Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kementerian kkp

  • KKP Optimistis Program KNMP Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

    KKP Optimistis Program KNMP Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mengoptimalkan potensi maritim Indonesia. Salah satu langkah strategis yang tengah dijalankan ialah melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang diharapkan mampu mentransformasi kampung nelayan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan sejahtera.

    Indonesia memiliki potensi besar di sektor maritim. Dari total luas wilayah nasional, sekitar 6,4 juta kilometer persegi merupakan perairan, jauh lebih luas dibandingkan daratan yang hanya 1,9 juta kilometer persegi. Kondisi ini menjadikan sekitar 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir, sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan.

    Ketua Tim Pelaksana Program KNMP Trian Yunanda menyampaikan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi nelayan, sekaligus menghapus stigma kampung nelayan yang selama ini identik dengan kawasan kumuh, minim sarana, rendah produktivitas dan nilai tambah serta keterbatasan terhadap berbagai akses.

    “Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya terkait lahan,” ujar Trian, Minggu (26/10/2025).

    Fokus Tak Hanya pada Infrastruktur

    Trian menegaskan, program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan dan pengelola kampung nelayan. Upaya ini juga dilakukan agar Indonesia mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pasokan kebutuhan protein nasional, bahkan perikanan dunia yang saat ini baru sekitar 10%.

    Untuk mendukung hal tersebut, KKP telah menyiapkan roadmap pembangunan KNMP hingga 2028. Khusus pada tahun 2025, KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja langsung hingga 7.000 orang.

    Fasilitas Modern dan Kemandirian Ekonomi

    Melalui KNMP, KKP akan melakukan intervensi berbagai fasilitas di kampung nelayan, mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas unit usaha, hingga pendukung ekonomi dan sosial lainnya. Beberapa fasilitas yang akan dibangun antara lain tambatan perahu, gudang beku,pabrik es, sentra kuliner, tempat pelelangan ikan, kios perbekalan, bengkel nelayan, balai pelatihan nelayan, SPBUN dan sistem drainase dan IPAL, hingga gedung kantor koperasi sebagai pengelola KNMP

    “Kami ingin melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan seperti yang sudah terwujud di Biak Numfor, Papua,” jelas Trian.

    Selain itu, KNMP juga akan diintegrasikan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat yang mandiri.

    “Program ini akan terintegrasi dengan Kopdeskel Merah Putih yang berperan sebagai tulang punggung dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

    Pemberdayaan dan Pendampingan Nelayan

    Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap turut melaksanakan Program Pemberdayaan Nelayan di lokasi KNMP untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan. Program ini mencakup:

    Coaching clinic bagi tenaga pendamping KNMP yang berasal dari Penyuluh Perikanan,

    Capacity building bagi pengurus dan pengelola Kopdeskel Merah Putih sebagai pengelola KNMP

    Pendampingan intensif oleh tenaga profesional di bidang pengembangan usaha koperasi.

    Peningkatan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir melalui pelatihan kewirausahaan, diversifikasi usaha dan bimbingan teknis penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.

    Untuk itu, Trian kembali menegaskan bahwa KNMP tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan struktur dan kapasitas masyarakat nelayan agar program berjalan berkelanjutan.

    “Kami ingin memastikan program ini memberi dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir,” pungkas Trian.

    (akd/ega)

  • Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Video: Bukti Sukses Kampung Nelayan Biak, Pendapatan Warga Naik 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono memastikan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong pengembangan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Salah satu bagian dari program mendorong ekonomi kelautan adalah pembangunan 4.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir tahun 2029. Trenggono mengatakan di Indonesia terdapat sekitar 12.000 perkampungan yang masyarakatnya terkait dengan sektor perikanan dan kelautan yang masih membutuhkan penataan dan pengelolaan untuk mendorong produktivitas dan perekonomian masyarakat

    KKP mulai membangun fasilitas kampung nelayan percontohan di Biak, Papua dengan penyediaan dermaga dan bengkel kapal, pabrik es khusus ikan,cold storage, balai nelayan, SPBU hingga Koperasi logistik nelayan dengan pendampingan penyuluh perikanan dan pemerintah daerah. Hasilnya tingkat pendapatan nelayan hingga 100%.

    Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/10/2025)

  • Wali Kota Kediri dan Menteri PPPA Ajak Lirboyo Jadi Teladan Pesantren Ramah Anak di Hari Santri 2025

    Wali Kota Kediri dan Menteri PPPA Ajak Lirboyo Jadi Teladan Pesantren Ramah Anak di Hari Santri 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam Seminar Pesantren Ramah Anak yang diikuti para santriwati Pondok Pesantren Lirboyo, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Santri Nasional 2025 dengan tema “Dari Pesantren untuk Anak: Membangun Lingkungan Aman dan Bermartabat.”

    Wali Kota Kediri menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki peran besar dalam membentuk karakter generasi beriman dan berilmu, sekaligus menghadapi tantangan baru di era digital, terutama dalam hal keamanan dan perlindungan anak. Berdasarkan data DP3AP2KB Kota Kediri, pada tahun 2025 tercatat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari 33 kasus di tahun sebelumnya.

    “Kenaikan ini menjadi perhatian kita semua. Namun kami juga mengapresiasi keberanian para pelapor yang memanfaatkan kanal pengaduan seperti Call Center PPA Kota Kediri. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan anak,” ujar Mbak Wali Vinanda Prameswati.

    Ia menambahkan bahwa upaya melindungi anak di lingkungan pesantren merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Kediri siap berkolaborasi dengan pondok pesantren untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi para santri.

    “Kami ingin setiap santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang, tumbuh percaya diri, dan dibimbing dengan kasih sayang. Anak yang tumbuh di lingkungan aman akan menjadi generasi kuat, berilmu, dan berakhlak mulia,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai pesantren memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pemerintah berkomitmen mendorong terbentuknya pesantren ramah anak sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak nasional.

    “Kolaborasi dengan pesantren menjadi langkah penting agar setiap anak terlindungi dan mendapatkan haknya atas pendidikan yang aman serta bermartabat,” tutur Menteri Arifah.

    Ia memaparkan, hasil survei nasional menunjukkan 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan 1 dari 2 anak pernah menjadi korban kekerasan, dengan kasus terbanyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Lima faktor utama penyebabnya meliputi masalah ekonomi, pola asuh, pengaruh media sosial, lingkungan, dan pernikahan usia anak.

    “Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pesantren, agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pondok Pesantren Lirboyo menerima bantuan satu ton ikan laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta beasiswa pendidikan untuk santri berprestasi dari Baznas dan PT Grab Indonesia.

    Kegiatan ini juga dihadiri Pengasuh Ponpes Lirboyo KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, Wakil Wali Kota Kediri KH. Qowimuddin, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin Thoha, jajaran Kementerian PPPA, serta tokoh pesantren dan OPD Kota Kediri. Seminar berlangsung hangat dan partisipatif, menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan pesantren sebagai lingkungan aman dan berdaya bagi anak-anak Indonesia. [nm/ian]

  • Setahun Prabowo-Gibran, KKP Amankan Kerugian Negara Rp 6,79 Triliun

    Setahun Prabowo-Gibran, KKP Amankan Kerugian Negara Rp 6,79 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggalakkan pengawasan baik di laut maupun di darat. Bertepatan dengan setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 6,79 triliun.

    Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini, mulai dari pemberantasan kapal penangkap ikan ilegal, penggagalan penyelundupan benih bening lobster (BBL) dan telur penyu, hingga penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan.

    “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini tentunya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, memastikan kedaulatan ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” terang KKP dikutip dari akun Instagram @ditjenpkrl.

    Sebanyak 326 kapal yang mencuri ilegal di laut Tanah Air berhasil ditangkap sepanjang pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari total tersebut, sebanyak 29 kapal ikan asing dan 297 kapal ikan Indonesia. Adapun kerugian negara yang diselamatkan Rp 3,59 triliun.

    Lalu, sebanyak 121 rumpon ilegal berhasil diamankan dengan kerugian negara yang berhasil diamankan Rp 96,8 miliar. Kemudian, 8,098 juta ekor benur lobster telah digagalkan dalam penyelundupan dan kerugian yang berhasil diselamatkan Rp 1,02 triliun.

    Selain itu, penyelundupan digagalkan di perdagangan telur penyu. Sebanyak 103.400 butir telur penyu berhasil digagalkan dengan kerugian negara Rp 10,3 miliar.

    Tidak hanya itu, jenis ikan yang dilindungi juga tidak luput dari pengawasan KKP. Sebanyak 551 Arwana Super Red berhasil diamankan dengan setara kerugian negara Rp 1,3 miliar.

    Adapun 19 kasus destructive fishing berhasil ditangani. Dari total tersebut, sebanyak 12 kasus bom, 6 kasus setrum, dan 1 kasus bius dengan nilai kerugian Rp 4,75 miliar.

    Lalu, 1,5 ton obat ikan ilegal berhasil digagalkan dengan nilai kerugian Rp 1,5 ton obat ikan. Untuk penindakan pemanfaatan sumber daya kelautan sebanyak 87 kasus di pemanfaatan ruang laut dan 9 kasus pemanfaatan air laut selain energi dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,07 triliun.

    Sebanyak 2.258 kasus ditindak dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.209 kasus dikenakan sanksi administratif dan 49 kasus dikenakan sanksi pidana.

    Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 42,5 miliar. Di mana, Rp 27,8 miliar PNBP pengawasan kelautan dan Rp 14,7 miliar PNBP pengawasan perikanan.

    “Total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencapai Rp 6,79 triliun,” imbuh KKP.

    (rea/rrd)

  • Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Menteri Trenggono Ungkap Lima Landasan Ekonomi Biru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan program Ekonomi Biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program ini memiliki lima landasan dalam menjaga laut tetap sehat.

    “Pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektare. Itu luasan ruang konservasi laut kita, itu sama dengan 30%.” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Dia menjelaskan idealnya ruang konservasi tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Sebab ruang konservasi merupakan tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan, tempat serapan karbon, dan tempat produksi oksigen.

    Landasan selanjutnya adalah penangkapan ikan yang terukur dan terkontrol. Penangkapan ikan yang tidak teratur akan merusak ekosistem kelautan.

    “Kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah ini sudah kita keluarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2023,” tambah Trenggono.

    Selanjutnya adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Budidaya dilakukan seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai tinggi baik di tengah laut, pesisir, maupun daratan

    “Nah ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan itu Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di sini,” kata dia.

    Konservasi juga dilakukan bagi pulau kecil dan pesisir. Caranya adalah dengan pengendalian pembangunan secara masif di area-area tersebut.

    “Ini juga harus dikendalikan dengan baik karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut,” ujar Trenggono.

    Terakhir mencegah laut dari kontaminasi plastik dan mikroplastik. Menurut dia pihaknya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik.

    “Tapi sisi lain juga melalui antarkelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah,” pungkas Trenggono.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jaga Populasi Ikan, KKP Siap Bangun 100 Titik Kampung Nelayan

    Jaga Populasi Ikan, KKP Siap Bangun 100 Titik Kampung Nelayan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pihaknya akan membangun 100 titik Kampung Nelayan pada 2025. Ini dilakukan untuk menjaga populasi perikanan.

    “Kita mulai membangun 100 titik di tahun ini. Cuma karena mulainya itu di menjelang-menjelang kuartal ketiga. Jadi mungkin nanti akhir Desember baru selesai 65. Tapi tiga bulan kemudian mungkin 100 titik,” ungkap dia dalam Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Jumat (24/10/2025).

    Trenggono memaparkan program ini merupakan arahan Presiden Prabowo. Adapun ditargetkan sebanyak 4.000 titik Kampung Nelayan hingga akhir 2029.

    “Kalau itu bisa terrealisasi dari model yang kita kembangkan di Biak sebagai satu contoh. Itu terjadi kenaikan 100% peningkatannya. Bayangkan kalau dia produktivitasnya naik sampai 100%. Itu dari pendapatannya,” ungkap dia.

    Dia menegaskan adanya Kampung Nelayan bertujuan untuk mengontrol populasi ikan. Di mana para pencari ikan merupakan nelayan-nelayan tradisional.

    “Yang sudah 80 tahun ini kita belum sentuh sama sekali. Belum kita sentuh. Nah ini kan kita naikkan semenjak pemerintahan Prabowo ini lah di antaranya itu. Maka itu kita buat model, sudah berhasil dengan baik model itu,” terang Trenggono.

    Selain itu, Menurut Trenggono, Kampung Nelayan akan meningkatkan pendapatan dari Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta. Dengan kata lain, program ini memiliki efek berganda bagi perekonomian.

    “Ini yang dikejar nanti sebetulnya satu kesejahteraan masyarakat nelayan yang sudah 80 tahun tidak disentuh selama ini. Nah sekarang kemudian kita naikkan. Dan itu akan berdampak juga sebetulnya nanti kontribusinya kepada pertumbuhan,” tegas dia.

    Sebagai informasi Kampung Nelayan adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan mengubah desa nelayan tradisional menjadi lebih modern, produktif, dan berdaya saing. Program ini mencakup transformasi desa nelayan dan budidaya, yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses dari hulu ke hilir demi menghasilkan produk perikanan yang lebih kompetitif.

    Kriteria Kampung Nelayan, yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80%, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektar, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menjalankan program penangkapan ikan terukur. Program ini mencakup pengawasan penangkapan ikan, pengaturan musim penangkapan, pembentukan kawasan konservasi, dan pemulihan ekosistem yang rusak berdasarkan kuota penangkapan ikan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa pengembangan penangkapan ikan terukur dihadapkan berbagai tantangan, yakni keberlanjutan. Dalam hal ini calon konsumen mulai sadar akan penangkapan yang ramah lingkungan.

    “Satu contoh ini baru-baru ini kita dapat surat dari salah satu pasar kita di Amerika soal rajungan. Jadi mereka minta bahwa rajungan yang dijual ke Amerika harus memiliki sertifikasi bahwa penangkapannya dengan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan,” terang dia dalam program World Food Day, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Trenggono hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Di mana pasar atau konsumen tidak memperhatikan cara dan metode penangkapan ikan dari nelayan selaku produsen.

    “Dia (konsumen) udah mulai lihat nih artinya dia lihat juga bahwa penangkapannya ini caranya benar apa enggak,” terang dia.

    Di sisi lain, pihaknya dihadapkan kendala dalam meyakinkan masyarakat pesisir. Menurut dia, masyarakat nelayan hanya ingin mendapatkan ikan dengan mudah.

    “Tidak mudah mereka itu karena mereka itu pengen mudah, dapat yang mudah. Kadang-kadang tidak peduli nanti sebetulnya merusak lingkungan atau tidak. Tidak peduli,” ungkap Trenggono.

    Dia juga menambahkan masyarakat masih belum menerima ketika ada pendekatan dan persuasi terkait penangkapan ikan terukur. Menurut dia tantangan semacam ini tak cuma dialami masyarakat Indonesia.

    “Tapi negara-negara lain dulu seperti Norway. Waktu saya belajar benchmarking gitu ya. Untuk pengelolaan kelautan gitu. Mereka juga di tahun 80-an mengalami hal yang sama, ada benturan dengan masyarakatnya,” tegas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Luas Konservasi Laut RI Tembus 29 Juta Hektare, KKP Ingatkan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar. Wilayah konservasi ini menjadi modal dalam inisiatif ekonomi biru yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Trenggono menjelaskan idealnya ruang konservasi sendiri tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi, seperti penangkapan ikan, transportasi laut, logistik, hingga kegiatan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak diperbolehkan mendekati ruang konservasi.

    Menurut dia, hal ini karena ruang konservasi menjadi tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan.

    “Jadi biota kelautan mulai dari ikan yang kecil-kecil, ikan sedang, sampai ikan yang besar. Itu kan sebuah ekosistem yang dia tidak boleh, kalau dia mau memijah di satu titik kan nggak bisa kita buatin titik yang baru. Nah di ruang-ruang itulah memang harus tidak boleh terganggu,” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Jumat (24/10/2025).

    Ruang konservasi tersebut juga sebagai tempat serapan karbon. Di mana emisi yang dilepas oleh gas rumah kaca ke atmosfer akan diserap oleh ruang konservasi.

    “Karena di situ ada padang lamun, lalu ada koral, lalu kemudian ada tidal marsh, ada lumpur yang tumbuh tenggelam itu, ada mangrove. Itu menjadi satu ekosistem yang sedemikian rupa yang dia bisa menangkap karbon itu sendiri,” tambah Trenggono.

    Ketiga ruang konservasi sebagai tempat memproduksi oksigen untuk kepentingan kehidupan umat manusia.

    “Jadi laut sehat itu adalah ketika ruang konservasi tidak terganggu,” tutur dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Simak! Ini Sederet Inisiatif KKP dalam Sukseskan Program MBG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen turut mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyediakan kebutuhan protein perikanan. Berbagai inisiatif pun dilakukan, salah satunya lewat pengembangan Kampung Nelayan.

    “Makan Bergizi Gratis 80 juta yang mau ditarget. Sekarang sudah mencapai 38 atau 39 juta orang yang sudah bisa diberikan makanan. Nah tentu di situ kebutuhan proteinnya kan tinggi sekali. Jadi mulai dari protein hewani maupun protein perikanan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Trenggono menjelaskan Hingga akhir 2025 KKP menargetkan pembangunan sebanyak 100 titik Kampung Nelayan.

    “Jadi Kampung Nelayan tadi sudah, satu sisi mereka itu produktif akibatnya di situ menimbulkan pertumbuhan dan akibatnya adalah si nelayan lebih sejahtera tentunya. hasil produknya kan bisa larinya juga ke MBG,” terang dia.

    Dukungan lainnya adalah membangun wilayah budidaya produk kelautan. Menurut dia, Presiden Prabowo menugaskan KKP untuk membangun 500 kota/kabupaten budidaya produk kelautan berbasis tematik.

    “Jadi kalau wilayahnya itu lebih suka masyarakatnya ikan lele, misalnya ikan nila atau ikan lele, kita bangunnya di situ. Kalau mereka misalnya ikan gurame, yang ikan darat ya misalnya gitu, kita bikin budidayanya di situ,” terang Trenggono.

    Dia menambahkan 500 titik wilayah budidaya produk kelautan tersebut nantinya akan mendukung kebutuhan protein program MBG. Untuk itu, 500 titik tersebut akan dibangun di seluruh Indonesia.

    “Jadi itu, Nelayan beres satu sisi, kemudian budidaya darat untuk memenuhi juga kebutuhan MBG dari sisi ketersediaan protein dari perikanan, terang dia.

    Lebih lanjut, KKP juga melakukan memodernisasi kapal perikanan tangkap. Sebanyak 1.582 unit kapal akan dimodernisasi demi mendukung program MBG.

    “Ini nanti menjadi sebuah kekuatan yang besar, karena di situ akan membutuhkan tenaga kerja kira-kira sekitar 64 ribu orang untuk meng-armadai kapal itu. Terus produksinya sendiri juga sangat besar, bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta ton ikan,” pungkas Trenggono.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Simak! Begini Tantangan Pengembangan Penangkapan Ikan Terukur

    Dorong Ekonomi Biru, KKP Intens Komunikasi dengan 3 Kementerian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Kelautan dan Perikanan intens melakukan komunikasi dengan kementerian lain dalam menjalankan program blue economy atau Ekonomi Biru. Salah satunya dengan Kementerian Kehutanan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya intens melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan dalam rangka menjalankan konservasi di daerah pesisir.

    Untuk diketahui konservasi merupakan salah satu landasan ekonomi biru. Saat ini Indonesia memiliki wilayah konservasi laut seluas 29 juta hektar.

    “Kita intens bicara dengan Kementerian Kehutanan, terkait dengan pesisir untuk hutan-hutan perhutanan, itu perhutanan masyarakat juga yang mangrove dan gitu ya, atau wilayah-wilayah yang harus kita jadikan zona budidaya,” ungkap dia dalam program Prabowonomics: One Year of Prabowo’s Presidency, Selasa (21/10/2025).

    Selain itu lanjutnya, komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mengembangkan kawasan konservasi.

    “Dan semua ini dikoordinasi oleh Menko Pangan (Kementerian Koordinator Bidang Pangan), supaya kita bisa inline dan sinkron,” pungkas Trenggono.

    Seperti diketahui, strategi ekonomi biru merupakan upaya Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut berkelanjutan.

    Adapun lima program yang diandalkan meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan. Kemudian, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]