Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.

    “Ini menjadi langkah strategis KKP memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kusdiantoro KKP sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk Ketahanan Pangan Biru dan Ekonomi Laut Berkelanjutan.

    Kusdiantoro menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Namun, lanjut Kusdiantoro, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

    “Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut,” ujar Kusdiantoro.

    Sejak 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL.

    Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.

    Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup: Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu; Dasbor Interaktif NSDL, yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real-time; Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia), yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir.

    Selanjutnya, Sistem Dinamis NSDL, yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem; Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.

    Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek-aspek strategis seperti pertama penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor; kedua, pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut.

    Ketiga, pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data; dan keempat implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.

    “Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru,” jelas Firdaus.

    Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30 persen wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Ben Milligan menilai Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui NSDL.

    Desain Peta Jalan NSDL Indonesia dirancang melalui pendekatan bertahap dan modular yang memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor seperti karbon biru, perikanan, dan tata ruang laut dengan kerangka waktu yang disusun mencakup operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045.

    Tak hanya itu, lanjut Ben, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencerminkan kondisi laut secara lebih komprehensif.

    Menurutnya, dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

    “Sebagai dokumen kebijakan publik, NSDL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan seperti blue carbon finance dan coral insurance serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat pesisir,” ungkap Ben.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Rekam Nusantara Irfan Yulianto juga menyatakan komitmennya dalam mendukung Pemerintah RI untuk mengimplementasikan NSDL dalam mengelola sumber daya kelautan Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

    Melalui strategi itu diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru dan ketahanan pangan biru di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022

    Jakarta (ANTARA) – Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP), salah satu satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul sektor perikanan.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

    “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” kata Nyoman dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa program itu salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

    Sementara itu, Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan Voga, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi.

    Menurut dia, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

    Ia menyebutkan beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung Program Voga di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI.

    “Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

    Lebih lanjut, menurut dia, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan.

    Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain ODE Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam; PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia; PT. Bumi Menara Internusa; PT. Bee Jay Seafood; PT. Central Proteina Prima; dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

    Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan Program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP).

    Selain itu, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul.

    “Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III,” ujarnya.

    Optimalisasi unit Teaching Factory (Tefa) untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar.

    “Serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan,” terangnya.

    Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru.

    Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP kendalikan dan awasi obat ikan pada rantai produksi budi daya

    KKP kendalikan dan awasi obat ikan pada rantai produksi budi daya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan obat dalam rantai produksi perikanan budi daya, yang dilakukan oleh unit kerja Badan Mutu kementerian tersebut.

    “Kami telah menyiapkan inspektur mutu berikut perangkat dalwas (pengendalian dan pengawasan) peraturan, standard, NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteri) dan seterusnya,” kata Kepala Badan Mutu KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa Badan Mutu KKP merupakan otoritas kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) di Indonesia yang menangani sembilan sertifikasi perikanan.

    Diantaranya terkait dengan obat ikan adalah Cara Produksi Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB).

    “Manfaatnya bukan hanya menjaga produktifitas budidaya tetapi sekaligus menjamin keamanan, mencegah efek negatif bagi konsumen maupun lingkungan,” ujar Ishartini.

    Sertifikasi CPOIB dan CDOIB yang berada di lokus hulu rantai produksi budi daya pun sangat penting dan berdampak pada sektor hilir, terutama terkait isu residu obat dan AMR karena keduanya masuk dalam One Health yang berdampak bagi kesehatan manusia.

    Kedua sertifikasi tersebut juga akan menentukan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

    Sementara itu, Inspektur Mutu Obat Ikan Badan Mutu KKP Dokter Hewan Adam Saba Anggara mengatakan bahwa pihaknya belum lama ini Inspektur Mutu Badan Mutu KKP melakuan sertifikasi cara pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB) di PT. Nugen Bioscience Indonesia.

    Dia mengatakan bahwa pengajuan CPOIB oleh pelaku usaha sangat mudah yaitu melalui Online Single Submission (OSS) secara elektronik, selanjutnya tim mutu akan melakukan audit.

    “Audit untuk memastikan proses produksi sesuai standar mulai dari bahan baku, fasilitas produksi, laboratorium uji mutu, gudang atau warehouse produk jadi, dan fasilitas pendukung lainnya termasuk sistem pengelolaan limbah,” terang Adam.

    Ia juga mengatakan bahwa Badan Mutu KKP Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan kegiatan serupa di PT. Medion Indonesia, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kesehatan hewan dan ikan.

    Sebelumnya Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau dikenal sebagai Badan Mutu KKP.

    Badan ini bertugas untuk menerbitkan sertifikasi hasil mutu produk perikanan dari hulu ke hilir untuk memberikan jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Upaya KKP Kendalikan & Awasi Obat Ikan pada Rantai Produksi Budi Daya

    Begini Upaya KKP Kendalikan & Awasi Obat Ikan pada Rantai Produksi Budi Daya

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan obat dalam rantai produksi perikanan budi daya melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau dikenal sebagai Badan Mutu KKP.

    Badan Mutu KKP bertugas menerbitkan sertifikasi hasil mutu produk perikanan dari hulu ke hilir untuk memberikan jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

    Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, menyatakan pihaknya telah menyiapkan inspektur mutu berikut perangkat dalwas (peraturan, standard, NSPK dan seterusnya).

    Badan Mutu KKP yang merupakan otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMKHP) itu menangani sembilan sertifikasi perikanan, di antaranya terkait dengan Cara Produksi Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB).

    “Manfaatnya bukan hanya menjaga produktivitas budi daya, melainkan juga sekaligus menjamin keamanan, mencegah efek negatif bagi konsumen maupun lingkungan,” ujar Ishartini seperti dikutip dari laman resmi KKP, Sabtu, 15 Februari 2025.

    Sertifikasi CPOIB dan CDOIB yang berada di lokus hulu rantai produksi budi daya pun sangat penting dan berdampak pada sektor hilir, terutama terkait isu residu obat dan AMR. Soalnya, keduanya masuk dalam One Health yang berdampak bagi kesehatan manusia.

    Kedua sertifikasi tersebut juga akan menentukan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

    Adapun belum lama ini, Inspektur Mutu Badan Mutu KKP, Adam Saba Anggara, melakukan sertifikasi CPOIB di PT Nugen Bioscience Indonesia.

    Pengajuan CPOIB oleh pelaku usaha sangat mudah, yaitu melalui OSS secara elektronik, selanjutnya tim mutu akan melakukan audit.

    “Audit untuk memastikan proses produksi sesuai standar mulai dari bahan baku, fasilitas produksi, laboratorium uji mutu, gudang atau warehouse produk jadi, dan fasilitas pendukung lainnya. Termasuk, sistem pengelolaan limbah,” ucapnya.

    Badan Mutu KKP Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan kegiatan serupa di PT Medion Indonesia, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kesehatan hewan dan ikan.

  • KKP Periksa 41 Orang Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang: Ada Nelayan, Kades, Hingga Pejabat – Halaman all

    KKP Periksa 41 Orang Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang: Ada Nelayan, Kades, Hingga Pejabat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa sebanyak 41 orang terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    41 orang yang diperiksa KKP tersebut berasal dari berbagai kalangan, ada nelayan, kepala desa, hingga pejabat.

    “Total 41 orang, ini jumlah keseluruhan dari berbagai macam peran dalam pemeriksaan kasus pagar laut,” kata  Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto kepada wartawan di Tanngerang, Jumat (14/2/2025). 

    Sumono menjelaskan, KKP masih melakukan pengembangan secara mendalam soal kasus pagar laut di perairan Tangerang. 

    Tim penyidik KKP telah melakukan pemanggilan tambahan terhadap sejumlah pihak guna mempercepat pengungkapan kasus pagar laut. 

    “Saat ini masih berlangsung, mohon bersabar. Pada prinsipnya sesuai dengan kewenangan yang ada di KKP, dalam hal ini PDSKP itu tetap melangsungkan pemeriksaan terkait dengan pemanfaatan ruang lautnya,” katanya.

    “Kalau memang sudah ada hasil itu akan segera kami sampaikan,” lanjut dia.

    Pemeriksaan yang dilakukan  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP lanjut Sumono, merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,di bidang kelautan dan perikanan, PP 21/2021, PP 85/2021, dan PermenKP No 31/2021.

    “Kita masih lihat apakah itu nanti sesuai ketentuan, apakah dikenakan sanksi administrasi ataupun memang bisa kolaborasi dari sisi pihak pidana dari pihak kepolisian,” ungkapnya. 

    Suwono menambahkan, penyelidikan kasus pagar laut ini berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH), seperti Bareskrim Polri yang telah melakukan pemeriksaan dan lenyelidikan terhadap pemalsuan pengajuan Sertifikat HGB dan SHM.

    “Jadi memang kolaborasi antar penegak hukum itu berjalan, jadi semua lembaga Kementerian dan ini apresiasi setinggi-tingginya. Untuk proses pencabutan sampai dengan pemeriksaan tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya. 

    Penulis: Nurmahadi

    Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul KKP Sebut 41 Orang Diperiksa Soal Pagar Laut di Tangerang dari Nelayan hingga Pejabat Daerah

  • Akhirnya Kades Kohod Bongkar 2 Sosok Ini Diduga Terlibat Pemalsuan Sertifikat Tanah Pagar Laut

    Akhirnya Kades Kohod Bongkar 2 Sosok Ini Diduga Terlibat Pemalsuan Sertifikat Tanah Pagar Laut

    TRIBUNJATENG.COM, TANGERANG – Terkuak dua sosok misterius berinisial SP dan C yang diduga terlibat pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang. 

    Kades Kohod, Arsin membantah keterlibatannya dalam mafia tanah.

    Justru, Arsin menempatkan dirinya sebagai korban.

    Kuasa hukum Kades Kohod, Yunihar, menyebut dua orang yang diduga jadi pelaku pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang. 

    “Ada pihak ketiga berinisial SP dan C,” ujar Yunihar dalam konferensi pers di kediaman Arsin, Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/2/2025). 

    Yunihar melanjutkan, pada pertengahan 2022 silam, SP dan C datang ke kantor Desa Kohod. 

    Keduanya menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. 

    “Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat dalam penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi,” ujar dia.

    Pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer yang belum diketahui pemiliknya membentang di 6 kecamatan perairan Kabupaten Tangerang, Banten. (net/KKP)

    Yunihar melanjutkan, kepala desa dan perangkat di bawahnya wajib membantu pengurusan tersebut.

    Arsin pun disebut melayani kedua orang itu seperti biasa.

    “Sekdes itu betul melayani. Kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan itu, ada beberapa yang dimasukkan ke dalam nomor pembukuan surat. Tapi surat itu semua dibuat oleh pihak sana (SP dan C), dimasukkan di dalam permohonan surat. Setelah surat itu selesai, dikembalikan ke sana,” papar Yunihar.

    Saat ditanya apakah SP dan C ini mewakili perusahaan atau pegawai Kementerian ATR/BPN, Yunihar menampiknya.

    “Nanti teman-teman boleh korek ke Bareskrim ya. Tapi intinya mereka itu pihak ketiga, pihak yang menawarkan jasa, bukan atas nama PT, bukan juga atas nama kelembagaan desa,” lanjut dia. Atas dasar itu, Yunihar menganggap Arsin justru adalah korban dari mafia tanah yang bermain di Desa Kohod.

    “Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C,” ujar dia. 

    Diketahui, kasus dugaan pemalsuan sertifikat area pagar laut di perairan Tangerang sedang diselidiki Bareskrim Polri.

    Proses penyelidikan di kepolisian simultan dengan proses penyelidikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Polri mengungkapkan, kepala desa dan sekretaris desa Kohod telah mengakui sejumlah barang yang disita oleh penyidik benar digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang. 

    “Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025). 

    Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

    “Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” ujar Djuhandhani. (*)

     

  • Kades Kohod Sebut Sosok SP dan C Pelaku Pemalsuan Sertifikat Area Pagar Laut Megapolitan 14 Februari 2025

    Kades Kohod Sebut Sosok SP dan C Pelaku Pemalsuan Sertifikat Area Pagar Laut Megapolitan 14 Februari 2025

    Kades Kohod Sebut Sosok SP dan C Pelaku Pemalsuan Sertifikat Area Pagar Laut
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum
    Kades Kohod
    , Yunihar, menyebut dua orang yang diduga jadi pelaku pemalsuan sertifikat area pagar laut perairan Tangerang.
    “Ada pihak ketiga berinisial SP dan C,” ujar Yunihar dalam konferensi pers di kediaman Arsin, Jalan Kalibaru Kohod, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/2/2025).
    Yunihar melanjutkan, pada pertengahan 2022 silan, SP dan C datang ke kantor Desa Kohod.
    Keduanya menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.
    “Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat dalam penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi,” ujar dia.
    Yunihar melanjutkan, kepala desa dan perangkat di bawahnya wajib membantu pengurusan tersebut. Arsin pun disebut melayani kedua orang itu seperti biasa.
    “Sekdes itu betul melayani. Kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan itu, ada beberapa yang dimasukkan ke dalam nomor pembukuan surat. Tapi surat itu semua dibuat oleh pihak sana (SP dan C), dimasukkan di dalam permohonan surat. Setelah surat itu selesai, dikembalikan ke sana,” papar Yunihar.
    Saat ditanya apakah SP dan C ini mewakili perusahaan atau pegawai Kementerian ATR/BPN, Yunihar menampiknya.
    “Nanti teman-teman boleh korek ke Bareskrim ya. Tapi intinya mereka itu pihak ketiga, pihak yang menawarkan jasa, bukan atas nama PT, bukan juga atas nama kelembagaan desa,” lanjut dia.
    Atas dasar itu, Yunihar menganggap Arsin justru adalah korban dari mafia tanah yang bermain di Desa Kohod.
    “Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohod juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C,” ujar dia.
    Diketahui, kasus dugaan pemalsuan sertifikat area pagar laut di perairan Tangerang sedang diselidiki Bareskrim Polri. Proses penyelidikan di kepolisian simultan dengan proses penyelidikan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
    Polri mengungkapkan, kepala desa dan sekretaris desa Kohod telah mengakui sejumlah barang yang disita oleh penyidik benar digunakan untuk membuat surat izin palsu di lahan pagar laut Tangerang.
    “Dan, ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun sekdes yang juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan (untuk membuat surat palsu),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
    Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.
    “Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya,” ujar Djuhandhani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Ungkap Beda Modus Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut Tangerang dan Bekasi – Halaman all

    Polri Ungkap Beda Modus Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut Tangerang dan Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap perbedaan modus dalam dugaan pemalsuan sertifikat di kasus pagar laut wilayah Tangerang dan Bekasi.

    Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menjelaskan dugaan pemalsuan di kasus pagar laut Tangerang dilakukan sebelum SHM diterbitkan.

    “Jika pada kasus Kohod kita melihat bahwa pemalsuan dokumen dilakukan pada saat sebelumnya atau saat proses penerbitan sertifikat,” kata Djuhandani di Bareskrim Polri, Jumat (14/2/2025).

    Djuhandani menyebut dugaan pemalsuan itu terjadi dalam surat permohonan pengukuran dan pengakuan hak di atas laut itu ke Kantor Pertanahan, Kabupaten Tangerang.

    Di mana, surat tersebut dibutuhkan untuk menjadi syarat penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

    Sementara itu, untuk dugaan pemalsuan SHM di pagar laut Bekasi terjadi setelah sertifikat diterbitkan. Pemalsuan diduga dilakukan dengan mengubah objek di SHM.

    “Jadi sebelumnya sudah ada sertifikat, kemudian diubah dengan alasan revisi, di mana dimasukkan baik itu perubahan koordinat dan nama.

    Sehingga ada pergeseran tempat dari yang tadinya di darat bergeser ke laut, dengan luasan yang lebih luas,” beber Djuhandani.

    Dalam kasus pagar laut Tangerang, Bareskrim telah memeriksa 44 saksi.

    Di antaranya Kepala Desa Kohod, Arsin, kemudian warga desa, pihak KJSB Raden Lukman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

    Perkara dugaan pemalsuan SHM di pagar laut Tangerang ini juga telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

    Sementara terhadap kasus dugaan pemalsuan di pagar laut Bekasi masih dalam proses penyelidikan dengan ditemukan adanya 93 SHM yang diduga dipalsukan.

     

  • Anggaran Dipotong Rp2 T, Menteri Kelautan: Gaji ASN Aman

    Anggaran Dipotong Rp2 T, Menteri Kelautan: Gaji ASN Aman

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Kelautan Dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono memastikan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI akan tetap berjalan dan gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap terpenuhi. Diketahui, KKP terkena Efisiensi Anggaran pada 2025 sebesar Rp2,1 triliun dari pagu awal Rp6,2 triliun. 

    Hal tersebut sebagai komitmen KKP menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang keluar pada 22 Januari 2025 lalu.

    “Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga dengan kreativitas baru agar seluruh target dapat tercapai dengan baik,” kata Trenggono dalam keterangannya, Jumat (14/2).

    Anggaran KKP jadi Rp4,1 triliun

    Dengan efisiensi anggaran Rp2,1 triliun, maka pagu anggaran KKP sekarang sebesar Rp4,1 triliun. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merupakan mitra kerja KKP di DPR RI pun telah menyetujui efisiensi anggaran sebesar 34,09 persen itu pada rapat kerja yang berlangsung pada Kamis malam (13/2).

    Kemudian Trenggono memastikan bahwa efisiensi tak menyasar anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,9 triliun, tetapi diterapkan pada item belanja barang yang semula Rp3,36 triliun menjadi Rp1,61 triliun. Lalu, belanja modal semula Rp943,9 miliar menjadi Rp566,3 miliar.

    “Kami menjaga anggaran gaji 12.426 aparatur sipil negara (ASN) di KKP, operasional kantor pusat dan seluruh kantor unit kerja di daerah, serta melaksanakan program prioritas Asta Cita dan Ekonomi Biru,” ujar Trenggono.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Jumat (14/2) bahwa efisiensi anggaran untuk APBN 2025 tetap senilai Rp306,69 triliun. Nilai efisiensi anggaran bakal tetap, walaupun terdapat rekonstruksi penyesuaian nilai efisiensi masing-masing K/L atau rekonstruksi.

    Oleh karena itu, nilai efisiensi anggaran yang akan dilakukan masih sama dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.