Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    DPR Usul Revisi UU Keuangan Negara, Jalan Masuk Pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

    Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

    Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

    “Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

    Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

    Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

    “Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

    Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

    Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

    Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

    Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

    Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

    Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

    Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

    Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

    Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

    “Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

    Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
    RUU tentang Statistik
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
    RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
    RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
    RUU tentang Keuangan Negara
    RUU tentang Perbendaharaan Negara
    RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

    Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
    RUU tentang Ekonomi Syariah
    RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

  • RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

    RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang akan dimulai pada awal tahun 2025. Untuk mendukung itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan jaringan gas (jargas) sambungan rumah (SR) yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tersebut.

    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyatakan, pada pemerintahan sebelumnya, pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk membangun jargas pada program pembangunan rumah.

    “Kita sudah sempat koordinasi bersurat dari Menteri ke Menteri sudah. Nah ini kita mau melanjutkan koordinasi itu,” ungkap Laode, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Meskipun tak sepenuhnya untuk 3 juta rumah, Laode menegaskan, pihaknya mengejar target pembangunan jargas untuk 2,5 juta sambungan rumah seperti yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

    “Nah sekarang kita belum sampai (2,5 juta SR), baru 850 ribu SM. Berarti kan PR-nya masih lebih dari 1,5 juta ya. Yang harus kita kejar, nah 1,5 juta itu harus bisa nih 5 tahun. Gimana caranya,” terang Laode.

    Untuk mendukung terciptanya pembangunan jargas sesuai target, pemerintah sedang menyiapkan aturan baru. Di mana, kelak pembangunan Jargas bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Ditargetkan, Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui skema KPBU itu, pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

    “Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU,” terang Laode.

    Memang, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

    Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. “Nah nanti pelaku usaha ini mengungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR,” jelas Laode.

    Untuk menumbuhkan minat badan usaha swasta membangun Jargas, kata Laode, pihaknya akan memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

    “Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

  • Swasta Bakal Bisa Bangun Jargas, Pemerintah Siap Tebar Insentif!

    Swasta Bakal Bisa Bangun Jargas, Pemerintah Siap Tebar Insentif!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang menyusun aturan baru berkenaan dengan pembangunan Jaringan gas (Jargas) Sambungan Rumah. Di mana, kelak pihak swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bisa ikut andil dalam pembangunan proyek pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) itu

    Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan menyiapkan insentif supaya pihak swasta bisa tertarik membangun Jargas tersebut. Diantara insentifnya adalah memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

    “Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan,” tegas Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sebagaimana dikatakan Laode, pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai skema KPBU dalam pembangunan Jargas tersebut. Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Melalui skema KPBU itu, kelak pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

    “Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU,” ungkap Laode.

    Sebagaimana disebutkan Laode, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

    Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. “Nah nanti pelaku usaha ini menguntungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR,” jelas Laode.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Prabowo Panggil Airlangga, Sri Mulyani, hingga Yassierli Gelar Rapat Penyelamatan Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.   

    Menurut pantauan, terlihat beberapa menteri yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.28 WIB.

    Mulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga tiba pada pukul 13.46 WIB dengan mengenakan batik bernuansa hijau toska.

    “Kami diminta menghadap. Dengan beberapa menteri yang lain dan ada Menko juga,” ujar Yassierli saat ditemui dikompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024).

    Saat dikonfirmasi, Yassierli yang sedang menggenggam map berwarna biru bertulisan Sritex pun tak menutup kemungkinan bahwa rapat yang akan berlangsung akan membahas terkait upaya pemerintah menyelamatkan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    “[Pembahasan] belum tahu nanti kita lihat nanti. [Catatan ini] antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi [bahas sritex],” imbuh Yassierli.

    Dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu melalui Kementerian Ketenagakerjaan menginstruksikan gerak cepat dalam menolong kelangsungan pekerja di pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024) lalu.

    “Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa  terlindungi, salah satunya itu. Dan kami sangat berharap bahwa yang selanjutya kejadian serupa tidak terjadi lagi,” ucapnya.

    Yassierli melanjutkan bahwa strategi antisipasi pun sudah berjalan dengan koordinasi lintas kementerian.

    “Penyelamatan ini sifatnya harus lintas kementerian. Sudah ada program atau langkah. Bisa jadi nanti ini yang kita diskusikan. Kemeteriannya Kemenko Perekonomian kemudian Kementerian Keuangan, dan BUMN, dan Kementerian Perindustrian,” tandas Yassierli.

  • Poin-pon Klarifikasi Kemenkeu atas Pernyataan Wamenkeu Anggito soal Mobil Maung untuk Kendaraan Dinas

    Poin-pon Klarifikasi Kemenkeu atas Pernyataan Wamenkeu Anggito soal Mobil Maung untuk Kendaraan Dinas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemenkeu mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu terkait mobil Maung yang akan digunakan untuk kendaraan dinas.

    Sebelumnya, Anggito menyebut jika Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito di Yogyakarta, Senin (28/10).

    Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

    Meski demikian menurut Kemenkeu, masyarakat perlu tahu konteks dari pernyataan Wamankeu tersebut.

    Berikut adalah poin-poin klarifikasi Kemenkeu atas pernyataan Anggito Abimanyu:

    1. Konteks pernyataan

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28/10).

    “Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan,” kata Deni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Dengan kata lain, Deni menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Anggito Abimanyu bukanlah hal final dan pasti.

    2. Penegasan penggunaan produk dalam negeri

    Menurut Deni, dalam pernyataan tersebut Anggito Abimanyu hanya ingin menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri.

    “Namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” lanjutnya.

    3. Penjabat tak harus pakai mobil buatan PT Pindad

    Dengan munculnya klarifikasi dari Kemenkeu tersebut, maka pemerintah tak melarang pejabat yang ingin menggunakan mobil impor.

    Sebagaimana diketahui, Maung sendiri merupakan kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit

  • Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

    Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk Cetak 3 Juta Hektare Sawah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk mewujudkan perintah Prabowo Subianto dalam mencetak tiga juta hektare sawah.

    Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam lima tahun ke depan untuk melakukan swasembada beras.

    “[Cetak sawah] satu juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian tiga juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

    Saat ini, Anggito menyampaikan telah ada satu juta hektare sawah yang dikerjakan di Maluku. Bila mana dalam pemerintahan Prabowo berhasil mencatak tiga juta sawah, Anggito meyakini Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia.

    Pasalnya, di tengah krisis global, negara-negara mengutamakan kepentingan domestiknya dan menutup keran impor. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

    “Nomor satu swasembada, make sure kita tidak ada impor beras. Make sure kita cukup untuk menghidupi rakyat kita melalui pangan dan produk yang ada,” jelasnya.

    Selain di Maluku, cetak sawah juga direncanakan di Kalimantan Tengah, yang ide awalnya adalah food estate.

    Selain itu, Anggito juga menyebutkan adanya revitalisasi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mendukung kebutuhan pangan Tanah Air.

    “Jadi ini pencetakan sawah termasuk Bulog, sekarang menjadi Bulognas. Sudah direvitalisasikan supaya Bulog punya peran sebagai buffer untuk kebutuhan-kebutuhan pangan kita,” tuturnya.

    Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan seberapa besar anggaran yang akan disiapkan dari kas negara untuk menambah lahan padi tersebut.

    Sementara melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belum tercatat alokasi khusus untuk cetak sawah, namun terdapat porsi untuk membiayai program Quick Win Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa senilai Rp15 triliun.

    Adapun dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pangan Pertanian, yang salah satu tujuannya meningkatkan kemampuan produksi pangan, untuk tahun depan dianggarkan senilai Rp675,33 miliar.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas tiga juta hektare dalam waktu 3—4 tahun ke depan.

    Sudaryono menaksir bahwa target tiga juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga 80 tahun ke depan.

    “Kami perkirakan dengan tiga juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan tiga juta itu bisa paling tidak kita save selama 70—80 tahun ke depan,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).

  • Pendanaan EBT Kurang, Penyesuaian Tarif Listrik hingga Insentif Pajak Diperlukan

    Pendanaan EBT Kurang, Penyesuaian Tarif Listrik hingga Insentif Pajak Diperlukan

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute Essential for Services Reform (IESR) menilai keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).  

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, margin usaha yang bisa diinvestasikan juga kecil. Menurutnya, margin usaha yang bisa diinvestasikan itu hanya sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun. 

    “Idealnya PT PLN memiliki equity US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun. Selain itu, karena tingkat utang PLN besar, ada keterbatasan menarik pinjaman baru,” kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024). 

    Fabby berpendapat fakta tersebut juga menunjukan bahwa investasi swasta tidak masuk secara optimal di proyek PLN. Padahal di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi swasta seharusnya mencapai 60% hingga 65% dari kebutuhan investasi. 

    “Ini bisa disebabkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh PLN tidak menarik secara finansial bagi swasta dan/atau tidak bankable,” ucap Fabby.

    Dia pun memberikan lima rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan pendanaan pembangunan pembangkit EBT. Pertama, memperkuat kemampuan investasi PLN dengan melakukan penyesuaian tarif listrik yang memberikan margin usaha yang wajar bagi PLN. 

    Kedua, pemerintah juga bisa memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk pengembangan energi terbarukan. Ketiga, perbaiki mekanisme lelang pembangkit energi terbarukan di PLN supaya lebih terjadwal dan frekuensi lebih sering.

    Keempat, perbaiki tarif listrik energi di Perpres No. 112/2022 dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, yaitu biaya capex pembangkit dan kenaikan suku bunga. Kelima, berikan insentif kepada investor pengembang energi terbarukan.

    “Misalnya, insentif fiskal dan pajak, serta menyediakan pendanaan murah [low cost finance] untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil, di bawah 10 MW yang dibangun di Indonesia Timur atau daerah terpencil,” imbuh Fabby.

    Fakta kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT yang belum memadai terungkap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.

    Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.

    BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL.

    “Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP],” demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).

    Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. 

    Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan. 

    “Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif,” imbuh BPK.

  • Keamanan Energi, Digitalisasi, dan Hilirisasi Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Keamanan Energi, Digitalisasi, dan Hilirisasi Jadi Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berkomitmen memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika geopolitik global.  Oleh karena itu, pemerintah konsisten menjalankan langkah strategis untuk  mengakselerasi mesin pertumbuhan baru.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan, keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    “Ketiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang, saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan,” tegas Thomas dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (29/10/2024).

    Kementerian Keuangan saat ini mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru. Hal ini tidak terbatas pada infrastruktur dan hilirisasi, juga pariwisata dan digitalisasi. 

    Thomas menjelaskan Presiden Prabowo akan memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain. Kesinambungan ini memungkinkan Indonesia tetap menarik bagi investor global. 

    Mengenai target fiskal, Thomas mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3%, sesuai undang-undang (UU). Adapun anggaran tahun depan ditargetkan defisit sebesar 2,53%.

    Saat ini, pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja bagi populasi muda dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengembangan mesin pertumbuhan baru.

    “Kita harus menemukan cara dan sarana untuk mencapai (dukungan terhadap kelas menengah). Saya yakin semua ini terkait dengan menemukan mesin-mesin pertumbuhan baru,” pungkasnya. 

  • Pindad Disebut Jadi Mobil Dinas Menteri Kabinet Prabowo, Ini Model yang Paling Siap

    Pindad Disebut Jadi Mobil Dinas Menteri Kabinet Prabowo, Ini Model yang Paling Siap

    Jakarta –

    PT Pindad diketahui sedang memenuhi permintaan kebutuhan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak 4.000 unit. Namun di sisi lain muncul wacana, kendaraan buatan Pindad disebut menjadi mobil dinas menteri. Mobil apa yang paling siap?

    Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut saat ini belum ada permintaan dari kementerian, selain dari Kemenhan.

    “Belum ada (permintaan) dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin,” kata Abraham kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

    “Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan, kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di delivery. Jenis Maung MV3,” jelas dia.

    Dalam website Pindad, Maung MV3 merupakan kendaraan taktis ringan 4×4 produksi PT Pindad yang diinisiasi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Kendaraan ini ditujukan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat dengan kemampuan manuver yang gesit dalam segala medan.

    Pindad Maung MV3 menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc, Maung mampu melaju pada kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km. Maung mampu mengangkut 4 personel dan memiliki 5 pintu yang dapat diakses yakni 4 pintu samping dan 1 pintu belakang.

    Kendaraan ini juga tersedia dalam berbagai varian yakni Maung MV3 Komando yang dilengkapi dengan atap Hard Top, Maung MV3 Jelajah yang dilengkapi dengan atap Soft Top dan Maung MV3 Tangguh dengan atap terbuka.

    Kustomisasi Maung antara lain varian Maung VIP untuk angkut personel VIP, Maung Mobile Jammer yang dilengkapi dengan perangkat anti-drone dan bersifat mobile serta Maung Inspektur Upacara untuk kendaraan seremonial dan digunakan Presiden pada HUT ke-79 TNI.

    Salah satu yang bersejarah dan istimewa adalah varian Maung Popemobile, yaitu kendaraan mobilisasi Paus Fransiskus di Indonesia pada perhelatan Kunjungan Apostolik pada 5 September 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kendaraan ini berwarna putih dengan logo Maung Pindad di bagian grill depan kendaraan, dilengkapi bendera dan segel Vatikan serta plat nomor “SCV1” yang merupakan singkatan dari “Status Latin Civitatis Vaticanae” (Negara Kota Vatikan). Setelah ibadah berakhir, Paus Fransiskus berkenan untuk menandatangani Maung MV3 Popemobile sebagai tanda “diberkati” dan mencatatkan sejarah di Indonesia.

    Saat disinggung mobil jenis apa yang mendekati untuk kebutuhan menteri, Abraham menyatakan modelnya sama, yakni Maung MV3.

    “Iya, sama,” jelas Abraham.

    Kabar Prabowo meminta penggunaan mobil lokal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Prabowo kerap menggunakan mobil buatan PT Pindad MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga meminta penggunaan mobil lokal ini ditiru pejabat menteri dan eselon I di Kabinet Merah Putih.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Klarifikasi Kemenkeu

    Belakangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggito tersebut. Melalui keterangan tertulisnya, Kemenkeu meluruskan bahwa pernyataan Anggoto bukan dalam rangka perencanaan, tapi untuk memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri.

    Berikut klarifikasi lengkap dari Kemenkeu terkait pernyataan Anggito soal mobil Maung jadi mobil dinas menteri:

    Sehubungan dengan beredarnya berita terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang dikutip media massa mengenai penggunaan mobil dinas buatan
    dalam negeri (Maung), Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini (Senin kemarin) (28/10);

    2. Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

    Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

    (riar/din)

  • Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Wamenkeu soal Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

    Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Wamenkeu soal Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

    Jakarta –

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan dirinya akan menggunakan mobil Maung buatan Pindad sebagai kendaraan dinas. Disebutkan, Presiden Prabowo Subianto meminta menteri, wakil menteri sampai pejabat eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.

    Menurut Anggito, mulai pekan depan dirinya akan mengganti mobil dinas dari Alphard menjadi Maung. Dia bilang, Presiden Prabowo meminta tidak ada lagi penggunaan barang impor untuk mobil dinas eselon I sampai menteri.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Anggito dikutip detikFinance.

    Menurutnya, Pindad telah merancang mobil dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 70 persen.

    “Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri,” imbuhnya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggito tersebut. Melalui keterangan tertulisnya, Kemenkeu meluruskan bahwa pernyataan Anggoto bukan dalam rangka perencanaan, tapi untuk memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri.

    Berikut klarifikasi lengkap dari Kemenkeu terkait pernyataan Anggito soal mobil Maung jadi mobil dinas menteri:

    Sehubungan dengan beredarnya berita terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang dikutip media massa mengenai penggunaan mobil dinas buatan
    dalam negeri (Maung), Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini (Senin kemarin) (28/10);

    2. Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

    Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

    (rgr/din)