Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Trenggono Minta Dana Rp 26,71 T buat Tambak Garam-Kampung Nelayan

    Trenggono Minta Dana Rp 26,71 T buat Tambak Garam-Kampung Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 menjadi Rp 26,71 triliun dari pagu semula Rp 3,61 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun 500 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta revitalisasi tambak garam di pantai utara Jawa (Pantura).

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendorong empat program prioritas yang menjadi direktif Presiden Prabowo Subianto, yakni mendukung swasembada pangan yang bersumber dari PNBP swasembada garam, peningkatan industri perikanan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelaku usaha perikanan. Program tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 13,11 triliun.

    “Kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif KKP tahun 2026 dari semula Rp 3,61 triliun menjadi sebesar Rp 26,71 triliun,” kata Trenggono dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Dari total dana Rp 13,11 triliun, Trenggono menyebut akan digunakan untuk pengembangan tambak garam di Rote Ndao sebesar Rp 738 miliar, pembangunan 500 kampung nelayan merah putih Sebesar Rp 11,28 triliun di 500 desa di seluruh Indonesia.

    Lalu pengembangan budidaya ikan nila salin di Karawang sebesar Rp 712 miliar, serta revitalisasi peralatan laboratorium sebesar Rp 382 miliar untuk 46 UPT dan satu laboratorium guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan.

    “Usulan tambahan kedua adalah anggaran untuk belanja pegawai operasional perkantoran, operasional kapal pengawas, operasional pendidikan, pelayanan publik dan perizinan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta program pemberdayaan masyarakat. Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,99 triliun,” tambah Trenggono.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan pihaknya menerima usulan penyesuaian pagu indikatif KKP untuk tahun anggaran 2026. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti.

    “Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian pagu indikatif belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026, Sebesar Rp 26.710.683.587.000. Untuk selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Titiek.

    Lihat juga Video: Trenggono-Dedi Mulyadi Kerja Sama Beresin Tambak Pantura di Jabar

    (kil/kil)

  • DPR RI dorong pengembangan budi daya perikanan terintegrasi teknologi

    DPR RI dorong pengembangan budi daya perikanan terintegrasi teknologi

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Titiek Soeharto (tengah) melakukan kunjungan keBalai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) dan Balai Pelatihan dan Pendidikan Aparatur (BPPA) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kedua kiri) di Subang, Jawa Barat, Kamis (3/7/2025). ANTARA/HO-KKP

    DPR RI dorong pengembangan budi daya perikanan terintegrasi teknologi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – DPR RI mendorong pengembangan budi daya perikanan terintegrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha di sektor tersebut. 

    “Pentingnya digitalisasi budi daya (perikanan) melalui integrasi teknologi seperti ‘Internet of Things’, ‘artificial intelligence’, dan ‘data analytics’,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (8/7).

    Titiek mengunjungi Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) dan Balai Pelatihan dan Pendidikan Aparatur (BPPA) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Kehadirannya di sana untuk meninjau pelaksanaan program Smart Fisheries Village (SFV) Garden BRPI, model kolaborasi yang mengintegrasikan hasil riset, teknologi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, yang dijalankan oleh KKP.   Menurut Titiek, program tersebut mampu memberikan solusi konkret dalam meningkatkan efisiensi usaha hingga menekan biaya produksi perikanan budi daya. 

    Guna memajukan budi daya penting adanya kemitraan, pendidikan vokasi dan perluasan akses permodalan dari hulu ke hilir. Kelompok budi daya perikanan juga bisa terus menyebarluaskan ilmu mereka, kata Titiek. Dirinya mengapresiasi semangat para pembudidaya dan mendorong replikasi SFV ke berbagai daerah lain.

    “Jangan berhenti di sini. Sebarkan manfaatnya ke masyarakat perikanan lain agar dampaknya makin luas. SFV bukan sekadar program, tapi bagian dari terobosan menuju masa depan ekonomi biru,” kata Titiek.

    Kepala BPPSDMKP KKP I Nyoman Radiarta mengatakan program SFV memang memadukan inovasi teknologi, pelatihan berbasis kebutuhan lapangan, serta pemberian bantuan langsung kepada pembudidaya perikanan.

    “Ini bukti nyata kolaborasi lintas sektor. Dukungan DPR dan pemerintah daerah menjadi penggerak penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya,” ujar Nyoman.

    Ia mengatakan BRPI merupakan balai unggulan dalam menghasilkan benih ikan air tawar berkualitas. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perlu ada dukungan penuh kepada BRPI untuk memulihkan ekosistem dan memperkuat budi daya berbasis lokal, mengingat terjadi penurunan populasi ikan endemik air tawar. 

    “Saya ingin dua tahun ke depan, perairan Jawa Barat kembali jernih. Sungai adalah identitas kampung kami. Kita harus menjaganya bersama,” kata Dedi. 

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan budi daya perikanan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan budidaya perikanan juga dapat mendukung sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai maraknya praktik penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyebutkan dari praktik penangkapan ikan ilegal, ditaksir telah terjadi kerugian negara kurang lebih Rp13 triliun dalam kurun waktu 2020-2025 dan terdapat pula penyelundupan hasil laut atau ekspor ilegal, sehingga berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan.

    “Maraknya praktik illegal fishing dan penyelundupan hasil laut yang selalu terjadi berdampak terhadap minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan PDB nasional dan PNBP,” kata Panggah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus fokus dan merumuskan berbagai langkah strategis melalui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yang selalu terjadi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 2,29 persen pada triwulan I-2025, turun dari kontribusi sebesar 2,33 persen pada triwulan I-2024.

    Panggah menambahkan bahwa hal tersebut juga terlihat pada pertumbuhan sektor perikanan yang hanya sebesar 2,25 persen pada triwulan pertama tahun ini, menurun dibandingkan pertumbuhan 3,49 persen pada triwulan pertama tahun lalu.

    Sementara itu, volume ekspor perikanan tercatat hanya 0,43 juta ton pada triwulan I-2025, sedangkan nilai realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP periode Juni 2025 hanya mencapai sebesar Rp975,74 miliar

    Untuk itu, menurut dia, kontribusi sektor KKP terhadap pembangunan nasional masih minim dibandingkan dengan potensi yang dimiliki, yakni sumber daya alam (SDA) kelautan dan perikanan yang melimpah, baik tangkap maupun budidaya.

    Dengan demikian, wakil ketua komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan itu berpendapat ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan

    “Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini sangat minim pada triwulan I tahun 2025. Ini ada yang salah dan perlu ditata kembali untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor KKP secara maksimal,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Genjot Sertifikasi Pulau Kecil, 13 dari 20 Pulau Sudah Tersertifikasi – Page 3

    KKP Genjot Sertifikasi Pulau Kecil, 13 dari 20 Pulau Sudah Tersertifikasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat proses sertifikasi pulau-pulau kecil di Indonesia. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menargetkan 20 pulau kecil untuk disertifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan pengelolaan kawasan pesisir.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Aris, mengatakan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, sudah ada 13 pulau yang berhasil disertifikasi.

    “Tahun ini kita target sekitar 20 pulau. Ya 20. 20 pulau kecil. Saat ini sudah terrealisasi ada 13. Jadi tinggal 7 lagi,” kata Ahmad dalam Bincang Bahari, di Gedung Mina Bahari KKP, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

    Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pulau yang sudah disertifikasi berada di kawasan strategis, termasuk yang dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Ia menekankan pentingnya menjaga kepemilikan negara atas pulau-pulau kecil di sekitar IKN agar tidak mengalami nasib seperti Kepulauan Seribu.

    “Yang sudah tercapai itu di wilayah Balak-balakang. Ada 10 pulau kita yang dekat dengan Ibu Kota Negara, IKN. Posisinya kayak pulau seribu. Ya, itu bagus sekali,” ujarnya.

    Menurutnya, pembangunan di Kepulauan Seribu sempat terhambat karena banyak wilayahnya dimiliki swasta, sehingga akses dan pengelolaan menjadi terbatas.

    “Jangan sampai kayak pulau seribu. Kan pulau seribu susah kita bangun karena dimiliki swasta. Kalau sekarang, semua pulau dekat IKN itu yang bagus-bagus itu sudah milik KKP,” ujarnya.

     

     

  • KKP Bakal Sertifikasi Pulau Kecil Terluar Imbas Pulau RI Dijual Online

    KKP Bakal Sertifikasi Pulau Kecil Terluar Imbas Pulau RI Dijual Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap rencana pemerintah yang hendak mengeluarkan legalitas untuk sejumlah pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana menuturkan bahwa nantinya legalitas atas pulau-pulau kecil tersebut akan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

    “Saat ini untuk pulau-pulau kecil khususnya pulau-pulau kecil terluar, Kementerian KKP sedang menginisiasi untuk mensertifikasi,” kata Kartika dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Lebih lanjut, Kartika menjelaskan, apabila nantinya terdapat badan usaha yang hendak melakukan kerja sama pengolaan pulau tersebut maka pemerintah bakal menerbitkan Sertifikat Hak Usaha ataupun Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan milik pemerintah.

    Adapun, upaya legalisasi pulau-pulau kecil terluar ini dilakukan imbas maraknya pulau kecil di Indonesia yang dijajakan di situs penjualan online international.

    Kartika menjelaskan, pihaknya juga saat ini tengah melakukan korodinasi lanjutan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai implementasi rencana tersebut.

    Meski belum merinci secara pasti, badan usaha yang berencana mengelola pulau kecil di Indonesia nantinya hanya boleh melakukan pembangunan pada 70% area pulau.

    Sementara sisanya sebesar 30% perlu tetap dijadikan area preservasi guna memastikan ekosistem di sekitar pulau tersebut tetap terjaga.

    “Tak semua bisa dilakukan usaha, jadi ada persentase yang memang harus dipatuhi seluruh pihak. 30% itu harus tetap di preservasi karena ini harus menjaga ekosistem di sekitarnya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sebanyak empat pulau di Anambas diketahui di jual di situs asking beberapa waktu lalu.

    Adapun, keempat pulau itu yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok yang berlokasi di Desa Kiabu, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

    Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa hal tersebut menyalahi sejumlah regulasi, diantaranya Undang-undang (UU) No.27/2007 jo 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

    Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Permen KP No.10/2024 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya.

    “Sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang ada, pulau-pulau kecil tidak boleh diperjualbelikan, dan itu undang-undangnya jelas,” tegas Trenggono.

  • Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Menaker Yassierli: Data Jumlah PHK Bikin Pesimisme di Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai data pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal Juli 2025 berisiko menimbulkan pesimisme di masyarakat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan saat ini data PHK kini mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya, dia enggan memberikan data PHK terbaru.

    “Datanya [terkait PHK mengacu BPJS Ketenagakerjaan] ada di kami. Tapi kan semangat di media bukan semangat PHK,” kata Yassierli saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Menurut Yassierli, dengan munculnya data PHK justru menimbulkan pesimisme di masyarakat. Padahal, dia menyebut pemerintah ingin membangun optimistime terhadap lapangan pekerjaan di Tanah Air.

    “Jangan [data] PHK terus. Nanti kasihan teman-teman nanti yang kita bangun itu [malah] adalah pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, kami nggak, oke tiap bulan kami keluarkan data PHK-PHK, [akhirnya] nanti yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa dipahami ya,” terangnya.

    Untuk itu, Yassierli menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam hal penyiapan sertifikasi pengelola koperasi sebagai peluang untuk penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini mengingat keberadaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih diproyeksikan bisa membuka 2 juta lapangan kerja baru di desa.

    Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka lapangan kerja baru. Begitu pula koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

    Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan validitas data PHK juga harus berdasarkan pada data yang valid, yakni mengacu data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, Kemnaker akan  mengacu pada data PHK di BPJS Ketenagakerjaan, mengingat adanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

    Di samping BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebut Kemnaker juga melihat pada laporan dinas Ketenagakerjaan perihal PHK.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kemnaker pernah melaporkan jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mengalami peningkatan.

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga pekan pertama Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK.

    “Sekitar 30.000-an [pekerja ter-PHK] per akhir Mei sampai minggu pertama Juni [2025],” kata Indah ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Namun, Indah tidak memerinci lebih jauh provinsi dengan kasus PHK tertinggi dalam rentang periode tersebut. Selain itu, dia juga tidak memerinci sektor mana yang paling banyak merumahkan pekerja sepanjang akhir Mei hingga Juni 2025.

    Dihubungi terpisah, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menduga jumlah korban yang terkena PHK jauh lebih besar dari data yang dilaporkan.

    “Ada kecenderungan data yang dilaporkan understated, angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Misalnya, banyak PHK dinarasikan sebagai pengunduran diri,” kata Wijayanto, Senin (30/6/2025).

    Pasalnya, Wijayanto menyebut pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja di sektor informal, yakni mencapai sekitar 70% pekerja. “Kehilangan pekerjaan pada mereka [di sektor informal] tidak masuk kategori PHK,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh sektor perlu mendapat perhatian dari pemerintah. “… tetapi terutama industri manufaktur dan ritel, keduanya terdampak paling besar,” imbuhnya.

    Dia menilai pemerintah perlu memastikan kredit tersedia bagi dunia usaha. Selain itu, dia menyebut crowding out akibat surat berharga negara (SBN) perlu diakhiri.

    “Perbaiki iklim usaha melalui deregulasi yang tuntas, mengatur dan membatasi membanjirnya produk impor, dan menekan underground economy dan menghentikan penyelundupan,” pungkasnya.

  • KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    KKP Ingatkan MIND ID Segera Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta per Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau yang dikenal dengan MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tepat waktu.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menyampaikan, laporan KKPRL merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

    “Ini merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku,” kata Kartika dalam keterangannya, dikutip Minggu (6/7/2025).

    Kartika juga meminta perusahaan yang tergabung dalam MIND ID agar menyampaikan laporan tahunan tepat waktu. Mengingat, perusahaan yang terlambat melapor KKPRL akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp5 juta per hari.

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP.

    “Sampaikan laporan tahunan secara tepat waktu jangan sampai telat, karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi,” ujarnya.

    Untuk membantu dan mempermudah akses penyampaian laporan tahunan KKPRL, Kartika menyebut bahwa KKP telah menyiapkan sistem aplikasi e-Sea https://e-sea.kkp.go.id/ yang dapat diakses oleh pemegang KKPRL.

    Adapun hingga 2025, KKP setidaknya telah menerbitkan persetujuan KKPRL untuk MIND ID dengan total PNBP mencapai lebih dari Rp165 Miliar yang berasal dari kegiatan pertambangan di laut, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) guna mendukung kegiatan pertambangan yang berada di darat.

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Ardi terbit pada 24 Agustus 2023. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Agustus setiap tahunnya.

  • Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Calon Dubes Mulai ‘Ujian’ di DPR, Ada Eks Menko Maritim hingga Adik Luhut

    Jakarta –

    Beberapa calon duta besar baru mulai melakukan fit and proper test di DPR hari ini. Totalnya hari ini ada 12 duta besar yang melakukan ‘ujian’ di depan wakil rakyat.

    Beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test hari ini. Misalnya saja nama Nurmala Kartini Sjahrir yang merupakan adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Kartini hari ini melakukan fit and proper test untuk mengisi posisi duta besar Indonesia untuk Jepang yang berkantor pusat di Tokyo. Kartini dikenal luas sebagai peneliti antropologi.

    Karier diplomatnya juga cukup mentereng. Dia sebelumnya sudah pernah menjadi duta besar mewakili Indonesia di Argentina pada era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) atau tepatnya sejak 2010 hingga 2014.

    Selain Kartini, ada juga nama eks Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo. Dia menjabat sebagai Menteri Koordinator pada tahun 2014 hingga 2015 pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Indroyono banyak berkecimpung pada jabatan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan di pemerintah. Mulai dari di Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga di organisasi pangan PBB, Food and Agriculture (FAO).

    Dirinya juga sempat menjadi Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata yang kala itu dijabat oleh Arief Yahya pada tahun 2015 hingga 2019.

    Calon dubes lainnya kebanyakan merupakan pejabat yang ada di Kementerian Luar Negeri. Ada juga yang memiliki latar belakang mantan dubes, militer, hingga politisi.

    Total ada sekitar 24 calon dubes yang akan melakukan fit and proper test di DPR. Hari ini 12 orang melakukan ujian itu duluan. Berikut ini daftarnya:

    1. Dubes RI untuk Jerman (Berlin) Abdul Kadir Jaelani

    2. Dubes RI untuk Slovakia (Bratislava) Redianto Heru Nurcahyo

    3. PTRI PBB New York Umar Hadi

    4. Dubes RI untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan

    5. Dubes RI untuk Jepang (Tokyo) Nurmala Kartini Sjahrir

    6. Dubes RI untuk AS (Washington DC) Indroyono Soesilo

    7. Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi) Adam Mulawarman Tugio

    8. Dubes RI untuk Belanda (Den Haag) Laurentius Amrih Jinangkung

    9. Dubes RI untuk UAE Judha Nugraha

    10. PTRI PBB Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro

    11. Dubes RI untuk Qatar Syahda Guruh Langkah Samudera

    12. Dubes RI untuk Brasil Andhika Chrisnayudhanto

    (hal/eds)

  • Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Profil Indroyono Soesilo, Eks Menko Era Jokowi yang Jadi Calon Dubes AS Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo ikut menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon duta besar (dubes) RI di Komisi I DPR, Sabtu (5/7/2025).

    Dia digadang-gadang menjadi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Dubes Amerika Serikat (AS), yang sudah kosong sekitar dua tahun. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Indroyono terlihat tiba menjalani fit and proper test di Kompleks Parlemen Senayan hari ini bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. 

    Misalnya, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha serta adik Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Nurmala Kartini Sjahrir. 

    Komisi I DPR dijadwalkan untuk menggelar rapat internal dengan agenda pembahasan mekanisme fit and proper tes calon dubes LBBP RI dan organisasi internasional pada pukul 09.30 WIB. 

    Selanjutnya, agenda fit and proper test dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB untuk sebanyak 24 calon dubes dan organisasi negara sahabat. 

    Agenda fit and proper test dijadwalkan digelar selama dua hari. Selain hari ini, fit and proper test kembali dilanjutkan pada Minggu (6/7/2025) pada pukul 10.00 WIB-12.00 WIB.

    Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menyebut pemerintah telah mengusulkan calon dubes untuk 24 negara, termasuk untuk Dubes AS dan PBB di New York. 

    “Tadi dalam Rapat Paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia,” katanya seusai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Sepak Terjang Indroyono Soesilo

    Dilansir dari situs resmi Centre for Technology and Innovation Studies (CTIS), pria kelahiran Bandung, 27 Maret 1955 itu pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Kabinet Kerja Joko Widodo-Jufu Kalla. 

    Indroyono menjabat sebagai Menko Kemaritiman hanya selama satu tahun saja, 2014-2015 sebelum akhirnya diganti oleh Rizal Ramli. Kemudian, pos jabatan itu diteruskan oleh Luhut Binsar Pandjaitan hingga akhir dari 10 tahun pemerintahan Jokowi pada 2024 lalu.

    Dari segi pendidikan, Indroyono meraih gelar Sarjana Teknik Geoogi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1978, Master of Science-Remote Sensing dari University of Michigan-USA pada 1981, serta Doctor of Philosophy (PhD) Geologic Remote Sensing dari University of Iowa, AS, 1987. 

    Sebelum menjabat Menko Kemaritiman, Indroyono pernah melanglang buana di beberapa lembaga negara sejak 1993. Contohnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menjadi Sekretaris Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

    Setelah melepas jabatan Menko Kemaritiman, dia pernah menjabat sebagai penasihat Menteri Pariwisata, sebagai tenaga ahli di Lemhannas hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta committew reviewer di LPDP.

    Tidak hanya jabatan di dalam negeri, Indroyono pernah merasakan jabatan di organisasi internasional seperti Director, Fisheries and Aquaculture Resources, United Nations Food & Agriculture Organization (UN-FAO) Rome-Italia, 2012-2014, serta Utusan Khusus Menteri Perhubungan ke International Civil Aviation Organization (ICAO).

    Indroyono juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya Bintang Mahaputera Pratama RI (2009) serta Bintang Jasa Utama RI (1999).

  • KKP Kerahkan Kapal Pengawas Angkut Warga Pulau Enggano

    KKP Kerahkan Kapal Pengawas Angkut Warga Pulau Enggano

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan kapal pengawas (KP) Orca 05 untuk mengangkut 28 warga Pulau Enggano ke kota Bengkulu. Hal ini sebagai upaya mobilitas warga Pulau Enggano.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menerima laporan dari Nahkoda KP Orca 05 Sutisna Wijaya. Berdasarkan laporan tersebut, KP. Orca 05 telah tiba Kamis pagi (3/7) di Perairan Kota Bengkulu sekitar pukul 08.30 WIB.

    “Alhamdulillah, kami sudah mendapat laporan dari Nakhoda KP. Orca 05 bahwa kapal telah tiba di Kota Bengkulu dengan selamat setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 12 jam dari Enggano,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).

    Pengerahan KP. Orca 05 merupakan tindaklanjut pertemuan Menteri Trenggono dengan Gubernur Benungkulu pada 24 Juni lalu. Menteri Trenggono siap menurunkan kapal untuk membantu mobilisasi masyarakat pulau ke kota, serta membangun wilayah pesisir di sana.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menambahkan, sebanyak 28 penumpang yang berangkat ke Kota Bengkulu. Dari total tersebut, sebanyak 23 penumpang dewasa dan 5 penumpang anak-anak, di mana 26 penumpang merupakan warga Enggano dan 2 orang merupakan perwakilan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebagai pendamping warga.

    Ipunk memaparkan, setibanya KP Orca 05 di perairan sekitar Pulau Baai Bengkulu, penumpang selanjutnya diangkut ke darat menggunakan speed boat beberapa instansi terkait.

    “Dikarenakan KP. Orca 05 belum bisa sandar di Pelabuhan akibat masih ada pendangkalan alur, maka proses pengangkutan penumpang didukung dengan speed boat dari KSOP, TNI AL, Basarnas dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu,” ujar Ipunk.

    Bahwa saat ini sembari tim menunggu langkah selanjutnya, KP. Orca 05 akan selalu siap membantu warga Pulau Enggano dalam hal transportasi dari Kota Bengkulu ke Pulau Enggano maupun sebaliknya. Adapun jarak dari Pulau Enggano ke Kota Bengkulu sendiri sejauh 90 mil laut. Selama perjalanan, para penumpang disediakan selimut, makanan serta minuman.

    Sebagian besar warga Enggano yang ikut menyeberang mempunyai kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti berbelanja sembako untuk kebutuhan sehari-hari yang sudah terbatas di Enggano, mengurus pendaftaran sekolah anak pada tahun ajaran baru, dan keperluan bertemu keluarga karena lama berpisah.

    Dilansir dari detikSumbagsel, masyarakat di Pulau Enggano mengalami krisis ekonomi sejak Maret 2025. Keadaan ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti terlihat pada video viral di media sosial, sejumlah orang membuang pisang bertandan-tandan ke laut.

    Tindakan petani Enggano membuang pisang ke laut karena hasil panen tidak dapat dijual karena kapal pengangkut hasil bumi dari Pulau Enggano tak bisa beroperasi. Imbas dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai.

    Rata-rata masyarakat Pulau Enggano berprofesi sebagai petani dan nelayan. Mereka menjual hasil kerja seharian ke luar pulau untuk mendapatkan penghasilan agar memenuhi kebutuhan hidup. Karena alur Pelabuhan Pulau Baai dangkal, kapal yang membawa hasil panen masyarakat lokal tidak bisa bersandar.

    Hal ini sudah dirasakan masyarakat Pulau Enggano selama tiga bulan. Mereka mencari cara untuk mendapatkan uang, seperti menukar hasil panen dan tangkapan ikan dengan beras, minyak, telur, serta bahan pokok lainnya.

    Kondisi tersebut dirasakan juga oleh petani kakao, pinang, kopi, dan lainnya. Mereka memilih beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Lihat juga Video ‘Kesaksian Korban Selamat KMP Tunu Pratama: Ombak Tinggi-Kapal Miring’:

    (ily/fdl)