Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Macron Ultimatum China: Siap Kenakan Tarif jika Ketimpangan Neraca Dagang Makin Lebar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Uni Eropa siap menjatuhkan tarif terhadap produk China jika Beijing tak segera mengatasi ketimpangan neraca perdagangan dengan blok tersebut yang terus melebar.

    “Saya mencoba menjelaskan kepada pihak China bahwa surplus perdagangan mereka tidak berkelanjutan karena mereka justru mematikan para mitranya sendiri, terutama dengan hampir tidak lagi mengimpor dari kami,” ujar Macron kepada surat kabar Les Echos sebagaimana dilansir dari Bloomberg, Senin (8/12/2025).

    Macron mengatakan, jika China tidak bereaksi, dalam beberapa bulan ke depan Uni Eropa dapat mengambil langkah tegas dan melakukan decoupling, seperti Amerika Serikat, misalnya melalui tarif atas produk China. Dia juga menambahkan bahwa isu tersebut telah dibahas dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Macron baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke China, di mana Paris mendorong peningkatan investasi seiring upaya menata ulang hubungan dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Prancis, defisit perdagangan barang Prancis dengan China mencapai sekitar €47 miliar atau US$54,7 miliar pada tahun lalu.

    Sementara itu, surplus perdagangan barang China dengan Uni Eropa melejit hingga hampir US$143 miliar pada paruh pertama 2025, rekor tertinggi untuk periode enam bulan mana pun, menurut data resmi yang dirilis Beijing awal tahun ini.

    Ketegangan antara Prancis dan China meningkat sejak tahun lalu setelah Paris mendukung keputusan UE mengenakan tarif impor terhadap kendaraan listrik (EV) asal China. Beijing merespons dengan memberlakukan batas harga minimum terhadap cognac asal Prancis, memicu kekhawatiran di kalangan produsen daging babi dan produk susu bahwa sektor mereka bisa menjadi target berikutnya.

    Macron menilai pendekatan Amerika Serikat terhadap China justru tidak tepat dan memperburuk posisi Eropa karena mengalihkan arus barang China masuk ke pasar Uni Eropa.

    “Saat ini kami terjepit di antara kedua pihak, dan ini menjadi persoalan hidup atau mati bagi industri Eropa,” ujar Macron, sambil mencatat bahwa Jerman, ekonomi terbesar Eropa, tidak sepenuhnya berbagi pandangan yang sama dengan Prancis.

    Selain meningkatkan daya saing, Macron menilai Bank Sentral Eropa (ECB) juga perlu berperan memperkuat pasar tunggal Eropa. Ia berpendapat kebijakan moneter seharusnya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tidak semata fokus pada inflasi.

    Macron juga mengkritik keputusan ECB yang terus menjual obligasi pemerintah dalam portofolionya, karena berpotensi mendorong kenaikan suku bunga jangka panjang dan menekan aktivitas ekonomi. “Eropa harus dan ingin tetap menjadi kawasan dengan stabilitas moneter serta iklim investasi yang kredibel,” tutupnya.

  • Prabowo Perintahkan Percepat Relokasi Hunian Korban Banjir Sumatera

    Prabowo Perintahkan Percepat Relokasi Hunian Korban Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses relokasi hunian bagi warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra dipercepat. Langkah ini sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan kerja di lapangan.

    Hal itu disampaikan Maruarar saat meninjau Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12/2025) malam.

    “Presiden ingin bekerja cepat. Balai Perumahan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah saya instruksikan untuk bergerak. Dirjen juga sudah turun beberapa hari ini untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

    Maruarar menekankan lokasi relokasi hunian akan dipilih di kawasan yang aman. Namun, tetap dekat dengan pusat aktivitas warga sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

    Untuk mempercepat pembangunan hunian, Maruarar mengungkapkan telah berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia. Perusahaan tersebut dinilai memiliki metode konstruksi cepat yang cocok untuk kebutuhan pascabencana. “Kami sudah panggil dirut Semen Indonesia. Mereka punya metode untuk membangun rumah dengan cepat,” katanya.

    Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), teknologi modular yang memungkinkan pembangunan rumah dalam waktu singkat tanpa mengorbankan aspek keamanan.

    Maruarar menegaskan kebutuhan hunian sangat besar mengingat jumlah pengungsi yang mencapai ratusan ribu orang. Terkait hal itu, pemerintah bergerak cepat dalam perencanaan anggaran dan persiapan teknis. 

    Dalam rapat di Hambalang, ujar Maruarar, Presiden Prabowo telah meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, PKP, dan PUPR, untuk memastikan kesiapan penuh dalam pembiayaan relokasi.

    Ia turut mengapresiasi besarnya dukungan dari masyarakat dan dunia usaha yang terus bahu-membahu memberikan bantuan bagi korban banjir di Sumatra. “Bantuan dari masyarakat dan perusahaan sangat banyak. Inilah kekuatan bangsa kita, yaitu gotong royong,” pungkas Maruarar.

  • Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun

    Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) meningkat dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertambahannya mencapai sekitar 3% per tahun.

    “Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak, dan pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak,” ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, melalui keterangan resmi, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Menurutnya, penerimaan sektor pertambangan mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat, dari sebesar Rp4 triliun (2016) menjadi Rp45 triliun (2024). Sementara itu, penerimaan pajak sektor pertambangan batu bara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.

    Bimo menjelaskan bahwa pertambangan termasuk dalam kelompok wajib pajak berisiko tinggi sehingga pengawasan dilakukan berbasis compliance risk management.

    Dia juga menekankan pentingnya kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan PPh serta konsistensi penerapan Harga Patokan Mineral (HPM) dan Harga Batu Bara Acuan (HBA).

    Oleh karena itu, pemerintah bakal memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat perusahaan tambang mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Tujuan DJP bukan menekan pelaku usaha, tetapi memastikan fairness dan level playing field, agar penerimaan negara sesuai potensi riil sektor pertambangan,” ujar Bimo.

    Dia menegaskan pentingnya keselarasan antara data RKAB, produksi, penjualan, dan laporan pajak yang disampaikan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

    Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat joint audit dan pemadanan data melalui MODI/MOMS, data ekspor Bea Cukai, serta laporan keuangan perusahaan.

  • 4 Fakta Rekrutmen CPNS Kemenkeu, Menkeu Purbaya Terapkan Pola Hybrid

    4 Fakta Rekrutmen CPNS Kemenkeu, Menkeu Purbaya Terapkan Pola Hybrid

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026 akan kembali memberikan peluang bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) serta lulusan sekolah menengah atas (SMA).

    Ada sejumlah fakta-fakta unik terkait dengan rekrutmen CPNS di Kemenkeu.

    1. Fokus jalur kedinasan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seleksi tahun depan akan berfokus pada jalur sekolah kedinasan, mengingat Kemenkeu sebelumnya telah membuka rekrutmen jalur umum.

    Pada rekrutmen umum terakhir, Kemenkeu mengalokasikan formasi untuk 1.113 pegawai. Sementara untuk seleksi CPNS mendatang, kementerian menargetkan penyerapan 279 lulusan PKN STAN.

    2. Formasi untuk lulusan SMA

    Untuk lulusan SMA, Kemenkeu juga menyiapkan formasi 300 posisi, yang nantinya ditempatkan sebagai petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kemenkeu, Jumat (14/11/2025).

    3. Aplikasikan pola hybrid

    Menkeu mengungkapkan, mekanisme seleksi tahun depan akan menerapkan pola campuran. “Saya pikir akan terbuka hybrid, ada STAN dan luar STAN,” katanya.

    Rencana tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. Regulasi itu membuka peluang penguatan sumber daya manusia melalui CPNS jalur umum, sekolah kedinasan, maupun PPPK, sembari mengkaji opsi rekrutmen ASN yang lebih fleksibel.

    4. 5.738 PNS Kemenkeu Pensiun

    Berdasarkan data Human Resources Information System (HRIS) per 31 Desember 2024, Kemenkeu memproyeksikan 5.738 pegawai akan memasuki masa pensiun selama periode 2025–2029. Sementara itu, tren keluar pegawai non-pensiun dalam tiga tahun terakhir menunjukkan potensi 2.010 pegawai meninggalkan instansi dalam lima tahun ke depan.

    Dengan kondisi tersebut, Kemenkeu memperkirakan pertumbuhan sumber daya manusia kementerian berada pada kisaran 0,01-0,50% per tahun sepanjang 2025–2029, yang akan disesuaikan secara berkala dengan kebutuhan organisasi.

  • Sri Lanka Umumkan Bantuan Rp 541 Juta untuk Korban Banjir-Longsor

    Sri Lanka Umumkan Bantuan Rp 541 Juta untuk Korban Banjir-Longsor

    Kolombo

    Pemerintah Sri Lanka mengumumkan paket bantuan besar-besaran untuk warganya yang menjadi korban banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh siklon Ditwah yang meluluhlantakkan sebagian wilayah negara tersebut.

    Kementerian Keuangan Sri Lanka, seperti dilansir AFP, Sabtu (6/12/2025), mengumumkan bahwa para korban selamat akan ditawari hingga 10 juta Rupee Sri Lanka, atau setara Rp 541,4 juta, untuk membeli tanah di lokasi yang lebih aman dan membangun rumah baru.

    Pemerintah Kolombo, dalam pengumuman pada Jumat (5/12) malam, juga menawarkan 1 juta Rupee Sri Lanka, atau setara Rp 54 juta, sebagai kompensasi untuk setiap korban tewas atau para korban yang mengalami cacat permanen.

    Otoritas Sri Lanka sejauh ini mengonfirmasi sedikitnya 607 korban tewas, dengan 214 orang lainnya dilaporkan hilang dan dikhawatirkan tewas. Presiden Anura Kumara Dissanayake menyebutnya sebagai bencana alam paling menantang di negaranya.

    Lebih dari dua juta orang — hampir 10 persen dari total populasi Sri Lanka — terdampak bencana alam tersebut.

    Pusat Manajemen Bencana (DMC) melaporkan bahwa lebih dari 71.000 rumah mengalami kerusakan, termasuk nyaris 5.000 rumah yang hancur total akibat banjir dan tanah longsor yang melanda pekan lalu.

    Sekitar 150.000 orang saat ini masih tinggal di tempat-tempat pengungsian yang dikelola pemerintah. Angka ini menurun dari puncaknya yang mencapai 225.000 orang mengungsi.

    Namun situasi darurat tampaknya belum usai, dengan otoritas Sri Lanka bersiap menghadapi banjir dan tanah longsor susulan pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Siklon Ditwah yang diwarnai hujan lebat telah memicu banjir dan tanah longsor pekan lalu, yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Sri Lanka. DMC dalam peringatan terbaru memperkirakan hujan kembali mengguyur banyak wilayah di negara itu, termasuk area-area terdampak paling parah, yang memicu kekhawatiran tanah longsor susulan.

    Hal tersebut dinilai akan semakin menghambat operasi pembersihan yang sedang berlangsung. Namun warga yang dievakuasi dari area perbukitan di wilayah tengah Sri Lanka, yang rawan longsor, telah diperingatkan untuk tidak segera kembali ke rumah mereka.

    Tonton juga video “Sejumlah Penyakit Hantui Korban Bencana di Sumatera”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • BNI dorong literasi keuangan dan UMKM naik kelas lewat NFHE 2025

    BNI dorong literasi keuangan dan UMKM naik kelas lewat NFHE 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui partisipasi pada National Financial Health Event (NFHE) 2025, yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Direktur Operations BNI Ronny Venir mengatakan keikutsertaan BNI merupakan wujud kontribusi nyata dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “BNI hadir untuk memberikan edukasi keuangan dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, UMKM, pekerja migran, dan komunitas peduli lingkungan,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ratu Maxima selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health tersebut, BNI menghadirkan booth interaktif yang menampilkan berbagai produk kerajinan tangan, tas, dan dompet karya UMKM binaan.

    Kehadiran booth tidak hanya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, tetapi juga membuka kesempatan perluasan pasar bagi pelaku UMKM lokal.

    Ronny menjelaskan strategi pemberdayaan UMKM BNI mengedepankan tiga tahapan, yakni Go Productive, Go Digital, dan Go Global, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperluas penetrasi pasar hingga tingkat internasional.

    BNI juga berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi talkshow yang membahas dukungan akses pembiayaan bagi pelaku usaha serta edukasi keuangan bagi berbagai segmen, seperti UMKM, guru, pekerja migran, mahasiswa, dan komunitas peduli lingkungan.

    Menurut Ronny, kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta mempercepat UMKM naik kelas. Ia menegaskan bahwa partisipasi BNI dalam NFHE 2025 menunjukkan peran perseroan sebagai agent of development yang mendukung program pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan orientasi pada profit berkelanjutan.

    Melalui kontribusi tersebut, BNI kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas edukasi keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, serta memfasilitasi digitalisasi dan perluasan pasar UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Ida Nurcahyani
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita bidang ekonomi menjadi perhatian pada Jumat (5/12), mulai dari pemulihan listrik di tiga provinsi yang terkena bencana di Sumatra hingga pemerintah mencari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun.

    Berikut sajian berita bidang ekonomi yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

    ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52 persen, di Sumatera Utara 87 persen, dan Sumatera Barat mencapai 99 persen.

    “Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah: 3,1 miliar dolar AS dari komitmen awal JETP siap digunakan

    Pemerintah memastikan sekitar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari komitmen pendanaan awal Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS siap dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

    Selain itu, sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang ada di dalam pipeline.

    Selengkapnya baca di sini.

    BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

    “Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah cari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun

    Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Bersih-bersih Orang Kaya Nikmati Subsidi

    Purbaya Bersih-bersih Orang Kaya Nikmati Subsidi

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih ada orang-orang yang tergolong kaya menikmati subsidi yang ditujukan untuk orang miskin. Oleh karena itu pemerintah akan merombak desain penyaluran subsidi, khususnya sektor energi (BBM dan listrik).

    Purbaya mengatakan pihaknya diberi waktu enam bulan untuk mendesain ulang skema penyaluran subsidi. Skema baru nantinya akan menyetop orang kaya menikmati subsidi.

    “Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran karena sekarang setelah kami lihat, ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” ujar Purbaya usai rapat tertutup dengan Danantara dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).

    Purbaya menjelaskan masyarakat pada kelompok desil 8, 9 dan 10 masih banyak yang menerima subsidi. Ke depan, penerima subsidi dari kelompok itu akan dikurangi secara signifikan dan dialihkan ke desil 1 hingga 4.

    Meski demikian, Purbaya menyebut perbaikan skema subsidi akan dilakukan secara bertahap hingga kurun waktu dua tahun ke depan. Dalam mendesain ulang skema subsidi, koordinasi erat dilakukan dengan Danantara.

    “Itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” kata Purbaya.

    Senada, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

    Dengan upaya penyempurnaan itu, ia memastikan anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    “Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan dalam kesempatan yang sama.

    (aid/hns)

  • Dia Bukan Bos Saya, Rusun Kebijakan Kemenkeu

    Dia Bukan Bos Saya, Rusun Kebijakan Kemenkeu

    Denpasar, Beritasatu.com – Isu pemanfaatan lahan milik negara memicu perbedaan sikap antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pembangunan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait. Menkeu Purbaya menegaskan, rencana pembangunan rumah susun (rusun) tambahan di lahan Kemenkeu di Renon, Denpasar, merupakan kebijakan internal dan bukan instruksi dari Menteri Maruarar.

    Pernyataan tegas ini disampaikan Purbaya seusai meresmikan Balai Diklat Keuangan (BDK) dan rusun pegawai Kemenkeu di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025).

    Perbedaan ini bermula dari kunjungan Maruarar Sirait alias Ara pada 24 November lalu ke rusun ASN Kemenkeu. Saat itu, Ara mengusulkan agar sisa lahan Kemenkeu digunakan untuk membangun rusun elite bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Purbaya, yang awalnya menjelaskan rencana pembangunan 1-2 tower tambahan untuk pegawai Kemenkeu dengan ukuran unit yang lebih besar (mengingat unit tipe 36 m2 saat ini dianggap kurang memadai), langsung menepis anggapan bahwa usulan itu datang dari menteri PKP.

    “Dia (Maruarar) bukan bos saya, saya enggak perlu diarahkan oleh dia,” kata Purbaya merespons pertanyaan wartawan dengan nada tegas.

    Menkeu Purbaya menegaskan bahwa rencana pembangunan rusun tambahan itu murni kebijakan internal Kemenkeu, yang saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hunian pegawai mereka sendiri.

    Ia menyatakan akan mengevaluasi kebutuhan internal Kemenkeu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan alokasi lahan untuk pihak luar.

    “Kita lihat Kementerian Keuangan masih butuh apa enggak. Kalau masih ada pegawai Kementerian Keuangan yang masih belum dapat tempat tinggal di sini, sebagian dari Kementerian Keuangan dulu. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya ke depan,” imbuhnya.

    Usulan Maruarar Sirait sebelumnya didasari keinginan agar masyarakat kecil mendapat kesempatan tinggal di kawasan elite seperti Renon.

    “Ini kan daerah elite, buat lah sekali-kali rakyat ada di daerah elite. Wong cilik itu kan kita kasih tempat yang elite supaya kita urus,” ujar Ara saat kunjungannya.

    Namun, pernyataan Menkeu Purbaya hari ini menegaskan bahwa penggunaan aset negara harus sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan prioritas dari kementerian yang memegang aset tersebut.

  • Pendanaan Transisi Energi JETP Tambah Jadi Rp356,2 Triliun, Airlangga Beberkan Realisasinya

    Pendanaan Transisi Energi JETP Tambah Jadi Rp356,2 Triliun, Airlangga Beberkan Realisasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan komitmen pendanaan transisi energi dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) meningkat peningkatan dari kesepakatan awal US$20 miliar menjadi US$21,4 miliar.

    Angka itu setara Rp356,2 triliun (kurs JISDOR 4 Desember 2025 sebesar Rp16.646 per dolar AS).

    Airlangga merinci bahwa kenaikan angka komitmen tersebut berasal dari dukungan International Partners Group (IPG) sekitar US$11 miliar dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) sekitar US$10 miliar.

    “Ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek-proyek renewable di Indonesia,” ujarnya usai rapat koordinasi perkembangan implementasi JETP di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/12/2025).

    Meski komitmen pendanaan naik, mantan menteri perindustrian itu membeberkan bahwa realisasi pencairan dana masih berjalan bertahap.

    Dari total komitmen awal, dana yang telah dimobilisasi baru mencapai US$3,1 miliar melalui skema JETP. Sementara itu, sekitar US$5,5 miliar lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk pembiayaan proyek-proyek konkret.

    Airlangga merinci sejumlah proyek prioritas yang masuk dalam radar pendanaan ini antara lain Green Corridor Sulawesi, program dedieselisasi pembangkit listrik, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, serta proyek Waste to Energy yang dikombinasikan dengan inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC).

    “Inggris dan Irlandia juga menyampaikan studi mengenai Just Framework yang memberikan langkah-langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi,” tambah Airlangga.

    Prioritas Donor

    Dalam pembahasan teranyar dengan duta-duta besar negara anggota IPG, Uni Eropa, GFANZ, ADB, GIZ, hingga World Bank, Airlangga menyebut pihak donor meminta pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap (solar rooftop).

    Selain itu, para mitra internasional juga menyoroti pentingnya proses pengadaan dan tender energi terbarukan yang lebih jelas.

    Airlangga mengaku berbagai permintaan itu sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 yang telah memasukkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 70 Gigawatt (GW).

    Untuk mengakselerasi penyerapan dana jumbo tersebut, pemerintah tengah memfinalisasi skema ‘JETP 2.0’ melalui satuan tugas (task force) yang melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, dan Kementerian ESDM.

    “Task force ini akan mempercepat dan mengakselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia sebesar US$21,4 miliar ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden untuk mencapai NZE [Net Zero Emission/nol emisi bersih] di Indonesia,” tutupnya.

    Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia yang diwakilkan Deputy Head of Mission Thomas Graf meyakini pendanaan JETP akan berhasil mendukung transisi energi di Indonesia. 

    “Kami juga yakin berdasarkan yang kami dengar di rapat hari ini, kita akan dapat bekerjasama dan mencapai hasil bersama demi kebaikan kita semua, kebaikan Indonesia, kebaikan iklim,” ucap Graf pada kesempatan yang sama.