Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • 2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, Nusron Bilang Begini

    2.086 Hektare Lahan IKN Bermasalah, Nusron Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid buka suara soal 2.086 hektar (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Dalam catatan detikcom, lahan-lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, serta Pengendali Banjir Sepaku.

    Menurut Nusron urusan tanah di IKN menjadi wewenang dari Otorita IKN. Semua sudah dilimpahkan ke Otorita IKN.

    “Semua tanah di wilayah IKN itu jadi otoritasnya Otorita IKN, sudah dilimpahkan semua,” sebut Nusron ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Nusron melanjutkan sejauh ini tanah yang sengketa bukan berada di dalam kawasan IKN.

    “Yang sengketa itu sekitar IKN, bukan IKN. Jadi bedakan IKN sama sekitar IKN. Kalau IKN itu semua ada kewenangannya di Otorita IKN,” ungkap Nusron.

    Terakhir, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang sempat menjabat Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya sempat menjelaskan proses pembebasan masih berjalan. Lahan bermasalah tersebut tengah masuk tahap penilaian oleh tim appraisal.

    Targetnya, lahan-lahan yang akan dipakai untuk ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku akan didahulukan proses pembebasan lahannya.

    “Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan (tol) 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong, saat ini sedang dilakukan penilaian identifikasi, inventarisasi dan penilaian oleh KJPP, Jasa Penilaian Publik untuk melakukan appraisal,” kata AHY dalam unggahan Instagramnya, @agusyudhoyono yang dikutip pada Jumat (11/10/2024) yang lalu.

    Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengatakan 2.086 hektare lahan itu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tercatat sebagai aset negara. Dari Kementerian Keuangan, tanah tersebut diserahkan menjadi aset dalam penguasaan (ADP) di bawah Otorita IKN (OIKN).

    Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Tahun 2021, pada pasal 138 disebutkan bahwa jika keseluruhan tanah sudah menjadi aset pemerintah dan di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan, maka harus diselesaikan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK). Dengan begitu, pihaknya, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, tidak bisa menangani lebih lanjut terkait 2.086 hektare lahan yang belum bebas karena statusnya yang sudah menjadi ADP.

    Hal itu karena pihaknya hanya bisa melakukan pengadaan tanah untuk tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak ke-3 yang belum termasuk ke dalam aset pemerintah. Apabila pihaknya tetap melakukan pengadaan tanah di tanah yang termasuk dalam aset, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi (tipikor).

    “Kalau di IKN, ada tanah yang pelepasan kawasan hutan, itu yang kita tidak bisa masuk, tetapi ada tanah APL (area penggunaan lain) itu masih milik masyarakat kita melaksanakan pengadaan tanah di sana,” ujar Embun saat ditemui di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

    Ia menjabarkan, setidaknya ada 13 paket pengadaan tanah yang sudah diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), IKN. Beberapa di antaranya digunakan untuk SPAM, Masjid Negara, Bendungan Sepaku Semoi, area pengelolaan banjir, dan juga jalan tol.

    Lihat Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

    (hal/kil)

  • Bank Indonesia Rilis Publikasi Fallback Rate – Page 3

    Bank Indonesia Rilis Publikasi Fallback Rate – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) selaku pengelola (administrator) dari Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR terhitung sejak 1 Januari 2026.

    Penghentian permanen publijasi JIBOR ini berlaku pada seluruh tenor (tenor 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan).

    Adapun penghentian secara permanen publikasi JIBOR sejak 1 Januari 2026 sejalan dengan agenda benchmark rate reform yang telah berjalan di pasar keuangan global, berbagai otoritas, lembaga, dan asosiasi pelaku pasar di berbagai negara telah menindaklanjuti reformasi penguatan acuan suku bunga, melalui peralihan dari penggunaan Interbank Offered Rate (IBOR) yang bersifat quotation-based, menjadi acuan suku bunga yang lebih kredibel menggunakan acuan transaksi yang terjadi di pasar (transaction-based).

    Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut diharapkan akan memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunaan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu Indonesia Overnight Index Average (INDONIA).

    Pengumuman ini akan menjadi rujukan dalam penyesuaian (contractual triggers) penghitungan dan penggunaan fallback untuk kontrak keuangan yang menggunakan JIBOR.

    Mendukung pengumuman rencana penghentian publikasi JIBOR ini, NWGBR telah mempublikasikan panduan transisi JIBOR pada Jumat, 27 September 2024. Panduan Transisi JIBOR bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan transisi bagi pelaku pasar serta seluruh stakeholders untuk mendukung kelancaran transisi JIBOR. Dalam buku panduan tersebut, antara lain NWGBR merekomendasikan alternatif acuan suku bunga rupiah yang berdasarkan transaksi yaitu, INDONIA.

    Adapun NWGBR beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), memiliki fungsi untuk memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform dan rekomendasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik.

     

  • Rupiah Menguat Terbatas Usai Data Pertumbuhan Ekonomi AS Lesu – Page 3

    Rupiah Menguat Terbatas Usai Data Pertumbuhan Ekonomi AS Lesu – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan empat inisiatif untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 tahun 2024 yang diselenggarakan di JCC, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    “Pada ISEF ke-11 tahun 2024 ini, InsyaAllah sebentar lagi akan kita resmikan empat inisiatif untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    Empat inisiatif yang akan diluncurkan Bank Indonesia melalui ISEF ke-11 tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

    1. Pencanangan Aplikasi Halal Traceability

    Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekosistem jaminan produk halal melalui pengembangan sistem informasi yang memfasilitasi penelusuran bahan produk dari sisi hulu hingga ke konsumen.

    “From farm to table. Ini adalah upaya tidak hanya untuk melaksanakan amanat undang-undang, tetapi juga untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen produk halal terkemuka dunia,” ujarnya.

    2. Digitalisasi Produk Pesantren

    Inisiatif ini mencakup digitalisasi sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit bisnis, pencatatan keuangan, dan pengembangan administrasi pesantren.

    “Platform ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui implementasi teknologi digital yang mendukung integrasi tata kelola unit usaha, unit keuangan, dan unit Pondok Pesantren,” jelas Perry.

    3. Pencanangan Produk Syariah Restricted Investment Account (SRIA)

    Perry menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan KSSK yang turut menggagas inisiatif ini sehingga produk investasi khas perbankan syariah semakin diminati masyarakat. “Dengan adanya SRIA, Bank Syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkannya pada proyek-proyek spesifik berbasis bagi hasil,” katanya.

    4. Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

    Strategi ini bertujuan mempercepat peningkatan literasi dan inklusi ekonomi keuangan syariah secara kolaboratif dan terintegratif.

    “Inilah empat inisiatif yang insya Allah akan membawa kita bersama-sama memajukan ekonomi keuangan syariah untuk keberkahan dan sebagai ibadah kita kepada Allah SWT,” pungkasnya.

     

  • Ramai iPhone 16 Hilang di E-commerce, dari Tokopedia hingga Shopee – Page 3

    Ramai iPhone 16 Hilang di E-commerce, dari Tokopedia hingga Shopee – Page 3

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, kembali menegaskan status iPhone 16 series di Indonesia saat ini masih ilegal.

    Pasalnya, Kemenperin belum menerbitkan izin International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk ponsel terbaru milik Apple tersebut.

    “Kalau ada iPhone 16 bisa beroperasi di Indonesia, artinya boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami, karena Kemenperin belum mengeluarkan izin IMEI,” ujar Agus di kantornya, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

    Penyebab iPhone 16 Belum Beredar di Indonesia

    Menurut Agus, Apple masih harus memenuhi komitmen investasi telah disepakati sebelumnya dengan pemerintah Indonesia.

    Karena itu, Apple belum bisa mengantongi nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen. Hal ini menjadi penghambat bagi iPhone 16 untuk beredar secara legal di Tanah Air dalam waktu dekat.

    “Mereka masih harus merealisasikan komitmen sudah sepakati antara kami dengan mereka,” kata Menperin.

    Selain Kemenperin, penerbitan IMEI juga melibatkan dua instansi lain, yakni Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

     

  • Sritex Boleh Ekspor-Impor Lagi, Begini Penjelasan Kantor Sri Mulyani

    Sritex Boleh Ekspor-Impor Lagi, Begini Penjelasan Kantor Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diperbolehkan melakukan kegiatan ekspor-impor kendati dinyatakan pailit. Kemenkeu menyebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan memfasilitasi kegiatan tersebut sebagaimana arahan dari pemerintah.

    “Dengan adanya kurator kemarin sempat terhenti, nanti akan dilakukan oleh Bea Cukai untuk membantu agar Sritex bisa melakukan ekspor-impor lagi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, dikutip Kamis, (31/10/2024).

    Deni mengatakan dengan dibukanya izin ekspor-impor ini lagi, maka Sritex diharapkan dapat menyelesaikan kontrak-kontrak yang sudah mereka buat. Namun, Deni belum bisa memastikan apakah perusahaan diperbolehkan menerima kontrak baru.

    “Untuk kontrak-kontrak baru itu belum menjadi pembahasan,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Ditjen Bea Cukai sudah mengizinkan Sritex untuk melakukan ekspor. Keputusan ini diambil setelah Sritex dan kurator melakukan pembahasan dengan Bea Cukai.

    Airlangga mengatakan meski sudah diizinkan melakukan ekspor-impor, manajemen Sritex kini dipegang oleh kurator yang telah ditunjuk pengadilan. Dia mengatakan langkah selanjutnya mengenai perusahaan tekstil tersebut akan diputuskan lewat hakim pengawas.

    “Manajemen dipegang kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan lewat hakim pengawas,” kata Airlangga.

    (haa/haa)

  • Cerita Sri Mulyani Tentang Peran Ayah Prabowo di Hari Oeang

    Cerita Sri Mulyani Tentang Peran Ayah Prabowo di Hari Oeang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisahkan peran ayah Presiden Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo, kepada jajaran pegawai Kementerian Keuangan, saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) di lapangan Gedung AA Maramis, Jakarta.

    Pada momen itu, dia mengisahkan sejarah HORI dan kaitannya dengan ayah Prabowo. Menurut dia, sebelum Indonesia memiliki Oeang Republik Indonesia (ORI) atau uang pertama bangsa, proses produksinya sempat terganggu karena kekurangan bahan-bahan kimia. Saat itu, Sumitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo mendapat tugas ke Singapura mencari bahan kimia tersebut.

    “Sebelum ORI diciptakan, kita sempat kekurangan bahan-bahan kimia untuk memproduksinya. Waktu itu Prof. Sumitro Djojohadikusumo ditugaskan oleh tokoh revolusioner Indonesia, Sutan Sjahrir dan bung Hatta, untuk mencari ke Singapura dan membawanya ke Jakarta,” cerita Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram @smindrawati, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Setelah bahan baku terpenuhi, ORI kemudian dicetak dan ditukar dengan uang Jepang melalui BNI, bank yang didirikan Sumitro Djojohadikusumo. Proses penukaran dilakukan dalam tenggat waktu hanya kurang dari tiga bulan.

    “Seperti dikatakan Prof. Sumitro, ‘Jika kita tinjau lagi masa tersebut, maka tampak kepada kita, betapa besar disiplin rakyat kita yang dinyatakannya dalam waktu kesukaran itu. Jika tidak dengan disiplin, jika tidak dengan kepercayaan sepenuhnya–yang diberikan oleh rakyat semua–maka pekerjaan-pekerjaan badan yang berwajib, yang mengusahakan operasi keuangan ini akan hampa belaka’, inilah yang menjadi semangat pada peringatan Hari Oeang kali ini,” tulis Sri Mulyani mengenang pernyataan Sumitro Djojohadikusumo.

    Melalui kisah itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia atau World Bank itu berpesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan, sebagai pengelola keuangan dan Bendahara Negara, terus menjaga semangat menjaga kedaulatan alat tukar Indonesia, yakni ORI.

    Meski tantangan ke depan tidak mudah, Sri Mulyani mengajak para pegawainya sebagai bendahara negara untuk terus bertransformasi, mereformasi diri sendiri, hingga menjadi role model yang dapat diandalkan dan dibanggakan baik bagi diri sendiri, maupun bagi institusi dan bangsa Indonesia, untuk mengelola keuangan negara.

    “Saya menitipkan pesan kepada seluruh jajaran @kemenkeuri, ORI dilahirkan dengan sebuah tekad luar biasa dan tanpa persiapan memadai, namun diisi dengan semangat bahwa kita harus mampu menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan kita melalui alat tukar, yaitu ORI,” tulis Sri Mulyani.

    (arj/haa)

  • Apindo Beri Solusi Selamatkan Industi Padat Karya: Bebaskan PPh 21

    Apindo Beri Solusi Selamatkan Industi Padat Karya: Bebaskan PPh 21

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya. 

    Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

    “Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan,” kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024). 

    Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, di tengah kondisi tekanan industri padat karya saat ini, insentif PPh ditanggung pemerintah (DTP) dapat kembali diterapkan. 

    Anne optimistis insentif pajak bagi pekerja dapat mendorong daya beli masyarakat yang saat ini melemah. Dengan kondisi upah yang lebih besar dari potongan pajak, maka pekerja dapat lebih banyak bertransaksi. 

    “Itu juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini [PPh 21 DTP] kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” ujarnya. 

    Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kendati demikian, belum ada tanggapan dari usulan tersebut. 

    “Kami menyampaikan waktu Apindo bertemu dengan Kementerian Keuangan 2 minggu lalu. Tadi kita menyampaikan saja, dan Pak Airlangga [Menko Perekonomian] juga noted ini,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menerangkan bhawa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. 

    “Kenaikan PPN itu gak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati,” terangnya. 

    Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor. 

  • Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi Pajak Penghasilan untuk Tingkatkan Daya Beli

    Pengusaha Dorong Pemerintah Beri Relaksasi Pajak Penghasilan untuk Tingkatkan Daya Beli

    Jakarta, Beritasatu.com – Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah kembali memberikan relaksasi dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong konsumsi masyarakat dan mengantisipasi tekanan yang terjadi pada industri.

    Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, penerapan ini bisa dilakukan saat kondisi ekonomi terkontraksi seperti waktu pandemi Covid-19.

    “Pada saat kontraksi ya, karena kan memang saat ini lagi kontraksi. Namun, nanti setelah normal kembali, ya kembali ke normal. Ini kan persis seperti waktu pandemi dan pernah ada insentif dari pemerintah. Tujuannya untuk pekerja, bukan pengusaha,” ucap Anne di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (30/10/2024).

    PPh 21 ditanggung pemerintah adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

    PPh Pasal 21 adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

    “Hal yang dibutuhkan itu sebenarnya kita sudah request sama pemerintah. Salah satunya pada saat kontraksi seperti ini, seperti PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ditinggikan atau PPh 21 dibebaskan,” terang dia.

    Sebelumnya, pemerintah memberlakukan insentif tersebut pada awal pandemi Covid-19, tetapi insentif tersebut tidak diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

    “Jadi ditanggung oleh pemerintah, seperti waktu pandemi itu kan pernah,” kata Anne.

    Menurut dia, pemberian relaksasi ini akan memberikan daya dorong terhadap konsumsi masyarakat. Dana yang diterima dari relaksasi PPh ini dapat digunakan masyarakat untuk belanja yang akan memberikan efek domino ke pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi konsumsi masyarakat merupakan penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Untuk mendorong konsumen itu langkah tepat, karena sudah pernah kita jalankan dan berhasil. Hal itu juga bisa membuat ekonomi cair lagi. PPh 21 tidak dipungut pemerintah, tetapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” kata Anne.

    Dia mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, usulan itu sudah diterima tetapi masih dalam kajian lebih lanjut dari pemerintah.

    “Sebenarnya sudah disampaikan Apindo saat bertemu dengan Kementerian Keuangan. Kami juga menyampaikan ke Pak Airlangga (menko perekonomian) dan juga sudah noted,” tutur dia.

  • Titah Prabowo: Maung Garuda jadi Mobil Dinas Semua Pejabat Negara

    Titah Prabowo: Maung Garuda jadi Mobil Dinas Semua Pejabat Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar Maung Garuda buatan PT Pindad (Persero) digunakan sebagai mobil dinas para menteri, wakil menteri (wamen), bahkan hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih. 

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, arahan Prabowo untuk mobil dinas itu masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memastikan bahwa semua anggota kabinet termasuk kepala badan dipastikan bakal diwajibkan menggunakan Maung. 

    “Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Hasan mengatakan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan yang nantinya akan mengurus soal penggunaan Maung sebagai mobil dinas anggota kabinet. 

    Menurutnya, arahan kepada para anggota kabinet sejalan dengan keputusan Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai mobil kepresidenan. 

    “Beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” tuturnya. 

    Kendati adanya arahan itu, peralihan menuju penggunaan Maung masih akan melewati kalkulasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung berapa jumlah mobil yang perlu diproduksi oleh Pindad.

    “Ya dilihat dulu toh kemampuan produksinya, kalau rencananya semua kan belum tentu kita sudah mampu. Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti,” kata Prasetyo, Selasa (29/10/2024).

    Sementara itu, Prasetyo melanjutkan juga tengah mengkaji terkait dengan penggunaan mobil Toyota Alphard oleh Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang telah digunakan oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Kajian yang dimaksud adalah akan mengembalikannya kepada Negara atau melakukan pelelangan.

    “Ya nanti kami pikirkan. Ya nanti, kan nanti begitu ada, itu kami pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa,” pungkas Prasetyo.

  • Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

    Thailand Pertahankan Target Inflasi pada 2025, Sinyal Positif untuk Bank Sentral

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand akan mempertahankan target inflasi sebesar 1% hingga 3% untuk tahun depan, yang menjadi kemenangan bagi bank sentral yang telah menolak tekanan pemerintah untuk menetapkan tingkat inflasi yang lebih tinggi guna memberikan ruang bagi kenaikan harga dan memacu penurunan suku bunga lebih lanjut.  

    Mengutip Bloomberg pada Rabu (30/10/2024), target resmi tersebut disepakati pada pertemuan antara Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira dan Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput setelah pertemuan selama dua jam pada Selasa waktu setempat. 

    Namun, kesepakatan tersebut disertai dengan peringatan bahwa bank sentral akan mengambil langkah-langkah untuk memacu kenaikan harga hingga 2% dan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, menurut Pichai.  

    Wakil Gubernur Bank of Thailand (BOT) Piti Disyatat mengatakan, target inflasi 1%-3%, yang diberlakukan sejak 2020, tepat untuk tahun depan. Dia menyebut, ada “kesamaan” antara BOT dan Kementerian Keuangan setelah pertemuan hari Selasa.

    Meskipun membiarkan target resmi tidak berubah mungkin dilihat sebagai kemenangan taktis bagi bank sentral, komentar kepala keuangan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah akan memberikan tekanan pada BOT untuk menambah penurunan suku bunga pertamanya dalam empat tahun pada awal bulan ini.

    Sethaput mengatakan target inflasi yang lebih tinggi akan melemahkan ekspektasi pasar dan menegaskan bahwa pemotongan mendadak bukanlah awal dari siklus pelonggaran.

    Proses penetapan target inflasi masih berlangsung dan akan selesai pada akhir tahun, kata Piti. Berdasarkan peraturan Thailand, Kementerian Keuangan dan BOT harus menyetujui sasaran harga sebelum diadopsi sebagai target resmi. Target tersebut juga harus disetujui oleh kabinet.

    Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Pichai telah berulang kali menganjurkan sasaran inflasi yang lebih tinggi untuk membuka jalan bagi biaya pinjaman yang lebih rendah dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun Sethaput bersikukuh bahwa sasaran harga saat ini telah memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian dan batasan untuk pelonggaran lebih lanjut “harus cukup tinggi.”

    Inflasi telah berada di bawah target bank sentral tahun ini, dengan rata-rata sebesar 0,2% dalam sembilan bulan pertama meskipun bank sentral memperkirakan inflasi akan kembali ke batas bawah pada kuartal keempat. Angka tersebut sebesar 0,6% pada bulan September, di bawah target resmi untuk bulan keempat berturut-turut.

    Tidak Ada Deflasi

    Data inflasi yang rendah tidak menunjukkan tanda-tanda deflasi karena tidak terjadi penurunan harga secara luas dan berkelanjutan, menurut Komite Kebijakan Moneter. Ekspektasi inflasi jangka menengah tetap selaras dengan kisaran target, berdasarkan risalah rapat panel yang diadakan pada tanggal 9 dan 16 Oktober. 

    Pada hari Selasa, Pichai mengatakan Kementerian Keuangan setuju dengan usulan BOT untuk membiarkan kisaran CPI tidak berubah selama mereka mampu merancang kebijakan untuk mendukung pertumbuhan, inflasi, dan mengatasi utang rumah tangga. BOT harus mempertimbangkan manajemen nilai tukar mata uang asing dan inflasi dalam pengambilan kebijakan moneter, katanya.

    Piti mengatakan BOT akan mengandalkan gabungan alat kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian sambil memantau dengan cermat pergerakan baht karena nilai tukar merupakan faktor utama yang berdampak pada perekonomian.   

    Perekonomian Thailand tertinggal dari laju ekspansi negara-negara tetangganya – yang tumbuh rata-rata kurang dari 2% dalam satu dekade terakhir – tertatih-tatih oleh lonjakan utang rumah tangga dan sektor manufaktur yang terpuruk akibat impor murah dari China. 

    Kinerja yang lesu telah mendorong Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mendorong anggaran yang lebih besar dan menurunkan suku bunga untuk menghidupkan kembali pertumbuhan dan investasi.