Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

    KKP selamatkan kerugian negara Rp13 triliun dari praktik IUUF

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

    “Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebutkan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan.

    Padahal, Trenggono menekankan sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.

    Data KKP menyebutkan rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing.

    Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, di mana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing.

    Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

    Menurut dia, tantangan illegal fishing ke depan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka.

    “Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,” kata Ipunk.

    Pada kegiatan itu, turut dilakukan pemberian apresiasi atas kinerja pemberantasan IUU Fishing serta penandatanganan dengan kerja sama antara KKP dengan Ditjen Perhubungan Udara, WWF Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI) dalam rangka pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

    Diketahui, pada 5 Desember 2017, Sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tahunan tentang perikanan berkelanjutan, dengan menetapkan 5 Juni sebagai The International Day for the Fight Against IUU Fishing.

    Tanggal itu dipilih karena resolusi FAO Port State Measure Agreement (PSMA) yang disetujui pada tahun 2009 sebagai salah satu instrumen pencegahan IUU fishing global secara resmi berlaku tanggal 5 Juni 2016.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi tambak-tambak di jalur Pantai Utara (Pantura) seluas 20.000 hektar untuk budidaya ikan nila salin (tilapia). Di sisi lain, daerah pesisir utara terancam tenggelam.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sebanyak 78.558 hektar kawasan tambak di Pantura rusak. Hal ini disebabkan karena beberapa puluh tahun lalu, ada tambak udang windu yang menyebabkan kerusakan.

    Pihaknya telah melakukan uji coba revitalisasi tambak ikan nila salin di Karawang. Hasilnya, berbuah manis alias berhasil.

    “Soal kerusakan pesisir akibat dari apa namanya, itu kan peristiwa alam juga kerusakan karena dibuat tambak yang mepet ke laut dan seterusnya. Tentu ini adalah salah satu sekaligus di wilayah yang akan kita bangun kita revitalisasi pesisirnya dengan penanaman mangrove dan lain sebagainya dilakukan,” kata Trenggono kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono memastikan pembangunan tambak di jalur pantura tidak berdekatan dengan area pantai. Lalu, ruang antara tambak dengan pantai akan ditanami oleh mangrove. Penanaman mangrove ini juga menjadi bagian rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan dibangun hingga Gresik.

    “Secara nasional sudah dirancang juga untuk dibangun giant sea wall. Giant sea wall itu nanti oleh Bapak Presiden inginnya itu sampai ke Gresik. Tapi paling tidak konsep yang akan kita bangun namanya revitalisasi jelas pasti kita akan, tambak yang akan dibangun secara paralel, kita bangun juga hutan mangrove di situ untuk kita lakukan,” terang Trenggono.

    Terkait kepemilikan lahan di jalur Pantura, Trenggono menyampaikan bahwa masih ada kepemilikan dari Kementerian Kehutanan. Untuk itu, nantinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agrikultur yang akan mengoperasikannya.

    “Kalau tambaknya milik masyarakat kita akan berusaha untuk merevitalisasi punya masyarakat itu dengan pola yang sama tapi nanti yang bekerja dan seterusnya adalah masyarakat,” tambah Trenggono.

    (rea/rrd)

  • KKP Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Kerugian Negara Rp 13,6 T

    KKP Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Kerugian Negara Rp 13,6 T

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dari penangkapan kapal ikan ilegal sepanjang 2020-2025 mencapai Rp 13,6 triliun. Angka ini didapatkan dari sebanyak 920 kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), selama 2020-2025 ada sebanyak 920 kapal ikan ilegal yang ditangkap. Dari total tersebut, sebanyak 736 kapal berasal dari dalam negeri dan 184 merupakan kapal asing.

    Sementara itu pada 2025 ini, KKP menangkap 47 kapal yang karena melakukan penangkapan ilegal.

    “Lebih dari Rp 13 triliun kira-kira kerugian negara kita itu dari illegal fishing,” kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara International Day for The Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono menerangkan pelanggaran kapal ikan ilegal tidak hanya mengambil komoditas perikanan saja. Namun, Trenggono menyebut juga ada aktivitas transhipment hingga penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

    “Karena IUU Fishing adalah sejatinya tidak hanya pengambilan ilegal perikanan di lautan kita, tetapi juga wilayah penangkapan kita yang tidak ramah lingkungan, kemudian transshipment, lalu pelanggaran wilayah penangkapan,” imbuh dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi untuk memberantas penangkapan ilegal. Menurut dia, tantangan tersebut tidak mudah dihadapi.

    “Kami menyadari tantangan dalam illegal fishing ke depan tidak mudah, beberapa tantangan itu antara lain kebutuhan pangan dunia yang bersumber pada protein ikan, terjadi overfishing di negara-negara tetangga dan laut Indonesia terbuka,” terang Pung.

    (rea/rrd)

  • Anggaran Kurang, KKP Pakai Cara Ini buat Awasi Kapal Maling Ikan

    Anggaran Kurang, KKP Pakai Cara Ini buat Awasi Kapal Maling Ikan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menempuh upaya baru untuk memperketat pengawasan dalam kapal tangkap ikan ilegal di tengah anggaran yang kecil. Salah satunya, KKP akan memanfaatkan teknologi drone.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya wilayah perlautan Indonesia tetap harus dilindungi meskipun anggaran KKP berkurang. Pagu efektif anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 3,58 triliun.

    “Laut kita harus dilindungi kalau jam operasinya kurang dan sebetulnya kita mulai berpikir ke depan untuk bagaimana pos PSDKP itu ada di tempat-tempat strategis mereka selalu stand by tidak harus berputar,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Trenggono, ada beberapa pos tim pengawas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) yang dapat menyerap. Kemudian, akan dibangun drone yang beroperasi selama 24 jam.

    Trenggono menjelaskan saat ini sudah teknologi drone yang bisa 24 jam beroperasi dengan jangkauan yang panjang.

    “Jadi kalau itu kita pasang, dia berputar, mengawasin begitu. Lalu kemudian bisa memberikan signal kita tidak terjadi pelanggaran dan kemudian kapal bisa dari titik yang terdekat bisa langsung masuk. Ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kapal harus terus 24 jam berputar di laut lebih efisien,” terang Trenggono.

    Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan ada beberapa wilayah perlautan yang paling sering kapal asing masuk, yakni di wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Natuna, hingga Maluku Utara.

    “Lalu Laut Natuna, itu yang paling sering dari negara tetangga yang masuk juga ke wilayah Indonesia. Lalu kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara itu berbatasan dengan Filipina. Nah itu yang paling rawan karena paling sering sekali kita melakukan penangkapan-penangkapan di situ,” imbuh dia.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (rea/rrd)

  • Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Tim Khusus Turun ke Raja Ampat Usut Tambang Nikel Rusak Kawasan Pesisir

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim untuk mengecek persoalan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat. Sebab, persoalan tersebut memicu kekhawatiran merusak ekosistem lingkungan, termasuk kelautan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas kementerian, seperti Kementerian Energi Sumber dan Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Soal nikel ya ini kita tentukan koordinasikan dengan banyak kementerian, ada Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, tapi yang pasti itu kita akan bawa ke arah sana,” kata pria yang akrab disapa Trenggono kepada awak media di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani masalah tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut.

    “Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga,” kata pria yang akrab disapa Ipunk.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi laut di Raja Ampat yang terancam, Ipunk menjelaskan masih menunggu informasi tim yang sedang mengecek lokasi.

    “Sebenarnya kalau di pesisirnya, nggak (terancam). Itu kan ada di atasnya. Tapi tim kami sudah turun hanya memang belum tuntas, belum selesai. Jadi, kami tunggu tim kami kembali jadi bisa kami sampaikan,” terang Ipunk.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut-sebut merusak ekosistem.

    Bahlil menyatakan bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Ia juga berencana memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, baik dari BUMN maupun swasta.

    “Nanti saya pulang, saya akan evaluasi, saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP mau BUMN atau swasta,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara The 2nd Human Capital Summit 2025 di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Ia menekankan pentingnya para pemegang IUP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Menurutnya, status Papua sebagai wilayah Otonomi Khusus membutuhkan pendekatan berbeda.

    Tonton juga Video: Punya Spot Diving Alami, Ekowisata Kaimana Mulai Dikenal Mancanegara

    (rea/rrd)

  • Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Profil Rokhmin Dahuri, Mantan Menteri Kelautan Kini di Komisi IV DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Rokhmin Dahuri, seorang tokoh ternama di bidang kelautan dan perikanan, kini menjabat sebagai anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu), dia aktif menyuarakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan ekonomi biru.

    Lantas, bagaimana sosok Rokhmin Dahuri? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Rokhmin Dahuri

    Rokhmin Dahuri lahir pada 16 November 1958 di Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Cirebon sebelum melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada 1982, dia meraih gelar sarjana perikanan, diikuti gelar magister sains dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada 1986 dari IPB.

    Ia kemudian memperoleh gelar doktor dari Dalhousie University, Kanada, pada 1991, dengan fokus pada ekologi dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut.

    Karier profesional Rokhmin Dahuri dimulai sebagai peneliti dan dosen di IPB, dia dikenal sebagai ahli pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pada 2001–2004, dia menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan dalam Kabinet Gotong Royong.

    Selama masa jabatannya, dia merumuskan kebijakan strategis untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional, termasuk pengembangan perikanan budidaya dan pemberdayaan nelayan.

    Setelah menyelesaikan tugas sebagai menteri, Rokhmin tetap aktif di dunia akademik dan organisasi. Ia menjabat sebagai ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI), serta menjadi penasihat gubernur di beberapa provinsi untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Penghargaan seperti Dosen Teladan I Tingkat Nasional (1995) dan Indonesian Development Award (1999) menjadi bukti dedikasinya.

    Pada Pemilu 2024, Rokhmin Dahuri terpilih sebagai anggota DPR dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII dengan suara terbanyak di dapil tersebut. Resmi dilantik pada 1 Oktober 2024, dia bergabung dengan Komisi IV DPR, yang menangani isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan perikanan.

    Dalam perannya, dia fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan kecil, pengembangan perikanan budi daya, dan peningkatan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia juga mendorong pengembangan industri bioteknologi kelautan dan ekonomi biru untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut Indonesia secara berkelanjutan.

    Selain tugas legislatif, Rokhmin Dahuri menjabat sebagai rektor Universitas UMMI Bogor sejak Mei 2025. Ia berkomitmen menjadikan universitas ini sebagai kampus unggulan bertaraf internasional dengan fokus pada riset berkualitas, kolaborasi global, dan penguatan kurikulum berbasis inovasi serta kewirausahaan.

    Pengalaman akademik dan profesionalnya di bidang kelautan memperkuat kontribusinya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan maritim Indonesia.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat dan pengalaman luas sebagai menteri serta anggota DPR, Rokhmin Dahuri terus berkontribusi pada kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Fokusnya pada ketahanan pangan laut, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan ekonomi biru menunjukkan komitmennya untuk memajukan industri maritim secara berkelanjutan.

    Peran Rokhmin Dahuri di Komisi IV DPR dan dunia akademik memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

  • NTT Bakal Punya Tambak Garam Raksasa, Serap 25 Ribu Lebih Tenaga Kerja

    NTT Bakal Punya Tambak Garam Raksasa, Serap 25 Ribu Lebih Tenaga Kerja

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai calon tambak garam raksasa di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ditengarai, tambak garam raksasa ini dapat menyerap hingga 25.639 tenaga kerja dari hulu hingga hilir, dan lebih dari 50% akan menyerap tenaga kerja dari sekitar lokasi tambak.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), I Nyoman Radiarta, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan taruna-taruni (murid sekolah vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)) untuk mengisi posisi tenaga teknisi lapangan.

    “Kami sudah melakukan pembahasan dengan Dirjen Teknis khususnya Dirjen Budidaya dengan penyiapan tenaga kerja. Dalam kapasitas kami di BBPSDMKP, melalui penyiapan taruna yang nanti akan mengisi sebagai tenaga teknisi lapangan dalam menggerakkan operasionalisasi dari 20 ribu hektar (Ha) tambak tersebut,” ungkap I Nyoman saat konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    I Nyoman menilai, penyerapan tenaga kerja tidak hanya spesifik untuk di dalam tambak, melainkan ada turunan di sektor lain yang juga akan menyerap tenaga kerja. Ia mengaku, pihaknya tengah berfokus pada operasional di dalam tambak dengan menyiapkan sekira 600 orang per tahun.

    “Itu pun kebutuhannya kalau kita hitung dengan lulusan yang kami ada itu masih belum cukup. Kita coba hitung per tahun, itu kami bisa menyiapkan 600 orang. Itu kalau semua direkrut, itu pun belum cukup. Makanya, kita coba sounding nanti rencananya melalui forum dekan KP seperti apa. Sehingga kita bisa memetakan, setahun kalau 20 ribu Ha itu nanti dicetak, ini tenaga kerja sudah siap,” I Nyoman merinci.

    I Nyoman mengatakan, seluruh masyarakat sekitar tambak garam juga akan dilibatkan dalam operasionalisasi tambak raksasa itu. Ia menegaskan, penyerapan tenaga kerja tidak hanya dari taruna-taruni lulusan sekolah vokasi di bidang kelautan dan perikanan.

    “Seluruh masyarakat, tentunya bahkan masyarakat yang memiliki lahan atau masyarakat sekitar kawasan tersebut juga akan terlibat masuk, akan dilibatkan dalam operasionalisasi dari tambak yang akan dibentuk tersebut,” ungkapnya.

    “Kita butuh antara 2 ribu (orang) lebih, kita cuma 600 (orang lulusan taruna-taruni) itu kalau semuanya keambil. Artinya, lebih dari 50% bisa jadi masyarakat yang terlibat. Jadi, kita tidak akan melupakan masyarakat yang ada di situ,” tutup I Nyoman.

    (eds/eds)

  • KKP Gandeng Kampus China Buat Didik Anak-anak Nelayan

    KKP Gandeng Kampus China Buat Didik Anak-anak Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan China melalui First Institute of Ocenaography (FIO). Tujuan dari kerja sama ini adalah meningkatkan kapasitas pendidikan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya pendidikan vokasi pada anak-anak nelayan.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), I Nyoman Radiarta, mengatakan kerja sama ini dilakukan juga untuk menjawab isu-isu kelautan sesuai program prioritas pemerintah yang berbasis ekonomi biru.

    “Tentunya nanti untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam MoU tersebut ada beberapa poin utama. Pertama, terkait dengan penguatan pendidikan dalam rangka program akademik, memfasilitasi loka karya, sharing knowledge berbagai aspek terkait science and technology, dan manajemen kelautan,” ujar I Nyoman dalam paparannya di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama ini juga melingkupi ranah pencegahan dan mitigasi bencana laut, serta konservasi keanekaragaman hayati laut. I Nyoman juga bilang, pihaknya akan menggabungkan satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang mengelola 11 satuan pendidikan, menjadi single institute dengan nama Ocean Institute of Indonesia (OII).

    “Melalui kerja sama dengan FIO dari pemerintah Tingkok, kami juga melakukan penguatan kajian ataupun riset bersifat policy strategis di antaranya melalui pembentukan pusat pelatihan kelautan, pembangunan station observasi laut dan cuaca, serta pengelolaan situs pusat data secara bersama,” beber I Nyoman.

    “Kemudian terkait dengan penanganan sampah laut sebagai prioritas dalam kebijakan ekonomi biru, karena saya kira sampah plastik di laut ini merupakan inisiatif kelima dari lima program prioritas ekonomi biru. Yang ketiga, terkait dengan penguatan program capacity building untuk mendukung pembangunan perikanan inklusif yang berkelanjutan,” ungkapnya.

    Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Alan Frendy Koropitan, mengatakan ada 487 dosen yang tersebar di seluruh politeknik di Indonesia. Ia menginginkan ada satu universitas atau pendidikan tinggi vokasi yang berfokus di kelautan dan perikanan.

    “Dengan adanya kerja sama teknis dengan FIO yang ada di China ini, konteksnya kita melakukan pertukaran saintis, pertukaran dosen dalam konteks pengembangan sains dan teknologi di bidang kelautan,” ungkap Alan.

    “Landasannya clear, kenapa ada OII, kenapa kita punya afirmasi kuat untuk merekrut taruna-taruna atau mahasiswa-mahasiswa dari anak-anak pelaku utama (nelayan). Konteksnya jelas, ada undang-undangnya,” tutup Alan.

    Lihat juga video: Guru Desi, Penyelamat Anak Nelayan dari Lingkaran Prostitusi dan Kemiskinan

    (eds/eds)

  • Ratusan Personel Gabungan Amankan Aksi Nelayan di Kantor KKP

    Ratusan Personel Gabungan Amankan Aksi Nelayan di Kantor KKP

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 918 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa nelayan yang digelar di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel pengamanan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran.

    “Total personel pengamanan hari ini mencapai 918 orang yang akan berjaga untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” kata Susatyo dalam keterangannya.

    Pengamanan Tanpa Senjata Api

    Susatyo menegaskan seluruh personel yang diturunkan tidak dibekali senjata api, dan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional agar masyarakat tetap merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya.

    Pihak kepolisian juga mengimbau para orator yang akan melakukan aksi nelayan di Kantor KKP untuk menjaga ketertiban, menghindari provokasi, dan tidak merusak fasilitas umum.

    “Kami juga mengimbau masyarakat yang melintas di sekitar lokasi aksi untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan lalu lintas,” lanjutnya.

    Aksi Tuntut Harga Benih Lobster yang Adil

    Aksi unjuk rasa digelar oleh Panitia Kecil Aksi Nelayan Benih Bening Lobster (BBL) Banten bersama sejumlah elemen masyarakat lainnya.

    Mereka menuntut pemerintah menindak tegas koperasi atau pembeli yang diduga membeli benih lobster di bawah Harga Patokan Tertinggi (HPT).

    Melalui aksi hari ini, para nelayan mendesak KKP segera turun tangan melakukan penertiban.

  • Ada Demo Nelayan di Depan Kantor KKP, Polisi Kerahkan 918 Personel Pengamanan – Page 3

    Ada Demo Nelayan di Depan Kantor KKP, Polisi Kerahkan 918 Personel Pengamanan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Aksi unjuk rasa atau demo nelayan berlangsung di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Merdeka Timur, Senin (2/6/2025). Sebanyak 918 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sekitar lokasi.

    “Total personel pengamanan yang dikerahkan hari ini mencapai 918 personel gabungan yang akan berjaga di lokasi aksi untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan tertulis, Senin.

    Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Panitia Kecil Aksi Nelayan Benih Bening Lobster (BBL) Banten bersama sejumlah elemen lainnya menuntut pemerintah untuk menindak tegas pihak koperasi atau pembeli yang diduga membeli benih lobster di bawah harga patokan tertinggi (HPT). Sebab tindakan itu dinilai merugikan nelayan kecil.

    Susatyo memastikan, pengamanan terhadap aksi demo nelayan dilakukan secara humanis. “Petugas tidak membawa senjata api, sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat tetap merasa nyaman,” tuturnya.