Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    KKP percepat pemulihan tambak udang terdampak banjir Sumatera

    Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya..,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pemulihan tambak-tambak udang yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pasokan dan stabilitas rantai pasok industri udang nasional tetap terjaga.

    Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera Pung Nugroho Saksono mengatakan, wilayah pesisir yang selama ini menopang produksi udang ikut terimbas bencana.

    “Kita ketahui bersama, di wilayah tersebut banyak tambak udang dan itu rata semuanya. Satgas KKP kerja cepat agar pemulihan rantai produksi bisa segera dilakukan,” kata Pung saat menyampaikan laporan dalam kegiatan pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Jakarta, Rabu.

    Ia menambahkan, Satgas telah mengarahkan armada laut dan udara, termasuk kapal pengawas dan satu pesawat patroli, membawa bantuan ke Aceh sejak 2 Desember untuk menjangkau lokasi yang masih terisolasi serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.

    Pada tahap awal, KKP mendirikan posko terpadu dan menyalurkan sedikitnya 10 ton bantuan logistik ke Lhokseumawe, serta menyiapkan dapur umum bersama unsur pemerintah daerah dan relawan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

    Sebelumnya, KKP juga telah menerjunkan armada laut dan udara serta mengirim logistik bantuan ke kawasan terdampak bencana di Sumatera.

    Melalui pesawat pengawasan dan kapal patroli, kementerian mengirim 10.000 kaleng ikan olahan serta kebutuhan pokok lainnya ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Banjir bandang dan longsor di Sumatera telah menimbulkan kerusakan fasilitas budidaya dan mengganggu mata pencaharian sebagian masyarakat pesisir yang menjadi tulang punggung pasokan udang nasional.

    KKP juga terus menerima dan menghimpun donasi berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan.

    Menurut Pung, Satgas berkolaborasi dengan TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis KKP untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat perikanan berjalan terukur dan berkelanjutan.

    “Kami terus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan di lapangan, dan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan terus mendampingi pemulihan usaha perikanan di Sumatera karena sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja.

    “Selain sembako, yang mendesak adalah pakaian dan air bersih. Pemerintah menggerakkan bantuan besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat, termasuk yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Menteri KKP lepas ekspor udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke AS

    Ekspor udang Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas secara simbolis 182 ton ekspor udang Indonesia bersertifikat bebas Cesium-137 ke pasar Amerika Serikat (AS) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu.

    Penunjukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lembaga sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (US Food and Drug Administration/FDA) memastikan pengujian dan penerbitan sertifikat bebas Cesium-137 dapat dilakukan di dalam negeri.

    “(Ekspor udang) Ini menjaga jutaan pekerja tambak dan pelaku industri, karena pasar Amerika sangat besar bagi ekspor udang kita,” kata Sakti dalam sambutannya.

    Ia menegaskan kerja cepat lintas kementerian menjadi kunci pemulihan ekspor usai isu kontaminasi radiasi.

    Trenggono menyebutkan bahwa kelancaran ekspor udang sangat penting bagi perekonomian nasional, mengingat banyaknya pelaku industri udang di Indonesia.

    Ia menambahkan ekspor udang Indonesia menyumbang devisa sekitar 1,6 miliar-2 miliar dolar AS per tahun dan menopang mata pencaharian lebih dari 15 juta orang di sektor budidaya, pengolahan, logistik dan ekspor.

    “Luas tambak udang kita itu 247.803 hektare. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” ujarnya.

    Berdasarkan data KKP, sejak ketentuan sertifikasi bebas Cesium-137 mulai berlaku pada 31 Oktober 2025 hingga akhir Desember 2025, ekspor udang ke AS diproyeksikan mencapai 605 kontainer atau sekitar 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Pada periode 31 Oktober hingga 2 Desember 2025, telah dikapalkan 303 kontainer setara 5.218 ton senilai sekitar Rp949 miliar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya.

    Dalam pelepasan simbolis pada Rabu, pemerintah memberangkatkan 10 kontainer berisi 182 ton udang yang secara rinci terdiri atas 4 kontainer 79 ton, bernilai sekitar Rp13,94 miliar dari Jakarta, dan 6 kontainer 103 ton, bernilai sekitar Rp12,69 miliar dari Surabaya.

    Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelesaian cepat isu yang sempat menghambat akses pasar udang Indonesia.

    “Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Ini pesan kepada dunia bahwa kita mampu memenuhi standar global,” ujar Zulhas.

    Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi dagang dan komunikasi yang jelas kepada mitra internasional untuk menjaga kepercayaan serta stabilitas akses pasar produk perikanan Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini memastikan sistem sertifikasi nasional telah berjalan efektif usai penetapan KKP sebagai certifying entity oleh FDA.

    “Indonesia sudah siap sejak aturan FDA berlaku. Kami memastikan produk yang diekspor aman, teruji, dan terverifikasi,” katanya.

    Ishartini menjelaskan hingga akhir tahun, KKP telah menyiapkan tambahan 292 kontainer ekspor udang seberat sekitar 5.000 ton dengan nilai sekitar Rp900 miliar, sehingga total ekspor sejak 31 Oktober hingga akhir Desember diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton senilai Rp1,8 triliun.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Menteri KP Lega Udang RI Masih Jadi Primadona AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku lega Amerika Serikat (AS) tetap mengimpor produk udang asal Indonesia usai terkena paparan radioaktif cesium-137. Hal ini sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditunjuk sebagai Certifying Entity (CE) menjadi satu-satunya instansi yang menerbitkan sertifikat mutu bebas cs-137.

    Sertifikat ini menjadi salah satu syarat yang ditetapkan AS agar udang asal Indonesia tetap bisa ekspor. Pria yang akrab disapa Trenggono mengaku sempat khawatir sebab banyak petambak yang menggantungkan hidup pada komoditas ini. Terlebih, AS menjadi pasar ekspor udang terbesar bagi Indonesia dengan nilai mencapai US$2 miliar.

    “Luasan tambak udang kita itu 247.803 hektare, dan itu tradisional. Itu tidak kurang dari 15 juta orang yang menggantungkan hidupnya di situ,” kata Trenggono saat acara Pelepasan Ekspor Udang RI Bersertifikat Bebas Kontaminasi Cesium-137 (Cs-137) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Jujur, pada waktu itu saya diskusi sama Ibu Ishartini (Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan). Gimana ya kalau kita benar-benar di-banned AS, seandainya begitu,” tambah Trenggono.

    Untungnya, AS tetap membutuhkan pasokan udang dari Indonesia, di tengah persaingan negara produsen udang terbesar, seperti Ekuador, China, India, bahkan Vietnam. Trenggono pun menegaskan, kepercayaan yang diberikan AS hari ini harus dijaga dengan kerja sama lintas lembaga.

    “Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, Alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan dari Amerika,” kata Trenggono.

    Namun, Trenggono tetap mengingatkan persaingan di pasar udang global semakin ketat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat industri nasional dari hulu hingga hilir, terutama revitalisasi tambak udang rakyat.

    “Jadi terus kita akan tingkatkan. Kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247 ribu,” tambah dia.

    Lihat juga Video: KLH: 40 Saksi Diperiksa Terkait Temuan Cesium-137 di Cikande

    (rea/kil)

  • MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    MPR Desak Penguatan Penegakan Hukum Minerba, Inspektur Tambang Dinilai Kurang Sigap

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

    Menurutnya, maraknya tambang ilegal tak lepas dari lemahnya pengawasan. Ini termasuk kurang sigapnya inspektur tambang dalam merespons berbagai modus pelanggaran.

    Eddy berpendapat, kondisi itu membuat praktik pertambangan ilegal terus menjamur dan menimbulkan kerugian negara sekaligus kerusakan lingkungan.

    “Kami melihat begitu banyak terjadi pelanggaran dan minimnya pengawasan khususnya dari aspek inspektur-inspektur pertambangan yang terlihat kalah lihai, kalah cepat bergeraknya dibandingkan mereka-mereka yang melakukan kegiatan dan pelanggaran di sektor pertambangan,” ucap Eddy kepada Bisnis, Jumat (28/11/2025).

    Oleh karena itu, Eddy menekankan bahwa pemecahan masalah pertambangan ilegal harus dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tata kelola minerba juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga aparat penegak hukum.

    Karena itu, Eddy mendorong agar upaya penegakan hukum tidak hanya mengandalkan satuan tugas (satgas) semata. Menurutnya, perlu ada komando tunggal yang memimpin koordinasi antar instansi terkait.

    “Penanganan ini harus dikomandoi oleh Menteri Koordinator Hukum, dalam hal ini Pak Yusril Ihza Mahendra, agar beliau bisa secara lebih koordinatif dan aktif menjadi komandan dari upaya penegakan hukum di bidang minerba,” jelasnya.

    Eddy menilai, penguatan komando penegakan hukum akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menjaga potensi penerimaan negara.

    Kedua, menertibkan praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Ketiga,  memastikan kegiatan penambangan ke depan berjalan secara berkelanjutan.

    “Dengan koordinasi yang kuat dan kelembagaan yang tepat, tata kelola pertambangan kita dapat menjadi lebih tertib dan memberi manfaat optimal bagi negara,” kata Eddy.

    Maraknya tambang ilegal belakangan tengah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo menggelar rapat terbatas pada Minggu (23/11/2025) khusus untuk membahas pertambangan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

    Dalam pertemuan di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Prabowo menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

    “Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari Antara.

    Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

  • TC-AP2HI dukung tradisi “huhate” jaga posisi RI produsen tuna dunia

    TC-AP2HI dukung tradisi “huhate” jaga posisi RI produsen tuna dunia

    Jakarta (ANTARA) – Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) mendukung tradisi huhate, yakni metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing, guna menjaga posisi Indonesia sebagai produsen tuna terbesar dunia.

    “Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar,” kata Program Lead Indonesia Tuna Consortium Thilma Komaling dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing memiliki nilai strategis bukan hanya bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga bagi perekonomian pesisir dan memberikan keunggulan kompetitif bagi industri tuna nasional.

    Menurutnya sebagai negara penghasil tuna terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan praktik penangkapan yang mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya ikan.

    Dijelaskan, huhate merupakan tradisi perikanan Nusantara yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Teknik ini dikenal efisien, selektif, minim bycatch (tangkapan sampingan), dan menghasilkan kualitas tuna yang tinggi sehingga berkontribusi langsung pada stabilitas populasi tuna.

    Keunggulan metode memancing satu per satu (one by one) itu juga memperkuat nilai produk tuna Indonesia, membuka akses lebih luas ke pasar global, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok tuna berkelanjutan.

    Ia menekankan metode itu mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta memperkuat rantai pasok yang kredibel, faktor penting untuk memenuhi standar internasional yang semakin menuntut praktik perikanan berkelanjutan.

    “Keberlanjutan tuna juga berarti menjaga laut tetap menjadi dapur protein bagi generasi sekarang dan mendatang,” katanya.

    Sementara itu Ketua AP2HI Abrizal Andrew Ang menambahkan sebagian besar operasi pole & line dijalankan oleh unit usaha berskala kecil dan menengah yang mengandalkan tenaga kerja lokal, mulai dari nelayan, pengolah, hingga rantai distribusi.

    Oleh karena itu, setiap praktik penangkapan dengan huhate memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi komunitas pesisir, mulai dari sektor penangkapan, pengolahan, hingga distribusi.

    Selain berdampak pada lapangan kerja, produk tuna yang ditangkap dengan metode itu memiliki harga jual 15-30 persen lebih tinggi di pasar ekspor karena memenuhi standar keberlanjutan.

    “Ketika kita mendukung huhate, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan stok tuna, tetapi juga memastikan ribuan keluarga nelayan memperoleh pendapatan stabil dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

    Ia menegaskan TC dan AP2HI menilai keberlanjutan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui praktik penangkapan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

    Dengan mempromosikan pole & line yang berbasis sains, ramah lingkungan, dan terbukti selektif, Indonesia dapat terus memperkuat reputasinya sebagai pemasok tuna berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tawar produk di pasar domestik dan global.

    Sebelumnya berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Rabu (30/4), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut Indonesia menjadi negara penghasil tangkapan tuna terbesar di dunia, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar tuna dunia.

    KKP mencatat sektor perikanan tuna memberikan kontribusi signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia. Pada 2024, nilai ekspor hasil produksi perikanan secara keseluruhan mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp98,14 triliun.

    Dari jumlah tersebut, komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menjadi penyumbang terbesar dari hasil tangkapan di laut dengan volume mencapai 278 ribu ton dan nilai ekspor sebesar 1,03 miliar dolar AS atau sekira Rp17,1 triliun.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tuna Hasil Tangkapan Tradisional Indonesia Jadi Primadona Pasar Premium Dunia

    Tuna Hasil Tangkapan Tradisional Indonesia Jadi Primadona Pasar Premium Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisinya sebagai pemasok ekspor tuna berkelanjutan ke pasar premium dunia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, nilai ekspor tuna Indonesia mencapai USD 680 juta, atau setara Rp 1,13 triliun di 2022.

    Adapun tren permintaan terhadap tuna yang ditangkap secara tradisional dan berkelanjutan tumbuh di atas 15 persen per tahun di pasar Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.

    Khusus pasar Eropa dan Inggris, permintaan untuk tuna yang ditangkap dengan metode tradisional berkelanjutan huhate mencapai lebih 26.000 metrik ton (MT), dan potensi terus bertambah.

    Tuna Consortium (TC) dan Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menegaskan kembali, bahwa huhate selaku metode penangkapan tuna tradisional Indonesia menggunakan joran dan tali pancing memiliki nilai strategis. Tak hanya bagi keberlanjutan ekosistem laut, tali juga menyodorkan keunggulan kompetitif bagi industri tuna nasional.

    “Huhate bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang membuka peluang besar bagi masyarakat pesisir dan industri tuna nasional. Melalui pemenuhan standar keberlanjutan global yang kini menjadi syarat utama akses pasar,” ujar Program Lead Indonesia Tuna Consortium Thilma Komaling, Selasa (25/11/2025).

    Adapun Huhate merupakan tradisi perikanan Nusantara yang telah dijalankan selama puluhan tahun. Teknik ini dikenal efisien, selektif, minim bycatch (tangkapan sampingan), dan menghasilkan kualitas tuna yang tinggi. Sehingga berkontribusi langsung pada stabilitas populasi tuna.

     

  • KKP perkuat tata kelola data geospasial dorong layanan publik akurat

    KKP perkuat tata kelola data geospasial dorong layanan publik akurat

    Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen memperkuat tata kelola data geospasial melalui transformasi digital yang menghasilkan informasi lebih akurat, transparan, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

    “Inovasi ini menjadi langkah penting kami dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan, berkat komitmen itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali mencatat prestasi melalui penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) pada ajang Bhumandala Award 2025.

    Penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diberikan atas inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui Portal Data”.

    Menurut Trenggono, capaian itu mencerminkan komitmen kuat kementerian dalam memperkuat tata kelola data berbasis informasi geospasial.

    Penghargaan diserahkan dalam acara penganugerahan di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, dan diterima oleh Inspektur Jenderal sebagai perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan.

    “Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan,” ujar Trenggono.

    Ia menegaskan, platform digital yang dikembangkan tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

    “Dengan diraihnya Bhumandala Kanaka, KKP akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan data geospasial yang lebih maju, akurat, dan mudah diakses,” tutur Trenggono.

    Ia menambahkan, capaian itu menjadi penanda KKP berada pada jalur yang tepat dalam memanfaatkan Informasi Geospasial untuk perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat peran kementerian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP ingatkan nelayan waspadai siklon tropis FINA demi keselamatan

    KKP ingatkan nelayan waspadai siklon tropis FINA demi keselamatan

    untuk mencegah kecelakaan para nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa saat demi keselamatan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengingatkan seluruh nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memprioritaskan keselamatan saat melaut di tengah cuaca ekstrem siklon tropis FINA yang diprediksi masih terus berlangsung di kawasan Indonesia Timur.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif meminta para nelayan dan pemilik kapal perikanan agar mematuhi standar operasional kapal perikanan atau tidak melaut dalam beberapa waktu hingga cuaca kembali normal.

    “Seperti kita tahu, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tentang potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang mengakibatkan gelombang tinggi di kawasan Laut Arafuru,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Latif juga meminta jajarannya, para syahbandar di pelabuhan perikanan untuk tidak mengeluarkan persetujuan berlayar apabila cuaca masih belum kembali normal.

    “Risiko melaut sangat tinggi, sehingga untuk mencegah kecelakaan para nelayan diimbau untuk tidak melaut beberapa saat demi keselamatan bersama,” imbuhnya.

    Dia mengajak seluruh pelaku usaha dan nelayan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, tidak hanya petugas di pelabuhan perikanan, namun juga BMKG untuk terus memantau kondisi cuaca.

    Selain itu, Latif juga terus mengingatkan pemilik kapal agar menjamin perlindungan sosial untuk awak kapal perikanan melalui asuransi ketenagakerjaan yang sifatnya wajib dimiliki seluruh pekerja di atas kapal perikanan.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan berbagai jaminan sosial harus diberikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

    Hal itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

    Menurut penjelasan di laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), siklon tropis adalah badai kuat yang memiliki jangkauan cukup luas, dengan radius rata-rata sekitar 150–200 km.

    Fenomena ini terbentuk di lautan lepas yang memiliki suhu permukaan air hangat, biasanya di atas 26,5 °C. Di bagian pusatnya, angin berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam.

    Secara ilmiah, siklon tropis merupakan sistem tekanan rendah berskala sinoptik yang muncul di perairan hangat, disertai kumpulan awan konvektif.

    Kecepatan angin maksimumnya harus mencapai minimal 34 knot di lebih dari setengah area yang mengelilingi pusat badai dan bertahan setidaknya enam jam.

    Pada beberapa siklon tropis, terbentuk bagian tenang di tengah yang dikenal sebagai mata siklon. Area ini memiliki angin yang relatif lemah dan hampir tanpa awan. Ukuran mata siklon bervariasi, mulai dari 10 hingga 100 km.

    Mata ini dikelilingi oleh dinding mata zona berbentuk cincin dengan ketebalan mencapai sekitar 16 km yang menjadi lokasi angin terkuat dan hujan paling intens.

    Siklon tropis umumnya bertahan antara 3 hingga 18 hari. Karena sumber energi-nya berasal dari perairan hangat, fenomena ini akan perlahan melemah saat memasuki perairan yang lebih dingin atau saat bergerak ke daratan.

    Istilah untuk siklon tropis berbeda-beda tergantung wilayah pembentukannya. Jika terjadi di Samudra Pasifik Barat, dikenal sebagai typhoon atau topan. Di sekitar wilayah India dan Australia disebut cyclone, sedangkan di Samudra Atlantik lebih dikenal dengan nama hurricane.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    KKP percepat sertifikasi 920 kontainer udang untuk ekspor ke AS

    Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat proses sertifikasi 920 kontainer produk udang yang akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) sebagai penjaminan keamanan komoditas pasca temuan kontaminasi Cesium-137 (Cs-137).

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan, percepatan dilakukan untuk memastikan kelancaran produk ekspor dan memastikan mutu produk Indonesia di pasar global.

    “Proses sertifikasi berjalan cepat dan efektif, kami sangat berterima kasih kepada KKP yang melaksanakannya secara efisien,” kata Bara di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan bahwa dari 920 kontainer yang telah dipindai, sebanyak 121 kontainer sudah diberangkatkan dan kini dalam perjalanan menuju AS. Selain itu, 262 kontainer dinyatakan siap dikirim setelah melewati verifikasi keamanan dan kelayakan ekspor.

    Bara mengatakan, peningkatan pengawasan dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi risiko radiasi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Satgas juga memperkuat koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan lembaga untuk memastikan seluruh barang ekspor yang keluar dari Indonesia memenuhi standar keselamatan.

    Seluruh barang muatan dan kendaraan akan melalui pemeriksaan berlapis menggunakan radiation portal monitor (RPM) di pintu distribusi utama.

    “Sekarang pengecekan di Pelabuhan Tanjung Priok lebih ketat, ada RPM (untuk memantau radiasi),” ungkapnya.

    Selain sektor perikanan, pemerintah turut menangani sejumlah temuan kontaminasi Cs-137 pada barang ekspor seperti alas kaki, yang mendorong peningkatan pengawasan terhadap seluruh jalur produksi dan peredaran barang.

    Ia menambahkan, langkah mitigasi risiko ini penting untuk menjaga daya saing produk Indonesia sekaligus memastikan seluruh komoditas ekspor berada dalam kondisi aman bagi konsumen internasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas menghentikan PT Luckione setelah impor barang tercemar Cs-137

    Satgas menghentikan PT Luckione setelah impor barang tercemar Cs-137

    Kami menegaskan agar perusahaan tersebut bekerja sama secara penuh dengan satgas dalam proses audit nanti.

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium-137 (Cs- 137) akan menghentikan sementara operasional PT Luckione Environmental Science Indonesia setelah empat kali ditemukan importasi barang terkontaminasi Cs-137 melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan penghentian sementara itu dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    “Satgas mengambil langkah tegas agar perusahaan tersebut dihentikan sementara kegiatan usahanya, sambil pemerintah selesai melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan tersebut,” kata Bara, di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan paparannya, PT Luckione Environmental Science Indonesia adalah sebuah perusahaan peleburan logam yang berlokasi di Kawasan Modern Industri Cikande (MCIE), Kabupaten Serang, Banten.

    Ia mengatakan bahwa pada 14 November 2025, otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kembali menemukan delapan kontainer berisi zinc powder (bubuk seng) yang terkontaminasi Cs-137 berasal dari Angola. Kontainer tersebut kini ditahan sambil menunggu proses administrasi untuk dilakukan ekspor ulang.

    Bara menjelaskan bahwa temuan itu merupakan kejadian keempat yang berhasil dicegah otoritas pelabuhan, setelah tiga pengapalan sebelumnya ditemukan berasal dari Filipina. Seluruh importasi tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama.

    Dia kemudian menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik usaha tidak sehat dan membahayakan keamanan nasional, serta kesehatan dan keselamatan publik.

    “Kami menegaskan agar perusahaan tersebut bekerja sama secara penuh dengan satgas dalam proses audit nanti,” ujar dia menegaskan.

    Satgas, ujar Bara, juga menangani temuan kontaminasi Cs-137 pada dua kontainer berisi produk alas kaki yang dikembalikan dari Amerika Serikat. Setelah berkoordinasi dengan produsen, disepakati bahwa seluruh produk tersebut akan dimusnahkan.

    Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai entitas yang menyertifikasi telah melakukan pemindaian terhadap 920 kontainer produk udang untuk ekspor ke Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, 121 kontainer telah dikirim dan 262 kontainer dinyatakan siap diberangkatkan.

    Bara menyampaikan apresiasi kepada KKP atas proses sertifikasi yang berjalan efektif, sehingga memastikan keamanan produk ekspor serta mencegah masuknya kembali barang yang terkontaminasi Cs-137 ke wilayah Indonesia.

    “Langkah ini merupakan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kontaminasi Cs-137 di Indonesia,” ujar dia lagi.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.