Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • KKP Optimistis RI Swasembada Garam Tahun Depan, Begini Caranya

    KKP Optimistis RI Swasembada Garam Tahun Depan, Begini Caranya

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia bisa swasembada garam tahun depan. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo menyebut walaupun sebenarnya pemerintah berkomitmen untuk menekan impor garam mulai tahun ini.

    “Kalau harapan saya itu (swasembada garam) 2025, kalau intens, sesuai itu bisa kita capai,” kata dia ditemui di DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    Salah satu cara agar Indonesia bisa swasembada garam yakni dengan membentuk sentra-sentra produksi di berbagai daerah. Hal itu juga menjadi amanah dalam aturan pemerintah.

    “Kalau di Perpres itu percepatan garam itu sudah jelas kita akan membuatkan sentra-sentra garam termasuk NTT, ada beberapa Kabupaten bisa dijadikan, Malaka itu ada 5.000 ha disediakan Pemda kemudian Kabupaten Kupang 2.000 ha,” terangnya.

    Meski begitu, memang masih ada kendala yang dihadapi terutama soal lahan. Menurut lahan di Indonesia ini banyak milik masyarakat dan bukan milik negara.

    “Kita tahu lahan kita ini kan punya masyarakat, banyak punya masyarakat adat yang harus penanganan beda. Kalau Australia begitu ya mereka kan lahan negara,” ujar dia.

    Kemudian jika lahan produksi garam berada jauh dari tempat yang kebutuhannya tinggi, masalah selanjutnya adalah mahalnya biaya transportasi.

    “Kita bukan nggak bisa. Bisa buat , dengan kualitas industri. Masalahnya ini kita buat di sini, kendala lainnya adalah transportasi cost kan mahal. Kita bangun di sana oke bagus, tetapi membawa dari sana keluar itu cost lagi sehingga harga tidak competitiveness,” terangnya.

    Selain itu kendalanya terkait anggaran. Makanya, KKP telah mengajukan tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp 6,1 triliun.

    “Kenapa tadi kita upayakan kita tambah anggaran. Itu kan harus tambah anggaran intensifikasi itu kan perlu anggaran itu kita dorong dan Komisi IV akan mendorong,” jelas dia.

    (ada/kil)

  • Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan sejumlah warga negara asing (WNA) yang mendirikan usaha di pulau-pulau kecil Indonesia tanpa izin. Temuan itu terjadi di Pulau Mentawai dan Pulau Maratua.

    Sebelumnya, KKP sempat membantah adanya aktivitas jual beli pulau-pulau kecil. Ternyata, adanya pemanfaatan pulau-pulau tersebut untuk membuka usaha oleh warga negara asing (WNA).

    Saat diselidiki lebih lanjut, KKP menemukan ada beberapa usaha yang dikelola WNA tidak mempunyai izin. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf mengatakan modus WNA tersebut dengan menikahi warga setempat. Kemudian mendirikan usaha atas nama pasangannya yang WNI.

    “Karena kan banyak modus yang digunakan, seperti kawin dengan penduduk lokal. Atas dasar itu dia membangun, atas nama istri/suaminya. Begitu kita cari asal usul itu adalah pemodal asing,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dia menegaskan bagi WNA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP. Apabila tidak ada, dia tak segan akan membekukan usaha tersebut.

    Namun, pihaknya pun masih memberi kelonggaran dengan memberikan saran. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan usaha milik WNA tersebut tak kunjung mengantongi izin, pihaknya akan memberi sanksi administrasi, penyegelan hingga pembekuan usaha.

    Saat ini baru ada dua usaha yang disegel KKP imbas tak mengantongi izin usahanya. Penyegelan itu terjadi di Pulau Mentawai.

    “Dari beberapa yang sudah kami riset ada dua yang disegel. Kalau dia mengikuti aturan yang disarankan, ya tentunya ya nggak sampai ke situ (pembekuan usaha). Kalau tetap ngotot, ya berarti akan dibekukan,” terangnya.

    (kil/kil)

  • KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

    “(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO,” kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

    Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

    “Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
    Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

    “Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

    Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

    “Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    (kil/kil)

  • Trenggono Buka-bukaan Dampak Udang RI Dijegal AS

    Trenggono Buka-bukaan Dampak Udang RI Dijegal AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara terkait produk udang Indonesia menghadapi tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

    Akibat tuduhan itu seluruh produk komoditas udang RI harus membayar bea tambahan sebesar 6,3% saat masuk AS. Trenggono pun mengungkap efeknya tidak hanya kepada ekspor, tetapi juga pada hulu dari produksi udang dalam negeri.

    “Kita akan tangani dengan baik. Karena ini kan dampaknya ke hulu, jadi kalau memang di pasarnya ada masalah, pasti di hulunya akan persoalkan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu tidak terjadi,” kata dia ditemui di DPR RI, Selasa (3/9/2024).

    Meski begitu, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini KKP juga tengah melalukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

    “Sekarang lagi ditangani. Mudah-mudahan.. Kan kita kena 6,3% ya untuk dumping, mudah-mudahan. Kita akan kerjakan terus, kita sedang diplomasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa kita jalankan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo telah menjelaskan tuduhan dumping itu diajukan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

    Ia menyebut tuduhan anti-dumping komoditas udang ini ditujukan pengusaha udang AS kepada Indonesia dan Ekuador. Sementara tuduhan CVD ditujukan kepada empat negara yaitu Indonesia, Vietnam, Ekuador dan India.

    “Tanggal 25 Oktober tahun 2023, kita Indonesia menerima petisi yang dikirimkan oleh ASPA, ini asosiasi yang beranggotakan pengolah frozen warmwater shrimp di Amerika Serikat,” kata Budi di Konferensi Pers Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Jakarta, Senin (2/9/2024).

    “Tuduhan yang kita terima adalah Anti-dumping, yaitu tindakan yang diambil negara importir berupa pengenaan bea masuk terhadap barang dumping. Kemudian countervailing duties adalah bea masuk tambahan yang dikenakan negara importir kepada negara eksportir atas subsidi yang diberikan pemerintah negara eksportir,” lanjutnya.

    (ada/kil)

  • Hore! Nilai Impor Ikan Turun di Semester I 2024, Ini Pemicunya

    Hore! Nilai Impor Ikan Turun di Semester I 2024, Ini Pemicunya

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap nilai impor perikanan menurun di semester I tahun 2024 menjadi US$ 219,54 juta. Besaran penurunan mencapai 35,15% dibanding periode serupa di tahun sebelumnya.

    “Penurunan impor ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara net eksportir produk perikanan,” ungkap Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/7/2024).

    Budi menjelaskan penurunan nilai impor perikanan membuat neraca perdagangan perikanan surplus sebesar US$ 2,49 miliar atau Rp 40,67 triliun. Nilai surplus tersebut meningkat 6,2% dibanding periode serupa tahun sebelumnya.

    Ia juga menyebut untuk komoditas impor sendiri, ada yang tujuannya untuk bahan baku industri dan ada juga untuk selain bahan baku industri, seperti untuk kebutuhan hotel, restoran, katering dan pasar modern (horeka pasmod).

    “Nah yang horeka ini adalah ikan-ikan yang tidak ada di Indonesia, seperti ikan salmon, trout dan ikan kod,” ungkap Budi.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh pasokan ikan hasil tangkapan nelayan dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pemindangan. Ikan yang pemasokannya cukup banyak yakni ikan-ikan pelagis seperti ikan kembung.

    “Kami mendorong pelaku pengolahan dan pemindangan untuk memprioritaskan ikan hasil tangkapan nelayan kita sendiri. Dari awal tahun sampai Mei pasokan kita cukup sehingga diprioritaskan menggunakan produk hasil tangkapan dalam negeri. Ikan impor itu hanya untuk mengisi ketika tak ada bahan baku,” jelasnya.

    Sedangkan, kinerja ekspor perikanan dari Januari hingga Juni nilainya mencapai USD 2,71 miliar. Negara tujuan utama pengiriman yakni Amerika Serikat sebesar USD 889,39 juta, disusul China sebesar USD 556,04 juta, Asean sebesar USD 353,93 juta, Jepang sebesar USD 285,47 juta, dan Uni Eropa sebesar USD 193,35 juta.

    Untuk komoditas utamanya masih didominasi oleh udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi,sotong, gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut.

    Menurut Budi, kinerja ekspor perikanan masih terus digenjot melalui strategi promosi hasil perikanan, peningkatan kualitas hasil perikanan, hingga membuka peluang pasar baru di negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.

    (prf/ega)

  • KKP Ungkap Kenaikan Pendapatan Pembudidaya Ikan, Jadi Rp 5,1 Juta/Bulan

    KKP Ungkap Kenaikan Pendapatan Pembudidaya Ikan, Jadi Rp 5,1 Juta/Bulan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap peningkatakan pendapatan pembudidaya ikan. Tercatat realisasi rata-rata pendapatan pembudidaya di semester I 2024 mencapai Rp 5,1 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari target yang sebesar Rp 4,8 juta per bulan.

    “Terkait dengan rata-rata pendapatan pembudidaya sampai semester I tahun ini sudah di angka Rp 5,1 juta yang artinya sudah melebihi target yang ditetapkan,” ungkap Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya, Gemi Triastutik dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/7/2024).

    Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers Kinerja Semester I KKP di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (26/7) siang.

    Naiknya rata-rata pendapatan itu dinilai berkorelasi dengan capaian indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang sudah berada di angka 101,77, mendekati target Nilai Tukar Pembudidaya tahun ini sebesar 105.

    Gemi yakin rata-rata pendapatan dan nilai tukar pembudidaya masih akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti. Hal ini dengan melihat produksi perikanan budidaya oleh masyarakat yang terus berjalan. Selain itu juga penyerapan hasil perikanan dalam negeri yang tinggi, serta didukung berbagai program bantuan pemerintah untuk menstimulasi peningkatan produktivitas usaha masyarakat pembudidaya di Indonesia.

    “Untuk bantuan juga cukup banyak di tahun ini, ada 12 kategori. Di antaranya puluhan juta benih benih, puluhan ribu calon induk, mesin pakan, eskavator serta bantuan sarana prasarana budidaya lainnya,” beber Gemi.

    Pihaknya juga masih akan melanjutkan pembangunan modeling budidaya berbasis kawasan di sejumlah daerah. Diantaranya pembangunan modeling lobster di Batam, modeling kepiting di Pasuruan, dan modeling rumput laut di Rote Ndao dan Maluku Tenggara. Khusus modeling budidaya kepiting di Pasuruan, progres pembangunannya sudah 75%.

    “Selain modeling, revitalisasi tambak juga kami lakukan di Langkat, Pangandaran untuk udang. Ada juga di Gresik, Tangerang, Bulukamba, dan Karawang untuk komoditas bandeng. Harapannya langkah-langkah ini menjadi pendorong produktivitas perikanan budidaya secara nasional,” ungkap Gemi.

    Untuk hasil perikanan budi daya sendiri, sejauh ini telah menyentuh angka 8,48 juta ton dengan rincian 3,3 juta ton dari ikan, dan 5,14 juta ton dari hasil rumput laut.

    Dia memastikan kondisi kemarau yang melanda sejumlah wilayah tidak berpengaruh signifikan pada geliat produksi pembudidaya. Menurutnya, tambak-tambak yang ada di daerah masih teraliri dengan cukup sehingga dapat terus berproduksi.

    Ini tak lepas dari sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan, di antaranya dengan menggandeng Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur pengairan, dan realisasi program pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) yang sudah 100%.

    (prf/ega)

  • RI Masih Impor Ikan dari Negara Lain, Ini Jenisnya

    RI Masih Impor Ikan dari Negara Lain, Ini Jenisnya

    Jakarta –

    Indonesia masih mengimpor ikan dari negara lain untuk bahan baku penolong maupun substitusi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan berbagai jenis ikan tersebut.

    “Jadi dalam impor pertama ada yang menjadi bahan baku maupun penolong atau substitusi. Nilainya itu macam-macam, kenapa? (ikannya) nggak ada di sini karena tidak bisa digantikan (di Indonesia) contoh salmon atau ikan trout,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri KP, Hendra Yusran Siri di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Hendra merinci sejumlah jenis ikan tersebut. Pertama, ikan salmon, jumlah impornya mencapai US$ 36,55 juta atau Rp 593 miliar (kurs Rp 16.228). Kedua, makarel jumlah impor mencapai angka US$ 30,13 juta atau Rp 488 miliar.

    Ketiga, rajungan dengan nilai impor US$ 24,58 juta atau Rp 398 miliar. Keempat, ikan kod atau bakalau, jumlah impornya US$ 16,42 juta atau Rp 266 miliar. Kemudian, kelima tepung ikan dengan jumlah impor US$ 21,83 juta atau 354 miliar.

    Hendra mengatakan, impor komoditas ikan dan bahan baku penolong mulai menurun pada semester I-2024 dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena Indonesia mulai menemukan banyak produk substitusi. “Saya kira ini cukup menggembirakan ya di sektor perikanan kita importasi kita juga mulai turun,” bebernya.

    Jumlah penurunan komoditas impor sendiri rinciannya adalah ikan salmon (turun 7,2%), ikan makarel (turun 63,8%), rajungan (turun 21,6%), dan ikan kod (10,9%), Menurut Hendra, menurunnya jumlah komoditas ikan dan bahan baku penolong adalah tanda produk dalam negeri mulai dapat dioptimalkan.

    (ara/ara)

  • KKP Bisiki Tim Prabowo Agar Ikan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

    KKP Bisiki Tim Prabowo Agar Ikan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagai salah satu wujud dukungan, KKP mendorong ikan bisa menjadi salah satu menu program makan bergizi gratis.

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Menteri KP, Hendra Yusran Siri, awalnya menjelaskan KKP saat ini menggalakkan gerakan gemar makan ikan untuk mendukung program makan siang gratis. Program itu digalakkan karena ikan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat.

    “Salah satu bentuk kita mendukung ini adalah mencoba menggalakkan program gerakan gemar makan ikan, karena kita tahu persis ini sumber protein dan juga Omega 3 dan ini adalah salah satu investasi sangat besar untuk menciptakan generasi muda lebih bagus lebih cerdas. Dengan makan ikan lebih banyak pasti lebih cerdas,” kata Yusran di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

    Yusran membeberkan bahwa pihaknya berharap ikan menjadi salah satu menu dalam program makan bergizi gratis, karena memiliki banyak gizi dan manfaat salah satunya bisa menurunkan angka stunting. Informasi ini disebutnya sudah disampaikan kepada tim pemerintahan mendatang.

    “Kalau omongan detail mungkin dengan PDS (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing), tapi tentunya kita juga berharap dan menyampaikan kebijakan arahan kita bahwa makan ikan ini adalah makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan dan menurunkan nilai stunting. Saya kira pesannya sudah didengar, tapi detailnya silahkan ke teman-teman PDS bahwasanya ikan ini, sekali lagi, bisa untuk kecerdasan dan menurunkan angka stunting,” bebernya.

    Sementara, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah, menyampaikan bahwa secara umum pihaknya memiliki tugas besar untuk menurunkan angka stunting lewat asupan gizi yang cukup, salah satunya dengan gerakan gemar makan ikan.

    Dia menjelaskan, gerakan gemar makan ikan sudah mulai dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah untuk menjaga angka stunting. Sebab, ternyata ada daerah yang menjadi penghasil ikan tapi angka stuntingnya masih tinggi, ia menduga hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak senang memakan ikan.

    “Kemarin saya baru dapat informasi kita minta dinas KP di daerah mereka melakukan semacam bagi ikan dan makan ikan khususnya kepada masyarakat tertentu untuk menjaga stunting. Ada 7,5 ton ikan dibagi untuk mencegah stunting. Jadi program ini turunannya seharusnya turunannya ke pemda dan pemkab agar angka stunting yang lumayan tinggi nih, dan itu bisa saja daerah penghasil ikan tapi angka stuntingnya tinggi. Nah, berarti daerah di sana itu bisa jadi memang tidak gemar makan ikan, atau tidak ada kemampuan untuk memperoleh asupan gizi yang cukup, salah satu caranya (mendapatkan asupan gizi cukup) dengan memakan ikan,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    KKP Serahkan Dua Kapal Rampasan dari Vietnam ke Nelayan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menyerahkan dua kapal ikan hasil rampasan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan Banyuwangi.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono secara simbolis di kawasan Kampung Nelayan Modern, Kelurahan Lateng. Hadir dalam penyerahan kapal ilegal asing itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    “Jadi kapal ini adalah barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara. Agar barang rampasan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Menteri Wahyu, Sabtu (30/3/2024).

    Alasannya, kata Wahyu, KKP memiliki kebijakan berbeda dengan sebelumnya. Dia menyebut, kebijakan saat ini yaitu Tangkap-Manfaat.

    “Kebijakan kita sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang kita lakukan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Jadi, kalau dulu kapal rampasan itu ditenggelamkan, sejak sekarang kita bicara dengan kejaksaan untuk KKP sumbangkan ke nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Yang sudah selesai kita serahkan saja ke pemda untuk nelayan,” kata Wahyu.

    Dua kapal tersebut bernomor lambung KG. 9464 TS berukuran 106,67 GT dan kapal ikan KG. 9269 TS bertonase 60,05 GT merupakan kapal ikan asing berbendera Vietnam yang merupakan tangkapan Kapal Pengawas HIU 11 di bawah naungan Stasiun PSDKP Pontianak pada tanggal 10 September 2022. Pada saat itu KG 9464 TS telah melakukan penangkapan ikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya yakni KG 9269 TS.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, pihaknya mengapresiasi atas bantuan kapal tersebut pada nelayan Banyuwangi. Bantuan itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi para nelayan Banyuwangi.

    “Kami berharap ini dengan kapal yang lebih besar, tentunya hasil tangkap nelayan lebih banyak, yang ujungnya pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Dan tentunya akan berdampak pada produksi perikanan tangkap,” pungkasnya. [rin/suf]

  • KKP Gelontor Rp22 Miliar Bangun Kawasan Pantai di Banyuwangi

    KKP Gelontor Rp22 Miliar Bangun Kawasan Pantai di Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menyulap kawasan pantai Ancol, Mandar, Kelurahan Lateng, Banyuwangi. Nilai dana yang disiapkan yakni mencapai Rp 22 Milyar.

    Kawasan tersebut juga akan memiliki nama baru, yakni Kampung Nelayan Modern atau Kalamo. Kawasan seluas hampir 1 hektare (ha) itu akan dipermak menjadi sentra kuliner sea food yang menarik dan indah dengan latar Selat Bali.

    Tak hanya itu, Kalamo nantinya juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pengusahaan perikanan modern. Tentunya, hal itu dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

    Rencananya, proyek pembangunan Kalamo di Lateng itu akan dimulai sekitar Mei mendatang. Proses pembangunannya diprediksi rampung dalam tiga bulan.

    “Kalamo ini konsepnya lebih ke arah tematik. Di sini serba dekat. Ikan yang ditangkap nelayan bisa langsung dibeli dan dinikmati oleh para pembeli. Apalagi di kawasan ini sebelumnya telah menjadi salah satu sentra kuliner seafood di Banyuwangi. Ini akan melengkapi,” kata Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Sabtu (30/3/2024) kemarin.

    Jika terealisasi, wajah Kalamo nantinya akan lengkap dengan sejumlah fasilitas. Di antaranya sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan dan shelter pendaratan ikan.

    Tak hanya itu, rencananya ada juga bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

    “Jadi ikan yang sudah ditangkap masih fresh bisa langsung disajikan ke pengunjung atau disimpan di cold storage. Selain itu juga ada fish store yang nantinya sebagai etalase produksi olahan ikan dari para istri nelayan yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh,” ujar Menteri KKP.

    Hasil produksi tangkapan ikan Kalamo, kata Wahyu, juga akan mendukung kebutuhan untuk sentra kuliner dan fish market di kampung Mandar.

    Makin menarik, karena kawasan ini tidak jauh dari pusat kota Banyuwangi. Lokasi pantai ini berbatasan langsung dengan Selat Bali, di sisi barat Pantai Marina Boom.

    Di samping itu, ada sekitar 502 nelayan di kawasan ini yang masih eksis beraktivitas mencari ikan. Hasilnya, produksi rata-rata ikan yang didapat mencapai 50 ton per bulan.

    Mayoritas nelayan melaut dengan cara konvensional, yakni memancing dan menggunakan jaring. Hasil tangkapan nelayan wilayah itu didominasi oleh ikan tongkol, lemuru, kacangan, dan bengkunis.

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersyukur atas rencana KKP membangun Kalamo di Banyuwangi. Ipuk menyebut, nantinya kawasan ini tidak hanya menjadi wajah baru destinasi di Banyuwangi, namun juga memberi dampak meningkatnya kesejahteraan nelayan setempat.

    “Kalamo akan jadi bagian penting di kampung nelayan, dengan menjadi tempat yang lebih ikonik dan tersinergi dengan pariwisata. Fasilitas untuk kebutuhan kerja nelayan juga dilengkapi, seperti bengkel dan tempat pendaratan ikan yang lebih baik,” kata Ipuk.

    Ipuk juga mengaku bangga karena KKP juga akan memfasilitasi pembangunan gedung PAUD di kawasan tersebut.

    “Tadi sudah diskusi, perlu dibangun PAUD di sana untuk anak-anak nelayan setempat. Ada ruangan yang nanti bisa dimanfaatkan untuk gedung PAUD, kita yang akan menyiapkan sarpras lainnya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk nelayan Banyuwangi,” tutup Ipuk. (rin)

    Ket : Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat meninjau rencana pembangunan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pantai Ancol, Kampung Mandar, Kelurahan Lateng. [rin/aje]