Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Beres, Tinggal Dibagikan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah selesai disusun dan tinggal menunggu momen penerbitannya.
“Sudah beres, tinggal dibagikan,” kata Dadan saat ditemui usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, sebagaimana dilansir
ANTARA
, Senin (20/10/2025).
Dadan menegaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG tersebut juga mengatur mengenai sanksi bagi SPPG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP), meskipun saat ini sanksi tersebut sudah diberlakukan.
Sanksi tersebut, kata Dadan, bersifat administratif termasuk penghentian operasional bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP dan ketentuan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan bahwa Perpres Tata Kelola MBG merinci tugas BGN sebagai penyelenggara serta melakukan intervensi jika diperlukan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berperan dalam pengawasan. Kemudian, penyaluran untuk ibu hamil dan menyusui dilakukan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas membina petani, peternak, hingga nelayan untuk meningkatkan produksinya.
Selain itu, Perpres Tata Kelola MBG juga mencakup sejumlah ketentuan teknis, mulai dari standar makanan yang layak disajikan bagi penerima manfaat, aspek sanitasi dan kebersihan, mekanisme penanganan korban keracunan, hingga penguatan rantai pasok pangan yang semakin besar.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan Perpres itu bakal melarang kegiatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak sebelum pukul 12 malam.
“Misalnya, salah satu contoh tata kelola yang kecil saja, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) enggak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam, masaknya harus pukul 2 pagi,” kata Nanik ditemui usai acara Town Hall Meeting satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, dilansir
ANTARA
, Selasa (21/10/2025).
Nanik menegaskan, SPPG juga wajib memasak sesuai urutan atau batch pembagian penerima manfaat di sekolah mulai dari PAUD hingga SMA.
“Misalnya dikirim pagi untuk anak-anak TK, itu masak sendiri, kalau dikirim untuk anak-anak SD yang agak siang, nanti dimasak sendiri, itu contoh yang masuk dalam Perpres Tata Kelola MBG,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: kementerian kkp
-
/data/photo/2025/10/21/68f733eb1b070.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Beres, Tinggal Dibagikan
Nasional
21 Oktober 2025")
Kepala BGN: Perpres MBG Sudah Beres, Tinggal Dibagikan Nasional 21 Oktober 2025
-
Industri SKKL Belum Merasakan Kehadiran Pemerintah
Bisnis.com, JAKARTA— Industri sistem komunikasi kabel laut (SKKL) menyoroti sejumlah dinamika kebijakan yang memengaruhi proses perizinan dan tata kelola infrastruktur strategis selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) Resi Y. Bramani mengatakan selama ini asosiasi memiliki hubungan yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait pada pemerintahan sebelumnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dia menambahkan, Askalsi selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh instansi tersebut dan merasa aspirasinya selama ini cukup didengarkan.
Namun, menurutnya, pergantian rezim pemerintahan turut membawa dinamika kebijakan baru yang berdampak terhadap industri, terutama setelah pembubaran Kemenko Marvest dan perubahan nomenklatur Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Seiring pergantian rezim pemerintahan menjadi Prabowo–Gibran, tak lepas dengan adanya dinamika kebijakan yang menyertai, yang menurut kami berdampak pada proses perizinan dan kebijakan penataan kabel bawah laut seperti pembubaran Kemenko Marvest, yang merupakan motor penggerak dalam Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komdigi,” kata Resi saat dihubungi Bisnis pada Senin (20/10/2025).
Resi menambahkan perubahan kebijakan di masa pemerintahan saat ini cukup berdampak terhadap proses perizinan SKKL. Meski demikian, dia mengakui pelaku industri akhirnya dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Dia mengatakan, sejauh ini belum ada kebijakan yang dianggap signifikan karena durasi perizinan penggelaran SKKL masih memakan waktu lama, keringanan terhadap regulatory charging belum terealisasi, kebijakan “pemutihan” Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk SKKL eksisting belum berjalan, serta isu perlindungan dan keamanan SKKL masih memerlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah.
Askalsi juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2025 yang dinilai membawa persoalan baru bagi pelaku usaha SKKL, khususnya yang beroperasi di wilayah Batam.
Meski demikian, asosiasi menilai kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya mendukung pembangunan SKKL dan mengakui infrastruktur ini sebagai objek vital nasional. Namun, ASKALSI menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk terobosan regulasi untuk memangkas birokrasi perizinan.
“Kami merasa perlu lebih dari itu, seperti terobosan regulasi dan kebijakan untuk pemangkasan proses perizinan, atau tahapan pada beberapa proses perizinan dapat dilakukan secara paralel, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses perizinan pembangunan SKKL ataupun pemeliharaan SKKL,” kata Resi.
Lebih lanjut, Resi menyoroti adanya perbedaan kewenangan antara regulasi baru dan aturan sebelumnya. Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, izin membangun SKKL kini termasuk dalam Perizinan Berusaha untuk Usaha Menengah dan Usaha Kecil (PB UMKU) yang kewenangannya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dengan demikian, PKKPRL dan izin membangun berada di bawah satu kementerian. Namun, menurutnya, belum jelas apakah hal tersebut dapat disebut sebagai terobosan, sebab selama ini penerbitan izin membangun dan perpanjangannya masih menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016.
Resi menyampaikan Askalsi berharap dalam satu tahun ke depan pemerintah dapat menghadirkan terobosan regulasi yang mampu mempercepat dan mempermudah proses perizinan, baik untuk pembangunan maupun operasional SKKL. Dia mencontohkan, percepatan tersebut diharapkan mencakup tahapan seperti proses PKKPRL, persetujuan lingkungan, hak labuh, serta izin membangun.
“Kemudian biaya/regulatory charging untuk SKKL itu dapat menjadi lebih rendah seperti keringanan dalam penghitungan PBB sektor lainnya serta PNBP PKKPRL [bagi SKKL eksisting yang masih belum memiliki PKKPR],” pungkas Resi.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, Senin (20/10/2025) menandai satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
-
KKP mulai bangun Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi
Targetnya akhir tahun pembangunan sudah selesai dilakukan
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 65 lokasi dan ditargetkan selesai menjelang akhir tahun 2025.
Di Provinsi Sumatera Barat, misalnya, pembangunan KNMP mulai dilakukan di Desa Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, dan Desa Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Saat ini, progres pembangunan di kedua lokasi tersebut telah mencapai 15 persen.
Usai meninjau dua lokasi KNMP di Sumbar, Jumat, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi, Doni Ismanto Darwin menyampaikan progres pembangunan terus diawasi agar sesuai dengan target waktu dan kualitas yang telah direncanakan.
“Targetnya akhir tahun pembangunan sudah selesai dilakukan,” kata dia dikutip dari keterangan pers di Jakarta.
Doni menyebut KKP menyiapkan anggaran lebih dari Rp40 miliar untuk pelaksanaan program KNMP di dua lokasi di Sumbar.
Pembangunan terbagi dalam tiga kategori, yakni konstruksi bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih dalam tahap konstruksi.
Adapun fasilitas yang dibangun dalam proyek KNMP di antaranya tambatan perahu, bangunan sentral kuliner, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN, shelter pendaratan ikan, pondasi pabrik es portable, kios perbekalan, kantor, toilet umum, tangki air.
Kemudian, akan dibangun pula tempat pembuangan sampah, pos jaga,instalasi pengolahan air limbah (IPAL), saluran dan jalan lingkungan, gerbang kawasan, bengkel, pondasi gudang beku portable, sarana pasca panen, docking, bale nelayan, penerangan kawasan, cool box, area parkir, pagar kawasan, dan rumah mesin genset.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana KNMP, Trian Yunanda, menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.
Ia mencontohkan perlunya koordinasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang sempat terjadi di Gorontalo yang melibatkan salah satu organisasi masyarakat (ormas).
Trian juga menyebutkan bahwa pembangunan KNMP dipastikan menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Saat ini lebih dari 100 warga lokal bekerja di dua lokasi KNMP Sumbar, sebagai tukang, pembantu tukang, hingga operator alat berat. Nantinya waktu pekerjaan ditambah, dibagi dalam tiga shift sehingga progres pembangunannya signifikan,” ucap Trian.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Pemkab Bekasi fasilitasi bazar UMKM perkuat promosi produk olahan ikan
Bazar produk olahan ikan ini rutin kami gelar sebulan sekali di area kantor dinas
Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memfasilitasi kegiatan bazar UMKM sebagai upaya memperkuat promosi produk olahan ikan sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha kecil binaan untuk berkembang.
“Bazar produk olahan ikan ini rutin kami gelar sebulan sekali di area kantor dinas,” kata Kabid Penguatan Daya Saing pada Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Wahyudin di Cikarang, Jumat.
Dia mengatakan kegiatan ini berawal dari inisiatif para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pengajuan usulan yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan dukungan berupa fasilitas serta area promosi produk.
“Kita fasilitasi dengan menyediakan tenda-tenda bagi mereka, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak keamanan serta instansi terkait,” katanya.
Menurut dia, bazar ini menjadi wadah promosi dan pemasaran produk olahan ikan hasil binaan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam setiap bazar bervariasi, berkisar antara 10-15 unit usaha. Mereka binaan kami, provinsi dan kementerian,” katanya.
Selain memberikan fasilitas promosi, Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi juga secara rutin menggelar pelatihan dan pertemuan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha, khususnya terkait penguatan kelembagaan maupun perizinan.
“Kami membantu mereka dalam proses perizinan, seperti penerbitan rekomendasi untuk mendapatkan SKP (Standar Kelayakan Pengolahan). Sebelumnya tentu kami lakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu,” katanya.
Wahyudin menjelaskan produk-produk yang dipasarkan para pelaku UMKM binaan ini cukup beragam mulai dari bandeng presto, pindang PMP, ikan tepuk, abon ikan hingga aneka olahan ikan segar. Beberapa produk bahkan merupakan hasil dari pelatihan yang difasilitasi langsung oleh Dinas Perikanan.
“Semoga melalui bazar ini pendapatan UMKM binaan bisa meningkat dan masyarakat semakin mudah mendapatkan produk olahan ikan berkualitas. Dengan begitu, ketersediaan ikan di Kabupaten Bekasi tetap terjaga,” katanya.
Pelaku UMKM pengolah ikan Ahmad Sodikin asal Desa Babelan Kota yang memproduksi bandeng presto dan otak-otak bandeng dengan merek Bekasi Presto mengapresiasi perhatian dan pembinaan yang terus diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi.
“Alhamdulillah dari Dinas Perikanan banyak perhatian untuk pembinaan UMKM di Kabupaten Bekasi. Tidak hanya komunitas Bekasi Bersatu, tapi hampir semua pelaku UMKM dibina mulai dari sertifikasi halal, SKP sampai SNI,” katanya.
Menurut dia, kegiatan bazar UMKM perikanan yang difasilitasi Dinas Perikanan ini menjadi ajang penting bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas.
“Senang sekali bisa ikut bazar seperti ini karena kami punya kesempatan untuk memperkenalkan produk, khususnya hasil olahan ikan dari wilayah binaan Kabupaten Bekasi. Jangan tanya omzet ya, besar pokoknya, tahu sendiri di komplek pemda ini kan banyak pejabat,” kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KKP terbitkan izin pemanfaatan ALSE dukung pariwisata Bali
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan izin pemanfaatan air laut selain energi (ALSE) untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kawasan wisata Nusa Dua, Bali, yang menjadi salah satu destinasi unggulan Indonesia.
“Laut terus menyediakan jasa lingkungan, tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sumber air. Pemberian izin pemanfaatan air laut ini menunjukkan bahwa laut dapat menjadi solusi bagi kebutuhan dasar manusia tanpa merusak ekosistemnya,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, kebutuhan air bersih di kawasan pesisir seperti Bali memang sangat tinggi, terutama untuk menunjang industri perhotelan yang melayani jutaan wisatawan setiap tahun.
Air dibutuhkan tidak hanya untuk konsumsi, namun juga kebersihan kamar, restoran, kolam renang, spa, dan fasilitas pendukung lainnya.
Kondisi iklim tropis serta meningkatnya jumlah wisatawan di musim liburan turut memperbesar kebutuhan akan air bersih yang berkelanjutan.
Hotel-hotel di kawasan pesisir Bali kini menghadapi tantangan serius seperti intrusi air laut dan keterbatasan sumber air tanah.
“Oleh karena itu, solusi inovatif berbasis kelautan menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata,” ujarnya.
Dikatakan izin pemanfaatan ALSE diberikan KKP kepada PT ITDC Nusantara Utilitas, anak perusahaan BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC).
Dijelaskan ITDC Nusantara Utilitas mengajukan izin pemanfaatan ALSE dengan KBLI 36001 melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Perusahaan itu menggunakan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mampu mengubah air laut menjadi air layak konsumsi dengan memanfaatkan tekanan osmotik untuk memisahkan garam dari air.
Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita menambahkan ITDC Nusantara Utilitas merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh izin ALSE untuk produksi air bersih.
Pemberian izin bertepatan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati HUT ke-26 tahun KKP.
“Produksi air bersih melalui sistem SWRO ini diperkirakan mencapai 1 juta meter kubik per tahun, dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air hotel serta tenant di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung” kata Frista.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan sektor ekonomi biru Indonesia.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KKP tawarkan konsep “waterfront city” integrasikan tata ruang pesisir
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan konsep waterfront city sebagai upaya mengintegrasikan tata ruang laut dan darat guna menciptakan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan berdaya saing tinggi.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP Kartika Listriana menyebutkan keterpaduan perencanaan antara ruang darat dan laut dimaksudkan untuk meminimalisir konflik pemanfaatan ruang, tumpang tindih kebijakan serta menciptakan efisiensi investasi.
“Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, KKP akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi. Lokasi tersebut mencakup kawasan Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang dan Surabaya,” kata Kartika dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Dia menekankan hal itu dalam pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanografi Indonesia yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.
Pertemuan itu bersamaan dengan momentum Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 KKP.
Kartika menyampaikan pengembangan waterfront city bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui pariwisata dan komersial, meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan ekosistem, serta menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan menarik bagi masyarakat.
“Waterfront city ini diselaraskan dengan pengembangan kawasan berbasis energi baru-terbarukan dan program penurunan emisi kota melalui transformasi kawasan urban pesisir,” ujar Kartika.
Dikatakan selain integrasi antara darat, laut dan pulau kecil sebagai prasyarat utama pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, diperlukan juga penguatan jejaring dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi/akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pesisir khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ruang laut.
“Pendekatan kolaboratif akan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut tidak hanya efektif secara teknis namun juga inklusif, adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan tata ruang laut di Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan. Salah satunya, Rencana Tata Ruang Laut Nasional telah masuk tahap pengintegrasian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan direncanakan akan ditetapkan pada Desember 2025.
Tidak hanya itu, KKP juga telah menyelesaikan beberapa rencana zonasi di antaranya 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).
Integrasi penataan ruang laut yang dicanangkan dalam One Spatial Planning Policy ini menjadi salah satu bukti konkrit komitmen KKP yang kini memasuki usia ke-26 tahun untuk menyelaraskan pembangunan, menghindari tumpang tindih kebijakan, memberikan kemudahan investasi sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penataan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil dan berkelanjutan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KKP sebut udang lokal masih jadi primadona masyarakat Nusantara
Udang tidak hanya hadir dalam menu tradisional, tetapi juga populer dalam kreasi kuliner kekinian yang digemari generasi muda
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut udang lokal tetap menjadi primadona masyarakat Nusantara karena cita rasanya yang khas, nilai gizinya tinggi, dan perannya memperkaya ragam kuliner Indonesia dari sajian tradisional hingga hidangan modern.
Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud mengatakan sejak dulu masyarakat Indonesia begitu dekat dengan udang yang ditunjukkan dengan keanekaragaman olahan tradisional komoditas tersebut.
Di Aceh misalnya, terdapat menu udang asam keueng, udang balado di Sumatera Barat, pindang udang khas Sumatera Selatan, udang sambal petai dari Betawi, botok udang Jawa Tengah, sate udang lilit Bali, udang rica-rica Sulawesi Selatan, hingga udang sagu serta udang selingkuh dari Papua.
“Tentu ini menunjukkan bahwa udang telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner nusantara yang patut kita jaga dan banggakan,” kata Machmud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dikatakan udang tidak hanya hadir dalam menu tradisional, tetapi juga populer dalam kreasi kuliner kekinian yang digemari generasi muda.
“Sebut saja udang kungpao, udang cabe garam, sushi udang, hingga aneka olahan serba udang seperti dimsum, wonton, sumpia, dan ebi furay,” jelasnya.
KKP berkomitmen menjaga daya saing udang Indonesia di tengah situasi pengetatan ekspor ke pasar Amerika, khususnya produk udang dari Pulau Jawa dan Lampung. Selain aksi diplomasi, penguatan pasar pun dilakukan, salah satunya dengan aktif mempromosikan produk udang di berbagai event.
Sebagai informasi, KKP menggelar bazar dengan mengangkat udang sebagai tema utama yang digelar dua hari di area parkir Gedung Mina Bahari III di kementerian tersebut.
Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP KKP Erwin Dwiyana menambahkan bahwa bazar perikanan itu menjadi rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam memperingati HUT Ke-26 KKP.
“Berbagai literatur menunjukkan kandungan dan manfaat udang yang begitu kaya. Selain sehat, dengan mengonsumsi udang kita juga turut mendukung hasil karya pembudidaya lokal. Jadi, dengan makan udang, kita sekaligus bangga menjadi Indonesia,” tutur Erwin.
Kegiatan bazaar berisi demo masak olahan udang, shrimp corner yang menampilkan produk UMKM berbasis udang, serta promosi menu tradisional hingga modern.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan udang tambak Indonesia aman dikonsumsi dan bebas dari radioaktif.
KKP terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Kesehatan Pada Masyarakat Berisiko Terdampak.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
KKP minta Pemko Padang surati PU untuk pengerukan muara yang dangkal
ANTARA – Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Trian Yunanda, Kamis (16/10), meminta Pemerintah Kota Padang segera bersurat agar memudahkan koordinasi dengan Kementerian PU untuk pengerukan muara yang mengalami pendangkalan. Pengerukan muara yang dangkal harus dilakukan untuk mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kota Padang, Sumatera Barat. (Fandi Yogari Saputra/Muhammad Zulfikar/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Mendag Klaim Ekspor Udang-Cengkih RI Tak Terdampak Kasus Radioaktif
Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan temuan zat radioaktif cesium-137 (Cs-137) pada produk udang dan cengkih Indonesia tidak berdampak terhadap kinerja ekspor nasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah telah mengambil mitigasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137.
“Pokoknya yang mengandung Cs-137, apakah itu cengkih atau udang, kan sekarang semuanya ditangani oleh Satgas. Penanganan ini dinilai bagus, langkah-langkahnya bagus, mitigasinya bagus. Artinya Indonesia itu serius menanganinya, sehingga itu citra produk kita tidak berubah, makin bagus, tetap bagus,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).
Budi menuturkan bahwa sejumlah langkah yang diambil oleh Satgas telah menjaga merek produk Indonesia di kancah global. Untuk itu, dia menilai temuan Cs-137 tidak berdampak signifikan terhadap ekspor, termasuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
“Sampai sekarang tidak ada masalah, produk lain-lain oke saja, terutama yang ke Amerika,” ujarnya.
Untuk itu, dia menyebut bahwa hingga saat ini belum ada potensi penurunan pasar ekspor imbas temuan radioaktif. Menurutnya, sejauh ini produk ekspor Indonesia lainnya tetap aman dan diterima dengan baik, khususnya di pasar Negara Paman Sam.
“Sementara kita melihat belum ada [penurunan ekspor], karena ini kan sifatnya hanya kasus ini saja,” ujarnya.
Ekspor Udang Berjalan
Sebelumnya, pemerintah memastikan ekspor udang Indonesia ke AS tetap berjalan di tengah temuan zat radioaktif Cs-137 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).
Ketua Divisi Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cs-137 Bara Hasibuan mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas AS, khususnya FDA. Kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait proses sertifikasi keamanan produk udang ke depan.
Adapun, FDA menegaskan bahwa pasar Negeri Paman Sam masih terbuka untuk produk udang Indonesia selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pasar Amerika Serikat masih tetap terbuka untuk produk udang Indonesia selama mengikuti ketentuan dari pemerintah Amerika Serikat. Khususnya untuk kedepannya ini soal sertifikasi,” ujar Bara dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Berdasarkan hasil investigasi tim Satgas Cs-137, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan adanya kontaminasi Cs-137 di 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Salah satu di antaranya adalah fasilitas pengolahan udang milik PT Bahari Makmur Sejahtera (BMS).
“Produksi udang tersebut fasilitasnya yaitu PT Bahari Makmur Sejahtera telah melakukan dekontaminasi secara mandiri dan dinyatakan aman oleh Bapeten [Badan Pengawas Tenaga Nuklir],” ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 21 fasilitas produksi lainnya akan segera melakukan dekontaminasi untuk kemudian diperiksa oleh Bapeten. Pemerintah juga telah menunjuk lokasi milik PT Peter Metal Technology (PMT) sebagai area isolasi sementara untuk barang-barang yang terpapar zat radioaktif.
Bara menyebut bahwa pemerintah telag mengambil kebijakan pengetatan impor logam bekas (scrap metal), bahan baku yang disinyalir sebagai sumber kontaminasi Cs-137.
“Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengetatan restrictions terhadap importasi scrap metal dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan memberikan rekomendasi sementara terhadap importasi scrap metal,” pungkasnya.
-
Komdigi dan Banoo Tebar IoT, Produktivitas Peternak Ikan di Sukabumi Naik 40%
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan perusahaan rintisan Banoo menebar 60 perangkat yang terhubung ke internet (internet of things) kepada peternak ikan nila yang berada di Sukabumi, Jawa Barat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemanfaatan teknologi IoT dalam budi daya perikanan merupakan salah satu bentuk digitalisasi yang langsung menyentuh masyarakat. Perangkat IoT dalam budi daya ikan di Kabupaten Sukabumi terbukti meningkatkan produksi ikan nila hingga 40 persen.
“Ini adalah bentuk pemanfaatan digitalisasi yang langsung diterapkan dalam use case di lapangan oleh para pembudidaya Ikan Nila,” kata Meutya, dikutip Rabu (15/10/2025).
Melalui program Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Digital Sektor Perikanan Budidaya, pemerintah memberikan bantuan sebanyak 60 perangkat IoT Microbubble Aerator kepada 8 Pokdakan di 8 desa dan 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai target program yang dimulai pada awal tahun ini karena merupakan salah satu kabupaten penghasil ikan nila terbesar di Provinsi Jawa Barat.
Alat ini dapat meningkatkan kadar oksigen dalam kolam budi daya hingga 60 persen dan menghemat pemakaian listrik hingga 40 persen dibandingkan kincir air konvensional.
Menurut Meutya, penggunaan alat IoT ini juga memberikan kemudahan kepada para pembudidaya ikan karena kemampuannya untuk memantau parameter-parameter penting dalam kolam budi daya, seperti kadar oksigen dan suhu.
“Ibu-ibu bisa ngurus anak juga sambil memantau bagaimana kondisi kolam-kolam ikan nilanya. Adanya koneksi internet membuat Bapak/Ibu bisa melihat kadar oksigen, suhu, dan sebagainya hanya dari ponsel,” jelasnya.
Meutya menegaskan bahwa program ini merupakan bukti satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya untuk para pembudidaya ikan.
“Menjelang satu tahun pemerintahan Pak Prabowo, kita lihat panennya naik. Gagal panen bisa dicegah. Alatnya juga mudah digunakan,” tuturnya.
Meutya juga mengajak para pelaku startup untuk menciptakan inovasi pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, seperti di bidang ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan jadi salah satu yang kita fokuskan. Bagaimana menggunakan teknologi seperti IoT dan kecerdasan artifisial untuk mendukung program-program Asta Cita Bapak Presiden,” tandasnya.
Kehadiran Kemkomdigi dalam kegiatan panen raya ini bertujuan untuk memastikan digitalisasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
“Kami ingin memberi semangat, memberikan kepercayaan bahwa digitalisasi harus digunakan di tingkat use case langsung, jangan hanya ada di perkotaan tapi juga masuk ke desa-desa,” tegasnya.
Teknologi IoT Microbubble Aerator merupakan teknologi IoT yang membantu menghasilkan gelembung berukuran mikro untuk meningkatkan unsur oksigen terlarut dan kualitas air.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan startup digital Banoo.