahun dengan volume produksi mencapai 11.150 ton per tahun. Proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 500 orang.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    RI Lepas Perdana Ekspor Udang Bersertifikat Bebas Cs-137 ke AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor perdana udang bersertifikat bebas Cesium 137 (Cs-137) ke Amerika Serikat (AS) di terminal kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema sertifikasi bebas Cs-137 sesuai dengan standar Food and Drug Administration (FDA) AS dan Import Alert #99-52. Hal ini dilakukan untuk memastikan udang Indonesia aman dan berkualitas tinggi.

    “Hal ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan tentunya mendorong kegiatan ekspor udang yang sehat, bermutu serta aman dikonsumsi untuk keberterimaan di negara tujuan,” kata Ishartini dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (2/11/2025).

    Lebih lanjut, Ishartini menyatakan FDA AS telah menunjuk KKP sebagai Certifying Entity (CE) untuk udang Indonesia yang diekspor ke AS.

    Dalam hal ini, sambung dia, KKP bekerja sama dengan BAPETEN dan BRIN untuk melakukan scanning dan testing pada titik kritis rantai produksi udang, khususnya di wilayah Jawa dan Lampung, untuk memastikan udang yang diekspor ke AS bebas Cs-137.

    “Hari ini 31 Oktober 2025 adalah tanggal entry into effect aturan Import Alert 99-52 di AS dan juga merupakan ekspor perdana udang Indonesia bebas Cs-137. Kami ingin tunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan mutu level internasional,” imbuhnya.

    Ishartini menuturkan, ekspor perdana udang bebas Cs-137 ini terdiri dari dua pengiriman (shipment) dengan tujuan pelabuhan New York (NY) dan Los Angeles (LA). Nantinya, periode shipment berikutnya dijadwalkan pada 1 November dengan tujuan Miami dan Jacksonville.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai otoritas kompeten jaminan mutu produk perikanan dalam memberikan quality assurance di setiap rantai produksi perikanan, sehingga produk yang dihasilkan bermutu dan aman bagi konsumen.

    Dalam catatan Bisnis, Trenggono mengakui penghentian sementara ekspor udang ke AS berdampak pada kinerja ekspor udang Indonesia. Namun, dia optimistis situasi ini hanya bersifat sementara.

    “Ya itu dampaknya karena kemarin ditemukan ada paparan radioaktif di daerah Cikande sebetulnya, karena di situ kan ada pabrik peleburan baja ya dan itu ditemukan scrap yang berasal dari impor itu ada kandungan cesium,” kata Trenggono saat ditemui di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dia menyatakan KKP tengah mempercepat langkah agar ekspor udang dapat segera dipulihkan, termasuk ke Negara Paman Sam. Dalam hal ini, proses sertifikasi keamanan radioaktif akan dipercepat saat peralatan laboratorium yang dibutuhkan tersedia lengkap.

    “Kalau peralatannya lengkap, semestinya cepat, apalagi itu dimiliki oleh UPI [Unit Pengolahan Ikan] sendiri. Mudah-mudahan November sudah bisa kirim lagi [ke AS],” tuturnya.

    Trenggono menambahkan, KKP juga telah ditunjuk sebagai otoritas resmi yang berwenang dalam memberikan sertifikasi keamanan radioaktif bagi produk seafood yang akan diekspor ke AS.

    Terlebih, sebelumnya sertifikasi khusus radioaktif belum diterapkan di sektor perikanan. Namun, setelah adanya temuan tersebut, ujar dia, KKP mulai membangun sistem pengujian dan sertifikasi agar produk udang dan seafood Indonesia tetap dipercaya oleh pasar global.

  • Agar Aman Dikonsumsi, KKP Bekali Pengelola SPPG Teknik Mengolah Ikan

    Agar Aman Dikonsumsi, KKP Bekali Pengelola SPPG Teknik Mengolah Ikan

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekali para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cara penanganan dan pengolahan ikan, untuk menyukseskan implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dan Unilever Indonesia, KKP menggelar dua kali bimbingan teknis pada kurun waktu Oktober. Komoditas yang diolah meliputi ikan patin, kembung dan udang.

    Melalui kegiatan ini, KKP memperkuat kapasitas teknis para pengelola SPPG agar mampu menghasilkan produk olahan ikan yang mudah, aman, bergizi, menarik, dan sesuai standar mutu.

    “Melalui bimtek ini, kami ingin para pengelola SPPG memahami standar mutu bahan baku, mampu menerapkan teknik pengolahan produk yang mudah, higienis, menarik dan ramah gizi, serta aman untuk dikonsumsi,” ujar Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud di Jakarta, Sabtu (1/11).

    Apresiasi BGN

    Nikendarti H. Gandini, Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, turut memberikan pembekalan mengenai sistem pembinaan gizi sekolah serta penerapan prinsip keamanan pangan di lingkungan pendidikan. Dia menjelaskan bahwa program MBG merupakan bagian penting dari upaya nasional mengatasi persoalan gizi anak sekolah.

    “Karenanya, kami ingin membangun sistem pembinaan berkelanjutan bagi para pengelola gizi sekolah agar setiap anak Indonesia memperoleh asupan ikan yang bergizi, aman, dan menyehatkan,” kata Nikendarti.

    Pada kegiatan Bimtek yang merupakan bagian dari Bulan Bakti KKP 2025 ini, peserta juga mengikuti sesi demo cooking bersama Chef Gun Gun, Executive Chef Unilever Food Solutions Indonesia, yang menampilkan berbagai kreasi menu sehat berbasis ikan patin, kembung dan udang.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut.

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Enam daerah di Sultra jadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

    Enam daerah di Sultra jadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

    Jumat, 31 Oktober 2025 07:19 WIB

    Foto udara deretan unit rumah nelayan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/10/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan sebanyak enam daerah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025 yakni di Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.

    Foto udara perkampungan nelayan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/10/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sebanyak enam daerah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025 yakni di Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanti angin segar revitalisasi tambak pantura Karawang

    Menanti angin segar revitalisasi tambak pantura Karawang

    Karawang (ANTARA) – Selama bertahun-tahun, ribuan hektare tambak di wilayah pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam kondisi tidak produktif dan nyaris teronggok mati.

    Tambak-tambak yang ditinggalkan para empunya itu menjadi saksi bisu surutnya kejayaan budidaya perikanan tradisional di wilayah Karawang yang memiliki garis pantai sekitar 84,23 kilometer.

    Namun kini angin segar datang melalui Asta Cita Presiden Prabowo di sektor perikanan.

    Seluas 6.979,51 hektare tambak yang tersebar di lima kecamatan sekitar Karawang, Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya dan Tirtajaya, menjadi sasaran program revitalisasi tambak pantai utara Jawa.

    Program tersebut digulirkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perikanan budidaya nasional.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam setiap kesempatan telah menyebutkan, proyek revitalisasi 78.550 hektare tambak itu dimulai dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu dan Subang.

    Revitalisasi tambak dilakukan secara bertahap, di mana untuk fase pertama seluas 20.413,25 hektare akan dilaksanakan di empat daerah itu, yang dimulai dari Karawang dengan luas tambak 6.979,51 hektare.

    Sedangkan untuk program revitalisasi tambak di Bekasi luasnya mencapai 8.188,49 hektare, di Subang 2.369,76 hektare dan di Indramayu seluas 2.875,48 hektare.

    Direktur Ikan Air Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Ikhsan Kamil, dalam sebuah kesempatan menyebutkan dari total 20.413 hektare tambak tersebut, targetnya dapat memproduksi ikan air tawar sebanyak 144 ton per hektare atau 1,18 juta ton per tahun, dengan nilai ekonomi mencapai Rp28,2 triliun.

    Tak hanya memproduksi ikan, program revitalisasi tambak ini juga diproyeksikan akan membuka sekitar 132.000 lapangan kerja baru. Sedangkan untuk skema pengelolaannya berupa Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 274 Tahun 2025.

    Program revitalisasi ini berfokus pada Budi Daya Terintegrasi, yaitu pengelolaa di hulu dan hilir dalam satu ekosistem yang terintegrasi, berkolaborasi dengan sektor wasta, pemerintah daerah, masyarakat penggarap, dan industri pendukung.

    Setiap kabupaten akan dikembangkan melalui sistem kluster budidaya modern dan mandiri yang dilengkapi dengan industri hulu dan hilir untuk penyediaan benih unggul, pabrik pakan, pabrik pengolahan, dan industri lain.

    Industri yang akan tumbuh dari kegiatan revitalisasi ini di antaranya penyediaan induk, sarana budidaya seperti kincir, pompa, pakan, obat-obatan, hingga dukungan industri hilir untuk memperluas pasar ekspor maupun memperkuat konsumsi domestik.

    Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa Barat diperlukan agar tambak yang selama ini produktivitasnya rendah, hanya satu hingga dua ton per tahun, dapat meningkat melalui pengelolaan modern, industri, dan praktik budidaya berkelanjutan.

    Melalui sistem pengelolaan tambak yang modern itu, tentu ada optimisme bersama. Kebangkitan budidaya perikanan di wilayah pantura Jawa Barat seakan-akan sudah di depan mata.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru. Hal ini adalah bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir.

    Amran menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

    Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Amran berharap, melalui rapat ini dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.

    Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.

    Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Koperasi Eko Sari Budirahayu menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    Dari perspektif sektor kelautan dan pariwisata, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

    Sementara itu, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan, program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa

    Menutup rapat, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, menegaskan bahwa koperasi nelayan eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif.

    “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sinergi antar kementerian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, operasional, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]

  • KKP targetkan modernisasi 1.582 kapal tangkap nelayan

    KKP targetkan modernisasi 1.582 kapal tangkap nelayan

    ANTARA – Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk memodernisasi 1.582 kapal perikanan nelayan di Indonesia. Program ini digagas agar kualitas produksi ikan nelayan Indonesia bisa setara dengan produksi dari negara maju lainnya.(Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam acara retret atau rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 27-30 Oktober 2025.
    Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebut sejumlah narasumber akan dihadirkan, baik setingkat menteri maupun eselon 1.
    Rapat ini, kata Tito, bertujuan untuk memberikan evaluasi dan bekal kepada Sekda dan Bappeda dalam menyusun anggaran di tahun berikutnya.
    “Maka kita undang narasumber-narasumber yang berhubungan dengan penyusunan itu (anggaran). Mulai dari ada Kementerian Keuangan, nanti Dirjen Perimbangan yang langsung mau datang,” kata Tito dalam acara retret tersebut di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
    Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah.
    Selain itu, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam mengelola pendidikan tingkat dasar.
    “Kemudian ada Kementerian PU yang kita minta datang juga, gimana arah jalan Kabupaten Kota, arah jalan Provinsi yang harus ditangani oleh APBD masing-masing ketika ada pengalihan anggaran dari daerah ke pusat,” imbuhnya.
    Dalam data pemaparannya, Tito juga memperlihatkan adanya Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis.
    Ada juga Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan memberikan materi dalam retreat Sekda tersebut.
     
    Berikut sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir mengisi retreat Sekda dan Bappeda:
    1. Kementerian Keuangan
    2. Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas)
    3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
    4. Kementerian Kesehatan
    5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    6. Kementerian Sosial
    7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    8. Kementerian Pertanian
    9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    10. Kementerian Koperasi
    11. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    12. Kementerian Pekerjaan Umum
    13. Kementerian Lingkungan Hidup
    14. Danantara
    15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
    16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    17. Kementerian Sekretaris Negara
    18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
    19. Badan Gizi Nasional
    20. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
    21. Kantor Staf Presiden
    22. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.