Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Perhitungan Pajak Karyawan Metode TER Diklaim Lebih Mudah

    Perhitungan Pajak Karyawan Metode TER Diklaim Lebih Mudah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perhitungan pajak karyawan dengan metode TER alias tarif efektif rata-rata diklaim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih mudah.

    Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan PMK ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

    “Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

    Tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan harian.

    Dwi mencontohkan tarif efektif bulanan misalnya pada pegawai tetap hanya digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak, selain masa pajak terakhir. Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

    Pemerintah mengatur penghitungan PPh 21 yang dipotong atas penghasilan bruto pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan C.

    Kategori A dibebankan kepada orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0).

    Lalu, Kategori B diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (TK/3), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (K/1), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (K/2).

    Sedangkan Kategori C diterapkan untuk orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3).

    Kemenkeu menegaskan tidak ada penambahan beban pajak baru dengan hadirnya penerapan tarif efektif. Dwi mengatakan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini.

    (skt/pta)

  • Hotman-Inul Cs Wanti-wanti Warga Bali Ngamuk Pajak Hiburan Dinaikkan

    Hotman-Inul Cs Wanti-wanti Warga Bali Ngamuk Pajak Hiburan Dinaikkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris, Inul Daratista, dan para pengusaha jasa hiburan lain mewanti-wanti pemerintah soal amukan warga Bali imbas kenaikan pajak hiburan menjadi 40 persen hingga 75 persen.

    Peringatan Hotman ini muncul usai ia dan Inul Cs mendatangi kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, Luhut pun tak setuju dengan kenaikan pajak yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tersebut.

    “Ada oknum tertentu yang berambisi entah karena apa bisnis ini (agar) tutup. Padahal, masyarakat Bali akan mengamuk kalau sampai bisnis club di Bali ditutup,” tegas Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    “Karena ribuan turis di Bali itu memang kalau malam tidur? Ya kan pergi ke club. Atau nyatakan saja bisnis pariwisata tutup di Indonesia sekaligus, selesai,” sindirnya kepada pemerintah.

    Ia kemudian menuding ada oknum pejabat yang bermain dalam kenaikan pajak ini. Hotman menyebut pejabat tersebut adalah yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan UU HKPD bersama DPR RI.

    Sayang, Hotman tidak mau menyebut pejabat atau kementerian mana yang dimaksud. Ia hanya memberikan sederet kode, termasuk sosok yang disebutnya sudah berbeda haluan dengan Presiden Joko Widodo.

    “Karena Pak Jokowi, saya tahu juga marah adanya Pasal ini. Jadi, saya mohon ke Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui dan tanpa menyosialisasikan ini (pajak hiburan) 40 persen-75 persen agar diperiksa, bila perlu segera diganti,” pintanya ke Jokowi.

    “Ya saya gak tahu (pejabat yang diduga bermain). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda sudah tahu lah kalau uu menyangkut ini (HKPD) siapa ya, sudahlah sudah tahu, dan kebetulan sekarang (pejabat tersebut) berbeda haluan,” tutupnya.

    Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani. Pasalnya, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

    Ia kemudian mendesak para pejabat pemerintah daerah tak perlu mematuhi UU HKPD soal tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Hotman meminta tarif yang diberlakukan tanpa batas bawah 40 persen.

    Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal. Lalu, ia mempertegasnya dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    Penyanyi sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Daratista mengamini pernyataan Hotman. Ia menyebut pertemuan dengan Luhut kali ini untuk mendapatkan pegangan bahwa kenaikan pajak hiburan tersebut tak tepat.

    “Karena dari Bapak Luhut, dan Mendagri (Tito Karnavian) itu sudah memberikan surat edaran yang membuat kita ini punya pegangan. Tapi pegangannya ini mungkin yang kita pikir masih belum kuat. Jadi, harapan saya nanti kepala daerah semuanya mohon memberikan kebijakan langsung,” ucap Inul.

    (skt/pta)

  • BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bantuan Rp8 juta per hektare yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada petani Jawa Tengah sudah dapat restu Kementerian Keuangan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) puso itu mulanya dari perintah langsung Presiden Jokowi.

    “Iya, setiap penggunaan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Aam kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

    “Mekanismenya dari perintah presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tingkat menteri mengenai kondisi kerugian akibat bencana, dan pengusulan anggaran ke Kemenkeu. Tidak ada penggunaan anggaran yang tidak dikoordinasikan dengan Kemenkeu,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk menanyakan teknis penggunaan anggaran dan klaim BNPB tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

    Terpisah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah menyebut penyaluran tersebut akan diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan tidak akan ada potongan kepada para petani penerima.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Bahkan, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut ke lima kabupaten/kota lain di Jateng, yakni Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Catatan BNPB menunjukkan 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen karena banjir sepanjang 2023. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Lalu, pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen ada 16.321 hektare dengan jumlah petani sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim ide BLT puso ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    “Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya ‘Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,’ oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu,” katanya saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

    “Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu,” tandas Jokowi.

    (skt/agt)

  • Kemenkeu Curhat Lawan Preman Saat ‘Rebut’ Aset Negara Mangkrak

    Kemenkeu Curhat Lawan Preman Saat ‘Rebut’ Aset Negara Mangkrak

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) curhat soal perjuangan melawan preman demi mengamankan aset negara yang mangkrak.

    Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan ini berupaya mengambil alih aset negara yang dikuasai pihak lain.

    Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengatakan ada 302 aset negara yang sudah berhasil diamankan. Namun, pengamanan barang milik negara (BMN) itu perlu perjuangan, terlebih aset tersebut mangkrak dan sempat diduduki preman.

    “Biasanya aset mangkrak dipakai pihak-pihak tidak bertanggung jawab, mohon maaf, misalnya preman-preman. Berarti LMAN harus melakukan pengamanan,” kata Candra dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

    Candra menuturkan aset-aset yang diamankan oleh LMAN berasal dari berbagai macam sumber. Ada eks perusahaan pengelola aset (PPA), mantan aset hak tanggungan Bank Indonesia (HTBI), hingga beberapa milik PT Pertamina (Persero).

    Ia menegaskan hampir 100 persen aset tersebut diterima LMAN dalam keadaan tidak siap digunakan. Candra menyebut sejumlah apartemen, lahan kosong, gedung, hingga kantor itu mangkrak sejak 1998.

    “Aset ini hampir 100 persen dalam keadaan tidak ready untuk diutilisasi. Jadi, ketika diserahkelokakan (kepada LMAN), ada misalnya contoh apartemen-apartemen yang kita miliki terbanyak di Puri Casablanca itu dari 98 mangkrak. Banyak juga ruko-ruko, tanah kosong, kantor itu juga mangkrak,” jelasnya.

    “Berikutnya pasti terjadi tunggakan-tunggakan, pajak bumi dan bangunan (PBB), listrik, air, dan sebagainya. Ini juga LMAN diberikan tugas untuk melakukan free and clear agar (aset) ready. Aset mangkrak bangunan tua juga rusak, LMAN ditugaskan juga melakukan renovasi,” sambung Candra.

    Ia mengatakan dari 302 aset di tangan LMAN, baru 115 yang teroptimalisasikan pada 2023. Rincian aset tersebut ada Kilang LNG Arun, Kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 105 ruko atau gudang, 16 gedung, 20 tanah, dan 8 rumah.

    Candra menyebut target LMAN pada 2024 adalah meningkatkan aset yang teroptimalisasi menjadi 160 unit.

    (skt/pta)

  • Hotman dan Inul Cs Lega Ada Solusi Pajak Hiburan Usai Temui Airlangga

    Hotman dan Inul Cs Lega Ada Solusi Pajak Hiburan Usai Temui Airlangga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris dan Inul Daratista Cs mendapatkan solusi sementara soal pajak hiburan yang naik ke 40 persen-75 persen usai bertandang ke kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Hotman, Inul, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya diterima Airlangga dalam audiensi terkait UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Usai pertemuan, Hotman Cs mengklaim pajak hiburan bisa kembali ke tarif lama.

    Pengacara kondang itu mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Menurutnya, beleid itu membolehkan pemerintah daerah tak patuh terhadap aturan baru Kementerian Keuangan soal pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

    Bahkan, Hotman mengklaim pemerintah membuat penegasan tambahan via Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    “Isi surat edaran itu antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-Undang (Pasal 101 UU HKPD),” klaim Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/11).

    “Cuma ada masalah, gubernur meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan, cukup surat edaran dari mendagri,” imbuhnya.

    Akan tetapi, Pasal 101 UU HKPD maupun SE mendagri yang dimaksud Hotman tidak menegaskan pemda berhak kembali ke aturan tarif pajak lama atau tak mematuhi UU HKPD. Hanya, pemerintah daerah memang diperbolehkan memberi insentif fiskal.

    Insentif fiskal yang dimaksud, antara lain pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

    Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama.

    Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan menjadi 40 persen sampai 75 persen.

    Di lain sisi, Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani.

    “Saya berdiri di sini mewakili teman-teman Asosiasi Pengusaha Karaoke Indonesia dan juga karaoke saya sendiri. Dan saya juga memperjuangkan karyawan-karyawan saya yang saat ini lagi gelisah,” ucap Inul usai bertemu Airlangga.

    “Mohon doanya saja, mudah-mudahan semuanya ada jalan keluar dan titik temu yang baik, selain Pak Menteri (Mendagri Tito) sudah mengeluarkan surat edaran ini sebagai acuan kita, pegangan kita hari ini. Untuk pajak (hiburan) mudah-mudahan sampai hari ini masih konsisten ke sebelumnya, tapi kalau ada kenaikan, kita nego ke pemda setempat,” tutupnya.

    (skt/pta)

  • Ragam Istilah Gibran di Debat: Green Jobs, Smart Farming & Pentahelix

    Ragam Istilah Gibran di Debat: Green Jobs, Smart Farming & Pentahelix

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut sejumlah istilah dalam debat cawapres kedua yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    Sejumlah istilah yang ia lontarkan di antaranya green jobs, smart farming, dan pentahelix.

    Green jobs

    Terkait green jobs, Gibran berjanji akan membuka 5 juta peluang kerja green jobs jika ia bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terpilih memimpin Indonesia.

    Gibran menjelaskan arti dari Green Jobs tersebut. Ia mengatakan, peluang kerja Green Jobs berada di bidang lingkungan hidup.

    “Peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan,” ucap putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Pentahelix

    Sementara terkait pentahelix bermakna multipihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas. Menurut Gibran itu  dibutuhkan untuk mengelola sumber daya energi di Indonesia.

    Gibran mengatakan potensi energi baru-terbarukan Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Menurutnya, perlu ada kerja sama khusus untuk mengolahnya.

    “Meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama pentahelix wajib untuk didorong,” katanya.

    Melansir situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, konsep pentahelix disebut juga multipihak di mana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis.

    Smart Farming

    Terkait smart farming, Gibran mendorong anak muda untuk masuk sektor itu. Dengan smart farming, produktivitas pertanian diharapkan meningkat.

    Melansir situs, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), smart farming adalah merupakan sistem pertanian pintar guna meningkatkan efisiensi serta produktivitas pertanian.

    Utamanya, pertanian pintar adalah konsep yang lahir dari pendekatan teknologi digital, mekanisasi pertanian, hingga sistem pemasaran berbasis digital.

    KPU menggelar debat kandidat Pilpres 2024 yang keempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu malam (21/1).

    Kali ini para calon wakil presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

    Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

    Debat dipandu dua moderator perempuan yakni Jurnalis SCTV Retno Pinasti dan Jurnalis Metro TV Zilvia Iskandar. Rangkaian debat keempat Pilpres 2024 kali ini merupakan momen kedua bagi para cawapres beradu gagasan. Sebelumnya mereka telah mengikuti debat pada 22 Desember 2023 lalu.

    (fby/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Satgassus Mabes Polri dan Kemenkeu Perkuat Integritas di Pelabuhan Tanjung Perak

    Satgassus Mabes Polri dan Kemenkeu Perkuat Integritas di Pelabuhan Tanjung Perak

    Surabaya (beritajatim.com) – Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi (Satgasus Pencegahan Korupsi) Mabes Polri, bersama dengan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, telah berhasil melaksanakan serangkaian tindakan strategis guna memperkuat integritas dalam aktivitas ekspor-impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 September 2023.

    Ketua Tim Satgasus, Giri Suprapdiono, mengungkapkan bahwa upaya di Tanjung Perak merupakan bagian dari kerjasama erat antara Polri dan Kemenkeu, yang bertujuan untuk menjaga integritas dalam perdagangan luar negeri dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Selain itu, langkah ini juga diarahkan untuk mendukung pendapatan negara serta menjaga kedaulatan ekonomi yang kompetitif, memastikan bahwa Indonesia terus menjadi negara yang dihormati di dunia internasional.

    Giri menambahkan bahwa upaya ini juga sejalan dengan komitmen mereka dalam mempercepat Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang berkelanjutan, yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    BACA JUGA:
    Polda Jatim Dalami Korupsi Proyek Dinas Cipta Karya Malang

    Dia juga mengapresiasi langkah-langkah positif yang telah diambil oleh Kemenkeu melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) dan DJBC dalam mencegah tindak pidana korupsi. Satgasus Pencegahan Korupsi dan Kemenkeu berencana untuk memperluas dan memperkuat pendampingan serupa di pelabuhan-pelabuhan lainnya di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Anggota Satgasus Pencegahan Korupsi, Yudi Purnomo Harahap, menekankan bahwa Polri akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.

    BACA JUGA:
    Kabag Marketing BPR HAS Blitar Ditahan, Dugaan Korupsi Rp6 M

    Ia menyoroti kontribusi Polri yang telah signifikan dalam mendukung berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan lainnya.

    “Salah satu langkah konkret yang kami ambil adalah kolaborasi erat dengan Direktorat Kepatuhan Internal serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan,” kata Yudi. [hen/beq]

  • Lapas Kelas IIA Bojonegoro Raih Penghargaan Bidang Pengelolaan Keuangan

    Lapas Kelas IIA Bojonegoro Raih Penghargaan Bidang Pengelolaan Keuangan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro Kanwil Kemenkumham Jatim meraih penghargaan bergengsi dalam bidang pengelolaan keuangan.

    Penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan diterima oleh Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Saefur Rochim bersamaan dengan 2 Satker Kemenkumham Jatim lain, Selasa (12/09/2023).

    Dari penghargaan itu, Lapas Bojonegoro menjadi satu-satunya instansi pemasyarakatan dari Jawa Timur yang menerima penghargaan. Sementara satker lain yang juga menerima penghargaan yakni Kantor Imigrasi Kediri dan Kantor Imigrasi Jember.

    “Alhamdulillah untuk bidang pengelolaan IKPA Pagu Sedang seluruh penghargaan disabet jajaran kami,” ujar Rochim usai menerima penghargaan secara simbolis dari Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, Taukhid pada High Level Executing Agency Dialogue Tahun 2023 yang digelar Ballroom Hotel Shangri La.

    Rochim juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wahana Evaluasi dan Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu para Pimpinan utama Satker Kementerian Negara/Lembaga, termasuk 35 BLU di Jawa Timur. Beserta Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Kuasa Bendahara Umum Negara.

    “Seluruh kementerian/ lembaga yang hadir dalam forum dialog ini sepakat mendorong percepatan belanja pemerintah,” ujarnya.

    BACA JUGA:

    Catatan Menjelang Lengser Bupati Bojonegoro: Hanya Pegawai Kontrak

    Sementara itu Kalapas Bojonegoro Rony Kurnia juga menyampaikan, torehan penghargaan ini menjadi capaian yang sangat membanggakan bagi jajarannya. Sekaligus jadi indikator bahwa Lapas Bojonegoro mampu melaksanakan pembinaan yang dilakukan kantor wilayah dengan baik.

    “Kami harap capaian ini dapat kami pertahankan dan kami tingkatkan untuk capaian-capaian yang lain, sehingga bisa terus memberikan kontribusi positif untuk Kemenkumham,” tutup Rony. [lus/but]

  • Sri Mulyani Terlambat Rilis APBN KiTa Januari 2025, Ada Masalah Apa Bu?

    Sri Mulyani Terlambat Rilis APBN KiTa Januari 2025, Ada Masalah Apa Bu?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini belum merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa periode Januari 2025. Padahal, laporan ini rutin terbit setiap bulan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik.

    Keterlambatan ini memicu spekulasi, kekhawatiran investor, dan potensi dampak lebih luas bagi perekonomian nasional. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi?

    Mengapa Laporan APBN KiTa Januari 2025 Terlambat?

    Sejumlah pakar menyoroti berbagai kemungkinan di balik keterlambatan ini. Salah satu alasan yang banyak diduga adalah adanya kendala teknis dalam implementasi sistem perpajakan baru, Coretax, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pajak.

    Akan tetapi, adaptasi terhadap sistem baru ini tampaknya memerlukan waktu lebih panjang dari yang diperkirakan.

    Di sisi lain, ada juga dugaan bahwa pemerintah tengah berupaya menyelaraskan data fiskal, terutama jika penerimaan negara lebih rendah dari target yang ditetapkan. Tekanan ekonomi global, melemahnya harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit, serta perlambatan aktivitas ekonomi domestik turut memengaruhi performa penerimaan negara.

    Jika penerimaan negara mengalami shortfall (kekurangan), sementara belanja tetap tinggi, maka potensi defisit anggaran membengkak menjadi kekhawatiran yang sulit dihindari.

    Kemenkeu sendiri menyatakan keterlambatan ini murni karena penjadwalan ulang di tengah padatnya agenda kementerian. Meski demikian, pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan kegelisahan publik dan pelaku pasar.

    Dampak Keterlambatan terhadap Pasar dan Ekonomi

    Keterlambatan laporan APBN KiTa Januari 2025 memicu beragam dampak, terutama di sektor keuangan dan investasi. Beberapa dampak yang mulai terasa antara lain:

    Sentimen Negatif di Pasar Saham

    Investor melihat keterlambatan ini sebagai sinyal buruk. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi hingga 0,87 persen dalam beberapa hari terakhir. Pasar cenderung berhati-hati karena ketidakpastian meningkat, terutama terkait kondisi fiskal negara.

    Capital Outflow dan Pelemahan Rupiah

    Investor asing yang mengandalkan data fiskal untuk menilai stabilitas ekonomi cenderung menarik modalnya. Ini berkontribusi pada aliran modal keluar (capital outflow) yang memperlemah nilai tukar rupiah. Dalam jangka panjang, pelemahan rupiah bisa meningkatkan biaya impor dan memperlebar defisit transaksi berjalan.

    Penurunan Kepercayaan Investor

    Laporan APBN KiTa adalah acuan penting bagi investor untuk menilai kesehatan fiskal negara. Ketika laporan ini tertunda tanpa penjelasan yang jelas, kepercayaan investor berisiko menurun. Ini bisa memicu aksi jual di pasar obligasi dan saham, memperburuk likuiditas dan meningkatkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

    Spekulasi Kondisi Fiskal

    Keterlambatan ini memunculkan spekulasi bahwa ada masalah serius dalam keuangan negara. Dugaan penerimaan yang di bawah target dan pengeluaran yang membengkak semakin memperkuat persepsi negatif, meski belum ada klarifikasi resmi dari Kemenkeu.

    Gangguan pada Perencanaan Bisnis

    Bagi pelaku usaha, laporan APBN KiTa menjadi acuan penting untuk memahami arah kebijakan fiskal pemerintah. Ketidakjelasan ini bisa menghambat pengambilan keputusan bisnis, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada belanja pemerintah.

    Pentingnya Transparansi dan Kepastian

    Para ekonom menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk menjaga stabilitas kepercayaan publik dan investor. Apapun alasan di balik keterlambatan ini, pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka. Jika memang ada kendala teknis atau shortfall penerimaan, langkah-langkah mitigasi sebaiknya diumumkan agar pasar tidak dibiarkan dalam ketidakpastian.

    Pasar lebih cenderung menerima kenyataan buruk yang disertai solusi, ketimbang dibiarkan berspekulasi dalam situasi yang abu-abu. Dalam jangka panjang, pemulihan kepercayaan memerlukan konsistensi dan ketepatan waktu dalam publikasi data fiskal.

    Apakah Kemenkeu mampu mengurai keraguan ini dan mengembalikan kepercayaan publik? Waktu akan menjawab, namun yang jelas, keterlambatan laporan APBN KiTa Januari 2025 ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fakta Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, di Balik Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Fakta Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, di Balik Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai outlet berita, isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Benarkah demikian?

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Sri Mulyani.

    Namun, berbanding terbalik dari kabar yang berseliweran, Sri Mulyani justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Menkeu. Ia bahkan baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Rabu kemarin, 12 Maret 2025, Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Terungkap tujuannya adalah untuk melaporkan perkembangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Setelah pertemuan tersebut, Sri Mulyani ditanyai oleh wartawan terkait kabar yang menyebutkan bahwa dia berencana mundur dari jabatannya.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya tersenyum lebar dan memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menghabiskan waktu sekitar dua jam dalam pertemuan tersebut, yang juga diisi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani, Dikutip dari Antara, pada Jumat, 14 Maret 2025,

    Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden pada Rabu malam. Selepas mengungkapkan singkat soal APBN, Sri Mulyani langsung melenggang ke arah kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Kenapa Sri Mulyani Tunda Umumkan APBN?

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan klarifikasi terkait penundaan penyampaian laporan APBN Kita untuk periode Januari dan Februari 2025.

    Penundaan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan di balik tidak disampaikannya laporan tersebut pada bulan Februari.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan untuk memastikan kestabilan data terkait pelaksanaan anggaran negara. Ia mengungkapkannya dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

    Ia menyatakan bahwa sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja APBN pada awal tahun menyebabkan data yang tersedia belum cukup stabil untuk dipublikasikan.

    “Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor,” tutur Sri Mulyani. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News