Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

    Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini, katanya, tersebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan, karena anggaran ketahanan pangan saat ini masih tersebar, maka perlu disatukan melalui tim kerjasama yang kuat, sejalan dengan tujuan target pemerintahan Presiden Prabowo agar RI bisa swasembada pangan tahun 2028-2029.

    “Barusan kita rapat mengenai anggaran, dan ini rapat yang keempat kali. Memang (untuk ketahanan pangan) itu menyebar, baik kewenangan maupun anggarannya. Nah ini perlu disatukan di dalam satu tim kerjasama yang kuat untuk tujuan swasembada,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    “Ternyata anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2025 ini cukup besar, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian/Lembaga yang terkait ketahanan pangan, ada Kementan, ada KKP, ada Kementerian PU, Kementerian lainnya. BUMN pupuk Rp44 triliun misalnya,” imbuh dia.

    Selain menyebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berkaitan dengan pangan, Zulhas menyebut anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga mengalir melalui dana desa dan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni sebesar Rp16,259 triliun untuk dana desa dan hampir Rp20 triliun melalui Pemda.

    “Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan. Nah ini kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan harus betul-betul bisa terintegrasi dan terarah, sehingga target yang kita ingin capai, (yakni) swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” ujarnya.

    Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan

    Zulhas mengungkapkan, anggaran sebesar Rp139,4 triliun itu juga termasuk untuk program cetak sawah seluas 150 hektare (ha) dan intensifikasi lahan sawah 80 ribu ha, dengan total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp15 triliun.

    Sementara untuk anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang akan resmi dimulai 2 Januari 2025 mendatang, katanya, di luar dari alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun.

    “Anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun. Tadi kita enggak membahas itu, tapi badan gizi itu dibagi beberapa. Badan gizi Rp71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional Rp63.356.823.500.000, dan program pendukungan manajemennya itu Rp7.433.176.500.000. Tapi kalau anggaran makan bergizi beda, kalau ditambah dengan anggaran gizi lain lagi. Lebih besar lagi (jumlah besaran nilainya),” terang dia.

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan, serangkaian kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu ini, selaras untuk menyatukan langkah, program, irama, visi dan misi.

    “Sehingga semua jelas, pemerintah daerah dengan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait, termasuk riset dan lain-lain,” ucapnya.

    Adapun rapat koordinasi yang dilakukan hari ini, turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan jajaran direksi Kementerian/Lembaga sektor pangan yang mewakili.

    (dce)

  • DPR: Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jadi Mimpi Buruk Bagi Indonesia – Page 3

    DPR: Keran Ekspor Pasir Laut Dibuka Jadi Mimpi Buruk Bagi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029 Rokhmin Dahuri, mengusulkan agar Pemerintah Indonesia tidak membuka kembali keran ekspor pasir laut, utamanya ke Singapura. Hal itu bisa berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia.

    Rokhmin menjelaskan, dalam proses penambangan pasir laut dapat merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat keanekaragaman hayati, serta bisa berdampak negatif lainnya seperti abrasi pantai.

    “Pasir laut kan waktu penambangannya saja jelas akan merusak habitat dasar,” kata Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, ditulis Rabu (30/10/2024).

    Ia pun mempertanyakan bukti kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengklaim bahwa yang boleh diekspor adalah sedimen laut. Sebagai informasi, sedimen laut adalah material yang mengendap di dasar laut dan terdiri dari berbagai jenis partikel yang berasal dari proses alam, seperti pelapukan batuan, aktivitas vulkanik, sisa-sisa organisme laut, serta benda-benda luar angkasa yang masuk ke bumi.

    “Nah, kalau KKP punya argumen yang ditambang itu sedimen, itu harus ada bukti yang nyata jangan hanya teori. Tetapi harus ada data penelitian bahwa benar-benar pasir yang terakumulasi di perairan Batam atau Karimun antara Singapura dengan kita itu benar-benar hasil sedimentasi,” ujarnya.

    “Harus ada buktinya bukan hanya teori, harus ada bukti bahwa pasir di Batam dan Karimun itu hasil sedimen. Kita sebagai rakyat ingin kelestarian butuh bukti,” sambung Rokhmin.

    Setop Ekspor Pasir Laut

    Lebih lanjut, Rokhmin mengatakan seharusnya Pemerintah saat ini menilik kembali langkah yang dilakukan Presiden RI BJ Habibie yang dahulu menyetop ekspor pasir laut ke Singapura. Pasalnya, BJ Habibie menilai ekspor pasir laut itu justru merugikan Indonesia.

    Sebab, tujuan negara ekspor daratannya akan semakin luas. Alhasil, perekonomian mereka semakin meningkat, karena banyak investor asing yang lari ke Singapura dibandingkan ke Indonesia.

    “Saya inget pak Habibie waktu tahun 80-an beliau akhirnya menyetop ekspor pasir laut, itu beliau percaya pada teori balon. Singapura kan sekarang pendapatan perkapitanya USD80.000 per tahun, kita baru USD4.580. Nah, karena dia itu bisa menampung industri perusahaan tapi lahannya sempit, karena reklamasi. Pak Habibie menutup ekspor laut, karena harapannya wilayah Singapura tidak bertambah, agar indutsri-industri (investor) berpindah ke kita,” pungkasnya.

  • Mobil Maung Pindad buat Menteri-Wamen Lagi Diproduksi, Siap Februari 2025

    Mobil Maung Pindad buat Menteri-Wamen Lagi Diproduksi, Siap Februari 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

    Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

    “Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya,” kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

    “Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu,” jelasnya.

    Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

    “Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

    “Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

    (ada/hns)

  • Ekonom Paparkan Potensi Ekonomi yang Signifikan dari Program Makan Bergizi Gratis

    Ekonom Paparkan Potensi Ekonomi yang Signifikan dari Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyatakan, program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

    “Program ini berpotensi sangat baik jika direncanakan dan diuji coba secara matang,” ujar Awalil dikutip, Selasa (329/10/2024).

    Menurut Awalil, program MBG dapat meningkatkan perputaran uang secara nasional. Apabila dana sebesar Rp 71 triliun dalam program ini diinvestasikan pada bahan-bahan lokal, seperti beras dan susu, efek ekonominya akan lebih terasa di tingkat daerah.

    Dia juga menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal, daripada impor, akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, anggaran MBG akan digunakan untuk membeli produk pertanian lokal, yang pada gilirannya dapat mendorong perputaran uang di masyarakat.

    Sejumlah kementerian menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program pekarangan pangan bergizi dan peningkatan produksi susu dan daging untuk mendukung MBG.

    Menteri Pertanian menambahkan bahwa program ini dapat dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

    Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan akan memastikan kualitas ikan yang digunakan dalam program MBG.

  • Wamen KKP Simulasi Makan Bergizi Gratis Bareng Anak SD dan SMP, Ini Menunya

    Wamen KKP Simulasi Makan Bergizi Gratis Bareng Anak SD dan SMP, Ini Menunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) menu ikan untuk masyarakat di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, dalam rangka ulang tahun (HUT) ke-25 KKP.

    Wakil Menteri (Wamen) KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa asupan protein ikan dalam program MBG sangat baik untuk kesehatan. Adapun, inisiatif program ini ditujukan untuk anak-anak hingga ibu hamil.

    “Makan bergizi ini merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana kami ditemani oleh rekan kami dari Badan Gizi Nasional untuk bisa mengkolaborasikan kegiatan ini,” kata Didit dalam acara HUT ke-25 KKP bertajuk KKP melalui Ekonomi Biru Siap Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Menu Ikan untuk Indonesia Maju di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, penerima simulasi program MBG menu ikan adalah anak sekolah dasar (SD), anak sekolah menengah pertama (SMP), dan warga Pulau Untung Jawa.

    Untuk simulasinya, penerima program MBG di Pulau Untung Jawa mendapatkan nasi, telur rebus, ikan kembung bumbu kuning, olahan ikan fillet, sayur capcay, sambal, dan jeruk. Selain itu, penerima MBG juga bisa mencicipi susu ikan rasa stroberi.

    Didit mengungkap bahwa KKP telah menyiapkan sekitar 32.600 makan bergizi di 180 unit pelaksana teknis (UPT) KKP di Indonesia, termasuk di Pulau Untung Jawa.

    Merujuk peta kelurahan Pulau Untung Jawa, wilayah ini memiliki luas 40,10 hektar. Dari segi populasi, terdapat 2.605 penduduk yang terdiri dari 1.317 jiwa laki-laki dan 1.288 jiwa perempuan. Serta, ada 833 kepala keluarga, 9 Rukun Tetangga (RT), dan 3 Rukun Warga (RW).

    “Arahan saya, tetap melayani masyarakat dengan optimal terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai di daerah darat, ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” ujarnya.

    Didit pun mengimbau agar seluruh UPT KKP terus meningkatkan program makan ikan dengan mengadakan sosialisasi. Dia juga memerintah agar setiap UPT melaporkan pendataan murid SD, SMP, SMA dan sederajat ke kantor pusat untuk dilakukan kerja sama program MBG dengan Badan Pangan Gizi Nasional.

    “Protein ikan ini sangat baik untuk kesehatan,” ungkapnya.

    Dia juga berharap dengan program MBG ini bisa mencerdaskan generasi bangsa menuju Indonesia maju 2045.

    “Semoga putra putri cucu-cucu kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan dan menjadi generasi bangsa yang cemerlang dalam rangka Indonesia maju 2045,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Didit juga berharap program MBG ini bisa terlaksana dengan baik. “Semoga ke depan program atau pelaksana kegiatan ini dapat berlanjut dan terlaksana dengan baik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wamen Didit Herdiawan baru tiba pada pukul 10.00 WIB di fasilitas Bakti Kesehatan, Taman Amiterdam, Kepulauan Seribu. Didit mengenakan topi putih dengan kaos berlengan panjang tampak berwarna turquoise blue bertuliskan Ekonomi Biru untuk Indonesia Maju.

    Setibanya di lokasi, Didit langsung menghampiri petugas kesehatan dan warga yang tengah me melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian menyerahkan program bantuan.

    Di samping program MBG, KKP juga memberikan fasilitas kesehatan atau Bakti Kesehatan dalam rangka HUT ke-25 di Taman Amiterdam, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

    Adapun fasilitas kesehatan yang dimaksud mulai dari berat dan tinggi badan, tekanan darah, hingga pemeriksaan gula darah. Setelah melakukan serangkaian kesehatan, dokter akan menanyakan kondisi dan meresepkan obat ke pasien.

    Selain itu, masyarakat yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan dua kotak susu sapi, madu, dan vitamin.

  • RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    RI Bakal Kurangi Impor Kedelai, Daging hingga Susu, Wamentan: Harus Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028. 

    Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu. 

    Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

    “Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028. 

    Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

    “Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

    Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

    Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

    Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024). 

  • Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029, Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan perikanan tangkap yang mampu menyejahterakan nelayan.

    Rokhmin menegaskan bahwa KKP di Kabinet Merah Putih harus serius dalam menetapkan kebijakan di sektor perikanan. Ia berharap pendapatan nelayan di era kepemimpinan Prabowo dapat meningkat, sehingga nelayan di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp7,5 juta per bulan.

    “Kebijakan pada on fishing di KKP harus serius, perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi. Pastikan berapa jumlah kapal ikan dan nelayan yang boleh beroperasi di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 juta per orang per bulan,” ujar Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI bertema ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Merusak Lingkungan

    Menurut Rokhmin, langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing.

    Sebagai informasi, destructive fishing adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau racun. Praktik ini menjadi ancaman utama bagi pengelolaan potensi perikanan Indonesia.

    “Berantas IUU dan destructive fishing, seluruh nelayan seharusnya mengikuti pedoman Responsible Fisheries yang diterbitkan oleh FAO,” tambahnya.

    Selain itu, Rokhmin menyoroti kurangnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan oleh KKP. Di Indonesia, banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan dan banyak yang terjebak dalam kemiskinan.

    “Mata pencaharian alternatif ini belum disediakan oleh KKP. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, nelayan minimal 3-4 bulan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau paceklik ikan, dan pemerintah tidak memberikan alternatif penghasilan,” ujarnya.

     

  • Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
    3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
    8. Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Kementerian Dalam Negeri;
    10. Kementerian Luar Negeri;
    11. Kementerian Pertahanan;
    12. Kementerian Agama;
    13. Kementerian Hukum;
    14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    16. Kementerian Keuangan;
    17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    19. Kementerian Kebudayaan;
    20. Kementerian Kesehatan;
    21. Kementerian Sosial;
    22. Kementerian Ketenagakerjaan;
    23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    24. Kementerian Perindustrian;
    25. Kementerian Perdagangan;
    26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    27. Kementerian Pekerjaan Umum;
    28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    30. Kementerian Transmigrasi;
    31. Kementerian Perhubungan;
    32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    33. Kementerian Pertanian;
    34. Kementerian Kehutanan;
    35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    43. Kementerian Koperasi;
    44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    45. Kementerian Pariwisata;
    46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
    47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Dalam Negeri;
    b. Kementerian Luar Negeri;
    c, Kementerian Pertahanan;
    d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    f. Tentara Nasional Indonesia;
    g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    “Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Hukum;
    b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    d. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
    a. Kementerian Ketenagakerjaan;
    b. Kementerian Perindustrian;
    c. Kementerian Perdagangan;
    d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    g. Kementerian Pariwisata; dan
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agama;
    b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    d. Kementerian Kebudayaan;
    e. Kementerian Kesehatan;
    f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    i. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    b. Kementerian Pekerjaan Umum;
    c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    d. Kementerian Transmigrasi;
    e. Kementerian Perhubungan; dan
    f. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
    a. Kementerian Sosial;
    b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    d. Kementerian Koperasi;
    e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Pertanian;
    b. Kementerian Kehutanan;
    c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    e. Badan Pangan Nasional;
    f. Badan Gizi Nasional; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

    “Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

    Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

    Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Konsumsi Ikan RI Kalah dari China-Malaysia, Ini Penyebabnya

    Konsumsi Ikan RI Kalah dari China-Malaysia, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan konsumsi protein ikan dalam negeri kalah dibandingkan China, Malaysia, hingga Thailand. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistyo.

    Budi mengatakan konsumsi protein menjadi salah satu upaya Indonesia mencapai generasi emas. Berdasarkan paparan yang disajikan, disebutkan saat ini konsumsi protein Indonesia berada di level 62,3 gram. Padahal standar protein seharusnya 100 gram.

    Konsumsi protein ini kalah dari konsumsi protein negara-negara tetangga, seperti Thailand sebesar 66,5 gram, Filipina sebesar 73,1 gram, Myanmar sebanyak 78,3 gram, dan Vietnam sebesar 94,4 gram.

    “Kita masih di belakang Kamboja. Maka kita harus berani menyatakan merdeka protein 100%,” kata Budi dalam acara Komitmen PDSPKP bersama Mitra Kerja Sama, di kantor KKP, Jumat (4/10/2024).

    Saat ditanya mengenai lebih lanjut penyebab konsumsi protein tak naik, Budi mengatakan hal tersebut terjadi karena pola makan. Dengan program makan bergizi gratis (MBG), dia menyebut dapat mendorong pola asupan gizi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap dengan susu ikan masuk dalam program MBG menjadi satu pemicu momentum untuk meningkatkan itu, asupan proteinnya.

    “Ya pastinya karena pola makan. Nah, dengan program makan berisi, Ini kan sebenarnya pemerintah mendesain Pola asupan gizinya, Kemudian juga membiayai kan, dengan program gratis itu,” terangnya.

    Dia menekankan konsumsi protein yang kalah dengan negara-negara tetangga bukan karena masyarakat Indonesia malas konsumsi makan. Dia bilang beberapa daerah ada yang ketersediaan ikan.

    “Bukan malas makan juga, mungkin karena juga di beberapa daerah kan kebutuhan dari kondisi ekonomi juga di sini,” kelasnya.

    Mendukung hal tersebut, pihaknya telah menggandeng mitra-mitra strategis, mulai dari kementerian/lembaga (k/l), asosiasi, hingga komunitas. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar meningkatkan konsumsi protein di Indonesia.

    “Hari ini kan kita punya mitra, 35 mitra, mulai dari penyedia bahan baku, kemudian para ibu-ibu dari Forikan, Forum peningkatan konsumsi ikan. Kemudian dari KAI, Kadin, kementerian, BKKBN, Bapanas. Jadi itu adalah mitra kami,” imbuhnya.

    (rrd/rir)

  • KKP Klaim Banyak Pengusaha Minat Bangun Pabrik Bahan Baku Susu Ikan

    KKP Klaim Banyak Pengusaha Minat Bangun Pabrik Bahan Baku Susu Ikan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan banyak pengusaha yang berminat membangun pabrik bahan baku susu ikan, Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistyo.

    Budi mengatakan banyak pengusaha pengolahan ikan yang datang bertanya mengenai syarat dan standar membangun pabrik HPI. Dia bilang saat ini sudah ada lima pengusaha yang datang.

    “Dari pelaku usaha sudah mulai tertarik, banyak yang datang ke kami. Ada lima pengusaha yang sudah menyatakan berminat untuk membangun (pabrik HPI) itu. (Mereka datang dan bertanya) syaratnya apa saja, kemudian standarnya seperti apa. Tugas kami adalah memberikan standarnya, standar dari pabrik-pabrik, teknologinya, dan bahan baku yang diperlukan apa saja,” kata Budi saat ditemui di Kantor, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Dia menyebut pengusaha yang berminat itu berasal dari dalam negeri. Meski begitu, Budi menyebut para pengusaha sampai saat ini belum menindaklanjuti ketertarikan mereka. Budi menegaskan mereka baru hanya berminat dan harus membicarakan dengan internal perusahaan.

    “Belum komitmen. Jadi, kan mereka datang, menyatakan satu minat, nanya bagaimana syarat dan standarnya. Kemudian mereka akan bicara di internal dulu, tentang masalah pendanaan atau masalah apa,” terangnya.

    Dia berharap dalam waktu dekat pengusaha-pengusaha dapat segera berkomitmen untuk membangun pabrik HPI, terutama di daerah Pantai Utara Jawa.

    “Banyak yang sudah konsultasi ke kami kok. Semoga dalam waktu dekat ini sudah ada yang menyatakan minatnya untuk lebih serius lagi, terutama di Pantura Jawa,” tambahnya.

    (rrd/rrd)