Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Ahmad Luthfi Sebut Pesisir Jateng Punya Potensi Besar untuk Gaet Investor

    Jakarta – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi menyebutkan wilayah Pesisir Jateng punya potensi besar untuk menggaet investor. Sebab wilayah tersebut memiliki panjang 971 kilometer meliputi 17 kabupaten atau kota.

    Untuk itu, dia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merealisasikan revitalisasi tambak di wilayah pesisir Jawa Tengah. Hal itu ia sampaikan saat bertemu Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Padma, Kota Semarang, hari ini. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Mohon izin kepada Pak Menteri sekaligus Ketua DPW PAN Jateng, pantai kita panjangnya 971 kilometer meliputi 17 kabupaten/kota,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Ahmad Luthfi mengatakan garis pantai sepanjang 971 kilometer tersebut tersebar di Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Tengah. Mulai dari Brebes sampai Rembang di Pantura dan Cilacap sampai Wonogiri di Pansela.

    “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama para bupati dan wali kota di 17 kabupaten/kota tersebut sudah menunggu revitalisasi tambak-tambak tersebut,” jelasnya.

    Dia mengatakan hal itu dilakukan agar bisa digunakan untuk investasi perikanan.

    “Dengan harapan Jawa Tengah mempunyai daya saing dengan provinsi lain,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Luthfi mengatakan bahwa dalam membangun Jawa Tengah tidak dapat dilakukan Pemprov Jateng sendiri, tapi butuh kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari perguruan tinggi, wartawan, tokoh masyarakat, partai politik, dan lainnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan swasembada pangan sudah menjadi program nasional. Menurutnya, ada tiga hal penting untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik yaitu karbohidrat, lemak, serta protein hewani dan perikanan.

    “Khusus perikanan kita selalu surplus, ekspor kita sampai US$ 5,5 miliar setiap tahun, itu baru 5% dari total produksi perikanan kita. Sementara potensi ekonomi sektor perikanan tidak kurang dari US$ 414 miliar. Ini peluang yang sangat besar,” katanya.

    Terkait dengan revitalisasi tambak di wilayah Jawa Tengah, Trenggono mengatakan, pada rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, 31 Desember 2024 lalu, akan merevitalisasi tambak di wilayah Pantura Pulau Jawa seluas 78.550 hektare. Jumlah itu mulai dari Banten sampai Jawa Timur.

    “Sementara untuk revitalisasi tambak di wilayah Pantura Jawa Tengah sendiri sekitar 15.110 hectare,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Dirgayuza Jadi Asisten Khusus Presiden, Dino Patti: Pilihan Terbaik Prabowo

    Dirgayuza Jadi Asisten Khusus Presiden, Dino Patti: Pilihan Terbaik Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai penunjukkan Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi Analisa Kebijakan merupakan salah satu pilihan terbaik yang diambil Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun, Dirgayuza dilantik menjadi Asisten Khusus Presiden pada Rabu (8/10/2025) lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33M Tahun 2025.

    “Menurut saya, Dirgayuza adalah salah satu best appointments oleh Presiden @Prabowo,” kata mantan duta besar Indonesia untuk AS itu lewat cuitannya lewat akun pribadi @dinopattidjalal.

    Dino memandang Dirga sebagai loyalis atau orang setia Prabowo. Namun, sikap loyal saja tak cukup, dia menilai Dirga merupakan sosok yang super kompeten dan mumpuni di bidang pemerintahan.

    Pria yang juga disapa Yuza itu juga disebutnya sebagai rasionalis dan memiliki pemahaman baik terkait kondisi dunia. Dino menyebut Yuza berkepribadian low profile atau rendah hati dan tidak suka mencari perhatian.

    “Yuza juga super kompeten, rasional, has good understanding of the world, low profile, humble, open minded, berintegritas, responsif, and wired to do the right thing,” tuturnya.

    Sosok Yuza dikenal Dino sebagai orang yang memang diprogram untuk melakukan hal-hal yang tepat. Dia pun tak sungkan menjamin kepribadian dan komitmen dari Dirgayuza tersebut.

    “Kalau semua orang di lingkaran dalam Prabowo seperti Yuza, Insya Allah negara will be in good hands,” tuturnya.

    Profil Dirgayuza Setiawan

    Dirgayuza diketahui berasal dari keluarga yang berlatar belakang militer. Sang Ayah merupakan Kapten CDM Dr Boyke Setiawan yang merupakan pelatih terjun payung militer. Sementara sang Ibu, Jasmin Kartiasa Prawirabisma adalah atlet nasional terjun payung.

    Yuza lahir di Jakarta pada 15 Mei 1989 dan merupakan lulusan S1 Media Communications dari Melbourne University dan dikenal sebagai penulis serta ahli teknologi.

    Dia melanjutkan studi di Master of Social Science of the Internet (MSc) dari University of Oxford, Inggris dan pernah mengikuti Executive Program International Business/Commerce di Tsinghua University, China (2013).

    Karier profesionalnya dia pernah mencakup peran sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Pemasaran di PT Angkasa Transportindo Selaras (September 2022) dan Ketua Tim Tenaga Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (Agustus 2021–Agustus 2022) serta Konsultan di PT McKinsey Indonesia (April 2017–Februari 2020).

    Dirgayuza yang pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha PT RNI (Persero) sempat ditunjuk sebagai staf khusus (stafsus) Presiden pada Maret 2025.

    Dirgayuza dikenal aktif dalam organisasi mahasiswa, khususnya di PPI Australia, serta pernah terlibat dalam proyek literasi dan media daring seperti pendirian idenesia.com.

  • Prabowo Lantik Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Jadi Asisten Khusus Presiden

    Prabowo Lantik Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Jadi Asisten Khusus Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33M Tahun 2025 terkait pengangkatan Asisten Khusus Presiden.

    Dalam keputusan tersebut, tertulis bahwa Dirgayuza Setiawan diangkat sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan dan Agung Gumilar Saputra diangkat sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis

    Sekadar informasi, Dirgayuza yang pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha PT RNI (Persero) sempat ditunjuk sebagai staf khusus (stafsus) Presiden pada Maret 2025.

    Pria yang akrab disapa Yuza ini lahir di Jakarta pada 15 Mei 1989 dan merupakan lulusan S1 Media Communications dari Melbourne University dan dikenal sebagai penulis serta ahli teknologi. Lalu melanjutkan studi di Master of Social Science of the Internet (MSc) dari University of Oxford, Inggris. Termasuk, pernah mengikuti Executive Program International Business/Commerce di Tsinghua University, China (2013)

    Selama kariernya, dia telah menerbitkan 11 buku, termasuk panduan praktis terkait pemanfaatan teknologi seperti Mac OS X Leopard, Mac OS X Snow Leopard, Facebook, Twitter, Keynote, dan Blackberry.

    Karier profesionalnya dia pernah mencakup peran sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Pemasaran di PT Angkasa Transportindo Selaras (September 2022) dan Ketua Tim Tenaga Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (Agustus 2021–Agustus 2022) serta Konsultan di PT McKinsey Indonesia (April 2017–Februari 2020).

    Dirgayuza dikenal aktif dalam organisasi mahasiswa, khususnya di PPI Australia, serta pernah terlibat dalam proyek literasi dan media daring seperti pendirian idenesia.com.

    Selanjutnya, Agung Gumilar Saputra merupakan pria kelahiran 12 Juni 1979 di Tangerang, Banten yang merupakan politikus Gerindra dan pernah menempuh pendidikan di Swiss German University dan Virginia Military Institute, Amerika Serikat.

    Agung pernah mencalonkan diri pada Pemilu 2009 sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Barat X (Ciamis, Kuningan, Banjar).

    Dalam dunia bisnis, Agung pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kertas Nusantara dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.

  • Wakil Ketua MPR: Kampung Nelayan Merah Putih program bermanfaat

    Wakil Ketua MPR: Kampung Nelayan Merah Putih program bermanfaat

    “Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progresnya terus berjalan dan insyaallah akan rampung pada bulan Desember,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, merupakan program yang bermanfaat.

    “Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progresnya terus berjalan dan insyaallah akan rampung pada bulan Desember,” kata Akbar dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut Akbar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga simbol kemandirian ekonomi bangsa yang berakar pada semangat gotong royong dan nasionalisme.

    “Kampung Nelayan Merah Putih di Tolitoli ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun dari pusat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah para nelayan yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia,” katanya.

    Sektor kelautan, imbuh dia, merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, Akbar yang juga senator asal Sulawesi Tengah itu mengapresiasi langkah KKP. “Program ini harus terus diperluas dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan sendiri,” ucapnya.

    Adapun Sulawesi Tengah mendapat tiga lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Tolitoli, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut.

    Saat ini, jelas Akbar, pembangunan di Kabupaten Tolitoli sudah mulai berjalan, sementara dua lokasi lainnya, Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, akan direalisasikan pada tahun depan.

    Dia pun mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan baik, agar dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pendapatan nelayan.

    “Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya indah dilihat, tetapi juga berdaya guna dan berdaya saing. Di sinilah semangat Merah Putih itu bekerja membangun bangsa dari pinggiran,” demikian Akbar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri KP ajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan

    Menteri KP ajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan

    Badung (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mengajukan kenaikan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan atau Southern Bluefin Tuna (SBT) lewat forum Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT).

    “Indonesia kuotanya paling sedikit, kita-kira cuma 1.300 ekor, jadi hanya 5 persennya dibanding negara-negara lain. Ini salah satu yang kami perjuangkan untuk bisa meningkat kuota penangkapannya,” kata Trenggono di Badung, Bali, Senin.

    Ia mengatakan negara-negara yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya tuna sirip biru selatan antara lain Australia, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Fishing Entity of Taiwan, Afrika Selatan dan Uni Eropa.

    Dari negara-negara itu, wilayah Indonesia merupakan lokasi pemijahan tuna sirip biru selatan, sehingga menjadi ironi ketika Indonesia menjaga keberlangsungannya sejak kecil sedangkan ketika besar tidak dioptimalkan masyarakat.

    Trenggono mengatakan dalam memastikan keberlanjutan sumber daya tuna sirip biru selatan, Indonesia berpedoman pada ekonomi biru nasional telah mengintegrasikan pertimbangan biologis, ekologis, sosial, dan ekonomi ke dalam tata kelola bisnisnya, memastikan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan.

    Upaya Indonesia berfokus pada lima prioritas utama, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen wilayah perairan Indonesia pada 2045, menerapkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota dan merancang zona penangkapan ikan, dan mengembangkan akuakultur berkelanjutan dan ramah lingkungan di wilayah laut, pesisir, dan pedalaman, lanjutnya.

    Selain itu, ia mengatakan, Indonesia juga memperkuat pengelolaan dan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan terakhir mengurangi sampah plastik laut melalui partisipasi aktif nelayan dan masyarakat pesisir.

    “Kita jaga terus, begitu besar keluar, kuota penangkapan kita sedikit ini yang sangat tidak adil, untuk itu saya sampaikan kita minta kepada organisasi CCSBT dalam dialog kita memperjuangkan kenaikan kuota,” ujar dia.

    Trenggono memproyeksi jika Indonesia diberi kuota penangkapan 15 persen saja maka sudah cukup adil bagi negara yang aktif dalam konservasi biota laut tersebut.

    “Kita jaga konservasinya, konservasi penting karena dia kalau tidak dijaga habis ke seluruh dunia, saya tekankan di sana untuk kemudian mereka memahami, mudah-mudahan kita berhasil dalam (forum) beberapa hari ke depan,” katanya.

    Dalam dialog-dialog sepanjang CCSBT Ke-32 hingga 9 Oktober 2025 mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menekankan bagaimana Indonesia bertanggung jawab dan memikul tugas melestarikan dan mengelola daerah pemijahan tuna sirip biru selatan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP perkuat sektor industri budidaya udang nasional dari hulu

    KKP perkuat sektor industri budidaya udang nasional dari hulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan industri budidaya udang nasional dimulai dari sektor hulu, dengan fokus meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekspor berdaya saing tinggi.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) menyebutkan beberapa strategi di hulu untuk memperkuat sektor industri budidaya udang, pertama, melalui perbaikan atau penyusunan regulasi dengan menyederhanakan aturan perizinan agar lebih efisien.

    “Melakukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih, serta memastikan kebijakan yang diterapkan mendukung investasi sekaligus keberlanjutan lingkungan,” kata Tebe dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

    Upaya kedua, lanjut Tebe, yakni penerapan protokol budidaya atau good aquaculture practice dengan langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan dan pendampingan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan biosecurity, serta menjamin kualitas udang sejak awal siklus produksi agar sesuai dengan standar internasional.

    Selanjutnya, strategi lain dilakukan melalui dukungan pendanaan, antara lain penyediaan akses kredit lunak atau skema pembiayaan khusus bagi petambak, pemberian insentif bagi pembudidaya yang menerapkan praktek terbaik (best practices), serta menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses modal.

    KKP juga berupaya menghasilkan induk udang unggul sehingga tak perlu lagi impor.

    “Di momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 tahun KKP yang jatuh tiap 26 Oktober, program induk udang unggul kian diperkuat,” ucap Tebe.

    Dia menuturkan pihaknya telah mengembangkan induk udang lokal bernama Nusa Dewa melalui Balai di Karangasem, Bali.

    “Ini menjadi bukti nyata bahwa kita mampu menghasilkan produk unggul buatan Indonesia. Sudah saatnya kita bangga dengan karya anak bangsa,” tegas Tebe.

    Dia juga mengajak para pembudidaya untuk meninggalkan praktik lama yang tidak sesuai standar, termasuk penggunaan antibiotik. Sebagai alternatif, pemerintah mendorong penggunaan probiotik.

    “Inovasi ini harus terus dikaitkan dengan aspek keekonomian agar bisa diadopsi dengan baik oleh pembudidaya di lapangan,” tambah Tebe.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara asosiasi, pelaku usaha swasta, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan industri udang Indonesia yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

    Tebe menekan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan udang sebagai komoditas unggulan.

    “Dengan kondisi eksisting seperti ketersediaan lahan, produksi nasional, dan posisi udang Indonesia di pasar global, kita memiliki peluang besar untuk menjadikan industri udang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tebe.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan untuk menopang produksi perikanan nasional. Praktik budidaya berkelanjutan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tapi ikut menjaga populasi perikanan di alam.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Siti Zulaikha
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Draf Perpres MBG Masih Disempurnakan, Ditargetkan Terbit Pekan Depan Nasional 5 Oktober 2025

    Draf Perpres MBG Masih Disempurnakan, Ditargetkan Terbit Pekan Depan Nasional 5 Oktober 2025

    Draf Perpres MBG Masih Disempurnakan, Ditargetkan Terbit Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, penyusunan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (Perpres MBG) sudah hampir rampung dan kini memang memasuki tahap penyempurnaan lintas kementerian.
    “Tunggu dulu, masih disempurnakan. Jadi sebenarnya kan bukan berarti belum ada. Tapi kita betul-betul lintas kementerian, apalagi dengan beberapa masukan dan kejadian beberapa waktu belakangan,” ujar Prasetyo saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Prasetyo menegaskan bahwa penyempurnaan aturan di dalam Perpres tersebut dilakukan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih maksimal.
    Meski begitu, Prasetyo menyatakan bahwa seluruh tahapan penyusunan Perpres Tata Kelola MBG ditargetkan rampung pekan ini.
    “Memang semangatnya kita tentu ingin program ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi tunggu, mohon waktu,” kata Prasetyo.
    “Minggu ini harus selesai. Tapi kan begini, bukan karena Perpres belum ada kemudian tidak jalan, kan tidak,” imbuh dia.
    Dalam kesempatan itu, Prasetyo memastikan program MBG tetap berjalan walaupun Perpres terbarunya belum resmi diterbitkan.
    Menurut dia, aturan tersebut justru nantinya akan berfungsi untuk memperkuat pelaksanaan program yang sudah berlangsung.
    “Jadi kan sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang jalan. Nah Perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Perpres Tata Kelola MBG akan segera diterbitkan.
    Dalam aturan itu, kata Dadan, akan diatur secara perinci peran dan fungsi masing-masing instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program.
    “Saya kira Perpres Tata Kelola minggu ini kelihatannya sudah akan selesai. Di dalam Perpres Tata Kelola itu diatur peran fungsi, tugas masing-masing instansi, kementerian, termasuk pemda,” ujar Dadan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Dadan menjelaskan, perpres itu akan mengatur BGN sebagai penyelenggara dan pelaksana intervensi program MBG
    Sementara itu, Kementerian Kesehatan akan bertanggung jawab dalam pengawasan, dan Kementerian Kependudukan serta Pembinaan Keluarga akan membantu penyaluran bantuan kepada ibu hamil dan menyusui.
    “Selanjutnya, pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur serta membina peternak, petani, dan nelayan di wilayah masing-masing,” ujar Dadan.
    Selain itu, Kementerian Pertanian akan berfokus meningkatkan produksi bahan pangan sebagai bahan baku menu MBG, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat produksi ikan untuk kebutuhan menu makan bergizi.
    “Jadi seluruhnya sudah ada di dalam Perpres tersebut dan dengan adanya Perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” kata Dadan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Produk perikanan RI lolos standar Saudi, aman untuk jamaah haji-umroh

    Produk perikanan RI lolos standar Saudi, aman untuk jamaah haji-umroh

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin produk perikanan dan turunannya yang masuk pasar Arah Saudi telah memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi, termasuk oleh jamaah haji dan umroh, menyusul semakin besarnya peluang ekspor ke negara tersebut.

    “Badan Mutu selaku quality assurance body telah melaksanakan inspeksi penerapan sanitasi, higiene dan prinsip keamanan pangan di sepanjang rantai pasok ikan dan produk perikanan mulai dari produksi primer (hulu) hingga pascapanen (hilir),” Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan courtesy call dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta.

    KKP sejauh ini berhasil mengawal 63 Unit Pengolahan Ikan (UPI) mendapatkan approval number ekspor dari otoritas kompeten Arab Saudi. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 58 UPI.

    Ishartini menyebut, pihaknya bersinergi dengan BPOM, KBRI Riyadh, Kementerian Agama, otoritas haji dan umroh serta Kedubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk mengawal supaya jumlah UPI ekspor ke Arab Saudi terus bertambah.

    Sinergi mencakup pengawasan bersama penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan lokus farm level dan processing level. “Langkah ini terutama untuk memenuhi peluang demand dari jamaah haji dan umroh di tanah suci,” tambah Ishartini.

    Selain untuk memenuhi permintaan warga negara Arab Saudi, peluang ekspor produk perikanan Indonesia berpotensi masuk permintaan logistik haji dengan perkiraan 221 ribu orang jamaah yang kebutuhan logistiknya mencapai 25,8 juta boks makanan per tahun.

    Terdapat juga potensi lain meliputi 665 ribu orang diaspora, serta 675 ribu orang jamaah umroh per tahunnya, sesuai data Kementerian Agama RI.

    Ishartini menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal mutu dan keamanan produk perikanan ekspor ke Arab Saudi dilaksanakan melalui diplomasi bilateral pembentukan MoU Kesetaraan Mutu dengan Saudi Arabia Food and Drugs Authority (SFDA).

    Selain itu percepatan registrasi approval number melalui sinergi BPOM, Badan Mutu dan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, serta sinergi dengan Kementerian Agama atau otoritas haji dan umroh Indonesia untuk melakukan pemetaan peluang dan pelaku usaha atau pemasok.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya senantiasa melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan secara ketat dan konsisten.

    Hal itu dilakukan karena hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penguatan daya saing dan keberterimaan produk perikanan Indonesia terutama di pasar dunia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kendalikan Emisi, KKP Kolaborasi Karbon Biru Bareng Mitra di Jepang

    Kendalikan Emisi, KKP Kolaborasi Karbon Biru Bareng Mitra di Jepang

    JAKARTA – Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama karbon biru dengan mitra di Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) sebagai langkah strategis pengendalian emisi sekaligus mendukung pembangunan hijau berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengungkapkan, kerja sama JCM antara Indonesia dan Jepang telah berjalan sejak 2013.

    “Kerja sama Indonesia-Jepang tidak hanya mendorong pengurangan emisi, namun juga menghadirkan peluang investasi berbasis ekonomi biru bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Kartika dalam keterangan resmi Jumat, 3 Oktober.

    Hingga saat ini, ujar Kartika, terdapat 60 proyek JCM di Indonesia dengan potensi pengurangan emisi sekitar 746.000 ton CO2e per tahun serta peluang mobilisasi pendanaan iklim hingga 400 juta dolar AS melalui perdagangan karbon.

    Dalam talkshow “Joint Crediting Mechanism Outreach for Indonesia” di Jepang, Kartika bilang, JCM bukan sekadar skema perdagangan karbon, melainkan instrumen percepatan alih teknologi, investasi hijau serta insentif finansial melalui kredit karbon berintegritas.

    Selain itu, untuk menjajaki kerja sama di bidang konservasi mangrove, restorasi pesisir, tata kelola laut berkelanjutan, riset serta pengembangan sumber daya manusia, beberapa pertemuan dilakukan dengan mitra seperti Sumitomo Corporation dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).

    Ke depan, lanjut Kartika, Indonesia dan Jepang akan menyiapkan Implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk sistem kredit karbon, yaitu Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang.

    Melalui MRA tersebut, kedua negara akan saling mengakui sistem kredit karbon masing-masing yang ditargetkan dan mengizinkan pertukaran kredit karbon telah tersertifikasi untuk membantu mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing negara dan mendorong pasar karbon global.  

    Kartika menekankan peran penting Indonesia dalam mendorong tata kelola karbon biru, yaitu melalui percepatan legalisasi dan perencanaan ruang laut untuk karbon biru dan program ekonomi biru di 17 lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan satu lokasi percontohan di provinsi Jawa Tengah.

    “Yang diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi internasional dalam mendukung ekonomi biru dan pencapaian target iklim global,” terang dia.

    Langkah tersebut diyakini menjadi bukti konkret komitmen KKP yang kini memasuki usai ke-26 tahun, dalam menata ekosistem karbon biru untuk kepentingan nasional bahkan global.

    Menurut Kartika, karbon biru merupakan aset strategis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

    “Melalui pilot project di Jawa Tengah, Indonesia ingin menunjukkan tata kelola karbon biru dapat menjadi model nyata dan terukur,” pungkasnya.

  • KKP dukung peningkatan ekspor arwana super red Kalbar perkuat devisa

    KKP dukung peningkatan ekspor arwana super red Kalbar perkuat devisa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh peningkatan ekspor ikan arwana super red asal Kalimantan Barat sebagai langkah strategis memperkuat devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Arwana super red asal Kalimantan Barat berhasil menembus pasar 14 negara,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    KKP menyebut keberhasilan ekspor ikan hias unggulan itu tidak hanya memperkuat devisa, tetapi juga menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan bernilai tinggi secara berkelanjutan.

    Koswara menegaskan bahwa arwana super red adalah ikon ikan hias kebanggaan Indonesia yang sejak lama memikat pasar dunia. Permintaan internasional terus meningkat, terutama dari negara-negara Asia, dan kini mulai merambah pasar baru seperti Sri Lanka dan Suriname.

    “Hal ini bukti pengakuan dunia atas kualitas budidaya arwana Indonesia,” ujar Koswara.

    Ia menyebutkan data KKP menunjukkan pada tahun 2024, ekspor arwana formosus asal Kalimantan Barat mencapai 161.066 ekor, dengan tujuan utama China (89 persen), Vietnam (8 persen), dan Taiwan (3 persen).

    Sementara periode Januari–29 September 2025, tercatat 573 dokumen ekspor dengan jumlah 105.357 ekor arwana dikirim ke 14 negara, termasuk pasar baru di Asia Selatan dan Amerika Latin.

    Koswara menambahkan, seluruh kegiatan ekspor arwana wajib mengikuti regulasi ketat baik nasional maupun internasional. Sebagai jenis ikan dilindungi penuh dan termasuk Appendiks I CITES, perdagangan arwana diatur melalui Permen KP No. 61/2018 dan Kepmen KP No. 1/2021.

    “Pengawasan dilakukan ketat untuk memastikan kelestarian spesies,” jelasnya.

    Selain kontribusi pada devisa, keberhasilan ekspor arwana juga diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat budidaya ikan hias dunia yang menjunjung prinsip keberlanjutan.

    “Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara konservasi dan ekonomi, sehingga arwana super red tetap lestari sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di pasar global,” ucap Koswara.

    Ia menambahkan ekspor arwana super red periode September 2025 dilepas langsung dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, bersamaan dengan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat.

    “Kegiatan ini bertepatan dengan momen Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 KKP ,” katanya pula.

    Rangkaian kegiatan juga meliputi peninjauan lokasi pengembangbiakan arwana di PT Wajok Inti Lestari, Kabupaten Kubu Raya. Rombongan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis keberlanjutan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.