Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • RI Ikut Forum Dunia, Cari Dana Hibah-Utang untuk Sektor Kelautan

    RI Ikut Forum Dunia, Cari Dana Hibah-Utang untuk Sektor Kelautan

    Jakarta –

    Indonesia ikut dalam forum 24th Annual Large Marine Ecosystem (LME) and Coastal Partners Conference pada 14-16 Mei 2025 di Athena, Yunani. LME-24 adalah forum global bagi para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan pesisir, termasuk pengelolaan kawasan lindung laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan pesisir terpadu, dan adaptasi perubahan iklim.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempresentasikan pencapaian strategis proyek Global Environment Facilities (GEF) 6 Coastal Fishieries Initiative (CFI) Indonesia sebagai model perikanan berbasis ekosistem yang dapat direplikasi di tingkat nasional dan global.

    “Proyek ini merupakan salah satu implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dalam menghadapi tantangan pengelolaan perikanan berkelanjutan pada tingkat global. Proyek ini terdiri dari tiga komponen yaitu komponen A yang kita bisa menyebutnya sebagai Enabling Condition, komponen B Enabling Tools, dan komponen C itu terkait dengan Monev and Knowledge Management,” beber Tenaga Ahli Menteri KP Bidang Perlindungan Nelayan dan Awal Kapal Perikanan, Mohamad Abdi Suhufan, pada konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, (26/5/2025).

    Proyek yang berlangsung sejak 2019 hingga 2026 ini mencakup tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Selain itu, proyek ini juga mencakup hal inisiasi kawasan konservasi baru berbasis masyarakat hukum adat.

    “Kalau di Papua dan Maluku itu ada istilah Sasi, pendekatan atau inisiatif di tingkat masyarakat kearifan lokal dalam bentuk Sasi ini kemudian bisa diakui dalam kebijakan nasional. Ternyata itu sejalan dengan inisiatif global untuk memperluas kawasan konservasi,” tambah Abdi.

    Selain itu, Abdi bilang KKP sedang berusaha mengidentifikasi sumber pendanaan baru untuk menopang program kerja yang sedang dilaksanakan KKP. Abdi bilang ada dua skema yang dapat dilakukan, yaitu hibah luar negeri atau pinjaman luar negeri.

    “Karena KKP saat ini sedang mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan baru, sumber-sumber pembiayaan baru untuk menopang APBN yang saat ini mengalami sedikit relaksasi atau efisiensi,” katanya.

    “Dengan aturan sekarang ‘kan ada dua skemanya. Yang pertama, itu bisa pinjaman luar negeri, yang kedua bisa dengan hibah luar negeri. Dalam konteks GEF ini adalah hibah, itu artinya tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk mengembalikan. Tetapi ini sifatnya terbatas untuk kegiatan yang sifatnya pendataan, peningkatan kapasitas, dan terkait dengan pertukaran data informasi,” bebernya.

    Sementara itu, untuk skema pinjaman luar negeri, ia bilang bisa digunakan untuk hal terkait pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, kapal pengawas, dan sistem satelit.

    “Dua potensi ini akan terus diidentifikasi oleh tim KKP supaya efisiensi yang terjadi sekarang bisa ditutupi dari dua skema tersebut. Tetapi khusus untuk grant (hibah) akan ada prioritas ke sana karena tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk mengembalikan pinjaman,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (fdl/fdl)

  • KKP menargetkan bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025

    KKP menargetkan bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025

    Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memperkuat ekonomi kelautan nasional.

    “KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025,” kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Trian Yunanda di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan pihaknya telah menjaring desa pesisir dan kampung budidaya potensial sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

    “Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan,” ujarnya.

    Dia menyebutkan kriterianya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80 persen, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

    Ia menuturkan implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

    “Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong produktivitas masyarakat perikanan yang berkelanjutan, serta mengubah wajah kampung nelayan dan pembudidaya tradisional menjadi lebih tertata dan modern.

    Di lokasi terpilih, KKP akan membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan beserta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.

    “Kami ingin melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak, Papua. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung dan berada di posisi sentral seluruh aktivitas ekonomi,” terangnya.

    Belum lama ini pihaknya juga sudah melakukan survei calon lokasi di Batam, Kepulauan Riau, tepatnya Kampung Tua Bagan, Tanjung Banon, dan Belakang Padang. Kampung nelayan ini berada di atas permukaan laut.

    “Kami akan kaji hasil dari survei lokasi di kampung nelayan Batam ini. Kami banyak temukan kampung nelayan berada di atas permukaan laut, apa dimungkinkan dari sisi aturan, sehingga kita bisa membangun,” jelasnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    Jakarta (ANTARA) – GreenBank Corporation Jepang melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement dengan Wiraraja Strategic untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, FTZ Batam, Kepulauan Riau, dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,3 triliun).

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam forum bisnis bertajuk “Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation” di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (22/5/2025).

    President Director Wiraraja Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan Bappenas, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap PSN tersebut.

    Dia juga menjelaskan bahwa PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) tidak terlepas dari sinergi yang erat serta dukungan moral dan kebijakan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Kami yakin dan optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi tujuan utama investasi global dan mampu bersaing secara kompetitif di kawasan,” ucapnya.

    Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia ini melanjutkan, masuknya investasi sebesar 1 miliar dolar AS ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari para investor, khususnya dari Jepang, terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

    Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 12 Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

    “Komitmen bersama ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami menegaskan pentingnya kerja sama yang dihasilkan forum ini bagi transformasi ekonomi Indonesia.

    “Infrastruktur, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri adalah inti dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini, kita menyaksikan evolusi penting menuju kerja sama yang lebih terdesentralisasi dan multilevel antara Indonesia dan Jepang,” jelas Konjen John.

    Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kurniawan Ariadi menggarisbawahi pentingnya produktivitas sebagai kunci transformasi ekonomi.

    “Kita harus beralih dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah ke ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia harus bersifat lintas sektor dan interdisipliner,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memastikan implementasi transformasi ekonomi melalui pilot program di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Selain tiga provinsi itu, Jawa Barat dipilih untuk menjadi pionir transformasi industri masa depan melalui smart integrated area.

    Ajakan yang sama untuk berinvestasi disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Joni Hendra Putra.

    “Dengan status sebagai Free Trade Zone dan realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp47,26 triliun, Kepulauan Riau menawarkan peluang besar, terutama di sektor energi, digital, dan kawasan industri,” jelas Joni.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Samarinda (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memacu pembentukan 1.038 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kalimantan Timur, sebagai upaya pemerintah untuk optimalkan potensi ekonomi perdesaan, kurangi kemiskinan ekstrem, dan ciptakan lapangan kerja.

    Dalam Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih se-Kaltim yang digelar di Samarinda, Sabtu, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyatakan bahwa secara nasional, dari total 83.679 desa/kelurahan, sebanyak 41.112 di antaranya telah melaksanakan musyawarah desa khusus.

    “Kami apresiasi Kaltim menunjukkan progres positif dengan hampir 500 desa dari target 1.038 desa telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dari hasil koordinasi dengan Pemprov Kaltim, kami menargetkan seluruh pelaksanaan Musdesus di provinsi ini rampung pada 28 Mei 2025,” ungkapnya.

    Lanjut ferry, Kopdes/Kel Merah Putih bertujuan mengatasi masalah seperti kesulitan akses permodalan, praktik tengkulak, pinjaman online ilegal, dan lemahnya ekonomi lokal. Lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, serta diawasi oleh Satuan Tugas yang dipimpin oleh Presiden.

    Selain itu, program ini juga berupaya mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset negara yang ada di desa, seperti bangunan fisik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya gedung sekolah dasar Inpres yang tidak terpakai), hingga Puskesmas dari Kementerian Kesehatan.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kesiapan daerahnya dalam menyelaraskan program Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami di Kalimantan Timur sudah menyelesaikan hampir separuh (Musdesus), dan sisanya kami sepakat dengan bupati/walikota akan selesai pada 28 Mei,” ucap Seno Aji.

    Setelah Musdesus selesai, notaris didatangkan untuk segera menyelesaikan kenotariatan di Kementerian Hukum, khususnya dalam pengurusan status Administrasi Hukum Umum (AHU). Selanjutnya, semua data diserahkan ke Kementerian Koperasi.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen membekali para pengurus koperasi dengan pengetahuan perkoperasian yang baik serta menghubungkan mereka dengan Bank Himbara yang menyiapkan kredit untuk usaha koperasi.

    Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kaltim turut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPP SDMP) Kementerian Pertanian Idha, Direktur Utama LPDB Supomo, serta para wali kota dan bupati se-Provinsi Kalimantan Timur.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Fenomena Bulan Purnama 12 Mei dan Potensi Banjir Rob di Pesisir Indonesia

    Fenomena Bulan Purnama 12 Mei dan Potensi Banjir Rob di Pesisir Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena bulan purnama akan muncul pada Senin 12 Mei 2025.

    Bulan purnama ini akan tampak penuh pada pukul 12:57 siang EDT pada hari Senin, 12 Mei 2025.

    Bulan akan tampak penuh pada malam sebelum dan setelah secara resmi 100% diterangi oleh matahari, tetapi waktu terbaik untuk menyaksikannya adalah saat bulan terbit saat senja pada tanggal 12 Mei.

    Menurut EarthSky, bulan purnama bulan Mei dikenal sebagai bulan bunga, bulan tanam, dan bulan susu. Namun, nama-nama budaya untuk bulan purnama sangat bervariasi di seluruh dunia.

    Bulan purnama selalu terlihat paling indah bukan saat berada tinggi di langit pada malam hari, tetapi saat pertama kali muncul di atas cakrawala timur saat senja. Pemandangan terbaik terjadi saat bulan terbit sesaat setelah matahari terbenam — dan waktunya sangat tepat bulan ini untuk Amerika Utara, dengan bulan terbit sekitar 30 menit setelah matahari terbenam.

    Untuk melihat bulan purnama pada saat terbaiknya, cari lokasi yang tinggi, lapangan terbuka, atau garis pantai yang menghadap ke timur dengan pemandangan cakrawala timur yang jelas. Mata telanjang saja sudah bagus, tetapi teropong atau teleskop kecil dapat melihat lebih dekat kawah dan maria gelapnya aliran lava purba.

    Picu pasang air laut

    Fenomena bulan purnama yang akan terjadi pada Senin, 12 Mei 2025, diperkirakan dapat memicu peningkatan pasang air laut yang berpotensi menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampaknya, khususnya bagi yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

    Dilansir dari bmkg.go.id pada Kamis (8/5/2025), fase bulan purnama pada 12 Mei akan bersamaan dengan konfigurasi perigee, yaitu saat jarak bulan dengan Bumi berada pada titik terdekatnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah perigee-syzygy atau lebih populer disebut supermoon.

    Dalam kondisi ini, gravitasi bulan yang meningkat akan memicu gelombang pasang maksimum yang bisa menyebabkan air laut meluap ke daratan, terutama di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan Pulau Sumatra, dan wilayah timur Indonesia seperti Ambon dan Papua.

    Dampak fenomena bulan purnama

    Banjir rob adalah peristiwa meluapnya air laut ke daratan akibat pasang tinggi, yang kerap menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, serta memicu masalah kesehatan lingkungan. Di Jakarta Utara, Semarang, dan Pekalongan, banjir rob telah menjadi langganan tahunan yang tidak hanya merusak jalan dan perumahan, tetapi juga memengaruhi mata pencaharian nelayan dan pengusaha kecil.

    Dilansir dari semarangkota.go.id, banjir rob pada April lalu telah menyebabkan lebih dari 1.200 rumah warga terendam dan akses jalan utama terganggu selama beberapa hari. Dengan adanya potensi peningkatan pasang air laut pada 12 Mei, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah antisipatif, seperti penyiagaan pompa air, penutupan sementara tanggul air laut, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat RT/RW.

    Upaya Mitigasi BMKG

    BMKG telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi dan pasang maksimum sejak awal Mei. Selain itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga menyampaikan bahwa fenomena ini merupakan siklus alamiah yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi dengan cukup akurat.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menerbitkan edaran bagi nelayan dan petambak garam agar mengatur jadwal aktivitasnya berdasarkan kalender pasang surut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa daerah rawan rob akan dipantau selama sepekan penuh dari 10 Mei hingga 17 Mei.

    Fenomena bulan purnama pada 12 Mei 2025 bukan hanya menjadi tontonan langit malam yang menarik, tetapi juga pengingat penting akan dinamika alam yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari.

    Dengan kesiapsiagaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, potensi kerugian akibat banjir rob diharapkan dapat diminimalisasi. (Siti Laela)

  • RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pemerintah hingga perguruan Korea Selatan (Korsel) untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara tersebut.

    Institusi yang menjadi mitra kerja sama yakni Korean Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT), Korea Seafarers Welfare and Employment Center (KOSWEC), Pukyong National University (PKNU), National Institute of Fisheries Science (NIFS), hingga Ministry of Oceans and Fisheries of Korea (MOF).

    “Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Kerja sama itu juga menjadi pusat kolaborasi bilateral dalam pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja perikanan Indonesia di Korea Selatan dengan dukungan pendanaan skema Official Development Assistance (ODA) Korea.

    Sedangkan sinergi KKP dengan KIMFT dan KOSWEC membuka jalan bagi pelaksanaan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna memastikan pengakuan kompetensi mereka di industri perikanan Korea Selatan.

    Kerja sama strategis lain mencakup pertukaran data dan informasi PMI sektor perikanan yang diharapkan mampu memperkuat aspek perlindungan hukum dan keselamatan kerja tenaga kerja migran Indonesia.

    Menurutnya kemitraan strategis dengan Korea Selatan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang terintegrasi, dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa talenta maritim Indonesia tidak hanya siap secara kompetensi, tetapi juga terlindungi secara menyeluruh saat bekerja di luar negeri,” ucap Nyoman.

    Mengenai kerja sama akademik dengan PKNU didorong pada program pertukaran dosen dan mahasiswa, beasiswa, seminar bersama, serta riset kolaboratif dalam kerangka pembangunan ekonomi biru.

    Selaras dengan itu, dukungan MOF juga diarahkan pada pengembangan smart campus dan sistem pendidikan vokasi berbasis industri menuju terwujudnya Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah institusi pendidikan yang akan menjadi simpul pengembangan talenta maritim nasional.

    Sebagai bentuk keberlanjutan kerja sama, KKP bersama Bappenas, tengah menyusun kerangka kerja strategis Global Leader Talent Development Support Center, merampungkan draf Memorandum of Understanding (MoU), serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Indonesia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat terlepas dari investasi pada manusia.

    “Penguatan kapasitas SDM adalah kunci utama untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan,” katanya.

    Menurut Trenggono, kolaborasi internasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan talenta maritim unggul yang mampu bersaing secara global sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP dukung pameran rantai dingin guna menjaga kualitas pangan nasional

    KKP dukung pameran rantai dingin guna menjaga kualitas pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung pameran rantai dingin yang digelar PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) sebagai strategi menjaga kualitas dan membangun sistem suplai pangan nasional yang efisien dan berkelanjutan.

    Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana di Jakarta, Rabu menegaskan pentingnya sistem rantai dingin karena ikan merupakan komoditas mudah rusak, sehingga dibutuhkan pengawetan berkualitas untuk menjaga kesegaran, mencegah kontaminan, dan menjamin mutu produk laut Indonesia.

    “Kita tahu bahwa ikan ini mudah rusak. Jadi mau tidak mau sistem rantai dingin ini diperlukan untuk menjaga kesegaran ikan dan mencegah kontaminan,” kata Erwin ditemui seusai pembukaan pameran industri rantai dingin terintegrasi yang digelar PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) pada 7-10 Mei 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, rantai dingin juga menjadi syarat mutlak ekspor perikanan segar, karena banyak negara importir menetapkan standar ketat terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan berbasis sistem pendinginan terintegrasi.

    Sistem itu meningkatkan nilai ekonomi, sebab ikan melimpah yang disimpan bisa dijual dengan harga lebih tinggi saat pasokan berkurang, sehingga mendukung stabilisasi harga dan kesejahteraan nelayan lokal.

    Menurutnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan rantai dingin untuk distribusi produk dari wilayah produksi di timur menuju wilayah konsumsi dan industri di barat, termasuk Pulau Jawa dan Jakarta.

    KKP menekankan bahwa rantai dingin tak hanya penting bagi ekspor, tetapi juga menjaga kualitas pangan laut yang dipasarkan dalam negeri agar tetap segar dan aman untuk dikonsumsi masyarakat luas.

    Baginya, pameran rantai dingin yang diselenggarakan Wakeni dianggap strategis karena mempertemukan pelaku industri, praktisi logistik, dan pemangku kepentingan yang berperan dalam memperkuat ekosistem distribusi pangan nasional.

    Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana (kedua kiri) melihat cold chain pada pameran industri rantai dingin terintegrasi yang digelar PT Wahana Kemalaniaga Makmur (Wakeni) pada 7-10 Mei 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP segel pembangunan terminal khusus dan reklamasi ilegal di Kepri

    KKP segel pembangunan terminal khusus dan reklamasi ilegal di Kepri

    Tidak ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPRL), dan izin reklamasinya, jadi kita lakukan tindakan penghentian sementara berupa penyegelan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, berupa kegiatan pembangunan terminal khusus (tersus) dan reklamasi di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

    Penyegelan dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terindikasi telah menyebabkan kerusakan ekologi dan lingkungan sekitar, serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

    Kegiatan pembangunan terminal khusus yang ada di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga tersebut juga dianggap mengganggu aktivitas nelayan tradisional dan berpotensi menciptakan suasana tidak kondusif.

    “Tidak ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKRPRL), dan izin reklamasinya, jadi kita lakukan tindakan penghentian sementara berupa penyegelan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ipunk mengatakan, indikasi pelanggaran ini ditemukan pada saat tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSKDP Batam melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan PT. TBJ di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

    Sementara itu, Kepala Pangkalan PSKDP Batam Semuel Sandi Rundupadang, menyampaikan bahwa atas pelanggaran yang dilakukan PT. TBJ, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penghentian sementara kegiatan dan pemasangan plang penghentian kegiatan dan garis Polsus PWP3K terhadap area reklamasi dengan disaksikan oleh penanggung jawab usaha.

    “Kami melakukan penyegelan terhadap lahan reklamasi seluas 0,05 hektar. Selanjutnya akan dilakukan analisa dan proses hukum lebih lanjut untuk pengenaan sanksi administratif dengan potensi berupa denda administratif,” kata Semuel.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau semua pihak yang berkegiatan menetap di ruang laut untuk ikut aturan dengan lebih dulu mengantongi KKPRL.

    Izin dasar ini untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang akan dilakukan tidak mengancam kelestarian ekosistem, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain di ruang laut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Mau Belajar dari Belanda, Pakai AI buat Sektor Pertanian

    RI Mau Belajar dari Belanda, Pakai AI buat Sektor Pertanian

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sektor pertanian. Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan kunjungan ke Belanda untuk melihat sekaligus mengadopsi penerapan AI di sektor pertanian.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan dalam mewujudkan swasembada pangan, pihaknya bersama dengan Agrinas, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta delegasi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Univeritas Hasanudin ke Wageningen University Belanda. Sudaryono menerangkan Belanda merupakan negara eksportir terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS).

    “Nah, padahal wilayahnya yang kecil, tidak lebih luas daripada, ya kecil lah ya, Anda sendiri bisa cek. Tapi di Belanda ekspor produk pertanian terbesar kedua. Makanya kita ingin belajar dari sana,” kata Sudaryono saat Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025).

    Beberapa hal yang akan dipelajari di Belanda, seperti pengelolaan serta teknologi di greenhouse, pertanian vertikal, hingga penerapan AI. Sudaryono menerangkan AI dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan petani, seperti cuaca, kontur, hingga kesuburan tanah.

    Terkait penerapan AI, pihaknya tengah mengupayakan untuk membentuk Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Melalui Pusdatin, petani melalui penyuluh pertanian mendapatkan rekomendasi-rekomendasi waktu hingga persentase pupuk yang dibutuhkan.

    “Nah, kemudian beruntungnya kita, Wageningen sudah bergerjasama dengan banyak universitas di Indonesia. Kami laporkan, termasuk dengan IPB, dan ini tinggal kita mengintegrasikan bagaimana IPB, kemudian juga Kementerian Pertanian dalam Hal ini Pusdatin, kemudian juga apakah Pupuk Indonesia, atau Bulog, dan yang lain itu kita integrasikan datanya,” jelas Sudaryono.

    Sementara itu, untuk pengelolaan buah dan sayur di Belanda menggunakan greenhouse. Sudaryono menerangkan greenhouse di Belanda menggunakan AI juga untuk membuat kelembaban udara.

    “Sehingga dia betul-betul ongkosnya mahal. Tentu saja kita tidak mungkin plek-plek kita bikin di Indonesia, kita akan lebih sederhana, karena kita tidak perlu ada, kita kan tidak ada musim dingin yang di mana greenhouse-nya butuh pemanas, tidak butuh pendingin atau AC pada saat musim panas, jadi kita kan relatif stabil, sehingga lebih simpel,” jelas Sudaryono.

    Meski begitu, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk menerapkan teknologi tersebut, yakni implementasi ke petani. Padahal produktivitas bisa meningkat lebih besar dibandingkan dengan teknik konvensional.

    “Riset membuktikan bahwa nanam di tanah sama nanam di greenhouse yang gak ketemu tanah, tanamannya itu ternyata produktivitasnya lebih besar di dalam greenhouse. Itu sesuai dengan hasil penelitiannya, termasuk input produksinya juga lebih rendah kalau pakai greenhouse,” imbuh Sudaryono.

    (acd/acd)

  • RI Masih Kekurangan Pasokan Garam, Mau Jadikan NTB Sentra Produksi

    RI Masih Kekurangan Pasokan Garam, Mau Jadikan NTB Sentra Produksi

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan di wilayah tersebut. Langkah ini sebagai upaya menargetkan swasembada garam industri.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara telah meninjau lokasi-lokasi potensial di antaranya, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano; Desa Sepayung, Kecamatan Plampang; dan Desa Plampang, Kecamatan Plampang di Kabupaten Sumbawa. Serta, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha di Kabupaten Bima.

    “NTB khususnya Sumbawa memiliki lahan yang luas, potensi kualitas produksinya tinggi, masyarakat dan Pemerintah Daerahnya juga berkomitmen mendukung Swasembada Garam,” ujar Koswara dalam keterangannya, Minggu (4/5/2025).

    KKP tengah menyiapkan dua langkah strategis untuk menggenjot program nasional Swasembada Garam Industri. Pertama, melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri, minimal mengandung 97% NaCl. Kedua, membangun sentra industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis.

    “Saat ini Indonesia masih kekurangan hampir 600 ribu ton garam untuk industri aneka pangan dan 2,3 juta ton garam untuk industri kimia (Chlor Alkali Plant) per tahun. Target kami minimal 1.000 hektar untuk pembangunan sentra garam nasional untuk menjawab kebutuhan tersebut. Karena itu, KKP akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk konsolidasi lahan,” jelas Koswara.

    Percepatan program garam nasional didorong dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan larangan impor garam untuk beberapa sektor industri tertentu secara bertahap. Garam untuk pangan tidak boleh lagi diimpor mulai 2025, menyusul larangan impor garam industri pada tahun 2027.

    Sejalan dengan itu Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot menegaskan kesiapan daerahnya menjadi model nasional swasembada garam. “Kami siap secara lahan dan kelembagaan, demi kesejahteraan petani garam” ujar Jarot.

    Sebelumnya, KKP telah juga membidik Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai modeling pergaraman. Koswara mengatakan NTT mempunyai iklim panas yang stabil sehingga cocok untuk produksi garam. Kondisi iklim tersebut serupa dengan kawasan Dampier di Australia Barat.

    Bersama dengan tim teknis dari KKP dan perwakilan PT Garam, dia meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan modeling garam.

    Di Kabupaten Sabu Raijua, ada tiga lokasi yang dikunjungi, yaitu Desa Menia (Kecamatan Sabu Barat), Desa Bodae (Sabu Timur), dan Desa Deme (Sabu Liae). Sementara di Kabupaten Kupang, peninjauan difokuskan di Desa Bipoli dan Oetata, Kecamatan Camplong, yang telah dikelola oleh PT Garam.

    “NTT memiliki iklim panas yang stabil dan cocok untuk produksi garam. Kondisinya mirip dengan kawasan Dampier di Australia Barat. Ini membuat NTT sangat potensial untuk menjadi lokasi modelling tambak garam dengan target produktivitas 200 ton per hektare,” ujar Koswara dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    (acd/acd)