Kementrian Lembaga: kementerian kkp

Jakarta, CNBC Indonesia – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor kembali menuai sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mencabutnya jika terbukti tidak menguntungkan bangsa.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim angkat bicara. Ia mengatakan, Permendag 8/2024 saat ini masih dalam proses peninjauan bersama berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

“Sebenarnya Permendag 8/2024 itu kan posisinya sekarang seperti waktu hasil rapat kita bersama K/L. Sekarang posisinya memang sedang direview. Dan kita sepanjang ini sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L dan pelaku usaha,” kata Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025).

Menanggapi ancaman pencabutan dari Presiden Prabowo, Isy menyebut proses peninjauan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak kepentingan lintas sektor.

“Ya ini kan sepanjang yang saya sampaikan, kita perlu pembahasan. Perlu pembahasan antar K/L. Kemarin sudah bicara dengan Pak Sesmenko Perekonomian ya, untuk segera dilakukan review-nya seperti apa,” jelasnya.

Ia menjelaskan, Permendag 8/2024 tidak berdiri sendiri. Aturan ini menyentuh banyak sektor hulu dan hilir, sehingga perlu sinergi dari kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kan itu bukan hanya Permendag. Itu kan K/L lain juga banyak, hulunya tuh ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perindustrian, ada KKP. Jadi di Permendag 8/2024 itu kan bukan sekadar… Ada Pertek, dari KLHK juga ada. Jadi berbagai K/L, kepentingan-kepentingan sektoral itu yang harus dipertemukan kembali,” jelasnya.

Saat ditanya apakah pembahasan ihwal nasib revisi Permendag 8/2024 bisa ngebut agar sesuai dengan jadwal Prabowo usai lawatan ke Amerika Serikat (AS), Isy menyatakan proses perumusan kebijakan butuh tahapan panjang.

“Kalau penyusunan peraturan itu kan step-nya banyak ya. Mulai dari FGD… Ini kan hulu dan hilir. Kita ingin antara hulu dan hilir itu harus seimbang. Tidak hanya untuk kepentingan hulunya, tidak hanya untuk kepentingan hilir. Nah ini yang mempertemukan hulu-hilir kan memang tidak mudah. Jadi ini yang perlu waktu,” katanya.

Lantas, apakah Presiden Prabowo sudah memberi tenggat waktu? Menurut Isy, keputusan akhir tetap menunggu hasil pembahasan lintas K/L.

“Ya nantinya tergantung pertemuannya nanti, hasil pertemuan antar K/L ini seperti apa,” kata Isy.

Sementara soal kemungkinan laporan langsung ke presiden setelah Prabowo kembali, Isy menyebut hal itu akan dilakukan setelah pembahasan awal di level kementerian.

“Kalau lapor ke Presiden kan tentu… sebelum itu pasti akan ada pembicaraan antar K/L dulu ya, di bawah Menko. Supaya nanti ini seperti apa, baru dibawa ke Presiden,” pungkasnya.

Adapun nasib Permendag 8/2024 saat ini masih dalam perdebatan. Apakah bakal direvisi sesuai dengan rencana sebelumnya, atau justru dicabut seperti perintah Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta (8/4/2025) kemarin.

Sebelumnya, di hadapan Presiden Prabowo yang hadir langsung dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah diminta segera merevisi atau mencabut aturan impor, Permendag No 8/2024.

“Ketika barang China tersendat karena kebijakan Trump, maka dia akan lari mencari pasar selain Amerika, termasuk ke Indonesia. Kai sudah mengusulkan revisi Permendag No 8/2024, dan sudah minta ke pak Zulhas (Mendag era Jokowi, Zulkifli Hasan). Tapi sampai sekarang aturan itu tidak dicabut-cabut, ada apa? Kalau dicabut segera bisa menurunkan tekanan akibat kebijakan Trump,”ucapnya.

Presiden Prabowo pun merespons positif usulan Said Iqbal itu.

“Terima kasih atas saran pak Iqbal, saya kira saran Anda sangat baik. Terima kasih sudah melobi AFL-CIO. Sekarang saya minta ya, Permendag No 8, masalahnya apa? Segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut saja deh. Menseneg coba segera ya. (Saya akan tanda tangan) begitu saya kembali dari luar negeri,” kata Prabowo.

Foto: Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Isy Karim saat ditemui di Auditorium Kemendag, Rabu (9/4/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce)