Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

Jakarta, CNBC Indonesia – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Laporan rutin ini menyoroti dua tema besar yakni yakni transisi hijau dan digitalisasi.

Survei Ekonomi OECD merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang mendalam melalui dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

Laporan ini mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya. Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pascapandemi.

Namun, OECD menegaskan Indonesia masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

“Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5.2% (yoy),” ungkap rilis Kementerian Keuangan resmi dikutip Rabu (27/11/2024).

Selain itu, OECD menilai Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Hasil Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi struktural.

Sejalan dengan itu, Sri Mulyani juga menilai Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi.

“Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan tentu saja memperkuat struktur ekonomi kami. Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat, termasuk dalam hal ini memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas Presiden,” ujar Menkeu dalam peluncuran hasil survei OECD ini, Selasa (26/11/2024).

OECD juga menyampaikan bahwa pendapatan per kapita Indonesia meningkat tiga kali lipat selama 25 tahun terakhir, sementara kemiskinan ekstrem telah menurun.

Kebijakan Pemerintah untuk memperluas akses terhadap pendidikan dasar membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, disamping penguatan kebijakan pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan pekerja dengan lebih baik untuk memasuki industri modern.

Selain itu, OECD menggarisbawahi peluang kerja bagi perempuan juga telah meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan gender dalam angkatan kerja. Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong investasi di bidang ekonomi digital, survei ini menggarisbawahi peran ekonomi digital Indonesia sebagai pendorong utama pertumbuhan dan inklusivitas. E-commerce di Indonesia telah tumbuh pesat, termasuk pengembangan ekosistem digital dengan peningkatan jumlah perusahaan startup.

Adapun, E-government dinyatakan berkembang pesat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan mengurangi biaya operasional.

“Sebagai negara kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi digital serta konektivitas menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi di bidang tersebut,” jelas Menkeu.

Terkait dengan transisi hijau, kebijakan Indonesia dalam upaya pensiun dini atas sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi pembangkit energi berkelanjutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang proaktif dalam aksi pengendalian iklim global, serta guna mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ungkap Sri Mulyani.

(haa/haa)