Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Sumber Daya Sektor Kelautan Potensial untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, KKP Tekankan Ini

    Sumber Daya Sektor Kelautan Potensial untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, KKP Tekankan Ini

    JAKARTA – Sumber daya alam di sektor kelautan diyakini turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kartika Listriana, sektor kelautan di Indonesia menyimpan banyak sumber daya potensial.

    “Bapak Presiden (Prabowo) menugaskan seluruh jajarannya untuk menumbuhkan ekonomi sampai 8 persen, itu tugas berat. Kemarin sudah di-launching oleh BPS sampai pertengahan tahun ini pertumbuhan ekonominya baru kisaran 5,1-5,2 persen,” ucap Kartika dalam acara Morning Sea bertajuk “Menata Ruang Laut Bareng Gen Z” yang dipantau secara daring melalui YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin, 11 Agustus.

    “Ada pertumbuhan yang meningkat, ya, tetapi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Lima tahun ke depan bukan waktu panjang, tapi singkat. Nah, laut ternyata sumber dayanya itu sangat potensial, selain bicara ekologi,” sambungnya.

    Kartika menjelaskan, sumber daya potensial yang ada di sektor kelautan. Misalnya, logistik maritim.

    “Kalau kami bicara logistik maritim itu juga ada di laut. Konektivitas antarpulau itu menggunakan laut,” kata dia.

    Lalu, berbicara soal energi. Menurut Kartika, sektor kelautan di Indonesia menyimpan banyak sumber energi, baik energi baru terbarukan (EBT) maupun energi tidak terbarukan.

    “Pariwisata itu juga banyak. Kemudian, konservasi itu sendiri juga banyak,” ujar Kartika.

    Kartika menilai, tata ruang kelautan sangat diperlukan.

    Dengan demikian, bisa tercipta keseimbangan bagi seluruh kalangan pada saat mengembangkan energi, pariwisata hingga kebijakan ekonomi biru seperti yang dicanangkan oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

    “Kemudian, ada kegiatan pariwisata. Semuanya harus berjalan beriringan,” tegas dia.

    Dikatakan Kartika, hal terpenting untuk pengembangan semua aspek tersebut ialah tetap tidak boleh mengganggu ekologi.

    “Itulah pentingnya tata ruang, adanya keseimbangan (bagi) seluruh sektor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen ke depan,” pungkasnya.

  • KKP Ciptakan 244 Produk Olahan Ikan, Peluang Raup Cuan Buat Ibu Rumah Tangga – Page 3

    KKP Ciptakan 244 Produk Olahan Ikan, Peluang Raup Cuan Buat Ibu Rumah Tangga – Page 3

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas terhadap salah satu perusahaan unit pengolahan ikan (UPI) di Kota Ambon, Maluku. Perusahaan berinisial PT CLA itu disegel karena diduga melanggar standar kelayakan pengolahan dan keamanan hasil perikanan.

    “Perusahaan itu terindikasi tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), dikutip dari Antara, Rabu (9/7/2025).

    Produk Tidak Layak Konsumsi Capai 26 Ton

    Dari hasil pengawasan, ditemukan sekitar 26 ton produk tuna dalam bentuk tuna loin, tuna saku, tuna cube, dan ground meat yang dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan.

    Ipunk menegaskan bahwa pemenuhan standar pengolahan ikan dan sistem jaminan mutu adalah kewajiban mutlak bagi seluruh pelaku usaha perikanan. Hal ini penting untuk menjamin keamanan konsumsi publik sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk laut Indonesia.

    “Sebagaimana ketentuan, proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan,” tegas Ipunk.

     

  • Kick Off Program Laut Sebasah, Kemensos Salurkan Bantuan ke Warga Muara Kamal

    Kick Off Program Laut Sebasah, Kemensos Salurkan Bantuan ke Warga Muara Kamal

    Jakarta, Beritasatu.com — Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengurangi volume sampah yang mencemari lautan dengan intervensi langsung di kawasan sungai, pesisir, pulau kecil, hingga pelabuhan. Selain menjaga lingkungan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui aktivitas berbasis lingkungan dan pemberdayaan sosial.

    Dalam rangkaian acara tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) turut berkolaborasi melalui aksi peduli sosial dengan menyalurkan bantuan bagi warga sekitar Muara Kamal. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 273.003.860, menyasar 100 penerima manfaat dari empat kluster, yakni anak, disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia (lansia).

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat di kawasan pesisir.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujar Fatma di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan tersebut mencakup pemenuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga. Tak hanya itu, empat penerima manfaat disabilitas juga menerima paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, usaha pengantaran makanan, usaha kuliner, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengungkapkan rasa bahagianya menerima kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25), yang selama ini hanya terbaring di ranjang.

    “Alhamdulillah, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” ucap Aisyah penuh haru.

    Acara yang dihadiri oleh pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni khususnya Bidang 3 dan 4 itu berlangsung meriah meski cuaca pesisir cukup terik. Kehadiran siswa-siswi SDN Muara Kamal 01 dan 100 penerima manfaat menambah semarak suasana.

    Selvi dan Fatma pun menyempatkan diri berinteraksi hangat dengan para penerima manfaat dan anak-anak yang hadir. Salah satu PM, Rokayah, yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian usai kebakaran di Kapuk Muara pada 6 Juni 2025, mendapat perhatian dari Selvi dan Fatma.

    Meski dalam kondisi terbatas, Rokayah tetap peduli pada kebersihan lingkungan dan memilah sampah sebelum dibuang. Atas sikapnya itu, Selvi memberikan apresiasi dan mengajak semua warga untuk meneladani semangat Rokayah dalam menjaga lingkungan.

    Turut hadir mendampingi Fatma dalam kegiatan Seruni kali ini, Intan Agus Jabo penasihat 2 DWP, Veronika Robben Rico Ketua DWP Kemensos serta Masryani Mansyur Kepala Sentra Handayani.

  • Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Selvi Girban dan Seruni Kabinet Merah Putih dan KKP gelar kick off Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara., Minggu (10/8/2025). Foto: Kemensos

    Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Program ini bertujuan mengurangi volume sampah laut melalui intervensi di sungai, pesisir, pulau kecil, dan pelabuhan, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat pesisir.

    Dalam rangkaian kegiatan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 273.003.860 kepada 100 penerima manfaat dari empat kluster: anak, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia.

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Dan kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga, serta paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, kuliner, pengantaran makanan, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengaku bersyukur mendapat kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25). “Alhamdulillah banget ya, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” katanya.

    Acara dihadiri pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni Bidang 3 dan 4, siswa SDN Muara Kamal 01, dan para penerima manfaat. Selvi dan Fatma juga berinteraksi langsung dengan warga, termasuk Rokayah, korban kebakaran Kapuk Muara 6 Juni 2025, yang tetap aktif memilah sampah meski tinggal di tenda pengungsian.

    Turut hadir mendampingi Fatma, Intan Agus Jabo (Penasihat II DWP), Veronika Robben Rico (Ketua DWP Kemensos), dan Masryani Mansyur (Kepala Sentra Handayani).

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Bantuan Rp 273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Selvi Girban dan Seruni Kabinet Merah Putih dan KKP gelar kick off Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara., Minggu (10/8/2025). Foto: Kemensos

    Bantuan Rp 273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Program ini bertujuan mengurangi volume sampah laut melalui intervensi di sungai, pesisir, pulau kecil, dan pelabuhan, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat pesisir.

    Dalam rangkaian kegiatan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 273.003.860 kepada 100 penerima manfaat dari empat kluster: anak, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia.

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Dan kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga, serta paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, kuliner, pengantaran makanan, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengaku bersyukur mendapat kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25). “Alhamdulillah banget ya, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” katanya.

    Acara dihadiri pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni Bidang 3 dan 4, siswa SDN Muara Kamal 01, dan para penerima manfaat. Selvi dan Fatma juga berinteraksi langsung dengan warga, termasuk Rokayah, korban kebakaran Kapuk Muara 6 Juni 2025, yang tetap aktif memilah sampah meski tinggal di tenda pengungsian.

    Turut hadir mendampingi Fatma, Intan Agus Jabo (Penasihat II DWP), Veronika Robben Rico (Ketua DWP Kemensos), dan Masryani Mansyur (Kepala Sentra Handayani).

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    KKP Bakal Kembangkan PPN Pengambengan di Jembrana Bali jadi Pelabuhan Berstandar Internasional

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menjadikan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai pelabuhan perikanan berstandar internasional.

    Dikutip dari unggahan video di akun Instagram resmi @kkpgoid, Senin, 4 Agustus, PPN Pengambengan bakal jadi pelabuhan terintegrasi terbesar se-Indonesia.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, area Pelabuhan Pengambengan akan diperluas, sehingga bisa menampung lebih banyak kapal perikanan. Kemudian, menyediakan cold storage-nya serta juga ragam usaha untuk skala industri maupun UMKM.

    “Terus pelabuhan ini terintegrasi juga dengan pasar ikan bertaraf internasional,” ucapnya.

    Doni menambahkan, hal terpenting lainnya adalah Pelabuhan Pengambengan bukan cuman untuk kapal-kapal skala industri saja, melainkan juga tetap melayani kapal-kapal nelayan tradisional.

    “Seperti kapal slerek yang terkenal itu akan tetap mendapat tempat di sini. Bahkan, fasilitasnya dibuat lebih baik lagi,” kata dia.

    Menurut Doni, transformasi Pelabuhan Perikanan Pengambengan akan menjadikan Bali sebagai pusat perikanan modern melalui pembangunan integrated fishing port and international fish markets alias tempat pelelangan ikan.

    “Semua ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) buat mewujudkan Bali sebagai pusat perikanan modern. Siap-siap, ya, Sahabat Bahari!” pungkasnya.

  • Rumpon Ilegal Milik Asing Bertebaran di Laut RI, Bikin Rugi Nelayan

    Rumpon Ilegal Milik Asing Bertebaran di Laut RI, Bikin Rugi Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan sebanyak 20 rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Perairan Laut Sulawesi. Rumpon tersebut diduga milik nelayan Filipina.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan penertiban rumpon ini dilakukan oleh Kapal Pengawas Orca 04 di Laut Sulawesi pada Sabtu (02/08) lalu. Penertiban dilakukan dengan memotong tali penghubung antara ponton pelampung dengan badan rumponnya.

    Jumlah rumpon yang ditertibkan ini menambah jumlah keseluruhan rumpon yang telah ditertibkan oleh pihak KKP menjadi 76 rumpon selama periode Januari hingga awal Agustus 2025.

    “Rumpon-rumpon ini merupakan alat bantu penangkapan ikan yang ditempatkan di laut untuk menarik ikan agar berkumpul di sekitarnya, memudahkan nelayan untuk menangkap ikan sehingga hasil tangkapan makin banyak,” ujar Ipunk dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Ipunk menilai keberadaan rumpon-rumpon di wilayah perbatasan perairan Indonesia-Filipina, akan menjadi penghalang atau barier bagi ikan tuna untuk masuk ke perairan Indonesia. Ipunk menegaskan keberadaan rumpon ini sangat merugikan nelayan Indonesia.

    Saat ini, sejumlah 20 ponton rumpon tersebut dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara. Ipunk menegaskan bahwa KKP akan terus menertibkan rumpon-rumpon di perbatasan Indonesia-Filipina untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Dia memastikan nelayan Indonesia mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal saat melaut.

    Sebelumnya, PSDKP juga telah mengangkat sebanyak 42 rumpon ilegal. Pengangkatan rumpon ini berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp 16,8 miliar. Sebab, satu rumpon bisa menampung 10 ton ikan setiap kali angkat dan bisa digunakan setiap minggu.

    (rea/kil)

  • Wamen PKP: Proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari daerah

    Wamen PKP: Proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari pemerintah daerah.

    Fahri menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek, menurutnya, harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.

    “Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan.

    Ia menyoroti banyaknya proyek pusat yang mangkrak karena pelaksanaan tidak berdasarkan data dan verifikasi dari pemerintah daerah.

    “Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” katanya.

    Tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai fokus utama pembangunan kawasan. Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapat alokasi anggaran untuk membangun 1.000 kawasan pesisir.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan KKP. Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” kata Fahri.

    Dirinya menjelaskan, dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sebanyak 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan akan menjadi sasaran program penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.

    Selain menggunakan anggaran negara, skema penataan kawasan pesisir ini juga akan melibatkan pihak swasta. “Karena rata-rata kawasan pesisir di Indonesia memiliki nilai strategis, maka skema pembiayaannya bisa dikembangkan untuk menarik partisipasi swasta,” ujarnya.

    Dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya di wilayah pesisir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebutuhan Garam RI Tembus 4,9 Juta Ton per Tahun, Bidik Swasembada 2027

    Kebutuhan Garam RI Tembus 4,9 Juta Ton per Tahun, Bidik Swasembada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap rata-rata kebutuhan garam nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan antara 4,6 juta ton hingga 4,9 juta ton.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menuturkan bahwa saat ini produksi garam di Indonesia diklaim masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut baik dari segi kuantitas, kualitas hingga kontinuitas.

    Meskipun demikian, dia mengaku optimistis peningkatan produksi bakal dapat dicapai hingga dapat swasembada mulai 2027.

    “Sebagai negara maritim dan negara kepulauan, sebenarnya potensi pengembangan garam rakyat dapat dilakukan dalam skala industri, sehingga kekurangan garam tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri,” jelasnya dalam Media Gathering di Jakarta, Jumat (1/7/2025).

    Upaya mendorong produksi garam nasional itu juga didukung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    Dalam beleid itu, Prabowo mengamanatkan capaian swasembada garam ditetapkan pada tahun 2027. 

    Dalam realisasinya, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita menjelaskan bahwa upaya swasembada garam pada 2027 itu akan dilakukan lewat dua hal, yakni ekstensifikasi dan intensifikasi garam.

    Dia merinci, percepatan produksi garam lewat program ekstensifikasi dilakukan dengan membuka daerah-daerah tambak garam baru yang direalisasikan dengan perhitungan matang.

    Kemudian, intensifikasi tambak garam yakni upaya meningkatkan produksi garam di tambak eksisting dengan mekanisasi. Dalam penjelasannya, intensifikasi akan dilakukan di empat daerah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, dan Kabupaten Sabu Raijua, NTT.

    “Kalau untuk intensifikasi, kami akan mulai dari menata lahannya supaya produksi garam ini memang mengikuti prosedur atau alur. Sehingga nanti endingnya itu memang kita akan mencapai produksi garam dengan harapan kami dengan angka setidaknya 200 ton per hektare,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kebutuhan garam nasional hingga 2027 diperkirakan bakal mencapai 5,1 juta ton. Sementara, produksi garam nasional saat ini baru mencapai sekitar 3 juta ton.

    Dengan demikian, masih terdapat gap yang cukup besar yang harus dikejar agar Indonesia dapat swasembada garam pada 2027 baik untuk kebutuhan konsumsi dan industri.

  • KKP targetkan K-SIGN di Rote Ndao hasilkan 2 juta ton garam per tahun

    KKP targetkan K-SIGN di Rote Ndao hasilkan 2 juta ton garam per tahun

    di Rote Ndao, target kita itu sekitar 2 juta ton per tahun dari lahan seluas 10.000 hektare

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat menghasilkan dua juta ton garam per tahun.

    “Untuk di Rote Ndao, target kita itu sekitar 2 juta ton per tahun dari lahan seluas 10.000 hektare,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara di Jakarta, Jumat.

    Menurut Koswara, kalau lahan tersebut bisa dikembangkan menjadi 13.000 hektare berarti garam yang bisa dihasilkan diperkirakan mencapai 2,6 juta ton per tahun.

    KKP menginisiasi Program K-SIGN (Kawasan Sentra Industri Garam Nasional) sebagai model intervensi strategis untuk membangun kawasan industri garam modern dan terintegrasi di Kabupaten Rote Ndao.

    Adapun kegiatan pekerjaan pembangunan K-SIGN yang dilakukan di Kabupaten Rote Ndao meliputi penataan lahan garam baru (cut and fill), pembangunan jalan produksi, pembangunan Gudang Garam Nasional, pembangunan Washing Plant dan pembangunan komplek perkantoran.

    Adanya pembangunan K-SIGN ini diharapkan meningkatkan produktivitas menjadi 200 ton/hektare/siklus.

    Progres yang telah dilakukan KKP hingga saat ini yaitu telah dilaksanakan konsolidasi lahan untuk pembangunan K-
    SIGN Tahap I seluas 1.192,57 hektare (ha).

    Kemudian telah dilaksanakan pembahasan skema keterlibatan pemerintah daerah pada pembangunan K-SIGN di Rote Ndao.

    Selain itu telah dilaksanakan pembahasan skema kerja sama pemanfaatan lahan pada pembangunan K-SIGN.

    Adapun terkait pengaturan mekanisme kerja sama dengan pihak masyarakat pemilik sertifikat yang tanahnya terdampak pembangunan K-SIGN, nantinya diberlakukan skema sharing revenue.

    Selain itu, masyarakat akan dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam pengembangan K-SIGN. Selanjutnya juga diinisiasi PKS dengan PT Garam (Persero) yang akan menjadi operator utama dalam pengembangan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.