Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 ARA 2024 Atas Transparansi Laporan Tahunan

    Bank Mandiri Kembali Raih Juara 1 ARA 2024 Atas Transparansi Laporan Tahunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Mandiri kembali mencatatkan prestasi tata kelola setelah meraih Juara 1 Kategori BUMN Go Publik Keuangan pada ajang Annual Report Award (ARA) 2024, menandai kemenangan empat tahun berturut-turut dalam periode 2021–2024. Capaian ini memperkuat posisi bank berlogo pita emas ini sebagai perusahaan yang konsisten menjaga kualitas pelaporan publik, transparansi, dan akuntabilitas di tengah meningkatnya tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Senin (8/12/2025) malam dan diterima oleh Direktur Human Capital and Compliance Bank Mandiri Eka Fitria serta disaksikan langsung oleh Komisaris Utama Bank Mandiri Kuswiyoto.

    Sebagai informasi, ARA merupakan inisiatif bersama KNKG, OJK, Badan Pengaturan BUMN, Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak, Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, BEI, serta IAI untuk mendorong praktik tata kelola yang sehat, kredibel, dan informatif. Penilaian dilakukan secara menyeluruh mencakup akurasi, kelengkapan, konsistensi, serta keterbacaan laporan tahunan bagi pemangku kepentingan.

    Tahun ini, ARA mengusung tema “Leading with Integrity, Transparency, and Accountability: The Path to a Sustainable Future”, yang menegaskan pentingnya tata kelola sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang.

    Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menegaskan, keberhasilan empat tahun beruntun ini tidak lepas dari sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjunjung standar tata kelola perusahaan yang tinggi.

    “Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami dalam menjaga transparansi serta melakukan akselerasi perbaikan proses pelaporan. Tata kelola yang baik merupakan modal utama bagi Bank Mandiri untuk mempertahankan kredibilitas dan kepercayaan publik,” ujar Riduan dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025).

    Ia menambahkan, penghargaan ARA menjadi pengingat sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus berbenah.

    “Kami memastikan setiap langkah strategis dan ekspansi bisnis dilakukan secara terukur, selaras dengan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan. Dengan penerapan tata kelola yang baik, Bank Mandiri dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi pemangku kepentingan dan perekonomian nasional,” lanjutnya.

    Sebagai tambahan informasi, secara fundamental bank berkode emiten BMRI ini menunjukkan performa solid hingga akhir September 2025. Penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp 1.764,32 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada di level 7,70 persen menurut data Bank Indonesia. Pencapaian ini menegaskan peran intermediasi Bank Mandiri dalam memperluas pembiayaan produktif yang mampu mendorong aktivitas ekonomi.

    Di sisi lain, kualitas pertumbuhan kredit juga terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross bank only berada di level 1,03 persen dan coverage ratio mencapai 271 persen. Di sisi neraca, total aset konsolidasi naik 10,3 persen YoY menjadi Rp 2.563 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatat pertumbuhan 13 persen YoY hingga mencapai Rp 1.884 triliun, dengan komposisi CASA dominan 69,3 persen yang menunjukkan keberhasilan strategi efisiensi biaya dana serta penguatan likuiditas jangka panjang.

    Riduan menegaskan, Bank Mandiri akan terus memprioritaskan tata kelola sebagai fondasi pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis. Ke depan, Bank Mandiri akan terus fokus pada transformasi layanan yang adaptif, pemanfaatan teknologi, serta penguatan integritas proses internal untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar Bank Mandiri dalam memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan perekonomian Indonesia, sejalan dengan peran perseroan sebagai mitra strategis pemerintah.

  • Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 Batal, Proyek Mana jadi Penggantinya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum dapat memastikan pengganti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan dipensiunkan usai PLTU Cirebon-1 batal disuntik mati. Sejumlah pengganti proyek pembangkit listrik berbasis batu bara yang akan dipensiunkan masih dalam kajian. 

    Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, pemerintah kini tengah mendalami sejumlah opsi pembangkit lain yang berpotensi masuk skema pensiun dini untuk menggantikan PLTU Cirebon-1. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final yang ditetapkan.

    “Itu masih didalami. Penggantinya, oh kita punya banyak list-nya, contoh Labuhan Angin misalnya di Sumatra Utara, PLTU Ombilin itu juga sudah ada kajiannya dengan World Bank,” ujar Elen kepada Bisnis, Senin (8/12/2025).

    Dia menegaskan, seluruh opsi pembangkit pengganti tersebut masih berada pada tahap kajian awal dan belum ada yang diputuskan. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor strategis sebelum menentukan proyek mana yang akan diprioritaskan untuk fase penghentian operasi.

    “Semuanya masih kita kaji, belum ada yang diputusin,” tegasnya.

    Selain itu, Elen mengungkapkan bahwa pendanaan untuk skema phase out PLTU Cirebon-1 hingga kini juga belum tersalurkan. Hal tersebut disebabkan oleh perlunya proses perhitungan yang melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta perhitungan internal PLN.

    “Pendanaan phase out Cirebon belum ada yang tersalurkan, kan mesti ada hitungannya BPKP, kemudian hitungannya PLN sendiri, aspek strategisnya masih banyak jadi masih kita diskusikan,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Elen menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan hasil kajian dari sejumlah lembaga internasional, termasuk Asian Development Bank (ADB), serta kerangka kerja yang ditawarkan beberapa negara. 

    Seluruh kajian tersebut masih terus dibahas bersama Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta PLN, mengingat adanya potensi beban keuangan dan risiko bunga yang harus ditanggung.

    Untuk diketahui, sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Sebagai gantinya, pemerintah kini tengah mencari pembangkit listrik alternatif yang berusia lebih tua dan memiliki dampak lingkungan yang lebih berat untuk dipensiunkan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa keputusan ini didasari oleh pertimbangan teknis. Menurutnya, PLTU Cirebon-1 masih memiliki masa operasional yang panjang dan telah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dibandingkan pembangkit lawas lainnya.

    “[PLTU] Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah super critical, relatif itu lebih baik,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Airlangga menyatakan bahwa program pensiun dini tidak dihentikan, melainkan dialihkan targetnya. Saat ini, sambungnya, PT PLN (Persero) tengah menyusun daftar (pipeline) PLTU pengganti yang dinilai lebih layak untuk disuntik mati lebih awal.

    “Nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire [dipensiundinikan],” tambahnya.

  • Jelang Akhir Tahun, Anggaran Ketahanan Pangan Baru Terserap 64%

    Jelang Akhir Tahun, Anggaran Ketahanan Pangan Baru Terserap 64%

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan baru mencapai Rp 93,4 triliun hingga Oktober 2025. Jumlah itu setara dengan 64,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp 144,6 triliun.

    Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Tri Budhianto mengatakan realisasi anggaran tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah (TKD) Rp 13,9 triliun dan pembiayaan Rp 22,1 triliun.

    “Sampai 31 Oktober 2025 realisasi anggaran ketahanan pangan Rp 93,4 triliun atau 64,6% dari alokasi Rp 144,6 triliun. Kalau dibilang rendah, ya mungkin bisa dibilang rendah,” kata Tri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

    Tri menyebut anggaran ketahanan pangan ini paling banyak untuk bagian infrastruktur sehingga realisasi fisiknya berjalan, namun pembayaran kontraknya terlambat atau biasanya dibayar di akhir. Ia memastikan saat pembayaran proyek infrastruktur pertanian sudah jatuh tempo, maka akan langsung dibayarkan sehingga realisasinya akan bertambah.

    “Alokasi-alokasi anggaran yang ada di APBN itu terutama alokasinya terkait dengan infrastruktur. Jadi fisiknya sudah berjalan, maka keuangannya biasanya agak terlambat di belakangnya,” ungkap Tri.

    Dari realisasi tersebut, di antaranya digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan sebanyak 160,5 ribu hektare (Ha) dengan realisasi anggaran Rp 6,6 triliun atau 60,6% dari pagu Rp 10,9 triliun.

    Kemudian untuk bendungan sudah terealisasi 83,1% dari target 15 unit dengan realisasi anggaran Rp 11,9 triliun atau setara 65,9% dari pagu Rp 23 triliun. Lalu untuk Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan nila salin (BINS) dan peningkatan produksi garam nasional realisasi anggarannya mencapai Rp 2,1 triliun atau 79,8% dari pagu Rp 2,6 triliun.

    Terakhir, digunakan untuk Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog per Oktober 2025 mencapai 494 ribu ton, gabah 1,64 juta ton dan jagung 347,6 ton. Anggaran yang digunakan sudah mencapai Rp 22,1 triliun atau 100% dari target.

    Anggaran ketahanan pangan di 2026 dipastikan akan berlanjut dengan jumlah yang lebih besar. Adapun untuk tahun depan alokasinya mencapai Rp 210,4 triliun.

    “Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun pelayan,” tandasnya.

    Lihat juga Video ‘Taufiq Supriadi, Ketua RT Inovatif dari Jakarta Timur’:

    (fdl/fdl)

  • Prabowo Gelontorkan Rp 210 T buat Swasembada Pangan di 2026, Ini Rinciannya

    Prabowo Gelontorkan Rp 210 T buat Swasembada Pangan di 2026, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran tersebut melonjak signifikan dibanding alokasi di 2025 yang senilai Rp 144,6 triliun.

    “Anggaran ketahanan pangan 2026 itu sekitar Rp 210,4 triliun. Jadi lebih naik lagi ya dibandingkan 2025,” kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

    Tri mengatakan peningkatan anggaran tersebut disiapkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga dan peningkatan kesejahteraan petani ataupun nelayan. Pada akhirnya target swasembada pangan diharapkan dapat tercapai.

    “Anggaran 2026 memang semakin besar karena kita targetnya swasembada pangan. Secara ekosistemnya akan dibuat secara keseluruhan mulai dari hulu sampai hilir,” imbuhnya.

    Dari total anggaran Rp 210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk produksi sebesar Rp 162,4 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, lumbung pangan senilai Rp 23,7 triliun berupa cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare (Ha).

    Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu Ha, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.

    Ada juga untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta Ha, bantuan benih-indukan sebanyak 137,6 juta ekor, pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih Rp 5,5 triliun, pergaraman nasional seluas 1.000 Ha senilai Rp 1,2 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 50,7 triliun.

    Kemudian, untuk distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp 27,8 triliun. Ini di antaranya untuk pengembangan pelabuhan perikanan terluar/berwawasan lingkungan 5 unit, pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebanyak 3 juta ton dengan nilai Rp 22,7 triliun.

    Sementara itu, untuk sektor konsumsi dialokasikan Rp 6,2 triliun. Ini antara lain untuk bantuan kerawanan pangan bagi 15,5 ribu orang, gerakan pangan murah yang menyasar 38 kelompok masyarakat, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan anggaran Rp 5,8 triliun.

    “Di 2026 kita ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan,” ujar Tri.

    (aid/fdl)

  • Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik Jadi Rp 210,4 Triliun

    Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik Jadi Rp 210,4 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah meningkatkan anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2026 menjadi Rp 210,4 triliun. Anggaran tersebut melonjak signifikan dibandingkan outlook 2025 yang berada di kisaran Rp 159,7 triliun.

    “Alokasinya di tahun 2026 itu sekitar Rp 210,4 triliun. Jadi lebih, lebih naik lagi ya dibanding 2025,” kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, dalam acara Kunjungan Kerja PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan Kementerian Keuangan ke Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

    Tri mengatakan peningkatan anggaran tersebut disiapkan untuk mendorong produktivitas pangan sekaligus menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan sejahteraan petani ataupun pelayan.

    “Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan sejahteraan petani ataupun nelayan,”  ujarnya.

    Lebih lanjut, Tri menjelaskan, dari total anggaran Rp 210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Produksi sebesar Rp 162,4 triliun. 

    Pemanfaatannya antara lain untuk Subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, Lumbung pangan senilai Rp 23,7 triliun, termasuk pencetakan sawah dan optimalisasi lahan seluas 550 ribu hektare.

    Selanjutnya, Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, Pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu hektare, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.

    Lalu, untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta hektare, bantuan benih dan indukan sebanyak 137,6 juta ekor, Program Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 250 kampung dengan anggaran Rp 5,5 triliun, serta pergaraman nasional seluas 1.000 hektare senilai Rp 1,2 triliun. Terakhir, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 50,7 triliun.

     

     

     

  • Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    Ferry Irwandi Tanggapi Anggota DPR Endipat Wijaya Soal Donasi Rp10 M, “Udah Santai Aja”

    GELORA.CO  – Konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menanggapi santai soal penggalangan donasinya.

    Ferry bersama Kitabisa.com, sebelumnya berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp10 miliar dalam 24 jam.

    Donasi yang terkumpul sudah disalurkan ke sejumlah titik terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Namun aksi kemanusiaan Ferry kini kena sindir Anggota DPR Endipat Wijaya saat Komisi I menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (8/12/2025) kemarin.

    Endipat awalnya memberikan masukan kepada Menkomdigi, Meutya Hafid agar lebih masif menyebarluaskan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra.

    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini -informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” katanya dikutip dari kanal YouTube Komisi I DPR RI Channel, Selasa (9/10/2025).

    Meski tidak secara eksplisit menyebut nama Ferry, Endipat menyindir, ada pihak-pihak yang ingin disebut paling kerja di titik bencana.

    Endipat juga tidak terima tudingan pemerintah tidak hadir ketika memberikan bantuan kepada korban.

    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada.Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana.”

    “Jadi yang kira-kira yang seperti-seperti itu Bu mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigiuntuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” tegasnya.

    “Orang perorang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” imbuh Endipat.

    Respon Ferry 

    Pada akhirnya, pernyataan Endipat viral dan menjadi sorotan warganet. Pihak Ferry juga sudah memberikan resposnya lewat akun Instagram pribadinya.

    “Bang tolong datangi anggota DPR yang ngatain ada,” tulis seorang warganet.

    “Gpp dia bener kok. udah santai saja,” jawab Ferry di kolom komentar.

    Ferry di instastory juga mengakui donasi Rp10 miliar yang ia kumpulkan masih kurang.

    Ia berharap bisa memberikan lebih kepada para korban.

    “Gue malah ngerasa kurang euy (Rp10 miliar), beneran. I wish i can do more.”

    “Maaf ya teman-teman, sekali lagi maaf,” tulis Ferry.

    Mantan ASN Kementerian Keuangan itu turut menanggapi pernyataan Endipat soal pemerintah sudah menggelontorkan anggaran triliunan.

    Hal tersebut bagus karena Aceh butuh segera dipulihkan.

    “Syukurlah karena Aceh emang butuh percepatan,” ujar Ferry.

    Akui Peran Pemerintah

    Ferry sebelumnya mengakui ada peran pemerintah di balik keberhasilannya menyalurkan donasi Rp10 miliar ke para korban.

    Pemerintah sudah menyediakan alat transportasi guna memudahkan pengiriman logistik.

    “Semua hal baik yang kalian lihat, semua hal positif itu tidak lepas dari kolaborasi semua pihak.”

    “Temen-temen kitabisa, para relawan, trus juga para NGO yang ada di lapangan. Dan juga pemerintah melalui TNI-Polri,” kata Ferry dalam videonya.

    Ferry menegaskan TNI-Polri sangat membantu penyaluran donasi bahkan sampai daerah terpencil dan terisolir.

    Para personil juga bekerja membuka jalur distribusi bantuan.

    “Gua nggak berusaha menutup-nutupi (peran pemerintah), nggak gua lebihin, nggak gua kurangin.”

    “Barang itu (donasi) yang 5 ton lebih, nggak akan bisa terdistribusi dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian saat kita kesulitan mencari pesawat.”

    “Untuk TNI juga, kita nggak bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI dengan helikopter dan pesawat hercules.”

    “Mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial. Dan semoga main powernya ditambahkan. Dan lebih banyak lagi anggota maupun prajurit datang ke tiga provinsi ini,” tutup Ferry.

  • Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Menteri Maman: Legalitas Ribet Bikin Produk UMKM Kalah Saing dari Barang Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut legalitas yang rumit menjadi penyebab UMKM Indonesia kalah saing dengan produk asing, khususnya barang dari China.

    Untuk memperoleh legalitas, UMKM harus melalui berbagai tahapan dokumen, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), SNI (Standar Nasional Indonesia), hingga izin edar BPOM. Menurut Maman, banyaknya pintu birokrasi ini menjadi salah satu sumber kekalahan UMKM dibandingkan produk-produk impor.

    “Bagaimana UMKM kita bisa bersaing dengan ‘ploduk-ploduk’ dari luar itu? UMKM baru mulai saja harus punya NIB, lalu urus sertifikasi halal, lanjut PIRT, HAKI, SNI, BPOM dan masih ada portal-portal berikutnya,” ujarnya dalam acara Big Conference, Senin (8/12/2025).

    Berbanding terbalik, barang impor khususnya dari China masuk tanpa harus melalui proses legalitas seribet itu. Penyebarannya pun jauh lebih cepat dan mudah, membuat produk UMKM semakin tertekan di pasar domestik.

    Menanggapi kondisi tersebut, Maman dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah siap berperang melawan dominasi produk-produk Cina di Indonesia.

    Dia menegaskan bahwa langkah ini didukung oleh Kementerian Keuangan, Perdagangan, dan Perindustrian yang memiliki visi sama dalam membangkitkan UMKM.

    “Agak ironis memang kalau bicara UMKM. Karena itu, saya tegas menyatakan perang dengan ‘ploduk-ploduk’ itu. Kita harus berpihak pada UMKM, dan hal ini didukung oleh Presiden Alhamdulillah. Kementerian UMKM, Keuangan, dan Perindustrian sekarang satu nafas,” tegas Maman.

    Untuk memperbaiki daya saing UMKM, pemerintah menyoroti permasalahan dari hulu, yaitu pada proses masuknya barang impor melalui bea cukai dan mafia perusahaan ekspedisi.

    Maman menegaskan bahwa penyelesaian masalah di hulu termasuk penindakan terhadap perusahaan ekspedisi nakal akan menjadi kunci agar produk UMKM dapat kembali mendominasi pasar nasional.

    Pemerintah juga memperkuat pendekatan ekosistem dan sinergi UMKM antar daerah melalui program yang mencakup legalitas, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi, hingga kemitraan.

    Salah satu fasilitas yang mempermudah proses tersebut adalah SAPA UMKM, platform pusat informasi dan layanan yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun instansi terkait. (Nur Amalina)

  • Raksasa Finansial AS Robinhood Masuk Pasar Modal Indonesia

    Raksasa Finansial AS Robinhood Masuk Pasar Modal Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com– Pasar modal Indonesia kembali menarik perhatian pemain global. Robinhood Markets Inc., raksasa layanan keuangan asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai pionir perdagangan saham tanpa komisi, resmi mengumumkan rencana masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto. Langkah ini menandai penetrasi pertama Robinhood ke ekosistem pasar modal dan aset digital Indonesia, sekaligus memperkuat ekspansi mereka di Asia Tenggara.

    Indonesia merupakan pasar yang semakin strategis dengan 19 juta investor pasar modal dan 17 juta investor kripto hingga Oktober 2025. Lonjakan jumlah investor baru yang mencapai 4,28 juta orang (naik 58,4% yoy) serta dominasi investor muda di bawah usia 30 tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di kawasan. IHSG pun mencatat kinerja impresif, tumbuh 21,5% year to date, menjadikannya salah satu indeks terbaik di Asia-Pasifik.

    Kepala Asia Robinhood Patrick Chan menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi yang telah menjadi ciri khas Robinhood di Amerika Serikat. “Indonesia merupakan pasar yang tumbuh pesat dan cocok dengan misi Robinhood dalam mendemokratisasi keuangan. Kami menantikan untuk menghadirkan layanan inovatif yang selama ini dipercaya jutaan pengguna di seluruh dunia,” ujarnya dalam acara Corporate Action Launch di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (8/12/2025).

    Akuisisi Buana Capital dan PT Pedagang Aset Kripto

    Dalam rencana aksi korporasi tersebut, Robinhood akan mengakuisisi Buana Capita, perusahaan pialang yang telah beroperasi sejak 1990—serta PT Pedagang Aset Kripto, pedagang aset digital berlisensi OJK sejak 2025. Pieter Tanuri, salah satu pemegang saham, akan tetap menjadi penasihat strategis pascatransaksi.

    Presiden Direktur Buana Capital Benny Hardiman Setiabrata menilai kehadiran Robinhood menjadi katalis besar bagi modernisasi industri keuangan Indonesia. “Sinergi ini membuka akses investasi global yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat. Dengan rekam jejak Robinhood yang sukses membawa lebih dari 26 juta investor ritel di AS, kami yakin kolaborasi ini akan mendorong literasi dan inklusi keuangan Tanah Air,” kata Benny.

    Robinhood berencana tetap melayani nasabah eksisting Buana Capital. Dalam jangka panjang dengan persetujuan regulator, perusahaan akan memperkenalkan layanan perdagangan internasional, termasuk akses ke saham AS, aset kripto global, hingga berbagai instrumen investasi lain.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek OJK Edi Broto menyambut positif rencana masuknya Robinhood ke Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemain global akan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi biaya dalam industri. Namun, ia menegaskan konsistensi terhadap aspek perlindungan investor dan keamanan data. “Kami menekankan kepatuhan terhadap lisensi lokal, transparansi komunikasi, dan standar keamanan siber yang berlaku,” ujar Edi.

    Sementara itu, Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menyatakan bahwa Robinhood datang pada momentum yang tepat. “Kami ingin pasar modal semakin terbuka terhadap inovasi. Rencana demutualisasi bursa tahun depan juga menjadi langkah besar untuk memperluas akses dan efisiensi,” katanya.

    Direktur BEI, Risa E Rustam, menyebut kerja sama Robinhood–Buana Capital sebagai sinergi antara pengalaman global dan pemahaman lokal. “Kemitraan ini akan memberdayakan investor Indonesia untuk mengakses pasar domestik maupun global melalui platform yang lebih modern dan inklusif,” ujar Risa.

    Menuju Finalisasi Transaksi 2026

    Rencana akuisisi ini masih menunggu persetujuan OJK dan regulator terkait. Robinhood menargetkan seluruh proses akuisisi selesai pada paruh pertama 2026. Masuknya Robinhood ke pasar modal Indonesia dipandang sebagai langkah strategis yang dapat memperkuat daya saing industri keuangan nasional melalui teknologi, inklusi, dan integrasi dengan pasar global sekaligus menempatkan Indonesia pada peta utama investasi ritel dunia.

  • Kemenkeu Bantah Isu Menkeu Purbaya Usulkan MBG Diganti Uang: Itu Hoaks

    Kemenkeu Bantah Isu Menkeu Purbaya Usulkan MBG Diganti Uang: Itu Hoaks

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan uang merupakan informasi bohong atau hoaks.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan klarifikasi tersebut menyusul maraknya unggahan di platform media sosial, khususnya TikTok, yang menyebutkan seolah-olah Menteri Keuangan menyampaikan usulan tersebut.

    Deni menegaskan tidak pernah ada pernyataan maupun kebijakan Kemenkeu yang mengarah pada penggantian program MBG dengan pemberian uang tunai.

    “Beredar unggahan pada platform media sosial Tiktok mengenai Menteri Keuangan yang mengusulkan MBG diganti dengan uang. Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan HOAKS,” tegas Deni dalam keterangan resminya, Senin (8/12/2025).

    Lebih lanjut, Kemenkeu mengimbau masyarakat agar waspada terhadap berbagai bentuk informasi menyesatkan maupun potensi penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.

    Kemenkeu juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam bermedia sosial, termasuk dengan tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

    “Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Marilah kita bijak bermedia sosial,” ujar dia.

    Gebrakan Menkeu Purbaya

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Hal ini mengacu pada hasil pertemuannya dengan para pengusaha industri rokok Tanah Air.

    Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, telah bertemu dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Hasil diskusinya, tak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok di 2026.

    “Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026? mereka bilang asal enggak diubah udah cukup, yaudah, saya gak ubah,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 26 September 2025.

     

     

  • 2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 2.155 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Istana Negara, hari ini, Senin (8/12/2025). 

    Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap aturan baru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyaluran dana desa.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi, pengerahan ribuan personel tersebut. Seluruh aparat telah mengikuti apel pengamanan sejak Senin (8/12/2025) pagi, pukul 07.00 WIB.

    Susatyo menegaskan, pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara humanis dan persuasif. Seluruh personel telah diinstruksikan untuk bekerja dengan profesional dan menjaga etika.

    “Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” ujar Susatyo dalam keterangan resminya.

    Apdesi menggelar demonstrasi di depan Istana Negara menolak penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan ini dinilai oleh pemerintah desa telah menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II.

    Selain itu, PMK tersebut juga dianggap mengalihkan sebagian besar alokasi anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan mutlak pemerintah desa.

    Mengenai rekayasa lalu lintas, Susatyo menjelaskan kebijakan tersebut bersifat situasional dan akan menyesuaikan kondisi massa di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi Istana Negara sebagai antisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas.