Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Kabar Terbaru Irwan Yusuf, Ayah Marshanda yang Sempat Jadi Gelandangan

    Kabar Terbaru Irwan Yusuf, Ayah Marshanda yang Sempat Jadi Gelandangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Marshanda baru-baru ini mengungkapkan kondisi terbaru ayahnya, Irwan Yusuf, yang sempat dikabarkan menjadi gelandangan. 

    Diketahui, pada 2016, bisnis yang dijalankan oleh Irwan bangkrut, dan sempat ditemukan oleh Dinas Sosial sedang mengemis di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. 

    Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, wanita  yang akrab disapa Caca itu pun akhirnya mengungkapkan mengenai keadaan ayahnya saat ini.

    “Sekarang ayah sudah berada di tempat yang khusus untuk perawatan, di sana ada dokter dan perawat yang menjaga kesehatannya. Keluarga dari pihak ayah yang mengurusnya,” kata Marshanda dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (16/11/2024).

    Marshanda mengungkapkan, sudah sejak lama ia ingin merawat ayahnya secara langsung, karena dirinya ingin menghabiskan waktu bersama dan menciptakan momen indah bersama Irwan. 

    Namun, keluarga pihak ayahnya merasa bahwa tanggung jawab merawat Irwan bukanlah beban yang seharusnya ditanggung Marshanda.

    Ibu satu anak itu mengungkapkan, terlalu banyak kenangan indah yang dihabiskan dirinya bersama ayahnya. Kemudian ia berharap, bisa membantu merawat ayahnya itu.

    “Jadi aku ingin bisa menemani ayah,” jelasnya.

    Sayangnya, pihak keluarga dari Irwan tetap menolak keinginan Caca yang ingin ikut menjaga dan merawat ayahnya sendiri.

    Sebelumnya, Irwan Yusuf diketahui pernah bekerja di Kementerian Keuangan. Namun, kariernya di tempat tersebut tidak bertahan lama. Ayah Marshanda kemudian beralih menjadi pengusaha di bidang perhotelan. 

    Irwan kemudian menikah dengan Riyanti Sofyan, ibu Marshanda, tetapi pernikahan mereka tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian saat Marshanda masih berusia lima tahun.

  • Rekening Diblokir PPATK, Kasus Ivan Sugianto Mirip Mario Dandy, Reza Indragiri Beri Analisa Ini

    Rekening Diblokir PPATK, Kasus Ivan Sugianto Mirip Mario Dandy, Reza Indragiri Beri Analisa Ini

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menilai kasus pengusaha Surabaya Ivan Sugianto mirip dengan Mario Dandy Satriyo.

    Hal itu terkait dengan langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Ivan Sugianto.

    PPATK juga memblokir beberapa rekening yang terafiliasi dengan klub Valhalla Spectaclub Surabaya, tempat hiburan malam di Surabaya yang disebut-sebut milik Ivan Sugianto.

    Menurut Reza Indragiri Amriel, kasus tersebut mirip dengan penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo kepada Cristalino David Ozora. 

    Akibatnya, ayah Mario Dandy, Rafael Alun Trisambodo ikut terseret terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu divonis 14 tahun penjara.

    Sementara Mario Dandy divonis pidana penjara selama 12 tahun.

    “Nah ini mengingatkan kita pada kasus yang namanya Mario Dandy. Kasus anak orang tua ikut kena. Keluarga besar akhirnya ikut terdampak,” kata Reza dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Diskursus.Net, Sabtu (16/11/2024).

    Menurut Reza, setiap kasus juga harus dipertimbangkan apakah melalui restorative justice atau litigasi.

    Reza lalu menyinggung proses hukum yang ideal harus memenuhi tiga ciri yakni berlangsung cepat, sederhana dan berbiaya murah.

    “Kalau tiga ciri ini ingin direalisasikan, ya sudahlah menurut saya tidak usah sampai berlanjut ke pengadilan lah gitu ya,” katanya.

    Ia menilai kedua belah pihak yakni Ivan Sugianto dan keluarga anak yang disuruh bersujud dan menggonggong saling membuka diri dan hati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Tangis Ira Maria Pecah Saat Cerita Peristiwa Anaknya Siswa SMA Berinisial EV yang Disuruh Bersujud dan Menggonggong oleh Pengusaha asal Surabaya.

    “Saya masih berpikiran sampai sekarang tidak ada asap tanpa api seperti itu tapi kalau kemudian apinya dicari boleh jadi masalahnya akan melebar ke mana-mana kan,” ujarnya.

    “Kalau melebar ke mana-mana tambah lagi. Kemudian masing-masing pihak bersemangat untuk membawa ke ranah hukum maka hitung-hitungan saya tidak akan lagi proses hukum atas kasus ini akan cepat akan sederhana dan akan berbiaya murah,” imbuhnya

    Bila dipaksakan melalui jalur ligitasi hingga ke persidangan hingga divonis bersalah dan dipenjara, ia menilai agak berlebihan.

  • Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Begini Saran LPEM UI untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) memberikan sejumlah saran terkait strategi alternatif yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam publikasi analisis makroekonomi bertajuk Indonesia Economic Outlook 2025, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan rasio pajak tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif pajak, di antaranya adalah menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

    “Walaupun kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan penerimaan, kenaikan PPN tidak menjamin penerimaan akan meningkat signifikan, terutama di negara-negara yang memiliki sektor informal yang cukup besar,” tulis Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM UI, dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

    Menurut tim riset, beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal dapat terdorong akibat tingginya aktivitas informal yang membatasi basis pajak. Solusi yang diberikan mesti menyasar masalah terkait, mulai dari pemberian insentif, simplifikasi rezim perpajakan, hingga perampingan proses registrasi kegiatan usaha.

    Penerimaan perpajakan juga dapat didorong melalui keterbukaan perdagangan internasional, seiring naiknya nilai transaksi perdagangan yang dinilai akan mampu menaikkan penerimaan dari PPN.

    “Semakin tingginya volume perdagangan internasional dari kegiatan impor dan ekspor akan mendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi domestik yang kemudian berdampak positif pada penerimaan PPN,” lanjut publikasi itu.

    LPEM UI menilai bahwa potensi ini dapat digali dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan dan mengurangi hambatan perdagangan untuk memudahkan fasilitas transaksi perdagangan internasional, sekaligus mendorong bisnis untuk terlibat dalam pasar internasional.

    Hal-hal itu juga perlu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan perdagangan yang mumpuni, serta mendorong platform lokapasar atau e-commerce untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas, sehingga memudahkan keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor.

    “Strategi lainnya adalah dari sisi administrasi perpajakan. Perbaikan administrasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak, yang juga berdampak positif pada iklim investasi. Aspek krusial dalam reformasi perpajakan di berbagai negara menekankan pada peningkatan administrasi perpajakan, dengan fokus pada peningkatan efisiensi administrasi,” tulis LPEM UI.

    Selain itu, reformasi institusi dinilai krusial meningkatkan produktivitas pegawai pajak, salah satunya dengan investasi di infrastruktur digital perpajakan yang dapat memodernisasi aktivitas operasional dan mendorong peningkatan efisiensi secara keseluruhan.

    LPEM UI lantas menggarisbawahi bahwa eksplorasi potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital semakin krusial untuk meningkatkan ruang fiskal.

    Terkait wacana Kementerian Keuangan untuk menjaring pajak ekonomi digital seperti kripto, pajak fintech pada bunga pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam, dan pajak pada transaksi yang melibatkan pengadaan barang dan jasa, peninjauan lebih lanjut dinilai penting untuk dilakukan seluruh pemangku kepentingan industri.

    “Formulasi kebijakan perpajakan yang rinci dan relevan untuk sektor digital yang saat ini belum diatur akan memberikan kepastian dan memfasilitasi tingkat kepatuhan dari pelaku usaha ekonomi digital,” tertulis dalam hasil riset tersebut.

  • Tak Perlu Lapor SPT Pajak Mulai Januari 2025, Ini Alasannya

    Tak Perlu Lapor SPT Pajak Mulai Januari 2025, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap tahunnya, masyarakat Indonesia yang merupakan Wajib Pajak (WP) perlu melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dari perusahaan tempat bekerja.

    Namun, per Januari 2025, WP badan tak perlu lagi melaporkan SPT Pajak untuk karyawan. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sistem inti administrasi perpajakan atau ‘coretax’.

    Sistem ini akan segera diimplementasikan pada Januari 2025, setelah masa uji coba penerapan operasionalnya dilakukan sejak dilakukan 28 Oktober 2024.

    Salah satu keunggulan sistem coretax itu ialah adanya layanan prepopulated data SPT. Artinya, sistem coretax akan otomatis mengisikan data-data pelaporan SPT WP badan.

    “Ini yang mungkin menjadi kemudahan yang ditawarkan ketika coretax diimplementasikan,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo beberapa saat lalu.

    Suryo menjelaskan, pre populated SPT khusus WP badan ini adalah untuk yang menerbitkan bukti potong ataupun bukti pungut pajak pada pihak lain.

    Sistem Prepopulated Data SPT

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti mengatakan, prepopulated bukan merupakan cara baru pelaporan SPT Tahunan.

    Dia menjelaskan prepopulated merupakan metode pengisian yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan. Prepopulated telah diterapkan sejak beberapa tahun yang lalu, namun cakupannya baru terbatas pada Bukti Potong 1721 A1 dan 1721 A2.

    “Ke depan lingkup bukti potong yang prepopulated akan diperluas ke jenis pajak yang lain. Perluasan ini tentu akan makin memudahkan pengisian SPT Tahunan,” kata Dwi dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Dengan skema pre populated ini, data pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan Wajib Pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).

    Berdasar data yang telah tersaji tersebut, Wajib Pajak tinggal mengkonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan menurut Dwi bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat.

    “Tapi ini tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan, tetapi merupakan metode pengisian yang memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan secara elektronik,” tegasnya.

    (fab/fab)

  • Kemenhub Tunggu Hasil Kajian Satgas, Kapan Harga Tiket Pesawat Turun?

    Kemenhub Tunggu Hasil Kajian Satgas, Kapan Harga Tiket Pesawat Turun?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan sedang menunggu hasil kajian dan rekomendasi Tim Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat. 

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengatakan saat ini Kemenhub masih menunggu hasil rekomendasi kebijakan tarif tiket pesawat udara terjangkau, yang masih dibahas oleh Tim Satgas lintas kementerian/lembaga. 

    Kemenhub juga telah memberikan sejumlah masukan sebagai pertimbangan, untuk mengupayakan tarif terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain juga tetap memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan nasional.

    “Kemenhub masih menunggu hasil rekomendasi Tim Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Jika rekomendasinya sudah keluar, Kemenhub akan menyampaikan informasi itu kepada publik secara transparan. Begitupun perihal kapan penurunan harga tiket itu bisa dilakukan,” kata Elba dalam keterangan resmi, Jumat (15/11/2024). 

    Lebih lanjut, Elba mengatakan Satgas yang terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, serta kementerian/lembaga terkait terus mengkaji rencana penurunan harga tiket pesawat secara komprehensif. 

    Selain melakukan kajian bersama Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, kata Elba,  Kemenhub secara intensif dan konsisten melakukan upaya lainnya untuk menstabilkan harga tiket pesawat. 

    Salah satunya berdiskusi intensif dengan pihak maskapai. Maskapai penerbangan diharapkan dapat melakukan upaya efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau.

    Sebagai informasi, tiket pesawat yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, serta biaya tuslah/tambahan (surcharge). Untuk itu, kata Elba, dalam menurunkan harga tiket pesawat perlu keterlibatan berbagai pihak lintas sektor.

  • AHY harap harga tiket pesawat turun sebelum Desember

    AHY harap harga tiket pesawat turun sebelum Desember

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditemui di Jakarta, Jumat (15/11/2024) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    AHY harap harga tiket pesawat turun sebelum Desember
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dirinya sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna menurunkan tiket pesawat yang diharapkan turun sebelum Desember mendatang.

    Menko AHY ditemui di Jakarta, Jumat menyatakan rapat tersebut sudah digelar dirinya pada dua hari lalu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pariwisata, dengan tujuan harga tiket pesawat bisa turun di periode high season seperti natal dan tahun baru.

    “Natal dan tahun baru ini selalu akan mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara. Kita ingin menurunkan harga tiket yang diharapkan bisa semakin baik buat masyarakat, dan tentunya akan memutar perekonomian,” ujar dia.

    Dirinya mengatakan pihaknya bakal mempercepat proses penurunan harga tiket tersebut dalam kurun waktu hingga dua minggu ke depan.

    “Saya harap bisa segera, kita punya target-target kemarin dalam satu, dua minggu ke depan ini kita akan percepat proses,” kata AHY.

    AHY menjelaskan aspek yang diperhatikan dalam proses menurunkan harga tiket penerbangan yakni perpajakan, bahan bakar (avtur), kebutuhan-ketersediaan, serta suku cadang. Dikatakan dia, dalam proses menurunkan harga tiket ini, pihaknya turut memerhatikan performa keuangan dari industri penerbangan yang ada di Indonesia, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dan pelaku usaha di sektor penerbangan.

    “Karena banyak komponen sekali lagi tidak hanya satu dan ini perlu penyesuaian, perlu adjustment di semua pemangku kepentingan yang saya sampaikan tadi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan semangat satuan tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

    Sumber : Antara

  • 3 Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X Yogyakarta

    3 Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X Yogyakarta

    Keraton Yogyakarta Tuntut PT KAI Rp 1.000, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
    Sri Sultan Hamengku Buwono
    X turut berkomentar atas gugatan
    Keraton Yogyakarta
    ke PT KAI sebesar Rp 1.000.
    Sultan mengatakan bahwa tanah yang berstatus Sultan Ground (SG) dicatat sebagai milik BUMN yakni PT KAI.
    Dia juga menyebut bahwa Keraton dan BUMN dalam hal ini PT KAI telah bersepakat untuk mengembalikan status kepemilikan tanah, yang mulanya tercatat sebagai milik PT KAI menjadi milik Keraton Yogyakarta.
    Namun, dalam melakukan pembatalan tidak serta merta bisa dilakukan dan harus melalui jalur meja hijau.
    “Kami sepakat, mereka tidak bisa mengeluarkan itu. Harus dibatalkan lewat pengadilan. Makanya hanya Rp 1.000 rupiah. Jadi nanti yang terjadi itu kira-kira PT KAI punya aset, HGB di atas Sultan Ground. Sudah itu saja,” ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (15/11/2024).
    Dalam menempuh jalur hukum ini Sultan mengklaim bahwa Keraton Yogyakarta sudah melalui komunikasi dengan berbagai pihak seperti PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, hingga Kementerian Keuangan.
    “Tidak hanya PT KAI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, keuangan semua sudah. Tapi tidak berani membatalin,” kata dia.

    Oleh sebab itu, lanjut Sultan, untuk membatalkan status kepemilikan harus melalui pengadilan.
    “Nah kan gitu (Harus dengan putusan pengadilan untuk pembatalan itu). Prosesnya sudah lama, kalau mereka
    ndak
    sepakat saya
    ndak
    ke pengadilan,” beber dia.
    “Prosesnya itu kan dinyatakan tanah negara, tapi itu sudah dipisahkan bukan digunakan negara tapi BUMN. Karena itu dipisahkan ya sudah, saya minta ya dikembalikan (SG),” beber Sultan.
    Saat disinggung soal tuntutan Rp 1.000, Sultan mengatakan bahwa jumlah tersebut hanya untuk bentuk formalitas.
    “Ya harus ada kerugian, kalau tidak gimana, itu kan aspek hukumnya,” kata dia.
    Sebelumnya, Kuasa hukum Keraton Yogyakarta Markus Hadi Tanoto mengungkapkan mengapa Keraton Yogyakarta hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000 kepada PT KAI.
    Markus mengatakan, sebenarnya Keraton Yogyakarta memikirkan kepentingan masyarakat.
    “Seribu itu kan sewu, permisi. Kami sempat diskusi, Keraton masih mementingkan masyarakat. Ini memang untuk kepentingan masyarakat Yogyakarta, makanya kita tidak menggugat materiil yang besar,” ujar Markus saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital

    Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital

    Warga mengakses aplikasi belanja daring melalui perangkat elektronik di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital per 31 Oktober 2024 mencapai Rp29,97 triliun dengan rincian dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp23,77 triliun, pajak kripto sebesar Rp942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,55 triliun. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.

    Memperkuat ekonomi mandiri melalui pemanfaatan digital
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Sepuluh tahun yang lalu, para pelajar atau masyarakat Indonesia mungkin tidak pernah membayangkan akan bisa mendapatkan penghasilan dari saluran digital dan juga teknologi yang ada seperti saat ini. Derasnya perkembangan teknologi dan digital membuat insan muda Indonesia kini dapat memperoleh penghasilan melalui berbagai platform digital.  Mereka dapat menghidupkan ekonomi secara mandiri sejak dini.

    Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (WamenEkraf/WakaBekraf) Irene Umar mengungkapkan bahwa berbagai kemudahan untuk menambah pundi-pundi penghasilan melalui jaringan digital dan teknologi kini tidak lagi memandang usia dan juga pendidikan akhir.

    Selagi masyarakat  mau berusaha dan  mengikuti perkembangan zaman yang sudah mengarah ke era digitalisasi, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari industri tersebut. Bahkan, ada anak usia delapan tahun sudah bisa menghasilkan pendapatan sendiri melalui permainan gim Roblox yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa teknologi tidak lagi memandang usia seseorang untuk menciptakan penghasilan.

    Orang tua si anak pun terheran-heran ketika putranya tersebut sudah bisa menghasilkan pendapatannya sendiri. Hanya saja, masyarakat perlu mendewasakan diri dalam memanfaatkan fasilitas digital ataupun teknologi yang di dalamnya sangat bergantung pada jaringan internet. Tidak menyalahgunakan internet menjadi kunci penting dalam mendapatkan “cuan” yang halal.

    Kerja sama dengan pihak luar

    Indonesia memang harus rajin untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu melesat dalam hal pemanfaatan teknologi dan juga digital, seperti Polandia yang sedang berusaha menjadi basis utama dalam industri gim di dunia. Pendekatan bilateral yang baik dapat membuka peluang yang besar untuk menstimulasi perkembangan industri digital yang ada Indonesia. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) dapat bersaing di tingkat global.

    Polandia yang sedang berusaha untuk menjadi pusat industri gim di Eropa dan dunia menjadi peluang Sumber Daya Manusia (SDM) berbakat Indonesia guna meraih kesuksesan dengan hal tersebut. Mereka bakal banyak membutuhkan talenta berbakat. Dengan jalinan hubungan yang baik antara Indonesia dan Polandia, tidak menutup kemungkinan SDM Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam hal itu.

    Meski begitu, talenta muda Indonesia juga perlu meningkatkan keterampilan mereka dalam hal bahasa, ketrampilan digital dan pengembangan jaringan yang baik di industri tersebut agar nantinya mereka bisa “go international”.  Kementerian Ekonomi Kreatif juga bakal mengadakan pertemuan untuk membahas masa depan industri tersebut yang akan dibawa ke Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian juga menginginkan untuk mendorong percepatan pengembangan industri gim nasional di tingkat daerah. Menurut dia, gim sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia baik dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa sekalipun.

    Hanya saja, sampai saat ini Indonesia belum menggali potensi tersebut dengan begitu maksimal, meski menjadi negara yang memiliki penduduk terbesar nomor empat di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok dan juga India. Ketika Indonesia dapat memanfaatkan ekonomi kreatif secara maksimal, penghasilan tambahan serta peluang lapangan kerja baru,  juga bakal tercipta. Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia luar.

    Tidak hanya mendorong SDM untuk ikut bersaing dalam industri tersebut, negara juga dituntut untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat menjembatani kalangan anak muda untuk berkreasi demi terciptanya industri tersebut di Indonesia. Meski begitu, keterbatasan infrastruktur bukan menjadi alasan talenta muda Indonesia untuk tidak kreatif. Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri untuk talenta muda lebih kreatif.

    Peluang lapangan kerja baru

    Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini, tidak menutup kemungkinan lapangan kerja baru akan tersebar di berbagai industri. Hampir semua perusahaan tidak terlepas dari peran teknologi dan juga digital. Sehingga, berbagai kebutuhan lapangan kerja untuk mereka yang mendalami ilmu tersebut dapat menerima pekerjaan dengan mudah ketiak mereka benar-benar menguasai hal tersebut.

    Salah satunya adalah penggunaan Artificial Intelegent (AI) atau kecerdasan buatan yang banyak membutuhkan SDM berbakat yang mendalami bidang tersebut agar teknologi tersebut dapat berjalan sesuai dengan arahan yang membutuhkan. Dengan begitu, masyarakat Indonesia harus lebih akrab dengan teknologi tersebut untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan-perusahaan dunia yang banyak membutuhkan untuk memelihara teknologi tersebut.

    Salah satu peluang pekerjaan baru yang dibutuhkan untuk memelihara kedewasaan AI ini adalah Prompt Enginering. Tugas dari pekerjaan ini adalah mengoperasikan suatu teknik yang digunakan dalam sistem AI untuk memberikan instruksi secara jelas sehingga sistem AI dapat menampilkan hasil optimal.

    Teknik ini memiliki kemiripan dengan mesin pencari yang menampilkan hasil berdasarkan dengan keyword yang sudah dituliskan oleh manusia dalam mencari yang mereka butuhkan. Dengan begitu,  jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  dari Januari sampai dengan Agustus 2024 sebanyak 46.240, bisa dilibatkan dalam memanfaatkan program tersebut.

    Oleh karena itu, Wamenaker sedang mempersiapkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital  saat ini. Terciptanya ekonomi mandiri dan  ekonomi kreatif  merupakan salah satu dari cita-cita besar pemerintah Prabowo-Gibran melalui Astacita. Dengan upaya serius semua pihak, tekad untuk mewujudkan ekonomi mandiri,  optimistis bisa terwujud.

    Sumber : Antara

  • Ini Sederet Dampak Naiknya PPN jadi 12% di 2025 – Page 3

    Ini Sederet Dampak Naiknya PPN jadi 12% di 2025 – Page 3

    Terkait dengan hal itu, INDEF merekomendasikan agar pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kenaikan PPN sampai ekonomi dalam negeri cukup pulih dan hambatan dari ekonomi global masih bisa diantisipasi. Sebab di banyak negara PPN tidak juga harus sebesar 12 persen. Bahkan Sejumlah negara masih mengenakan tarif PPN hanya 10 persen, 

    “Upaya lain di antaranya, melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi agar diperluas bukan kepada kenaikan tarif PPN itu sendiri, namun upaya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intensifikasi kenaikan PPN tersebut. Apakah penggunaan perluasan basis wajib pajak atau penggunaan teknologi, sehingga PPN itu lebih besar tanpa harus menaikkan tarif dari 11 persen menjadi 12 persen,” katanya.

    Sementara itu, terkait dengan program makan siang bergizi, Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah agar mewaspadai risiko pembengkakan jumlah impor bahan pangan.

    Terlebih, lanjutnya, masih cukup banyak bahan pangan yang belum bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Rasanya kayaknya sebagian besar [bahan pangan] itu impor ya, misalnya beras. Tanpa ada makan siang gratis saja kita sudah impor, kemarin 2 juta ton, hampir 3 juta ton,” ungkap Tauhid.

    Untuk itu, dia menekankan pentingnya untuk melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal untuk memperkuat suplai bagi program makan siang ini dan mengurangi impor bahan pangan.

    Dengan melibatkan UMKM lokal; petani, penyedia barang, sampai dengan pihak pelaksana lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka, alih-alih harus bermitra dengan pengusaha besar.

    Dengan demikian, kata Tauhid, program makan siang gratis ini diharapnya tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.

    “Ketimbang harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar, [libatkan] peternak mandiri untuk penyediaan telur atau daging ayam buras. Sehingga mereka bisa terlibat lebih banyak. Iya, itu adalah dampak ekonominya di situ. Saya kira itu yang paling besar sih, itu dampak yang paling terlihat nanti,” jelasnya.

     

  • AHY Harap Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Desember Nasional 15 November 2024

    AHY Harap Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Desember Nasional 15 November 2024

    AHY Harap Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk menurunkan harga
    tiket pesawat
    sebelum Desember 2024.
    AHY mengatakan, kementeriannya akan saling berkoordinasi hingga dua minggu ke depan untuk mempercepat proses penurunan harga tiket pesawat.
    “Saya berharap ya bisa segera (sebelum Desember harga tiket pesawat turun), kita punya target-target kemarin dan dalam 1-2 minggu depan ini kita akan percepat prosesnya,” kata AHY di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).
    AHY mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas upaya penurunan tiket pesawat menjelang Libur Natal dan Tahun Baru.
    Ia mengatakan, pemerintah tengah menghitung tata kelola pembiayaan seperti harga avtur dan pajak.
    “Kita harus hitung dengan baik karena semangatnya adalah penerbangan di
    high season
    Natal dan Tahun Baru ini kan selalu akan mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara,” ujarnya.
    AHY juga mengatakan, pemerintah harus membahas upaya penurunan harga tiket pesawat dengan pelaku maskapai penerbangan agar tak menganggu performa keuangan maskapai.
    Ia berharap penurunan harga tiket pesawat menjelang Natal dan Tahun Baru nantinya dapat meningkatkan perputaran perekonomian khususnua di sektor pariwisata.
    “Kita ingin menurunkan harga tiket yang diharapkan bisa semakin baik buat masyarakat dan tentunya akan memutar perekonomian terutama di sektor pariwisata,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.