Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • KPK Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PTPN XI

    KPK Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PTPN XI

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap para tersangka dugaan korupsi dalam dalam pengadaan lahan hak guna usaha oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI. Penahanan dilakukan setelah KPK mengumumkan secara resmi para tersangka dalam kasus tersebut.

    Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, terkait dugaan korupsi dalam pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu di PTPN XI, pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana kecukupan alat bukti. KPK pun menetapkan Mochamad Cholidi (MC) selaku Direktur PTPN XI Tahun 2016, Mochamad Khoiri (MK) selaku Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset PTPN XI Tahun 2016, serta Muhchin Karli (MHK) selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas.

    “Untuk kebutuhan penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka masing-masing selama 20 hari pertama yakni MC dan MK terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 1 Juni 2024 sedangkan MHK terhitung mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 27 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” ujar Alexander di kantornya.

    Dia menjelaskan, kasus ini berrmula dari adanya pengajuan surat penawaran lahan Direktur PT KM (Kejayan Mas, tidak dibacakan) pada Direktur PTPN XI ditahun 2016 perihal penawaran lahan seluas 795.882 M2 atau oleh 79,5 Ha yang beraca di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp125 ribu permerer sersegi.

    “Atas penawaran tersebut, MC (Mochamad Cholidi, red) selaku Direktur PTPN XI memberikan persetujuan dan disposisi untuk segera ditindaklanjuti dengan memerintahkan MK (Mochamad Khoiri, red) menyusun draft SK Tim pembelian tanah untuk tanaman tebu sendiri PTPN XI,” kata Alexander.

    Kemudian, lanjutnya, dilakukan kunjungan langsung ke lokasi oleh Cholidi, Khoiri bersama dengan beberapa pegawai pabrik gula dan diterima langsung Muhchin Karli selaku Komisaris Utama PT Kejayan Mas.

    Alexander menambahkan, dalam waktu singkat dan tanpa kajian mendalam kaitan kelayakan kondisi lahan, Cholidi langsung memerintahkan Khoiri untuk segera memproses dan menyiapkan pengajuan anggaran senilai Rp150 Miliar.

    “MC, MK dan MHK menyepakati nilai harga Rp120 ribu permeter persegi padahat merujuk keterangan Kepala Desa setempat nilai pasar tahan hanya berkisar Rp35 ribu sampai Rp50 ribu permeter persegi,” kata Alexander.

    Masih menurut Alexander, atas perintah Cholidi dan Khoiri, dibuatkan dokumen fiktif berupa laporan akhir kajian kelayakan lahan calon Ickasi budidaya tebu PG Kedawoeng sebagai sarah satu kelengkapan dokumen pencairan pembayaran uang muka termasuk pelunasan yang ditujukan pada Divisi Keuangan PTPN XI.

    Alexander memaparkan, dari hasil revew dan pemeriksaan P2PK Kementerian Keuangan dan dikuatkan lagi dengan hasil kaji ulang litigasi oleh Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan hasil penilaian KJPP Sisco Cabang Surabaya yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa harga tersebut tidak wajar dan di mark up.

    “MC juga tetap memaksakan dilakukan pembeliar :ahan walaupun fakta dilapangan diketahui persis yang bersangkutan dengan kondisi lahan memang tidak layak untuk ditanami tebu karena faktor keterbatasan lereng, akses dan air,” papar Alexander.

    Selain itu, dia pun menyebut, ada uang sebesar Rp1 Miliar yang dibagikan Muhchin Karli ke berbagai pihak yang ada di PTPN LX karena mendukung kelancaran proses transaksi.

    “Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP akibat pengadaan dimaksud senilai Rp39,2 Miliar,” kata Alexander. [ian]

  • Pedagang Pasar Magetan Bisa Bebas Biaya Retribusi, Begini Caranya

    Pedagang Pasar Magetan Bisa Bebas Biaya Retribusi, Begini Caranya

    Magetan (beritajatim.com) – Pedagang di seluruh pasar Magetan bisa bebas biaya retribusi atau bayar lebih sedikit dari yang diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Asalkan, para pedagang yang merasa keberatan dengan tarif retribusi yang saat ini diberlakukan, mengajukan permohonan keringanan biaya retribusi atau pembebasan biaya retribusi.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Magetan Sucipto mengatakan, pihaknya mengakui jika sosialisasi kenaikan tarif retribusi bagi pedagang pasar memang belum menyeluruh. Pun, jika ada pedagang yang merasa keberatan dengan tarif yang diberlakukan maka bisa memperoleh keringanan atau bahkan bebas biaya retribusi.

    Hal tersebut disampaikan Sucipto untuk merespons sejumlah pedagang Pasar Sayur Magetan yang menolak kenaikan retribusi pasar.

    ‘’Tentu dengan mengajukan permohonan ini nanti, tim kami akan turun ke lapangan dan mengecek kondisi para pedagang yang mengajukan permohonan ini. Jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk membayar retribusi atau mungkin biaya retribusinya bisa diringankan, permohonannya akan kami kabulkan,’’ terang Sucipto, Selasa (7/5/2024)

    Sucipto menjelaskan bahwa kenaikan retribusi pasar merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

    “Kami hanya menjalankan peraturan daerah. Kenaikan ini sudah melalui persetujuan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Biro Hukum Provinsi,” terangnya.

    selain mengeluhkan kenaikan retribusi, pedagang pasar khususnya Pasar Sayur I dan II Magetan mengeluh tentang pedagang liar. Untuk menanggapi keluhan itu, Sucipto meminta waktu untuk mencari solusi yang tepat.

    “Penertiban pedagang liar memang perlu dilakukan. Tapi kami perlu mencari skema yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak,” jelasnya.

    Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pedagang untuk mengajukan keringanan atau pembebasan retribusi pasar:

    Siapkan surat permohonan keringanan atau pembebasan retribusi pasar.

    Jelaskan alasan mengapa Anda merasa perlu mendapatkan keringanan atau pembebasan retribusi.

    Lampirkan bukti-bukti yang mendukung alasan Anda, seperti kondisi dagangan yang sepi, penurunan omzet, atau kondisi pasar yang tidak kondusif.

    Ajukan surat permohonan ke Disperindag Magetan. Disperindag Magetan akan memverifikasi kondisi Anda dan memutuskan apakah Anda berhak mendapatkan keringanan atau pembebasan retribusi.

    Diberitakan sebelumnya, Pedagang Pasar Sayur I dan II Magetan menolak kenaikan retribusi yang ditarik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Magetan. Pasca penerapan penarikan retribusi yang langsung memotong biaya tersebut dari rekening para pedagang.

    Sebelumnya, per bulan mereka dikenai biaya retribusi senilai Rp30.000. Namun, per 1 Mei 2024, dikabarkan akan naik jadi Rp60.000. Belum lagi, masih retribusi yang ditarik per hari senilai Rp750. Belum lagi biaya-biaya lainnya.

    Pedagang merasa tercekik dengan retribusi yang naik. Mereka merasa DIsperindag tak pernah serius membenahi Pasar Sayur I dan II. Lantaran, semakin lama pasar makin sepi. Ditambah, adanya retribusi yang naik, mereka bisa merugi dan gulung tikar.

    Ketua Komunitas Pedagang Pasar Sayur Magetan (KP2SM) Gunadi mengatakan, pihaknya mengaku sudah mendapatkan aduan dari para pedagang terkait kenaikan retribusi. Mereka menuntut pedagang di pelataran Pasar Sayur untuk ditertibkan. Selain merugikan para pedagang di dalam pasar, duit retribusi yang ditarik oleh Disperindag pada pedagang pelataran juga tak jelas masuk ke kas daerah atau tidak.

    ‘’Pedagang di dalam Pasar Sayur ini ingin Disperindag menertibkan para pedagang di pelataran. Karena mereka jelas tak memiliki izin yang jelas untuk jualan. Berbeda dengan 835 pedagang di Pasar Sayur I dan II yang jelas memiliki izin,’’ kata Gunadi saat ditemui di Pasar Sayur I pada Jumat (3/5/2024).

    Menurutnya, kondisi pasar semakin hari semakin sepi. Kenaikan retribusi juga tidak disosialisasikan ke seluruh pedagang. Hanya pedagang tertentu yang diberi sosialisasi terkait kenaikan retribusi.

    ‘’Kami dari paguyuban pedagang tak pernah dilibatkan untuk sosialisasi kenaikan retribusi. Dan keluhan terkait pedagang liar yang berjualan ecer ini tak kunjung diselesaikan oleh Disperindag,’’ lanjutnya.

    Saat ini pihaknya akan membuat berita acara dan mengumpulkan tanda tangan seluruh pedagang untuk menyuarakan penolakan kenaikan retribusi Pasar Sayur.

    Sulesmi, salah seorang pedagang pakaian di Pasar Sayur mengaku menolak kenaikan retribusi. Dia mengaku, abonemen retribusi total Rp90.000 sesuai ukuran bidaknya yakni 3 meter x 1,5 meter. Dan per hari masih ditarik Rp2.000.

    ‘’Jangan dinaikkan ya harapannya. Kalau bisa tetap bayar harian saja. Kalau bulanan berat kami. Dan kadang kan juga tidak buka. Ketika tidak buka apa ya harus bayar retribusi? Kami ga mau,’’ katanya. [fiq/ian]

  • Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

    Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

    Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

    Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

    “Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

    Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

    “Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

    Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

    “Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

    Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

    Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

  • DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    Jakarta –

    DPR menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun 2023-2024 hari ini. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna ini, di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa.

    Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

    Dalam agenda tersebut, DPR juga akan mengesahkan RUU lain, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disepakati tingkat I pada pekan lalu. Selain itu, ada sejumlah RUU yang akan disepakati perpanjangan waktu pembahasannya.

    Adapun daftar agenda rapat paripurna hari ini yaitu:

    1. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (Fit and Propert Test) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh BPK RI dan Kementerian Keuangan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

    2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

    3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat & Makanan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 26 RUU Usul Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    7. Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang PATEN;

    8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap:

    1. RUU tentang Hukum Acara Perdata

    2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

    3. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi;

    4. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

    5. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

    6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

    7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET);

    Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

    (Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI & Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024)

    (fca/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jaksa Agung ST Burhanuddin Resmikan Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto

    Jaksa Agung ST Burhanuddin Resmikan Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jaksa Agung ST Burhanuddin meresmikan groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa Mojokerto di Desa Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto merupakan perwujudan amanat Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

    Selain itu, dibangunnya RSU Adhyaksa Mojokerto juga mendukung fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

    “Pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam mengembangkan kesehatan yustisial pada dasarnya merupakan instrumen dalam upaya mengefektifkan fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparatur Kejaksaan,” ungkapnya, Rabu (6/3/2024).

    Adanya RSU Adhyaksa Mojokerto tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk pemerintah daerah kabupaten maupun Kota Mojokerto dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Yakni untuk mendukung fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial.

    “Maka pada tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan telah membangun Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur. Pada hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Kejaksaan dalam memperluas akses jangkauan layanan kesehatannya kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Mojokerto pada khususnya,” ujarnya.

    Karena telah dilaksanakan tahapan paling awal yaitu peletakan batu pertama pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto. Jaksa Agung berharap bahwa pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto tersebut dapat diselesaikan dengan tepat serta kedepannya dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat khususnya Mojokerto Raya.

    “Pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto ini juga menjadi bukti nyata dari Kejaksaan dalam mendorong peningkatan kesehatan masyarakat serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Peletakan batu pertama pembangunan RSU Adhyaksa Banten dilaksanakan pada 7 September 2023 lalu,” lanjutnya.

    Sebelum pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto ini, Kejaksaan juga telah membangun RSU Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur dan sudah 13 tahun lamanya RSU Adhyaksa Ceger memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Turut hadir Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang S. Rukmono.

    Perwakilan Kementerian Keuangan/Kementerian PPN/Bappenas, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Direktur PT PP (Persero) Novel Arsyad, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati, Pj. Walikota Mojokerto, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. [tin/ian]

  • Israel Tambah Utang Rp939 T di 2024 Demi Gempur Gaza

    Israel Tambah Utang Rp939 T di 2024 Demi Gempur Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel berencana menambah utang US$60 miliar atau Rp939,35 triliun (Kurs Rp15.655 per dolar AS) dan membekukan perekrutan pegawai pemerintah demi membiayai peningkatan belanja pertahanan mereka.

    Mereka juga akan menggenjot penerimaan pajak dengan menaikkan tarif PPN dari 16 persen menjadi 17 persen di 2025. 

    Peningkatan yang tertuang dalam rancangan anggaran belanja Israel 2024 ini dilakukan di tengah agresi militer yang mereka lakukan di Gaza selama 4 bulan belakangan ini.

    Kebijakan itu diambil karena Kementerian Keuangan Israel memperkirakan defisit anggaran tembus 6,6 persen dari produk domestik bruto dan pertumbuhan akan turun menjadi 1,6 persen di tahun ini.

    Israel menggempur Gaza selama lebih dari empat bulan belakangan ini. Agresi militer Israel ini telah menewaskan lebih dari 29 ribu orang dan menghancurkan sebagian dari wilayah tersebut.

    Agresi juga telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian ke Israel dan Palestina.

    Untuk Israel, dampak buruk terjadi pada anggaran. Setelah agresi, Israel terlilit utang sekitar 81 miliar shekel atau Rp349 triliun (Kurs Rp4.316 per Israeli New Shekel).

    Masalah itu membuat rasio utang Israel membengkak menjadi 62 persen dari PDB. Rasio ini merupakan yang tertinggi dalam 8 tahun terakhir.

    Kementerian Israel memperkirakan rasio tersebut akan naik 5 atau 6 poin persentase lagi tahun ini.

    Selain itu, dampak juga terlihat dari penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi sampai 20 persen secara tahunan pada kuartal terakhir 2023.

    Akuntan Jenderal Kementerian Keuangan Israel Yali Rothenberg menyebut tekanan ekonomi itu akan bisa dikurangi jika tentara cadangan banyak disiagakan.

    Ia mengatakan sekarang ini jumlah tentara yang ditugaskan dalam agresi di Gaza baru sekitar seperlima dari 300 ribu orang yang dipanggil setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Jumlah tersebut diperkirakan turun menjadi 30 ribu-40 ribu pada akhir Maret.

    Tekanan katanya, juga bisa dikurangi dengan menggenjot belanja masyarakat.

    “Fundamental ekonomi sebenarnya ada dan kita miliki. Jika Anda melihat sektor teknologi tinggi, itu ada di sana. Jika Anda melihat investasi infrastruktur, itu ada di sana. Jika Anda melihat konsumsi swasta, itu ada di sana,”  kata Rothenberg seperti dikutip dari Financial Times.

    Ia menambahkan peningkatan rencana utang, pembekuan rekrutmen pegawai dan kenaikan pajak ini dilakukan karena pihaknya memproyeksikan anggaran pertahanan yang dibutuhkan tahun ini sebesar 55 miliar shekel atau sekitar Rp237 triliun (Kurs Rp4.316 per Israeli New Shekel).

    Anggaran ini naik 20 persen dari anggaran 2023. 

    “Kami pikir akan ada peningkatan belanja pertahanan di Israel untuk tahun-tahun mendatang. Inilah sebabnya mengapa kami mengambil langkah fiskal sekarang,” kata Rothenberg.

    Nah, untuk mewujudkan kebijakan itu Rothenberg menambahkan pemerintah Israel telah membentuk sebuah komite ahli dari luar pemerintahan. Pembentukan tersebut dilakukan untuk memberikan saran terkait pengeluaran dalam lingkup pertahanan kedepannya.

    Pendapatan negara Israel mencapai 12 miliar shekel atau sekitar Rp51 triliun di 2023. Pendapatan itu di bawah perkiraan atau target.

    Di sisi lain, belanja negara justru naik jadi 26 miliar shekel.

    (wlm/agt)

  • Putin Sesumbar Senjata Rusia Lebih Unggul dari NATO

    Putin Sesumbar Senjata Rusia Lebih Unggul dari NATO

    Moskow –

    Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan bahwa negaranya lebih unggul dari NATO. Dalam pernyataan ini, keunggulan yang dimaksud adalah keunggulan dalam sistem persenjataan.

    Putin menyatakan bahwa walaupun saat ini Rusia menggunakan senjata era Uni Soviet, hal itu tidak berarti senjata yang dimiliki Rusia lebih rendah daripada NATO. Hal ini diungkapkan Putin saat melakukan pertemuan dengan para pekerja industri di Tula, Rusia seperti dilansir detikINET dari Newsweek, Jumat (9/2/2024).

    “Jika kita membandingkan persenjataan, NATO lebih modern dan (Rusia) menggunakan persenjataan periode terakhir era Soviet, dalam beberapa mungkin persenjataan kita lebih rendah, tetapi tidak selalu,” ungkap Putin.

    Ia mengklaim bahwa jika Rusia menggunakan persenjataan terbaru, maka mereka jauh lebih unggul. Putin juga mengungkapkan bahwa industri pertahanan Rusia menunjukan peningkatan kecepatan dan kualitas kerja yang baik. Beberapa hasil industri tersebut adalah rudal, kendaraan lapis baja dan segala sesuatu yang digunakan di medan perang.

    Putin juga mengklaim bahwa perang Rusia-Ukraina telah memberi efek positif pada ekonomi Rusia. Hal ini karena terdapat lebih dari setengah juta lapangan juta pekerjaan di industri pertahanan. “Dalam satu setengah tahun terakhir saja, 520.000 pekerjaan baru telah diciptakan di bidang pertahanan,” katanya.

    Kantor Berita Perancis (AFP) melaporkan bahwa Rusia telah meningkatkan industri pertahanan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini memang memberi dorongan finansial terhadap ekonomi Rusia yang sempat terpukul akibat sanksi negara-negara Barat.

    Pada September 2023, rancangan anggaran Kementerian Keuangan Rusia 2024 untuk sektor pertahanan melonjak 68 persen. Total, Rusia menganggarkan USD 111 miliar atau Rp 1.745 triliun untuk sektor pertahanan.

    (fyk/fay)

  • Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk

    Airlangga Ungkap Blokir Anggaran K/L Rp50 T Buat Ongkosi Subsidi Pupuk

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tambahan anggaran subsidi pupuk akan berasal dari berbagai sumber, termasuk Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,14 triliun.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subdisi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Karenanya, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,katanya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran (K/L) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

    Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

    “Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” jelasnya.

    (fby/pta)

  • Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian-Lembaga Rp50 T di 2024

    Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian-Lembaga Rp50 T di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di 2024 melalui kebijakan Automatic Adjustment.

    Kebijakan ini pernah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2023.

    Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 2022 lalu dengan total anggaran yang dicadangkan sebesar Rp24,5 triliun dari seluruh KL. Sedangkan, 2023 dan 2024 anggaran yang dibekukan hampir sama yakni Rp50 triliun.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis tak terduga di tahun ini.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Belajar dari covid-19, pemerintah ingin setiap KL memiliki dana cadangan yang bisa digunakan jika terjadi krisis tak terduga. Caranya dengan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    Namun, ini tidak hanya berlaku untuk situasi atau krisis kesehatan saja. Seperti tahun lalu, sengaja dicadangkan untuk kondisi lainnya yang betul-betul tak terduga.

    “Kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global dan telah terbukti ampuh untuk menjaga ketahanan APBN 2022 dan 2023,” jelasnya.

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing KL. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun.

    Tujuannya, agar melatih KL bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” pungkasnya.

    (ldy/agt)

  • Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

    Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

    “Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

    “Ini untuk menciptakan iklim akuntabilitas dan rasa memiliki terhadap negara ini dari seluruh rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan perjuangan serta gotong royong dan kita terus juga harus memupuk rasa gotong royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” imbuh Ani.

    Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

    Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” jelas Sri Mulyani.

    “Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” tambahnya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

    Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR,” kata Ani.

    “Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua,” tandas sang Bendahara Negara.

    (skt/sfr)