Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • Kapal Asing Penyedot Pasir Laut Ilegal di Batam Diduga Lepas

    Kapal Asing Penyedot Pasir Laut Ilegal di Batam Diduga Lepas

    GELORA.CO – Dua kapal penyedot pasir laut ilegal yang berbendera Malaysia dan Singapura dengan nama lambung MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 terpantau lepas, atau tak berada lagi di lokasi saat diamankan aparat Indonesia lagi.

    Sebelumnya kapal asing penyedot pasir laut ilegal itu ditangkap petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pulau Nipah, Batam, pada Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

    Berdasarkan pantauan CNNIndonesia. Com melalui laman Vessel Finder, kapal raksasa pencuri pasir laut di Batam itu diduga sudah lama tidak berada di lokasi saat diamankan PSDKP.

    Berdasarkan laman tersebut, Kapal MV Yang Cheng 6 terpantau berada di perairan Malaysia Muar, Kamis (7/11). Sedangkan MV Zhou Shun 9, terpantau berada di perairan Pulau Kukup Malaysia, Kamis (7/11).

    CNNIndonesia.com sudah berusaha konfirmasi ke Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adi Pradana, Kamis (7/11) terkait posisi terakhir dua kapal pencuri pasir laut Batam itu sudah lepas dan tidak berada lagi di perairan Pulau Nipah. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dan penjelasan dari pihak KKP.

    Sebelumnya, dua kapal penyedot pasir laut berbendera Malaysia dan Singapura tersebut ditangkap petugas PSDKP KKP di Pulau Nipah Batam, pada Rabu lalu.

    Kapal itu ditangkap petugas, lantaran tidak memiliki dokumen resmi. Kapal itu juga secara iegal melakukan aktivitas pertambangan pasir laut di wilayah Kepri.

    Hasil sedotan pasir laut dilakukan dua Kapal itu dibawa ke Negara tetangga Singapura untuk kegiatan Reklamasi.

    “Tangkapan kapal kemarin tanggal 9, kemaren Pak Menteri onboard ke kapal kami Orcard 3 tujuan pulau Nipah Batam. Di tengah jalan menemuka, pas-pasan dengan kapal ini. Perintah beliau periksa, hentikan periksa kami lakukan pemeriksaan dan ternyata kapal ini tidak ada dokumennya, yang ada dokumen pribadinya nahkoda,” kata Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono saat konferensi pers Kamis sore (10/10).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan kapal penyedot pasir tersebut sudah 10 kali melakukan aktivitas pertambangan pasir laut secara illegal di perairan Kepri.

    Dalam sebulan hanya 3 hari kerja di mana dalam sekali aktivitas selama 9 jam mengeruk pasir laut sebanyak 10.000 ton kubik. Menurut perhitungan petugas, kata Pung, dalam sebulan mencapai 100.000 ton kubik dan dalam setahun mencapai 1,2 juta ton kubik.

    Aksi penyedotan pasir laut secara ilegal oleh dua kapal asing itu telah membuat kerugian negara mencapai Rp223 miliar.

    “KKP mengatur secara aturan Negara dapat, ini Negara tidak dapat, zonk sama sekali. Tidak dapat apa – apa dengan pencurian seperti ini,” ujarnya.

    Selain menangkap dua kapal penyedot pasir laut secara illegal, petugas PSDKP juga mengamankan 26 orang ABK diantaranya 2 WNI dan 24 WNA asal China.

    Usai penangkapan itu, dua kapal asing penyedot pasir laut ilegal itu diamankan di perairan Batam Kepulauan Riau untuk proses hukum lebih lanjut. 

  • Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

    Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

    Perbesar

    Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

    “Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

    Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

    “Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

    Swasembada Pangan 

    Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

    “Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    Perbesar

    Dody Hanggodo / Bisnis

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

    Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

    “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

    Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

    Perbesar

    Ilustrasi beras / Bisnis

    Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

    “Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

    Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN. 

  • Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. ANTARA FOTO/Afra Augesti

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Selain itu, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Masing-masing perpres itu mengatur antara lain kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja hingga ketentuan peralihan dari masing-masing kementerian koordinator yang ada di Kabinet Merah Putih.

    Publik dapat mengunduh masing-masing dari perpres tersebut melalui laman jdih.setneg.go.id.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian. tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

    Dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Merah Putih pariode Tahun 2024-2029, disebutkan tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga, yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

    Kementerian Ketenagakerjaan
    Kementerian Perindustrian
    Kementerian Perdagangan
    Kementerian ESDM
    Kementerian BUMN
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
    Kementerian Pariwisata
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Luar Negeri
    Kementerian Pertahanan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kejaksaan Agung
    TNI
    Polri
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan

    Kementerian Pertanian
    Kementerian Kehutanan
    kementerian Kelautan dan Perikanan
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    Badan Pangan Nasional
    Badan Gizi Nasional
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan

    Kementerian ATR/BPN
    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Kementerian Transmigrasi
    Kementerian Perhubungan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

    Kementerian Sosial
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Kementerian Koperasi
    Kementerian UMKM
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

    Kementerian Agama
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
    Kementerian Kebudayaan
    Kementerian Kesehatan
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
    Kementerian Pemuda dan Olahraga
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

    Kementerian Hukum
    Kementerian Hak Asasi Manusia
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Sumber : Antara

  • Prabowo Teken 7 Perpres Pembentukan Kemenko, Ini Pembagiannya

    Prabowo Teken 7 Perpres Pembentukan Kemenko, Ini Pembagiannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

    Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

    Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

    Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

    Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

    Kementerian Hukum;
    Kementerian Hak Asasi Manusia;
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

    Kementerian Agama;
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    Kementerian Kebudayaan;
    Kementerian Kesehatan;
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

    Kementerian Sosial;
    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    Kementerian Koperasi;
    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    Kementerian Pekerjaan Umum;
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    Kementerian Transmigrasi;
    Kementerian Perhubungan; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

    Kementerian Pertanian;
    Kementerian Kehutanan;
    Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    Badan Pangan Nasional;
    Badan Gizi Nasional; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

    Kementerian Dalam Negeri;
    Kementerian Luar Negeri;
    Kementerian Pertahanan;
    Kementerian Komunikasi dan Digital;
    Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    Tentara Nasional Indonesia;
    Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

    Kementerian Ketenagakerjaan;
    Kementerian Perindustrian;
    Kementerian Perdagangan;
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    Kementerian Pariwisata; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

  • Menteri Rosan akui ada rencana kembangkan rumput laut jadi bioavtur

    Menteri Rosan akui ada rencana kembangkan rumput laut jadi bioavtur

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, pemerintah memiliki tujuan hilirisasi untuk mengembangkan rumput laut, salah satunya menjadi produk bioavtur.

    “Kita kan juga koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bapak Trenggono untuk hal itu. Dan kita sudah ada gambaran awalnya jadi kita sudah sampaikan dan kita juga memastikan potensi prioritasnya apa,” ujar Menteri Roslan saat ditemui di Jakarta, Minggu.

    Roslan mengakui untuk riset awal pemanfaatan rumput laut menjadi bioavtur dan beberapa produk lain oleh salah satu asosiasi terkait telah dikantonginya serta akan membicarakannya lebih lanjut dengan KKP.

    “Tapi untuk riset awalnya dengan asosiasi juga sudah menyampaikan kepada kami,” katanya.

    Dengan potensi produksi rumput laut hasil budidaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur serta beberapa wilayah di Indonesia bagian timur ini ia yakin hilirisasi rumput laut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga mampu menghasilkan nilai tambah.

    Namun demikian, ia mengakui bahwa komoditas rumput laut saat ini belum memiliki bentuk usaha secara korporasi, sehingga hal ini menjadi salah satu tugas yang menjadi catatan baginya agar dapat merealisasikan hilirisasi rumput laut menjadi bioavtur.

    Terlebih, Indonesia menjadi produsen rumput laut tropis terbesar di dunia. Sehingga dari sisi produksi atau hulu mampu memenuhi kebutuhan hilirisasi atau pengembangan produk.

    “Sangat cukup (produksi). Kita untuk rumput laut ini, kita nomor dua penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis kita nomor satu terbesar di dunia,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan KKP, hingga kini potensi budi daya rumput laut masih terbuka luas. Hal ini karena pemanfaatan lahan untuk budi daya baru terpakai 0,8 persen atau seluas 102.254 hektare dari total potensi luas lahan sebesar 12 juta hektare.

    Pada tahun 2022, budidaya rumput laut Indonesia menghasilkan 9,23 juta ton yang didominasi varian Cottonii sebagai bahan karagenan, disusul jenis rumput laut Sargassum, Gracilaria, Haliminea, dan Gelidium amanzii.

    Baca juga: BRIN kembangkan inovasi bioindustri untuk hilirisasi rumput laut

    Baca juga: Memacu daya saing “emas hijau” di pesisir utara Jawa Barat

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zona Ekonomi Eksekutif dan Laut Lepas, Jawaban Swasembada Pangan – Page 3

    Zona Ekonomi Eksekutif dan Laut Lepas, Jawaban Swasembada Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah sedang mengintensifkan program swasembada pangan dan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

    Dalam hal ini, Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan cita-cita ketahanan pangan yang diamanatkan oleh pemerintah.

    “Pembukaan lahan baru di daratan justru kerap memicu konflik dengan masyarakat setempat. Padahal, potensi perikanan di wilayah laut kita, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), belum sepenuhnya dimaksimalkan. Pemerintah perlu menyiapkan armada kapal perikanan yang memadai untuk mengoptimalkan potensi perikanan tangkap di ZEE,” ujar Hendra pada Minggu (3/11/2024).

    Menurutnya, pengembangan sektor perikanan tangkap di ZEE, berbeda dengan pembukaan lahan pertanian di darat yang rentan konflik.

    Optimalisasi ZEE bahkan akan memperkuat kedaulatan pangan dan mampu membuka lapangan pekerjaan.

    Hendra menambahkan, program ini akan membantu menjawab masalah ketahanan pangan sekaligus memberikan peluang kerja bagi pemuda di sektor perikanan.

    “Dengan mendorong pemuda bekerja di sektor perikanan domestik, mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak tanpa harus menjadi awak kapal asing. Hal ini juga memudahkan pengawasan serta perlindungan bagi mereka,” tambahnya.

    Pentingnya Persiapan Armada dan Keterampilan SDM Perikanan

    KPPMPI menekankan perlunya perencanaan matang dari pemerintah. Selain persiapan armada kapal perikanan, pelatihan keterampilan bagi para nelayan juga menjadi kunci. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2022, dari 893.258 unit kapal perikanan tangkap laut, sebagian besar masih merupakan kapal kecil berukuran di bawah 30 GT, dengan jumlah terbesar berada di bawah 5 GT, yaitu sebanyak 248.695 unit.

    “Dari total kapal yang ada, kurang dari 1% adalah kapal besar dengan ukuran di atas 30 GT. Meskipun nelayan Indonesia dikenal tangguh, mengandalkan kapal kecil di ZEE dan laut lepas berisiko tinggi,” ungkap Hendra.

    Selain itu, kondisi ini menimbulkan persaingan ketat di wilayah tertentu karena padatnya kapal perikanan kecil. Hendra menyoroti bahwa kapal besar yang beroperasi di zona nelayan kecil serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan merusak ekosistem perairan, membuat nelayan kecil semakin sulit meningkatkan taraf hidup mereka.

     

  • KKP-YKCI jalin kerja sama perkuat tata kelola perikanan tangkap

    KKP-YKCI jalin kerja sama perkuat tata kelola perikanan tangkap

    Fokus kami pada kerja sama ini terkait tata kelola perikanan berkelanjutan di enam provinsiJakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat menjalin kerja sama (PKS) dengan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI) untuk memperkuat pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, melalui program-program ekonomi biru di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan, pihaknya terbuka untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan mitra kerja sama dalam mendukung program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Selain itu sekaligus merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan.

    “Harapan kami dengan adanya kerja sama ini semakin memperkuat dan menunjang kenaikan PNBP yang nantinya berkontribusi untuk peningkatan daya saing dan perekonomian sehingga yang terakhir nelayan dapat terus tersenyum,” ujar Latif dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat.

    Ketua Pengurus YKCI Meizani mengaku sangat mendukung program ekonomi biru yang diusung KKP, terutama kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang dinilainya dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

    “Fokus kami pada kerja sama ini terkait tata kelola perikanan berkelanjutan di enam provinsi pada WPP 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda dari Aceh hingga Banten,” urainya.

    Adapun ruang lingkup PKS tersebut yaitu dukungan pendataan perikanan tangkap komoditas ikan pelagis penting di WPP 572, dukungan kajian stok perikanan pelagis penting di WPP 572, dan penghitungan kuota sumber daya ikan serta dukungan perencanaan dan pengelolaan perikanan berbasis wilayah di WPP 572.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya sinergitas dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono juga meminta seluruh jajarannya untuk terus bersinergi dengan berbagai instansi terkait dalam mengawal program prioritas ekonomi biru.

    Baca juga: Trenggono: Ekonomi Biru jawab tantangan soal ketahanan pangan
    Baca juga: DKI gunakan teknologi GIS untuk pantau kondisi ekosistem laut
    Baca juga: KKP usung strategi intervensi pemerintah dalam Program Ekonomi Biru

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung Makan Bergizi Gratis, KKP Pastikan Mutu Hasil Perikanan

    Dukung Makan Bergizi Gratis, KKP Pastikan Mutu Hasil Perikanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan produk-produk perikanan bermutu untuk menjadi bagian dalam menu makan bergizi gratis yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Belum lama ini, KKP membagikan puluhan ribu makan bergizi gratis menu ikan pada puncak peringatan HUT ke-25 yang tersebar di 150 unit pelaksana teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini mengatakan, bahan baku yang digunakan dalam kegiatan tersebut merupakan ikan yang bermutu.

    “Kami ingatkan pentingnya ikan sehat bermutu dalam rangka mendukung asupan gizi masyarakat,” katanya dalam keterangannya kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Ia menyatakan, pembagian makanan bergizi dengan menu ikan dilakukan guna mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan. Selain itu, kegiatan makan bergizi menu ikan menjadi bentuk dukungan KKP pada program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

    Lewat kegiatan makan bergizi menu ikan ini, Ishartini berharap masyarakat semakin mengenal tugas dan fungsi unit kerjanya sebagai penjamin sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

    “Dengan begitu, sinergi kami bisa semakin kuat, terutama agar fungsi BPPMHKP sebagai quality assurance dan otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan semakin dipahami oleh publik,” tuturnya.

    KKP juga membagikan puluhan ribu gelas susu ikan kepada masyarakat, termasuk para pelajar. Inovasi susu ikan juga diharapkan dapat mendukung program makan bergizi gratis, di samping sebagai upaya meningkatkan angka asupan protein ikan nasional.

    “Kami percaya kita bisa meningkatkan asupan protein melalui bangga mengonsumsi ikan,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo.

    Minuman berprotein atau dikenal di masyarakat dengan susu ikan dibagikan di 138 titik, yaitu di UPT KKP di seluruh Indonesia. Susu ikan merupakan hasil dari hilirisasi perikanan yang dihasilkan melalui proses Hidrolisat protein ikan (HPI).

    Menurutnya, baik HPI atau minuman berprotein ikan ini hadir untuk menjawab tantangan bagi pola konsumsi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan.

    “Jadi ini untuk memudahkan sebagian adik-adik yang mungkin tidak doyan ikan,” tuturnya.

    Adapun HPI yang menjadi bahan baku utama minuman berprotein ikan ini memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

    Budi menjelaskan, melalui teknologi ultrafiltrasi, komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan bisa dihilangkan. Hasilnya, minuman berprotein ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis dan menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas.

  • Mendukung swasembada pangan lewat pemanfaatan pangan biru

    Mendukung swasembada pangan lewat pemanfaatan pangan biru

    Jakarta (ANTARA) – Swasembada pangan menjadi salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini memimpin Kabinet Merah Putih.

    Masalah pangan menjadi kebutuhan primer masyarakat, segenap strategi pun mulai dipersiapkan pemerintahan yang tergabung untuk merealisasikan swasembada pangan pada 2028.

    Sejumlah kementerian terkait pun gotong royong saling berkoordinasi dalam menyusun jalur sutra menuju misi mulia itu, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Badan Pangan Nasional.

    Dalam merealisasikan misi tersebut, sejumlah infrastruktur pendukung hingga lahan memiliki benang merah yang sudah seharusnya dirajut untuk menghadirkan strategi apik dan tujuan tercapai. 

    Sementara menyiapkan swasembada pangan, terutama untuk bahan pokok, Indonesia yang merupakan negara maritim yang dianugerahi luas wilayah laut total lebih dari 5,8 juta kilometer persegi ini memiliki kekayaan sumber daya pangan bawah laut yang melimpah.

    Kekayaan bawah laut itu pun menyimpan kandungan gizi yang beragam untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia lewat asupan gizi protein ikan.

    Gizi ikan

    Kandungan gizi ikan, terutama ikan laut, memang sudah dikenal memiliki manfaat yang baik bagi pertumbuhan, hal ini karena kandungannya yang kaya akan asam amino esensial.

    Dokter gizi medik dr Dyah Arum mengungkapkan ikan laut, seperti teri jengki, ikan kembung, ikan cakalang, kerapu, ikan layur, dan teri nasi memiliki kandungan arginin yang tinggi. Kandungan ini merupakan salah satu asam amino yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan atau menambah tinggi badan dari anak. Selain itu, arginin juga bisa membantu untuk menambah panjang tulang.

    Ikan-ikan kecil, seperti teri, memiliki kandungan kalsium hingga 2.000 mg per 100 gram. Angka tersebut jauh di atas susu yang selama ini dikenal sebagai sumber kalsium yang baik, yakni sekitar 100 mg per 100 gram.

    Ikan teri yang tidak diasinkan bisa menjadi alternatif sumber kalsium yang dapat dikonsumsi, karena harganya cenderung terjangkau di pasaran, dibandingkan dengan susu.

    Dengan kekayaan laut yang dimiliki, ikan laut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia mampu mendukung swasembada pangan. Sementara itu, ikan air tawar tidak kalah memiliki kelebihan gizi yang patut dipertimbangkan sebagai asupan protein masyarakat, sehingga kualitas asupan makan pun diharapkan semakin meningkat.

    Selain ikan laut, ikan air tawar juga bisa menjadi opsi asupan protein, seperti ikan patin yang memiliki kandungan lemak baik yang kaya omega 3.

    Produksi perikanan

    Kekayaan alam laut Indonesia yang mampu menghasilkan ikan melimpah, tentu saja ini menjadi berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak ayal, Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) senantiasa menggaungkan pemanfaatan protein ikan agar semakin dicintai dan menjadi menu yang selalu hadir dalam setiap keluarga.

    Bahkan, baru-baru ini, KKP menggelar santap bersama 32.766 peserta di 150 unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang tersebar di seluruh Indonesia pada peringatan HUT ke-25 (29/10) yang dipusatkan di Pulau Untungjawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, untuk memperkenalkan ikan sebagai salah satu menu santap bersama itu.

    Pemanfaatan ikan di laut boleh saja dilakukan, namun dalam prosesnya perlu diterapkan pula penangkapan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, termasuk alam bawah laut. Penangkapan ikan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, sehingga tempat ikan bernaung dapat terjaga.

    Menilik data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan tangkap pada semester I 2024 mencapai 3,11 juta ton yang terdiri dari perairan di laut dan sebesar 0,23 juta ton perairan darat.

    Peningkatan itu terjadi pada 12 pelabuhan perikanan UPT pusat dan 66 daerah yang didominasi ikan laut, berupa tuna, cakalang, kembung, dan layang. Sementara target produksi perikanan tangkap pada 2024 sebanyak 6 juta ton yang terdiri dari perairan laut 5,64 juta ton dan perairan darat 0,38 juta ton. Dengan capaian itu penerimaan negara dari perikanan tangkap per 26 Juli tercatat mencapai Rp533,36 miliar dari target yang ditetapkan, yakni Rp1,85 triliun.

    Sementara itu, subsektor perikanan budi daya Indonesia pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 3,34 juta ton atau 26,6 persen dari target 12,5 juta ton. Dengan capaian perikanan budi daya yang masih jauh dari target ini, KKP menyiapkan strategi untuk mengakselerasi kinerja, sehingga dapat terpenuhi pada semester II 2024.

    Adapun komoditas perikanan budi daya ditopang oleh komoditas rumput laut sebesar 5,14 juta ton, ikan kakap 3.860 ton, ikan nila, lele, bandeng, ikan mas, gurami, hingga kerapu.

    Melimpahnya sejumlah komoditas kelautan dan perikanan Indonesia, sudah sepatutnya negara maritim ini memanfaatkan kekayaan sumber daya pangan bawah laut itu. Jika berkaitan dengan selera, konsumsi protein ikan bisa saja ditingkatkan lewat diversifikasi, sehingga masyarakat memiliki variasi menu makan.

    Bahkan, data Badan Pangan Dunia (FAO) menyampaikan bahwa masyarakat dunia mengalami kekurangan pangan yang meningkat dari 7,9 persen pada 2019 menjadi 9,2 persen pada 2022. Kondisi ini pun diprediksi akan meningkatkan kebutuhan protein dunia hingga 70 persen.

    Kekayaan sumber daya ikan ini pun diharapkan mampu menopang kebutuhan protein dunia yang diproyeksikan akan meningkat itu. Sebelum beralih memenuhi kebutuhan protein dunia, alangkah baiknya memperkenalkan lebih dekat protein ikan pada masyarakat dalam negeri, sehingga mampu menjadi raja di negeri sendiri, layaknya Norwegia yang memiliki kebanggaan akan komoditas salmon di negaranya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

    Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

    “Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun,” terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar,” urai Zulhas.

    Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

    “Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan,” imbuh Zulhas. 

    Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

    “Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain,” tuturnya.