Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya Surabaya 22 September 2025

    Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya Surabaya 22 September 2025

    Tolak Proyek SWL, Para Nelayan hingga Petani Tambak Gelar Aksi di Balai Kota Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Sejumlah nelayan dan petani tambak menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya pada Senin (22/9/2025). Mereka menolak proyek pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL).
    Aksi ini merupakan respons terhadap rapat yang membahas kerangka acuan proyek SWL.
    Koordinator lapangan Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM), Ramadhani Jaka Saputra, menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut cacat secara prosedural.
    “Kami merasa pelaksanaan tersebut cacat secara prosedural. Karena proses pelibatan kelompok masyarakat dilakukan dengan tidak transparan,” ungkap Ramadhani di lokasi aksi.
    Dalam demonstrasi tersebut, para nelayan dan petani tambak menyampaikan tiga poin tuntutan.
    Pertama, mereka mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menolak pembangunan SWL.
    Ramadhani menjelaskan bahwa pembangunan pulau buatan tersebut akan berdiri di atas habitat udang, kerang, teripang, dan berbagai komoditas perikanan lainnya yang menjadi mata pencarian warga lokal.
    “Dampak SWL tidak hanya sekadar merusak dan menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak pada sosial dan perekonomian bagi masyarakat pesisir,” ujarnya.
    Selain itu, massa juga meminta Eri Cahyadi mengirim nota permohonan pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
    Mereka juga mendesak agar surat permohonan pemberhentian proses penerbitan izin lingkungan (Amdal) segera dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
    “Apabila ketiga poin tuntutan tersebut tidak terpenuhi dalam waktu 3×24 jam, kami akan meningkatkan eskalasi gerakan lebih besar dan massif,” tegas Ramadhani.
    Lebih lanjut, Ramadhani menyebutkan bahwa massa aksi sempat ditemui Asisten 1 Wali Kota Surabaya pada 10 September 2025, namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IAGI: Gag Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Cadangannya Sumbang Hilirisasi – Page 3

    IAGI: Gag Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Cadangannya Sumbang Hilirisasi – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah kembali beroperasi.

    “Sudah, setahu saya. Per hari Rabu,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dikutip dari Antara, Jumat (12/9/2025).

    Hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan PT GAG Nikel berhasil meraih peringkat hijau. Artinya, perusahaan telah mematuhi tata kelola lingkungan sekaligus menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

    “(Keputusannya) lintas kementerian, sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” tambahnya.

  • KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis

    KKP gandeng BPKP perketat pengawasan implementasi program strategis

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat pengawasan implementasi program strategis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan sektor kelautan serta perikanan nasional.

    “Selain pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam memperketat pengawasan pada program-program strategis yang tengah dijalankan, KKP akan melibatkan pengawas eksternal salah satunya BPKP,” kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan langkah itu ditandai dengan pertemuan antara Inspektorat Jenderal KKP dengan BPKP, yang salah satu agendanya membahas rencana kerja sama pengawasan antara Itjen KKP dengan BPKP.

    “Perjanjian kerja sama ini penting untuk dilakukan sebagai dasar kolaborasi dan sinergi pengawasan dengan BPKP perwakilan di daerah,” ujarnya.

    Ia menyampaikan pengawasan pada program strategis sangat krusial, mengingat program strategis menggunakan anggaran cukup besar, sumber daya banyak, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

    “Tanpa pengawasan yang ketat, program-program ini rentan terhadap berbagai masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” tuturnya.

    Menurutnya, kolaborasi pengawasan dengan pengawas eksternal maupun aparat penegak hukum sangat penting dilaksanakan agar dapat saling mengingatkan dan mengidentifikasi potensi risiko, sehingga akan meminimalisasi atau bahkan menghilangkan risiko/masalah yang signifikan.

    Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widhyantoro menyatakan pihaknya mendukung kolaborasi pada aspek quality assurance dan konsultasi untuk mengawal kegiatan prioritas.

    Ia juga mendorong agar KKP mengedepankan peran APIP internal untuk pengawalan lebih detail dan bersifat teknis, sehingga BPKP lebih melihat dari aspek prosedur sesuai tugas dan fungsinya.

    Percepatan pelaksanaan program strategis juga perlu memperhatikan aspek administratif, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh peraturan terkait, serta perbaikan tata kelola termasuk penyiapan regulasi untuk setiap kebijakan baru yang dibuat.

    Sejumlah program kerja strategis KKP diantaranya program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan Budi Daya Nila Salin (BINS), serta revitalisasi Sarana Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan agar setiap tahapan proyek-proyek tersebut diawasi secara ketat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, sehingga terwujud tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, dan berjalan sesuai koridor hukum.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP: Perlindungan hiu paus jaga ekosistem laut dan pangan biru

    KKP: Perlindungan hiu paus jaga ekosistem laut dan pangan biru

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perlindungan hiu paus tidak sekadar konservasi spesies, melainkan juga bagian penting menjaga kesehatan ekosistem laut serta memperkuat ketahanan pangan biru yang berkelanjutan bagi Indonesia.

    “Perlindungan hiu paus bukan hanya soal konservasi spesies, tetapi juga menyangkut kesehatan ekosistem laut dan ketahanan pangan biru,” kata Direktur Konservasi Spesies dan Genetik KKP Sarmintohadi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dikatakannya, hiu paus termasuk jenis ikan yang dilindungi penuh secara nasional, masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) serta appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

    “Tata kelola konservasi perlu diperkuat dengan strategi yang lebih sistematis,” ujarnya.

    Dikatakannya, KKP memberikan perlindungan ekstra bagi hiu paus dengan memperkuat evaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus 2021–2025 guna menjaga keberlanjutan populasi spesies laut dilindungi tersebut.

    “Evaluasi menekankan pentingnya peningkatan standar pengelolaan wisata hiu paus serta penguatan kapasitas mitigasi kejadian terdampar, yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan RAN periode 2026–2029,” bebernya.

    Dia menyampaikan RAN 2021–2025 yang ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 16/2022 telah menjadi panduan penting bagi upaya perlindungan dan pemanfaatan nonekstraktif hiu paus.

    Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan penanganan darurat saat hiu paus terdampar hingga praktik wisata yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KKP tinjau kawasan sentra industri garam nasional di Rote Ndao

    Menteri KKP tinjau kawasan sentra industri garam nasional di Rote Ndao

    Kupang (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Rote Ndao, kabupaten paling selatan Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).

    Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, dalam keterangan yang diterima di Kupang, Minggu mengatakan K-SIGN di Rote Ndao menjadi salah satu proyek strategis nasional di bidang kelautan dan perikanan.

    “Program ini merupakan program pemerintah pusat yang saat ini sedang dikembangkan dan ditinjau oleh Menteri KKP,” katanya.

    Melki mengatakan proyek K-SIGN di Rote Ndao di proyeksi dapat menyerap tenaga kerja hingga 26.000 orang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi sumber daya alam.

    Lokasi Rote Ndao dipilih karena memiliki kondisi geografis dan kualitas sumber daya alam yang mendukung produksi garam berkualitas tinggi.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP terhadap NTT, khususnya Kabupaten Rote Ndao.

    Melki mengatakan, pihaknya sudah pasti dan siap bersinergi dengan KKP dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk mempercepat pengembangan kawasan ini.

    “Kami berharap program ini benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Rote Ndao sebagai lumbung garam nasional,” ujar Gubernur Melki.

    Melki berharap, dengan dimulainya kunjungan kerja ini, diharapkan program K-SIGN segera terealisasi, membawa Rote Ndao dan NTT menuju kemandirian dan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Gerindra Dorong Program Kampung Nelayan Maju Diperkuat

    Legislator Gerindra Dorong Program Kampung Nelayan Maju Diperkuat

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Darori Wonodipuro menilai penguatan program Kampung Nelayan Maju menjadi kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Dengan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 yang meningkat menjadi Rp 13 triliun, ia mendorong agar prioritas utama harus terhadap nelayan kecil. Darori menyoroti salah satu kendala besar yang dihadapi nelayan kecil, yakni tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar.

    “Nelayan kadang setiap hari belum tentu mendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” ujar Darori, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/8/2025).

    Selain subsidi BBM, Darori juga menekankan pentingnya dukungan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil. Menurutnya, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas nelayan tanpa membebani modal.

    Ia menambahkan dengan program Kampung Nelayan Maju yang diperkuat akan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur desa nelayan.

    “Dengan adanya Kampung Nelayan Maju, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga bisa memperoleh tambahan penghasilan dari kegiatan lain berbasis kelautan,” jelasnya.

    Darori juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk pelarangan kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil. Menurutnya, hal itu penting untuk menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan nelayan tradisional.

    Ia menegaskan, kenaikan anggaran KKP menjadi Rp 13 triliun harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan kecil, memperketat pengawasan laut, serta mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

    “Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Anggota DPR dorong pemerintah beri perhatian khusus ke nelayan kecil

    Anggota DPR dorong pemerintah beri perhatian khusus ke nelayan kecil

    “Nelayan kadang setiap hari belum tentumendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong pemerintah, utamanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil.

    Darori mengungkapkan salah satu kendala utama yang masih dihadapi nelayan kecil adalah tingginya biaya operasional, terutama bahan bakar.

    “Nelayan kadang setiap hari belum tentumendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” katanya di Jakarta, Rabu.

    Selain subsidi bahan bakar, ia juga menyoroti pentingnya dukungan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil.

    Maka dari itu, ia menegaskan, peningkatan anggaran KKP menjadi Rp13 triliun pada tahun 2026 harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan kecil, pengawasan laut, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Darori mendorong agar program Kampung Nelayan Maju terus dikembangkan karena program tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, hingga peningkatan infrastruktur desa nelayan.

    Legislator dari komisi DPR yang membidangi persoalan pertanian, kehutanan dan kelautan itu juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, termasuk melarang kapal besar masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil.

    Hal ini untuk memastikan nelayan tradisional tetap memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan yang layak.

    “Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” katanya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 20 Hari Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 247 Tersangka Kasus Narkoba – Page 3

    20 Hari Operasi Antik Siginjai, Polda Jambi Tangkap 247 Tersangka Kasus Narkoba – Page 3

    Sejak itu, Karangantu jadi pusat perdagangan internasional yang disinggahi pedagang Asia, Afrika dan Eropa. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan keramik dari Tiongkok, Jepang, dan Belanda yang tersimpan rapi di Museum Banten.

    “Dalam upaya mengantisipasi masuknya narkoba, Polda Banten juga telah melakukan pemetaan lokasi rawan peredaran gelap, terutama melalui jalur laut. Sejumlah pelabuhan yang mendapat perhatian khusus antara lain Pelabuhan Merak, Ciwandan, Bojonegara, Indah Kiat Merak, Karangantu, serta beberapa pelabuhan rakyat lainnya,” ujar Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra dalam keterangan resmi, Selasa 16 September 2025.

    Pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten itu kini bernama Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Karangantu di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menurut Polda Banten, Indonesia kini darurat narkoba, karena tidak lagi menjadi lintasan, namun sudah menjadi lokasi peredaran barang haram.

    Indonesia dianggap sebagai wilayah yang menguntungkan bagi para bandar, untuk menjual narkoba.

    “Saat ini Indonesia telah dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia bukan lagi sekadar daerah lintasan, tetapi sudah menjadi sasaran pasar gelap penjualan narkoba,” ucap Hendra.

    Sejak Januari hingga September 2025, Polda Banten menangkap 778 tersangka dari 578 kasus peredaran narkoba.

    Kemudian barang bukti yang berhasil disita berupa 11,3 kilogram sabu, 547,73 gram ganja, 5,9 kilogram tembakau sintetis, 503 butir ekstasi serta 313.375 butir obat keras, yang kini seluruhnya di musnahkan oleh Polda Banten.

    “Pemusnahan ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti tersebut,” tandas Hendra.

  • Tak Usah Was-was, RI Bakal Banjir Lowongan Kerja di Akhir 2025

    Tak Usah Was-was, RI Bakal Banjir Lowongan Kerja di Akhir 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan paket ekonomi yang berisi lima program untuk menyerap banyak tenaga kerja.

    Melalui lima program yang diarahkan untuk jangka waktu hingga dua tahun itu, Prabowo setidaknya menargetkan bisa membuka sekitar 3,55 juta lapangan kerja bagi masyarakat.

    Lima paket program penyerapan tenaga kerja itu telah diputuskan dalam rapat terbatas antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, awal pekan ini.

    Program penyerapan tenaga kerja pertama ialah melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang sebanyak sudah berbadan hukum per 14 September sebanyak 81.487 koperasi.

    Keberadaan 80 ribu lebih Kopdes Merah Putih itu pemerintah targetkan akan menyerap setidaknya 681.000 orang dan sampai Desember bisa menyerap total pekerja sebanyak 1.385.279 orang. Program itu dijalankan di bawah koordinasi Kemenko Pangan.

    Kedua, penyerapan tenaga kerja melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Tahun ini, target 100 desa diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja sedangkan dalam jangka panjang akan mencapai 4.000 titik dengan penyerapan 200.000 tenaga kerja.

    Ketiga, ialah melalui program revitalisasi tambak pantura, dengan luas 20.000 hektare. Melalui program revitalisasi itu Prabowo menargetkan bisa menyerap 168.000 tenaga kerja.

    Keempat, ialah program modernisasi kapal nelayan yang jumlahnya mencapai 1.000 unit. Dengan program ini Prabowo menargetkan 200.000 lapangan kerja baru tercipta.

    Modernisasi ini dilakukan untuk jenis kapal 30 GT sebanyak 1.000 unit KMNP. 150 HT untuk 200 unit, 200 GT sebanyak 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, dan 2.000 GT untuk 2 unit bagi pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri.

    Program kedua, ketiga dan keempat ini akan dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP.

    Terakhir, atau yang kelima ialah melalui program perkebunan rakyat. Dengan program penanaman kembali seluas 870.000 hekatre oleh Kementerian Pertanian ini Prabowo menargetkan bisa membuka 1.600.000 lapangan kerja dalam 2 tahun.

    Penanaman kembali untuk program perkebunan rakyat ini dikhususkan untuk komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekspor Benih Lobster Disetop, RI Putus Kerja Sama dengan Vietnam

    Ekspor Benih Lobster Disetop, RI Putus Kerja Sama dengan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah memberlakukan moratorium ekspor benih bening lobster (BBL) imbas maraknya praktik ekspor secara ilegal.

    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyebut bahwa moratorium salah satunya telah dilakukan terhadap Vietnam dengan bentuk penghentian kerja sama budidaya lobster.

    “Pelaksanaan kegiatan moratorium sudah dilakukan. Insyaallah dalam waktu dekat ini akan ada tindak lanjutnya, pelaksanaan kegiatan,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah mencoba bekerja sama dengan Vietnam terkait budidaya lobster selama satu setengah tahun terakhir, tetapi hasilnya dinilai kurang baik.

    Oleh karenanya, KKP memutuskan untuk menghentikan kerja sama dan menutup keran ekspor benih bening lobster agar proses ke depannya dapat menjadi lebih baik.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono berujar bahwa kebijakan KKP telah mengarah kepada moratorium ekspor BBL secara penuh, seiring kemampuan budidaya dalam negeri yang dinilai mumpuni.

    “Sehingga tidak perlu lah diekspor-ekspor kalau bisa dimanfaatkan di sini, diproduksi di sini. Itu lebih bagus untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, lantas menjelaskan bahwa pemerintah tengah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas ekspor BBL secara ilegal.

    Menurutnya, satgas ini akan terdiri dari KKP dan elemen aparat penegak hukum seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, kepolisian, hingga kejaksaan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemberantasan penyelundupan benih lobster ilegal tengah digodok.

    Dia meminta pembudidayaan benih lobster segera ditingkatkan, menyusul pembudidayaan Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Pulau Setokok, Batam yang disebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

    “Urusan penyelundupan harus dihentikan. Kekayaan laut kita harus dijaga. Jadi Perpres terkait penyelundupan akan difinalkan,” katanya, Rabu (10/9/2025).