Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    Diungkap Wamenkum, Jokowi Minta Polisi Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil

    GELORA.CO – Terungkap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi pernah meminta agar anggota polisi aktif dapat menduduki jabatan sipil. 

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam sidang gugatan UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025 yang disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 8 September 2025. 

    Awalnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menanyakan terkait alasan polisi menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepolisian. 

    “Kalau jabatan di luar kepolisian ada kaitannya kan, masih reasoning (beralasan). Tapi, kalau tidak? Nah, ini bagaimana ini?” kata Guntur. 

    Guntur merujuk pada penjelasan Eddy sebelumnya, yang menyebut bahwa anggota polisi aktif tetap bisa ditugaskan di jabatan sipil sepanjang penugasan tersebut dilakukan oleh Kapolri. 

    “Nah, itu juga menjadi apa (tidak jelas), setidaknya perlu ada lebih penjelasan lagi menyangkut (diperbolehkannya menduduki jabatan sipil) itu,” kata Guntur. 

    Eddy kemudian menjawab bahwa ada beberapa polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tidak dilandaskan oleh penugasan Kapolri. 

    Karena ada beberapa instansi yang meminta secara langsung dengan syarat memenuhi profesionalisme, sehingga ada anggota polisi aktif yang menjadi direktur jenderal atau sekretaris jenderal dalam sebuah kementerian dan lembaga. 

    “Saya ingat persis, Yang Mulia, ketika poin ini dibahas dalam ratas di Istana, waktu itu Presiden (ke-7 RI) Joko Widodo meminta untuk ada resiprokal (timbal balik),” kata Eddy. 

    Atas dasar itu juga, kata Eddy, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ASN yang baru memungkinkan aparatur sipil negara menduduki jabatan di kepolisian. 

    “Nah, itu mengapa sampai ada prinsip resiprokal dalam undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan itu ditulis secara ekspresif verbis dalam Pasal 20,” kata Eddy.

    Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin yang menggugat Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). 

    Alasan mereka menggugat adalah karena saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT. 

    Para anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. 

    Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. 

    Pemohon juga menilai, norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026

    Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan tambahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp13 triliun untuk 2026. 

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa alokasi tersebut meningkat dari Rp3,6 triliun yang sebelumnya ditetapkan dalam pagu indikatif.

    “Pada akhirnya pada tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran dari sebesar Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi sebesar Rp13 triliun pada pagu anggaran. Sudah 4 tahun, baru kali ini [anggaran naik],” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Secara terperinci, Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya akan mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional melalui berbagai target kinerja utama tahun depan.

    Target pertama ialah peningkatan luas kawasan konservasi perairan menjadi 30,7 juta hektare (ha). Kedua, produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton.

    Lebih lanjut, KKP mematok produksi garam mencapai 2,5 juta ton. Target keempat adalah nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$6,7 miliar, dan terakhir target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada rentang 4% hingga 6%.

    “Agenda prioritas pembangunan nasional terutama terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Trenggono.

    Sementara itu, sebanyak Rp12,7 triliun dari pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional perkantoran dan pelaksanaan program prioritas presiden.

    Terdapat pula alokasi untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modeling budidaya rumput laut, lobster dan bawal bintang, revitalisasi laboratorium jaminan mutu, dan keperluan lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah memperluas percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.19/2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beleid itu mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Sumber Pangan, Energi, dan Air Nasional. Zulhas akan menjadi ketua tim tersebut yang beranggotakan 27 kementerian dan lembaga terkait.

    “Tugas pertama dari Keppres sudah rapat bagaimana mengkoordinasi hingga nanti lahir kebijakan yang tadi. Itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi, dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Kenapa Radioaktif Cs-137 Bisa Cemari Udang Asal RI? Ini Penjelasan Pakar UGM

    Kenapa Radioaktif Cs-137 Bisa Cemari Udang Asal RI? Ini Penjelasan Pakar UGM

    Jakarta –

    Baru-baru ini ramai penarikan udang beku asal Indonesia oleh Amerika Serikat. Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan recall terhadap produk udang beku merek Great Value yang diimpor dari PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), setelah satu sampel udang terdeteksi mengandung isotop radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada kadar sekitar 68,48 Bq/kg ± 8,25 Bq/kg.

    Meski masih di bawah level intervensi FDA, temuan ini tetap memicu peringatan karena berisiko jika dikonsumsi terus‑menerus dalam jangka panjang. Dosen Teknologi Hasil Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Indun Dewi Puspita, S.P., M.Sc. Ph.D, menilai isu ini menjadi sorotan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petambak, industri pengolahan, eksportir, hingga pemerintah.

    Ia menegaskan kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia. Menurutnya, langkah bersama dari semua sektor sangat diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk tetap terjaga.

    “Hal ini menjadi isu yang sangat penting, khususnya untuk jaminan mutu produk perikanan Indonesia,” ujarnya, dikutip dari laman UGM, Selasa (2/9/2025).

    Terkait potensi sumber kontaminasi, Indun menjelaskan zat radioaktif Cesium-137 tidak terbentuk secara alami, melainkan berasal dari aktivitas manusia seperti uji coba senjata nuklir atau kebocoran reaktor.

    Sifatnya yang bertahan lama membuat zat ini berpotensi masuk ke rantai pangan melalui air atau lahan tambak yang terkontaminasi, termasuk ke udang.

    Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal di luar kendali petambak juga bisa memengaruhi kualitas produk. Dengan siklus lingkungan yang kompleks, risiko kontaminasi menjadi tantangan besar bagi sektor perikanan.

    “Siklus alami memungkinkan zat ini menyebar ke lingkungan perairan dan mempengaruhi biota, termasuk udang,” jelasnya.

    Meski kadar yang ditemukan masih jauh di bawah standar intervensi, penolakan tetap dilakukan otoritas Amerika Serikat sebagai langkah pencegahan. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa standar keamanan pangan internasional cenderung lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian.

    Indun menekankan pentingnya penerapan sistem jaminan mutu dan traceability yang kuat di industri perikanan. Dengan begitu, setiap potensi bahaya dapat dicegah sejak awal sebelum menimbulkan dampak serius.

    “Kalau sistem jaminan mutu dan penelusuran berjalan baik, potensi bahaya menjadi sangat minim,” tegasnya.

    Bahaya radioaktif Cs-137

    Dikutip dari laman CDC, [aparan eksternal terhadap Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

    Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, sehingga jaringan tersebut terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

    Mengapa Cs-137 bisa muncul di pangan?

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan di pabrik udang PT BMS. Hasil pengukuran laju paparan di area pabrik udang beku (PT. BMS) menunjukkan keberadaan kontaminasi Cs-137 di area pabrik tersebut.

    BAPETEN melakukan monitoring radiasi di area yang lebih luas dan menemukan adanya paparan radiasi yang signifikan di tempat pengumpulan besi bekas di kawasan tersebut. Penyelidikan menemukan adanya material logam yang terindikasi mengandung zat radioaktif Cs-137.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap sumber awal dugaan cemaran udang beku asal Indonesia yang ditarik Amerika Serikat (AS). Ada indikasi cemaran radioaktif berasal dari tempat peleburan baja di sekitar pabrik produksi udang tersebut.

    “Indikasinya ada peleburan besi dan baja yang mengandung radioaktif. Kemudian sedang ditangani. Iya (peleburan besi dan baja dekat pabrik produksi) sedang ditangani,” ujar Hanif di Kemenko Pangan kepada detikFinance, Senin (1/9/2025).

    Tonton juga video “Temuan Kontaminasi Cs-137 Bikin Udang Beku dari RI Ditarik AS” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • Ditemukan di Udang Beku asal RI, Apa Itu Radioaktif Cs-137 dan Bahayanya?

    Ditemukan di Udang Beku asal RI, Apa Itu Radioaktif Cs-137 dan Bahayanya?

    Jakarta –

    Udang beku yang diimpor ke AS dari perusahaan yang berbasis di Indonesia disebut terpapar zat radioaktif. Produk udang beku yang diimpor oleh PT Bahari Makmur Sejati, yang juga dikenal sebagai BMS Foods ini diduga tercemar cesium-137 (Cs-137).

    Sebagai tindakan pencegahan, FDA telah memeriksa produk udang lain yang diimpor dari perusahaan yang sama tetapi sebelum terdeteksinya Cs-137. Meskipun produk-produk yang sebelumnya diimpor tersebut tidak teruji positif mengandung bahan radioaktif pada saat itu, FDA telah merekomendasikan agar masyarakat tidak mengonsumsinya dan agar pengecer menarik produk tersebut.

    Apa itu radioaktif Cs-137?

    Dikutip dari laman CDC, Cesium-137 atau Cs-137 diproduksi melalui fisi nuklir untuk digunakan dalam perangkat medis dan alat ukur. Cs-137 juga merupakan salah satu produk sampingan dari proses fisi nuklir dalam reaktor nuklir dan uji coba senjata nuklir.

    Sejumlah kecil Cs-137 dapat ditemukan di lingkungan dari uji coba senjata nuklir yang dilakukan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Cs-137 juga dapat ditemukan dalam kecelakaan reaktor nuklir, seperti kecelakaan pembangkit listrik Chernobyl pada tahun 1986, yang mendistribusikan Cs-137 ke banyak negara di Eropa.

    Cs-137 digunakan dalam jumlah kecil untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi, seperti penghitung Geiger-Mueller.

    Dalam jumlah yang lebih besar, Cs-137 digunakan dalam:

    Perangkat terapi radiasi medis untuk mengobati kankerSterilisasi medisPengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipaPerangkat industri lain untuk mengukur ketebalan material, seperti kertas, film fotografi, atau lembaran logam.Bahaya Cs-137

    Paparan eksternal terhadap Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

    Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, sehingga jaringan tersebut terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

    Mengapa Cs-137 bisa muncul di pangan?

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup melakukan monitoring dan di pabrik udang PT BMS. Hasil pengukuran laju paparan di area pabrik udang beku (PT. BMS) menunjukkan keberadaan kontaminasi Cs-137 di area pabrik tersebut.

    BAPETEN melakukan monitoring radiasi di area yang lebih luas dan menemukan adanya paparan radiasi yang signifikan di tempat pengumpulan besi bekas di kawasan tersebut. Penyelidikan menemukan adanya material logam yang terindikasi mengandung zat radioaktif Cs-137.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap sumber awal dugaan cemaran udang beku asal Indonesia yang ditarik Amerika Serikat (AS). Ada indikasi cemaran radioaktif berasal dari tempat peleburan baja di sekitar pabrik produksi udang tersebut.

    “Indikasinya ada peleburan besi dan baja yang mengandung radioaktif. Kemudian sedang ditangani. Iya (peleburan besi dan baja dekat pabrik produksi) sedang ditangani,” ujar Hanif di Kemenko Pangan kepada detikFinance, Senin (1/9/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare (ha) sebagai pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pengajuan anggaran itu telah dilayangkan secara resmi oleh KKP melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait, sambil menunggu undangan paparan lebih detail.

    “Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Pak Menteri selalu menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun, untuk fase satu,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025, di Jakarta, Kamis.

    Menurut KKP, pengajuan anggaran ke Danantara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pendanaan memadai agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi pembudidaya.

    “Kami sudah sampaikan (surat pengajuan anggaran ke Danantara), kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk menyampaikan paparan lebih detailnya,” ujar Tebe.

    Selain kepada Danantara, KKP juga tengah mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meskipun keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut, mengingat program budi daya skala besar ini menuntut kesiapan penuh dari semua pihak.

    Menurut KKP, fase pertama pembangunan kawasan budi daya di Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 20.413,25 hektare dari target revitalisasi secara keseluruhan mencapai 78.550 hektare.

    Lebih lanjut Tebe menuturkan dengan adanya revitalisasi tambak di Pantura Jawa untuk tahap pertama diproyeksikan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk potensi lapangan kerja dari rantai pasok hulu hingga hilir.

    “Coba bayangkan kalau 20 ribu hektare, kalau satu hektare dua orang saja (yang kelola) maka 20 kali dua sudah 40 ribu tenaga kerja di sana. Belum lagi yang end-to-endnya yang dari hulu hingga ke hilirnya, baik yang pembenihan, pakannya, prosesingnya, dan seterusnya,” kata Tebe.

    Pemerintah menegaskan proyek ini akan dikelola serius agar menghasilkan manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga proses hilirisasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

    “Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini,” kata Tebe lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

    Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dinilai punya peluang besar untuk memperluas pasar ekspor ikan tilapia seperti nila dan mujair, khususnya di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Namun, tantangan tetap mengintai, terutama dari Brasil yang pertumbuhan ekspornya tengah melesat.

    Katimja Analis Pasar Luar Negeri, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Helwijaya Marpaung menjelaskan, AS merupakan pasar utama tilapia dunia dengan tingkat serapan yang tinggi. Saat ini, China masih mendominasi dengan pangsa pasar 51,7%, disusul Kolombia, dan Indonesia di posisi ketiga.

    “Karena Amerika Serikat sudah menerapkan (tarif). Jadi kalau kita lihat dari impor tilapia Amerika Serikat, China itu sudah menguasai 51,7% dari pasar AS, diikuti oleh Kolombia, dan Indonesia nomor 3. Tapi ini kan ada pengenaan tarif resiprokal dan sudah berlaku, Indonesia itu dikenakan sekitar 19%, lalu China itu 34% dan saat ini terancam menjadi 200%,” jelas Helwijaya dalam Outlook Tilapia Indonesia tahun 2025 di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, kondisi ini bisa saja membuka ruang bagi Indonesia untuk mengisi celah pasar AS yang ditinggalkan China.

    “Nah ini mungkin.. kami gak tau nih apakah ini bisa dijadikan peluang, karena China kan sudah menguasai 51%, kira-kira apakah Indonesia bisa mengambil pasar China di Amerika Serikat, mungkin ini juga salah satu yang mungkin bisa didiskusikan,” ujarnya.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)
    Presiden Prabowo Subianto meninjau Tambak Budidaya Ikan Nila di BLUPPB, Karawang bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Instagram @prabowo)

    Namun, peluang itu juga dibayangi oleh ancaman pesaing baru, yakni Brasil.”Tapi memang ada juga yang menjadi ancaman kita, salah satunya adalah Brasil,” sambungnya.

    Helwi menuturkan, peningkatan ekspor tilapia Brasil di AS lumayan besar, mencapai 123,6% ekspor di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

    “Dan mereka juga dikenakan tarif resiprokalnya hanya 10%. Jadi ini juga mungkin menjadi salah satu kompetitor utama untuk kita merebut pasar China nantinya,” kata Helwijaya.

    Peluang di Eropa dan Kanada

    Selain AS, Helwijaya menyebut Uni Eropa juga bisa menjadi pasar strategis. Indonesia kini menempati posisi kedua sebagai pemasok fillet tilapia beku dengan pangsa 12,6%, jauh di bawah China yang menguasai 82,1%.

    “Presiden Prabowo kan akhirnya mempercepat untuk penyelesaian perundingan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement). Jadi saat ini sudah finalisasi,” ujarnya.

    “Sebelumnya itu untuk fillet beku Indonesia kita supplier nomor 2 ke Uni Eropa, kita share-nya hanya 12,6%, sedangkan China itu 82,1%. Kalau misalkan nanti ada finalisasi untuk tarif yang Tilapia setelah adanya penyelesaian perundingan IEU-CEPA, tarif kita memang sudah disepakati oleh Uni Eropa untuk Tilapia menjadi 0%,” imbuh dia.

    Saat ini, ekspor tilapia Indonesia ke Eropa masih dikenai tarif 8%-9% (MFN) atau 4,5%-5,5% (GSP).

    “Jadi kalau misalkan nanti perundingan IEU-CEPA sudah selesai, tarifnya akan menjadi 0%. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang bagi tilapia Indonesia untuk masuk terus ke pasar Uni Eropa,” lanjut Helwijaya.

    Pasar Kanada pun disebut sangat potensial. Indonesia bahkan sudah menjadi pemasok nomor satu dengan pangsa 54,1%, mengungguli China yang 41,3%. Namun, Helwijaya mengingatkan agar tetap waspada.

    “Dan untuk pasar Kanada ini mungkin juga kami menyampaikan agar hati-hati juga. Walaupun kita nomor satu, karena China-nya mungkin tarifnya sudah besar ke Amerika, bisa jadi dia akan switching ke pasar lain. Bisa jadi dia akan mengambil pasar-pasar seperti pasar Kanada yang sebenarnya kita sudah menguasai. Jadi mungkin ini menjadi satu warning juga bagi kita,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KKP tekankan pentingnya pangan biru penuhi kebutuhan protein global

    KKP tekankan pentingnya pangan biru penuhi kebutuhan protein global

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan sektor perikanan tangkap maupun budidaya merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang kian meningkat seiring pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini hampir mencapai 300 juta jiwa, sehingga kebutuhan protein dari sumber pangan biru atau blue food menjadi semakin vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Kalau kita lihat jumlah penduduk yang demikian banyak ini tentunya sangat membutuhkan kebutuhan protein melalui blue food atau pangan biru,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025 di Jakarta, Kamis.

    KKP menyebut konsumsi ikan memberikan keunggulan signifikan dibanding sumber protein lainnya, berdasarkan hasil riset Universitas Indonesia yang menunjukkan ikan dan udang memiliki kandungan gizi lebih baik daripada daging sapi, ayam atau telur.

    “Kalau kita lihat bagus mana sih sebetulnya kandungan proteinnya. Kami punya data, tidak bermaksud menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau kita memakan ikan ternyata kita memiliki banyak kelebihan,” ujar Tebe.

    Pemerintah menegaskan langkah memperkuat sektor kelautan dan perikanan sudah berada di jalur tepat, mengingat protein ikan terbukti memberikan manfaat kesehatan lebih besar serta mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

    “Karena data menunjukkan ini sumber yang kami dapatkan dari Universitas Indonesia. Untuk ikan dan udang itu kandungannya relatif lebih baik dibandingkan saudara-saudaranya. Apakah daging ayam, telur puyuh, daging sapi, telur ayam dan seterusnya,” kata Tebe, tambahnya.

    Secara global, lanjut Tebe, proyeksi pasar pangan biru pada 2030 menunjukkan peningkatan signifikan dari 270 miliar dolar AS menjadi sekitar 420 miliar dolar AS, mencerminkan potensi besar sektor perikanan dunia.

    Distribusi pasar pangan biru mencakup Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Pasifik yang terus berkembang pesat, membuka peluang bagi Indonesia memperluas akses ekspor produk perikanan unggulannya.

    Komoditas ikan diproyeksikan mendominasi pasar dengan nilai 322,58 miliar dolar AS, disusul udang yang meski menghadapi tantangan, tetap menjadi salah satu komoditas unggulan dalam perdagangan perikanan global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Trenggono: KNMP ubah kampung nelayan tradisional jadi modern

    Menteri Trenggono: KNMP ubah kampung nelayan tradisional jadi modern

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    “KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, lanjut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    “Seperti dermaga, pasar ikan higienis, cold storage, bengkel kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), balai pelatihan, hingga area kuliner,” ujar dia.

    Dengan fasilitas tersebut KKP ingin kawasan pesisir menjadi lebih tertata, produktif menghasilkan produk-produk perikanan berdaya saing tinggi.

    “Sehingga rantai pasok hasil laut bisa lebih kuat dan menguntungkan nelayan,” kata Trenggono.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini, ia mengatakan KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budi daya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    KKP saat ini, menurut dia, memiliki percontohan dalam membangun KNMP yakni Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih si seluru wilayah Indonesia.

    Menteri Trenggono meninjau sejumlah calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan calon lokasi sekaligus sebagai upaya percepatan realisasi program strategis tersebut.

    Adapun calon lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cemaga Utara di Kabupaten Natuna; Desa Sembulang, Pulau Rempang, Kota Batam, serta Kelurahan Kasu dan Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

    Menteri Trenggono mengatakan peninjauan itu penting agar lokasi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” kata Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP membangun pasar ikan modern di Natuna

    KKP membangun pasar ikan modern di Natuna

    Pengelolaan pasar ini nanti akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih.

    Natuna (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun pasar modern di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor perikanan yang lebih maju dan berkelanjutan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Selasa, mengatakan pasar modern dibangun di Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur.

    Ia bersama tim KKP dan Pemerintah Kabupaten Natuna telah meninjau langsung lokasi pembangunan pasar tersebut pada Selasa sore.

    Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pasar ini memiliki luas total 17.653 meter persegi, dengan rincian 7.629 meter persegi berupa lahan darat dan 10.024 meter persegi merupakan lahan di laut yang akan di reklamasi.

    Pada area seluas itu, nantinya akan dibangun berbagai fasilitas seperti pabrik es, gudang pendingin untuk menjaga kualitas ikan, toilet umum, instalasi pengelolaan air limbah, dermaga, pasar ikan, tempat kuliner berbasis hasil laut, area parkir, taman, sumber daya listrik (power supply), serta tempat pembuangan sementara.

    “Kami sepakat membangun pasar ikan modern yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menyediakan fasilitas kuliner yang bersih dan nyaman, serta tidak menimbulkan bau tidak sedap,” ujar dia lagi.

    Papan plang pembangunan pasar ikan modern di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Muhamad Nurman

    Sudah ada pemenang tender pembangunan pasar modern ini dan dijadwalkan mulai dalam waktu dekat dengan total anggaran sebesar Rp91,2 miliar. Dana tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Hibah ini merupakan bentuk kerja sama internasional yang bertujuan mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah terluar seperti Natuna.

    Menteri Trenggono menambahkan rencana pembangunan pasar ini sebenarnya telah digagas sejak lama. Namun, ia mengaku baru yakin untuk merealisasikannya setelah melakukan kunjungan dan mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Natuna.

    “Sekarang saya sudah datang ke sini, didukung oleh ibu bupati banyak hal yang harus diselesaikan beliau akan segera menyelesaikan,” katanya optimis.

    Ia juga menegaskan pasar modern ini tidak hanya akan menjadi fasilitas perdagangan biasa, melainkan akan menjadi ikon pengembangan ekonomi perikanan di Natuna dan bisa dijadikan percontohan untuk wilayah kepulauan lain di Indonesia.

    “Pengelolaan pasar ini nanti akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih,” ujar dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.