Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Sri Mulyani Cerita Sejarah di Balik Hari Oeang, Ada Peran Ayah Prabowo

    Sri Mulyani Cerita Sejarah di Balik Hari Oeang, Ada Peran Ayah Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan cerita di balik sejarah Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang jatuh setiap 30 Oktober dan kini sudah menginjak tahun ke-78.

    HORI sendiri diperingati sebagai tonggak sejarah terbitnya uang pertama di Indonesia setelah merdeka.

    Sri Mulyani bercerita Indonesia sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksi Oeang Republik Indonesia (ORI). Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto ditugaskan ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

    “Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta,” cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Rabu (30/10/2024).

    Usai ORI dicetak, kata Sri Mulyani, dilakukan penukaran uang Jepang ke ORI melalui BNI dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan. Proses penukaran uang pun terlaksana dengan baik.

    “Seperti dikatakan Prof. Sumitro, ‘Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya–yang diberikan oleh rakyat semua–maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka”, tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

    Menurut Sri Mulyani, itulah yang menjadi semangat pada peringatan HORI tahun ini. Mantan petinggi Bank Dunia itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga spirit ini.

    Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia.

    “Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI,” tutur Sri Mulyani.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat Video: Gaya Sri Mulyani hingga Bahlil Pakai Seragam Loreng, Pamer Pose Hormat

    (hns/hns)

  • Menko Perekonomian Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai

    Menko Perekonomian Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal mustahil. Namun, untuk mencapai target tersebut maka pemerintah harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

    “Presiden (Prabowo Subianto) menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% pada periode 1986-1997, bahkan 8,2% pada 1995,” ucap Airlangga  saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center pada Rabu (30/10/2024).

    Airlangga mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah dapat belajar dari kebijakan era tersebut dengan penyesuaian terhadap kondisi saat ini.

    Selain meningkatkan kinerja sumber pertumbuhan utama, diperlukan juga diversifikasi sumber pertumbuhan, adaptasi teknologi, dan inovasi agar perekonomian Indonesia yang kini berada di level menengah atas dapat terus maju menuju kelompok pendapatan tinggi.

    “Oleh karena itu untuk menggali pertumbuhan perlu didorong sumber pertumbuhan baru adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah,” tutur Airlangga.

    Dia tidak menampik bahwa perekonomian dunia juga sedang mengalami tekanan. Apalagi setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia belum kembali seperti era sebelum pandemi. Saat ini, pertumbuhan ekonomi dunia masih berada dalam kisaran 3%.

    Sementara, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan,  pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memanfaatkan peluang ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.  

    Oleh karena itu, pemerintah konsisten menjalankan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan dan mengakselerasi mesin pertumbuhan baru. Menurut dia, keamanan energi, digitalisasi, dan hilirisasi sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Ketiga tema ini menjadi landasan untuk pertumbuhan jangka panjang yang nyata dan saat itulah kita perlu melihat mesin-mesin pertumbuhan,” tegas Thomas.

    Kementerian Keuangan saat ini mendalami berbagai sektor yang berpotensi sebagai sumber pertumbuhan baru, yang tidak hanya terbatas pada infrastruktur dan hilirisasi, tetapi juga pada sektor pariwisata dan digitalisasi.

    Lebih lanjut, Thomas menyoroti adanya kesinambungan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, sambil menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan memperluas fokus ekonomi ke sektor-sektor lain. Kesinambungan ini memungkinkan Indonesia akan tetap menarik bagi investor global.

    “Presiden Prabowo akan memperluas itu (pertumbuhan ekonomi baru), fokusnya sekarang adalah melihat sektor-sektor lain,” terang Thomas.
     

  • Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia

    Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia

    Kantor Kementerian Keuangan. kemenkeu.go.id/)

    30 Oktober 1946: Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Hari Keuangan Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Hari ini ditetapkan sebagai momen penting dalam memperingati berdirinya Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1946, yang juga menjadi titik tolak dalam pembangunan ekonomi Indonesia setelah merdeka. Peringatan Hari Keuangan Nasional bertujuan untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa mengenai peran vital sektor keuangan dalam mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

    Pascakemerdekaan Indonesia, negara menghadapi berbagai tantangan besar dalam membangun sistem keuangan yang kuat dan stabil. Kementerian Keuangan didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, termasuk pengumpulan dan pengalokasian dana publik, pengendalian inflasi, serta pengawasan terhadap sistem perbankan dan pasar modal. Oleh karena itu, Hari Keuangan Nasional ditetapkan untuk mengapresiasi peran Kementerian Keuangan dan semua pihak yang terlibat dalam sektor ini dalam mengelola anggaran dan mendukung keberlangsungan pembangunan negara.

    Hari Keuangan Nasional memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

    Menghargai Peran Keuangan dalam Pembangunan Negara: Sektor keuangan adalah tulang punggung dalam mendukung kebijakan ekonomi negara. Pengelolaan keuangan yang bijaksana berdampak pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penurunan kemiskinan.

    Meningkatkan Literasi Keuangan: Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Pengetahuan yang baik tentang keuangan pribadi dan pengelolaan anggaran diharapkan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Kementerian Keuangan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Publikasi mengenai APBN, misalnya, menjadi salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

    Menghadapi Tantangan Ekonomi Global: Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang membutuhkan kekuatan finansial yang stabil. Hari Keuangan Nasional juga menjadi waktu untuk refleksi dan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, seperti perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, dan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi.

    Biasanya, dalam memperingati Hari Keuangan Nasional, Kementerian Keuangan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan workshop yang melibatkan pakar ekonomi, praktisi keuangan, dan akademisi. Selain itu, ada kegiatan sosial untuk memperkenalkan program-program pemerintah dalam bidang keuangan kepada masyarakat luas. Kementerian juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan keuangan negara.

    Dalam memperingati Hari Keuangan Nasional, diharapkan sistem keuangan Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan keuangan yang transparan, sektor keuangan Indonesia diharapkan dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Sebut Biaya Makan Bergizi Gratis Belum Ditentukan

    Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Sebut Biaya Makan Bergizi Gratis Belum Ditentukan

    Jakarta, Gatra.com- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran merespon rumor tentang anggaran makan gratis dan bergizi yang dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi.

    Kabar tersebut ditegaskan sebagai isu semata dan tidak datang dari keterangan resmi tim gugus tugas.

    Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan hingga saat ini timnya belum ada kesimpulan terkait anggaran makan per anak. Sejauh ini, yang sudah disimpulkan yaitu anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

    “Isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka begitu,” kata Hasan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat, (19/7).

    “Sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu,” sambungnya.

    Besaran anggaran untuk program makan siang bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun ini juga kata Hasan Nasbi sudah disampaikan saat Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu.

    “Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan ya. Yang lainnya masih dalam proses, nah terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar Rp 71 triliun,” pungkas Hasan.

    Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa dia sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan itu, tim Prabowo masih mengkaji tentang penurunan biaya makan bergizi di kisaran Rp 7.500 per anak hingga Rp 9.000 per anak

    “Yang menurut saya menarik adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun. Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000-Rp 7.500 kah?” kata Heriyanto

    Menurutnya, anggaran sebesar Rp 71 triliun terbatas. Sehingga pemerintah Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan anggaran makan bergizi.

    “Di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun,” jelasnya.

    26

  • 4 Inisiatif Bank Indonesia Majukan Ekonomi Syariah, Apa Saja? – Page 3

    4 Inisiatif Bank Indonesia Majukan Ekonomi Syariah, Apa Saja? – Page 3

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan sektor keuangan syariah bisa menjadi salah satu opsi solusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Keuangan publik Islam tidak hanya menawarkan model alternatif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendekatan holistik yang berakar pada maqasid al-syariah, yang bertujuan untuk melayani kesejahteraan masyarakat secara luas,” kata Febrio dalam Konferensi Keuangan Syariah Tahunan ke-8, AIFC 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (4/10/2024).

    Adapun kata Febrio, Indonesia sendiri telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan keuangan sosial Islam, seperti wakaf dan zakat. Pada tahun 2023, pengumpulan dana melalui Instrumen Sosial Keuangan Islam (ISF) di Indonesia totalnya mencapai lebih dari Rp 34,7 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk dampak sosial yang positif.

    Lebih lanjut, Febri menyampaikan bahwa keuangan Islam terus berkembang yang mencakup berbagai aspek ekonomi. Oleh karena itu, AIFC 2024 menjadi forum penting, khususnya bagi para pengampu kepentingan, serta bagi para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi dari berbagai sektor untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam konferensi ini akan membahas bagaimana keuangan publik Islam dapat membantu Pemerintah supaya bisa mengatasi tantangan ekonomi struktutral, memajukan inklusi keuangan, dan juga mendukung upaya pemerintah untuk mengangkat masyarakat yang kurang mampu sekaligus mengekplorasi inovasi melalui mekanisme seperti Wakaf link sukuk.

    Wakaf Link Sukuk merupakan salah satu inisiatif Kementerian Keuangan yang telah menerima penghargaan pada pertemuan tahunan Islamic Development Bank tahun lalu.

    “Ini merupakan bukti nyata bahwa potensi pertumbuhan keuangan syariah sangat besar, dan kita harus mengembangkan inisiatif-inisiatid semacam ini,” ujarnya.

    Sejalan dengan iu, Kementerian Keuangan bersama Islamic Development Bank (IDB) akan meluncurkan program Khadijah. Program ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak partisipasi dari bisnis dan bank lokal agar ke depannya berkolaborasi dengan IDB.

    “Kami juga ingin melihat progam-program khusus yang perlu kita bahas hari ini yang disebut program Khadijah yang merupakan kolaborasi antara ISDB dan Pemerintah Indonesia. Kami ingin melihat lebih banyak partisipasi dari bisnis lokal dan bank lokal untuk berkolaborasi dengan IsDB terkait hal ini dan kami berupaya melakukan yang terbaik di masa depan untuk melibatkan lebih banyak lagi peserta lokal,” pungkasnya.

  • Ekonom Waswas Defisit APBN Bisa Jebol Melebihi 3%

    Ekonom Waswas Defisit APBN Bisa Jebol Melebihi 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mewaspadai adanya potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat melebihi ketentuan 3% di masa pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyoroti proyeksi International Monetary Fund (IMF) bahwa belanja negara akan terus naik secara nominal meski secara rasio stabil di kisaran 16% dalam lima tahun mendatang.

    Pada dasarnya, Awalil menjelaskan proyeksi IMF tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah melakukan disiplin fiskal dengan rasio terhadap PDB yang stabil. 

    Meski demikian, proyeksi dari lembaga internasional tersebut dipandang Awalil belum mempertimbangkan rencana belanja Prabowo yang berpotensi menambah belanja negara. 

    “Jadi kalau nanti ada tambahan-tambahan janji-janji kampanye yang mau dipenuhi yang sekilas sudah akan menambah pada belanja. Kecuali ada pengurangan pada belanja yang lain. Maka grafik [belanja dan defisit] ini bisa berubah,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024). 

    Padahal, IMF memproyeksikan bahwa rasio defisit APBN hingga 2029 akan cenderung menurun namun tetap di atas 2% dari PDB. Itu pun, dengan anggapan adanya disiplin belanja. 

    Sementara Prabowo memiliki sederet program untuk mewujudkan janji kampanyenya, seperti makan bergizi gratis yang dimulai dengan Rp71 triliun pada tahun depan. 

    “Kalau nanti pemerintahan baru ini menambahi program-program lalu tidak mengurangi yang lain-lain, maka ini bisa jebol. Kemungkinan untuk mengubah undang-undang menjadi boleh melampaui 3% sangat mungkin terjadi,” ungkapnya. 

    Pada akhirnya, jika defisit semakin melebar, otomatis utang pemerintah akan semakin bertambah dan berpotensi menembus angka Rp12.900 triliun pada akhir kepemimpinannya di 2029. 

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya tambahan anggaran untuk mengakomodir program Prabowo Subianto senilai Rp8 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

    Dengan penambahan ini, maka anggaran program quick win dalam APBN 2025 mendatang naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun. 

    Program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan. Program lainnya yang dijanjikan selama kampanye lalu adalah makan bergizi gratis yang diambil dari pos anggaran nonK/L, yakni cadangan pendidikan

    Kemenkeu menyampaikan bahwa keberadaan anggaran nonK/L ini sebagai bentuk fleksibilitas APBN. 

    Sementara untuk tahun depan, pemerintah merencanakan defisit APBN senilai Rp616,2 triliun atau menjelaskan 2,53% dari PDB. 

  • Nasib Mobil Dinas Menteri Era Jokowi Usai Diganti Maung, Begini Kata Mensesneg

    Nasib Mobil Dinas Menteri Era Jokowi Usai Diganti Maung, Begini Kata Mensesneg

    Jakarta –

    Maung buatan PT Pindad menjadi opsi sebagai mobil dinas. Arahan ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri hingga pejabat eselon I.

    Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi menjamin perintah Prabowo itu akan dilaksanakan.

    “Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa. Dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi.

    “Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujar Prasetyo.

    Bagaimana nasib mobil dinas era Presiden ke-7 Jokowi? Prasetyo Hadi angkat bicara. Prasetyo mengatakan pihaknya masih memikirkannya.

    “Ya nanti kita pikirkan,” ujar Prasetyo.

    Kabar Prabowo meminta penggunaan mobil lokal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Prabowo kerap menggunakan mobil buatan PT Pindad MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga meminta penggunaan mobil lokal ini ditiru pejabat menteri dan eselon I di Kabinet Merah Putih.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut saat ini belum ada permintaan dari kementerian, selain dari Kemenhan.

    “Belum ada dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin,” kata Abraham kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

    “Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan, kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di delivery. Jenis Maung MV3,” jelas dia.

    Klarifikasi Kemenkeu

    Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggito tersebut. Melalui keterangan tertulisnya, Kemenkeu meluruskan bahwa pernyataan Anggoto bukan dalam rangka perencanaan, tapi untuk memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri.

    Berikut klarifikasi lengkap dari Kemenkeu terkait pernyataan Anggito soal mobil Maung jadi mobil dinas menteri:

    Sehubungan dengan beredarnya berita terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang dikutip media massa mengenai penggunaan mobil dinas buatan
    dalam negeri (Maung), Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini (Senin kemarin) (28/10);

    2. Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

    Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

    (riar/din)

  • Jangan sampai ada PHK karyawan Sritex!

    Jangan sampai ada PHK karyawan Sritex!

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Foto Istimewa)

    Presiden Prabowo: Jangan sampai ada PHK karyawan Sritex!
    Dalam Negeri   
    Nandang Karyadi   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah menegaskan tidak ingin ada PHK karyawan Sritex pasca perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer di radio Elshinta, Minggu (27/1024) ditengah kegiatan pembekalan kabinet Merah Putih di Komplek Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Pasca PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit, informasi tersebut langsung diterima oleh Presiden Prabowo, jelas Immanuel. Empat kementerian yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja langsung dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Sritex.

    “Jangan sampai ada PHK, saya tidak mau 20 ribu karyawan Sritex harus dirumahkan dan harus dicari solusinya,” perintah presiden seperti diungkapkan Immanuel Ebenezer kepada 4 kementerian yang dipanggil termasuk dirinya. 

    Immanuel memaparkan sejumlah skema, mulai dari pengurangan gaji karyawan hingga pengambilalihan Sritex.

    “Nasib puluhan ribu karyawan Sritex yang terancam PHK tidak boleh dibiarkan dan harus dicari solusinya,” tambah Immanuel.

    Pihak Sritex telah menyampaikan kondisi yang dialaminya hingga dinyatakan pailit. Immanuel mengungkapkan, pemilik Sritex telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan menjelaskan duduk persoalan yang dihadapi. Namun Immanuel tidak menjelaskan detail masalahnya yang dimaksud.

    Upaya pengajuan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah telah dilayangkan pihak Sritex ke Mahkamah Agung (MA). Immanuel mengatakan, pemerintah akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan sambil mencari solusi untuk menyelamatkan para karyawan dari ancaman PHK.

    Seperti diketahui, perusahaan raksasa tekstil ternama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang Jawa Tengah. Putusan itu terdaftar dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin (21/10/2024). (Dwi)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terpopuler, Suswono dilaporkan hingga Tom Lembong jadi tersangka

    Terpopuler, Suswono dilaporkan hingga Tom Lembong jadi tersangka

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita yang menarik untuk disimak pada Rabu pagi. Mulai dari Calon Wakil Gubernur Jakarta dengan nomor urut satu yakni Suswono dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut dari pernyataan kontroversinya hingga Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung.. Berikut rangkuman beritanya :

     

     

    1.Suswono dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit melaporkan Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menimbulkan polemik dalam pertemuannya dengan Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) pada Sabtu (26/10). Selengkapnya di sini.

     

     

    2.Bupati Konsel copot Camat Baito buntut kasus guru honorer Supriyani

    Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot jabatan Sudarsono Mangidi sebagai Camat Baito buntut kasus dugaan penganiayaan oleh guru honorer SDN 4 Baito Supriyani kepada siswanya berinisial D. Selengkapnya di sini.

     

     

    3.Kejagung tetapkan Tom Lembong tersangka kasus importasi gula Kemendag

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015–2023 di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selengkapnya di sini.

     

     

    4.Kemenkes kerja sama dengan Kementan respons isu anggur Shine Muscat

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berkoordinasi dengan Badan Karantina Indonesia dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam merespons isu kontaminasi pestisida pada anggur Shine Muscat di Thailand dan Malaysia. Selengkapnya di sini.

     

     

    5.Kemenkeu klarifikasi pernyataan Wamenkeu Anggito terkait mobil Maung

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu soal mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) yang bakal dijadikan kendaraan dinas jajaran menteri hingga eselon I. Selengkapnya di sini.

     

    Pewarta: Indriani
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasib Sritex Dibahas Prabowo di Istana, Ini Hasilnya

    Nasib Sritex Dibahas Prabowo di Istana, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

    Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

    “Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

    Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

    “Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat,” papar Airlangga.

    Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

    Prabowo Tak Mau Ada PHK

    Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

    “Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja,” beber Airlangga

    Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

    “Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu,” ujar Yassierli.

    “Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

    Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

    “Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik,” papar Yassierli.

    (hal/kil)