Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Badan Gizi Sebut Perpres soal Makan Bergizi Gratis Rampung Pekan Ini

    Badan Gizi Sebut Perpres soal Makan Bergizi Gratis Rampung Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa penyusunan peraturan presiden (Perpres) terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) akan rampung pada pekan ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa rancangan beleid ini akan mengatur tugas, fungsi, peran masing-masing instansi kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dalam mengeksekusi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

    Dia melanjutkan, Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) juga akan terlibat dalam penyaluran MBG kepada ibu hamil dan menyusui.

    Sementara itu, pemerintah daerah disebutnya akan menyiapkan perihal infrastruktur dan pembina peternak, petani, hingga nelayan yang memasok bahan baku MBG di wilayah masing-masing.

    Dadan juga menjelaskan peran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi hasil bumi, seiring tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait hasil laut.

    “Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut. Dengan adanya Perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, serapan anggaran MBG semakin membaik dalam beberapa waktu terakhir.

    Luhut lantas menyinggung pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi relokasi anggaran apabila serapan MBG tak optimal.

    “Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik sehingga Menteri Keuangan enggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Luhut menyebut, juga telah mengingatkan BGN mengenai potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund apabila anggaran MBG tak kunjung terserap.

    Purnawirawan TNI ini menilai bahwa apabila anggaran tersebut terserap dengan baik, maka ekonomi di akar rumput akan turut bergerak, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

  • KKP perkuat kerja sama karbon biru dengan mitra di Jepang

    KKP perkuat kerja sama karbon biru dengan mitra di Jepang

    Melalui ‘pilot project’ di Jawa Tengah, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tata kelola karbon biru dapat menjadi model yang nyata dan terukur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) memperkuat kerja sama karbon biru dengan mitra di Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) sebagai langkah strategis pengendalian emisi sekaligus mendukung pembangunan hijau berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP RI Kartika Listriana mengungkapkan kerja sama JCM antara Indonesia dan Jepang telah berjalan sejak 2013.

    “Kerja sama Indonesia – Jepang melalui JCM tidak hanya mendorong pengurangan emisi namun juga menghadirkan peluang investasi berbasis ekonomi biru yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Kartika dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Hingga saat ini, kata Kartika, terdapat 60 proyek JCM di Indonesia dengan potensi pengurangan emisi sekitar 746 ribu ton CO2e per tahun serta peluang mobilisasi pendanaan iklim hingga 400 juta dolar Amerika Serikat melalui perdagangan karbon.

    Dalam talkshow “Joint Crediting Mechanism Outreach for Indonesia” di Jepang, Kartika menegaskan JCM bukan sekadar skema perdagangan karbon, tetapi instrumen percepatan alih teknologi, investasi hijau, serta insentif finansial melalui kredit karbon berintegritas.

    Selain itu, untuk menjajaki kerja sama di bidang konservasi mangrove, restorasi pesisir, tata kelola laut berkelanjutan, riset serta pengembangan sumber daya manusia, beberapa pertemuan dilakukan dengan mitra seperti Sumitomo Corporation dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).

    Ke depan, lanjut Kartika, Indonesia dan Jepang akan menyiapkan Implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk sistem kredit karbon, yaitu Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang.

    Melalui MRA ini, kedua negara akan saling mengakui sistem kredit karbon masing-masing yang ditargetkan dan mengizinkan pertukaran kredit karbon yang telah tersertifikasi, untuk membantu mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing negara dan mendorong pasar karbon global.

    Kartika menekankan peran penting Indonesia dalam mendorong tata kelola karbon biru, yaitu melalui percepatan legalisasi dan perencanaan ruang laut untuk karbon biru dan program ekonomi biru di 17 lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan 1 lokasi percontohan di provinsi Jawa Tengah.

    “Yang diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi internasional dalam mendukung ekonomi biru dan pencapaian target iklim global,” ucapnya.

    Ia menegaskan langkah itu menjadi bukti konkret komitmen KKP yang kini memasuki usai ke-26 tahun, dalam menata ekosistem karbon biru untuk kepentingan nasional bahkan global.

    Menurut dia, karbon biru merupakan aset strategis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Melalui pilot project di Jawa Tengah, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tata kelola karbon biru dapat menjadi model yang nyata dan terukur,” bebernya.

    Inisiatif tersebut juga akan diusung sebagai pencapaian penting Indonesia pada COP30 di Belém sehingga dunia dapat melihat kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga laut sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut serta kemaslahatan masyarakat pesisir.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP akselerasi inovasi wujudkan program prioritas nasional perikanan

    KKP akselerasi inovasi wujudkan program prioritas nasional perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan akselerasi, inovasi, dan kontribusi nyata pegawai bersama pemangku kepentingan sangat penting demi mewujudkan empat program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

    “Secara khusus kita diberikan amanah besar oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menjalankan empat program prioritas nasional (sektor perikanan),” kata Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat memimpin kick off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-26 sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan empat program prioritas tersebut meliputi Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam Nasional, Revitalisasi Tambak Idle Pantai Utara Jawa, serta Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

    Oleh karena itu, dia menekankan perlunya akselerasi, inovasi, dan kontribusi nyata dari pegawai bersama para pemangku kepentingan di sektor kelautan perikanan untuk mewujudkan program prioritas nasional tersebut.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar kick off Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (2/10), untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-26.

    Rangkaian bulan bakti diperuntukkan bagi masyarakat dan para pegawai KKP melalui beragam kegiatan sosial, bimbingan teknis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, anugerah jurnalistik, hingga kompetisi olahraga dan seni.

    “Tema tahun ini ‘Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan, Wujudkan Indonesia Emas’. Tema ini mencerminkan komitmen nyata yang harus kita wujudkan bersama untuk kemajuan Indonesia khususnya di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Rudy.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP dukung “hatchery” udang swasta tingkatkan mutu benih dan ekspor

    KKP dukung “hatchery” udang swasta tingkatkan mutu benih dan ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan dukungan penuh terhadap hatchery pengembangan pembenihan udang oleh swasta sebagai langkah strategis meningkatkan mutu benih, daya saing, serta memperkuat ekspor udang Indonesia di pasar global.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan hatchery pembenihan udang oleh swasta, seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

    “Pembenihan berkualitas berperan besar mendukung produktivitas udang nasional dari sisi hasil panen maupun daya saing,” kata Tebe dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Hatchery udang adalah tempat penetasan telur udang yang bertujuan menghasilkan benur udang berkualitas tinggi, sehat, dan konsisten sebagai dasar budidaya.

    Tebe mengatakan telah meninjau pembenihan udang milik swasta yakni Post Larva Haji Agus (PLHA) yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

    “Kehadiran Post Larva Haji Agus (PLHA) tidak hanya menjawab kebutuhan benih bermutu, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Ini baik sekali untuk mendukung industri udang kita,” ujarnya.

    Menurut dia, peningkatan investasi hatchery, dukungan teknologi ramah lingkungan, serta solidnya kolaborasi pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar udang global yang nilainya mencapai 64,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2024. Angka itu setara sekitar Rp1.077,9 triliun.

    Tebe menyebutkan saat ini Indonesia berada di peringkat kelima produsen udang dunia setelah China, Vietnam, Ekuador, dan India. Pasar utama ekspor Indonesia adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan China.

    “Negara-negara pembeli kini sangat ketat dalam menilai mutu dan ketertelusuran produk. Oleh karena itu, benih yang bermutu menjadi kunci menghasilkan udang berkualitas dan kompetitif di pasar global,” ujar Tebe.

    Pemilik PLHA Agus mengungkapkan pembangunan hatchery didorong banyaknya permintaan benih udang.

    Menurut dia, hatchery itu bukan sekadar tempat produksi, tetapi simbol meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan benur andal dan berkualitas secara konsisten.

    PLHA telah merekrut lebih dari 60 persen tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. Selain fokus pada peningkatan produksi benih udang berkualitas, PLHA berkomitmen memperhatikan aspek lingkungan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

    Selain PLHA, di Lampung juga terdapat hatchery swasta lain seperti milik Uus yang berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan.

    Uus mengungkapkan keberhasilan usaha pembenihan berkat induk Udang Nusa Dewa hasil inovasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem.

    Dia mengatakan hatchery yang dikelolanya mampu memproduksi hingga 90 juta ekor nauplii udang Nusa Dewa per bulan. Hasil itu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga Aceh, bahkan sampai Singapura. Benih udang Nusa Dewa memiliki daya tahan tinggi dan pertumbuhan cepat, sehingga diminati pasar.

    “Tingkat keaktifannya mencapai 90 persen. Bahkan ketika dibandingkan dengan benur dari Vietnam dan India, hasilnya tetap lebih unggul karena pertumbuhannya lebih rata dan stabil,” kata Uus.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan program ekonomi biru. Strategi ini dinilai mampu memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Fakta-fakta Radioaktif Cesium-137 di Cikande Banten, Cemarannya Bisa Picu Kanker

    Jakarta –

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan adanya paparan radioaktif di kawasan industri Modern Cikande, Banten. Investigasi awal mengaitkan paparan tersebut dengan aktivitas scrap logam dan limbah industri.

    Dari hasil pemetaan, kontaminasi terdeteksi di beberapa titik dengan kadar radiasi lebih tinggi dari ambang normal.

    Kasus ini kemudian mendapat perhatian publik setelah produk ekspor Indonesia, seperti udang beku, ditolak oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) karena terdeteksi mengandung Cs-137. Investigasi lanjutan pun menelusuri sumber radiasi hingga ke kawasan industri di Cikande.

    Awal Mula Temuan Kontaminasi

    Diberitakan Live Science, kasus bermula ketika FDA menolak masuknya kontainer udang beku asal Indonesia karena hasil uji menunjukkan adanya kandungan Cs-137 pada pertengahan Agustus 2025. Produk tersebut diproses oleh PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) dan dikirim ke beberapa pelabuhan utama di AS, termasuk Los Angeles, Houston, Savannah, dan Miami.

    Meski hanya sebagian sampel yang terbukti positif, FDA memperluas penarikan produk terkait karena kekhawatiran potensi kontaminasi lainnya.

    Sebanyak 387 kontainer berisi udang vaname (Vannamei Shrimp) dengan total tonase mencapai 5.595,28 ton, sebelumnya telah diekspor ke Amerika Serikat pada periode Juni hingga Agustus 2025. Namun karena insiden cemaran tersebut, seluruh kontainer yang berada dalam perjalanan menuju Amerika juga ditarik kembali (Return on Board/ROB) untuk diperiksa ulang di Indonesia.

    PT BMS selaku eksportir kemudian melakukan reimpor seluruh kontainer, termasuk 18 kontainer yang sudah tiba lebih dulu di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua produk itu langsung menjalani pemeriksaan ketat melalui protokol karantina.

    Pengecekan di Indonesia

    Setelah dilakukan penarikan, pemerintah Indonesia kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi radiasi tersebut. Per 9 September 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dugaan bahwa pabrik baja di sekitar kawasan menjadi sumber awal kontaminasi.

    Tim gabungan lalu memindahkan material yang terkontaminasi radiasi dari area terdampak. Tahap awal dekontaminasi dimulai.

    “Satgas telah mengambil keterangan dan pemeriksaan terhadap PT PNT yang di Cikande. Jadi, satu perusahaan sebetulnya Di Cikande sebagai sumber terkontaminasi dan 15 pemilik lapak besi bekas,” terang Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas, Zulkifli Hasan.

    Apa Itu Cesium-137?

    Cesium-137 (Cs-137) adalah isotop radioaktif hasil sampingan reaksi fisi nuklir, baik dari reaktor maupun ledakan bom atom. Unsur ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun, artinya butuh puluhan tahun hingga daya radioaktifnya berkurang secara signifikan.

    Cs-137 tidak ditemukan secara alami di lingkungan. Kehadirannya hampir selalu terkait dengan aktivitas manusia, seperti kecelakaan nuklir, pengolahan limbah industri, atau penggunaan medis tertentu.

    Cs-137 digunakan dalam jumlah kecil untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi, seperti penghitung Geiger-Mueller.

    Dalam jumlah yang lebih besar, Cs-137 digunakan dalam:

    Perangkat terapi radiasi medis untuk mengobati kankerSterilisasi medisPengukur industri yang mendeteksi aliran cairan melalui pipaPerangkat industri lain untuk mengukur ketebalan material, seperti kertas, film fotografi, atau lembaran logam.

    Bisa Picu Kanker

    Dikutip dari CDC, paparan eksternal Cs-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, dan bahkan kematian. Paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko kanker karena paparan radiasi gamma berenergi tinggi.

    Paparan internal Cs-137, melalui konsumsi atau inhalasi, memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot, sehingga jaringan tersebut terpapar partikel beta dan radiasi gamma, serta meningkatkan risiko kanker.

    Studi ilmiah menunjukkan paparan Cs-137 dapat meningkatkan risiko:

    Leukemia: karena radiasi merusak sumsum tulang tempat sel darah diproduksi.Kanker tiroid: walaupun I-131 lebih dominan sebagai pemicu, Cs-137 juga memberi kontribusi pada beban radiasi ke kelenjar tiroid.Kanker padat (solid cancers): termasuk kanker paru, hati, ginjal, dan saluran pencernaan, tergantung rute paparan.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video ” Video: Kata Menkes soal Udang Terkontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

    Cemaran Radioaktif

    12 Konten

    Jejak cemaran radioaktif Cessium 137 (Cs-137) ditemukan di wilayah Cikande, Serang. Risiko paparan serta dampaknya bagi kesehatan, jadi sorotan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Inilah Sosok Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

    Inilah Sosok Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

    GELORA.CO –  Bursa calon Kapolri kembali menghangat. Di tengah nama-nama besar yang beredar, ada satu sosok yang menarik perhatian yaitu Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Kombinasi jenderal bintang tiga sekaligus profesor hukum yang sangat jarang di tubuh Polri.

    Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, mengatakan, dari nama-nama yang beredar Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. membuat isu pergantian Kapolri ini menjadi semakin menarik.

    “Dari yang beredar ini saya memperhatikan satu orang yang agak beda, yang tiga lain kan, seperti Komjen Suyudi (S) Kepala BNN, Pak Dedi (D) Prasetyo Wakapolri dan satu lagi Rudi (R) Darmoko Akpol 93, ini kan semuanya Akpol nih, dan yang menarik ada satu yang beredar nama yaitu Komjen Pol Rudi (R) Heriyanto, ini yang non Akpol, satu-satunya ya yang non Akpol,” ujarnya kepada wartawan, Senin (29/9).

    Sugeng mengatakan, meskipun bukan berasal dari Akpol, Komjen Pol Rudy Heriyanto tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Kapolri.

    “Pertanyaannya apakah bisa (Rudy Heriyanto jadi Kapolri)? Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi sebuah institusi yang terbuka, memberikan kesempatan yang sama, itu bisa semuanya, termasuk Komjen Rudy Heryanto,” katanya.

    Selain berpangkat Jenderal Bintang Tiga, Sugeng mengungkapkan, Komjen Pol Rudy Heriyanto juga memiliki rekam jejak, kompetensi dan prestasi yang cukup mumpuni.

    “Dia pernah menjabat Kapolda, Kadivkum, sebelumnya Direksus, Dirkrimum Polda, pernah jadi Kapolres, ini kan posisi-posisi yang menurut saya cukup strategis. Artinya, sebagai Non Akpol, dia diakui setara. Memang kemudian saya meneliti ya dari rekam jejak Pak Rudy Heriyanto ini, dia saya lihat sebagai lulusan terbaik SEPA Polri 1993, sama seperti Rudi Darmoko, dia kan Akpol 93 Adhy Makayasa, jadi sama,” ungkapnya.

    Namun, Sugeng mengungkapkan penunjukkan Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Jenderal Bintang Tiga atau Komjen Pol berhak menjadi Kapolri.

    Semua nama Perwira Tinggi Polri yang beredar itu, D, R dan S ini kan (jenderal) bintang tiga ya, semuanya bintang tiga, ini semua punya hak yang sama, punya kans yang sama,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Komjen Pol Rudy memiliki profilnya unik dari latar belakangnya yang bukan lulusan Akpol. Dia alumni Sekolah Perwira (SEPA) Polri 1993, lulus sebagai yang terbaik di angkatannya. Selama ini kursi Kapolri hampir selalu diisi lulusan Akpol. Kalau Rudy terpilih, ini akan jadi preseden baru yang cukup menarik.

    Jalur non-konvensional ini punya dua sisi. Di satu sisi, membuktikan bahwa sistem merit di tubuh Polri bisa mengalahkan privilege jejaring angkatan. Di sisi lain, secara politik internal, posisinya tidak sekuat kandidat dari jalur mainstream. Inilah dilema yang dihadapi kandidat dari luar sistem dominan.

    Kekuatan utamanya ada di pengalaman lapangan dan kedalaman akademik. Di Bareskrim, dia memimpin direktorat-direktorat vital seperti Dirtipideksus yang menangani kejahatan ekonomi berat—korupsi, pencucian uang, investasi bodong. Kasusnya bukan yang mudah. Ini kasus yang butuh kesabaran tinggi, analisis mendalam, dan ketelitian ekstrem.

    Sebagai akademisi, Rudy adalah doktor hukum dan profesor di bidang Mediasi Kepolisian dari Universitas Lampung. Orasi ilmiahnya tentang Restorative Justice tahun 2022 cukup menarik perhatian. Intinya sederhana: tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Ada ruang untuk mediasi, pemulihan, dan solusi yang lebih manusiawi.

    Konsep ini kontroversial. Ada yang menganggapnya terlalu idealis untuk diterapkan di lapangan yang penuh dengan tekanan dan kompleksitas. Ada juga yang melihatnya sebagai jalan keluar dari sistem peradilan yang overload dan seringkali lebih fokus pada pembalasan ketimbang keadilan.

    Pengalaman sebagai Kapolda Banten dari 2020 hingga 2023 menjadi testing ground untuk ide-idenya. Dia menerapkan community policing, mendekatkan polisi dengan masyarakat. Hasilnya? Data menunjukkan penurunan tingkat kejahatan sekitar 12 persen. Tidak spektakuler, tapi konsisten dan terukur.

    Tentu ada kritik. Beberapa pihak menilai pendekatannya terlalu soft untuk daerah yang punya masalah premanisme cukup keras seperti di Banten. Yang lain mempertanyakan apakah penurunan angka kejahatan itu murni karena kebijakannya atau ada faktor eksternal seperti pandemi. Pertanyaan yang wajar dan perlu dijawab.

    Yang menarik adalah penugasannya saat ini. Sejak Desember 2023, Rudy menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jabatan sipil eselon I. Ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pada kapasitas manajerialnya di luar struktur kepolisian. Sektor kelautan rawan dengan illegal fishing dan berbagai bentuk penyimpangan—persis domain yang dia kuasai dari pengalaman di Tipideksus.

  • KKP Inisiasi Rancangan Perpres Gemarikan, Ini Tujuannya – Page 3

    KKP Inisiasi Rancangan Perpres Gemarikan, Ini Tujuannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.

    “Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDPSKP), Tornanda Syaifullah, Sabtu (27/9/2025).

    Gemarikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/swasta terkait, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta profesional untuk bergerak bersama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat dalam mengkonsumsi ikan lebih sering.

    Adapun terkait RPerpres Gemarikan, KKP telah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari meaningful participation. Tornanda menjelaskan bahwa isi RPerpres akan memuat sejumlah poin, antara lain penyediaan ikan bermutu dan aman dikonsumsi, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.

    “Akan diatur pula rencana aksi lima tahunan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan, mekanisme dan tata kerja, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Termasuk juga pengaturan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya,” terang Tornanda

     

  • Prabowo gandeng bos Bloomberg perluas investasi energi bersih dan laut

    Prabowo gandeng bos Bloomberg perluas investasi energi bersih dan laut

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menjalin kemitraan dengan perusahaan media, data, dan layanan keuangan global, Bloomberg, dalam memperluas peluang ekonomi rakyat melalui investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut.

    Hal itu tersebut disampaikan CEO Bloomberg Michael Rubens Bloomberg, melalui akun media sosialnya, Selasa, seusai berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo di New York, mengenai langkah kerja sama ke depan.

    “Presiden Indonesia @prabowo berkomitmen untuk memperluas peluang ekonomi bagi rakyatnya, termasuk melalui investasi energi bersih,” petikan pernyataan Michael Rubens Bloomberg dilansir di Jakarta.

    Perusahaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat, itu juga menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam investasi energi bersih dan perlindungan sumber daya laut.

    Dalam unggahan tersebut, Bloomberg mengungkapkan kegembiraannya dapat bertukar obrolan secara langsung dengan Kepala Negara, di sela Konferensi Internasional di PBB yang kini bergulir.

    “Saya senang dapat berbincang dengannya hari ini tentang bagaimana Bloomberg dan @bloombergdotorg dapat terus menjadi mitra dalam pekerjaan ke depannya,” tulisnya.

    Bloomberg Technoz, pada Jumat (19/9), menyoroti seputar upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalan membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2025 dengan anggaran tahap I sebesar Rp1,34 triliun.

    KKP juga mengajukan tambahan dana ke Kementerian Keuangan untuk menuntaskan target 100 kampung. KNMP dilengkapi berbagai fasilitas produksi, pelatihan, UMKM, pasar ikan, dermaga, pabrik es, hingga stasiun BBM khusus nelayan.

    Dalam pemberitaan lainnya, Bloomberg juga mengangkat topik seputar peluang energi baru terbarukan berkapasitas di 15 provinsi Indonesia berkapasitas 379,7 MW di 15 provinsi, terpusat di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

    Proyek yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2025 itu terdiri atas delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sebagai langkah percepatan transisi energi dan kemandirian energi nasional.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkop: Perlu kolaborasi lintas sektor untuk peran aktif koperasi

    Kemenkop: Perlu kolaborasi lintas sektor untuk peran aktif koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan perlu kolaborasi lintas sektor untuk memastikan peran aktif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih demi menghadirkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam pidatonya pada pembukaan Program Eksekutif Nasional 2025 di Jakarta, Selasa, mengatakan perlu transformasi cara pandang untuk menghidupkan koperasi, yakni dari bekerja dengan ego sektoral menjadi kerja kolektif.

    “Kita perlu mainstreaming (mengarusutamakan) kooperasi, mengubah cara pandang, tidak lagi berjalan dengan rencana sektoral masing-masing kementerian atau lembaga, melainkan menyelaraskan rencana menjadi satu gerakan bersama untuk memastikan peran aktif koperasi agar terjadi pemerataan ekonomi,” demikian pidato Menkop yang disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Destry Anna Sari.

    Menurut dia, perintah kerja bersama untuk mewujudkan koperasi yang profesional dan berdaya saing telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam Inpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan 13 menteri, tiga kepala badan, gubernur, bupati, serta wali kota di seluruh Indonesia untuk bergerak serentak.

    “Artinya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan lagi urusan Kemenkop semata, melainkan kooperasi menjadi common platform: wadah bersama kita berkontribusi,” katanya.

    Ia mencontohkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perindustrian dapat memastikan produk pangan, perikanan, dan industri dengan peran aktif koperasi.

    Kemudian, Kementerian Keuangan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyediakan pembiayaan yang ramah koperasi, sementara Kementerian Kesehatan dan BUMN di bidang farmasi menghadirkan apotek dan klinik desa dengan peran aktif koperasi.

    “Seluruh gerakan kolektif menuju tujuan yang sama, kooperasi yang dikelola profesional, berbisnis dalam skala ekonomi, dan pemerataan ekonomi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

    Menurut Menkop, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berperan sebagai agregator, akselerator, sekaligus konsolidator usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Lewat koperasi, kata dia, akan hadir pusat produksi pangan dan distribusi pangan yang menekan biaya konsumen, menaikkan harga di tingkat petani dan nelayan, serta mengurangi dominasi middleman (perantara).

    Tidak hanya itu, menurut dia, lembaga keuangan rakyat yang inklusif hingga ke akar rumput diharapkan juga tercipta berkat adanya koperasi, serta muncul simpul logistik modern dengan fasilitas penyimpanan berpendingin, gudang, dan transportasi yang efisien.

    Dia mengatakan koperasi yang setara dengan korporasi dalam profesionalisme, tetapi tetap berakar pada semangat gotong royong menjadi wajah koperasi yang dicita-citakan. Hal itu, menurut Menkop, dapat tercapai dengan kolaborasi berbagai pihak.

    “Kini saatnya kita melepaskan ego sektoral, bersatu dalam satu langkah menuju tujuan bersama, kooperasi desa kelurahan merah putih yang modern, profesional, berdaya saing global, dan berpihak pada rakyat,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak

    KKP jaring masukan masyarakat Karawang terdampak revitalisasi tambak

    Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang

    Karawang (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjaring saran dan masukan masyarakat di sekitar pesisir utara Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), dalam konsultasi publik terkait penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) revitalisasi tambak Pantura Jabar.

    Direktur Ikan Air Laut KKP Ikhsan Kamil, di Karawang, Senin, menyampaikan konsultasi publik ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen amdal yang tengah dirumuskan oleh tim konsultan KKP.

    Melalui konsultasi publik, pihaknya menggali informasi mengenai saran dan masukan dari masyarakat yang terdampak proyek revitalisasi tambak Pantura Jabar. Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat meliputi wilayah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Untuk tahap awal, kata dia, proyek ini akan dilaksanakan di wilayah pesisir utara Karawang, seluas sekitar 6.979,51 hektare yang berlokasi di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, dan Tirtajaya.

    Proyek revitalisasi tambak itu meliputi pembangunan saluran intake, kolam budi daya, kolam nursery, instalasi pengolahan limbah, kawasan pengelola, infrastruktur kawasan serta rencana pengembangan.

    Selain masyarakat umum, hadir dalam konsultasi publik antara lain para camat dan kepala desa yang daerahnya terdampak, pihak kepolisian dan TNI, serta kalangan aktivis.

    “Untuk aktivis dari LSM yang diundang dalam konsultasi publik ini merupakan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang,” katanya.

    Hadir pula perwakilan dari DLH dan Dinas Perikanan Karawang, DLH Jabar, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Pada dialog dalam konsultasi publik ini, sejumlah kepala desa dan para camat menekankan agar KKP memperhatikan tanaman mangrove, infrastruktur saluran air, dan keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat lokal.

    Selain itu masyarakat dan kalangan aktivis juga mengimbau agar KKP memperhatikan para pembudidaya ikan di tambak jika proyek revitalisasi itu sudah berjalan.

    Hal lain yang disampaikan masyarakat dan kalangan aktivis ialah mengecek tanda batas lahan area revitalisasi tambak dengan tanah milik masyarakat. Sebab ada beberapa desa yang bahkan tidak mengetahui batas antara tanah negara dengan milik masyarakat.

    Menurut Ikhsan Kamil, semua saran dan masukan masyarakat akan dimasukkan dalam penyusunan dokumen amdal revitalisasi tambak Pantura Jabar yang kini tengah dirumuskan tim konsultan KKP.

    Ia menyebutkan revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jabar bertujuan meningkatkan produktivitas lahan tambak tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin.

    Selain itu mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan nasional, berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, mendorong terciptanya industri hulu-hilir bagi produk berbasis ikan, serta akan menyerap tenaga kerja hingga mencapai sekitar 132 ribu orang.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.