Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

    Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK Regional 5 Desember 2024

    Soal Buruh PT Sritex yang Dirumahkan, Wamenaker Noel: Jangan Ada PHK
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamenker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, pemerintah masih terus memberi perhatian kepada persoalan yang membelit PT Sri Rejeki Isman (
    Sritex
    ). 
    Hal ini diungkapkan, setelah melakukan kunjungan dan bertemu karyawan Sritex di Kabupaten Sukorharjo, pada Kamis (5/12/2024).
    “Yang pasti perusahaan tetap berjalan, kewajiban perusahaan terhadap buruhnya harus juga berjalan,” kata Noel saat ditemui seusai bertemu mantan presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Kemudian, perhatian khusus juga diberikan pemerintah kepada karyawan PT Sritex yang dirumahkan.
    Tak kurang dari 2.500 karyawan yang dirumah setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit.  
    Noel berharap perusahaan memahami bahwa pemerintah menginginkan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Semoga perusahaan atau manajemen paham bahwa kita tidak mau PHK,” katanya. 
    Terkait Sritex yang mulai kehabisan bahan baku produksi sehingga harus merumahkan sebagian karyawan, Noel mengatakan itu bisa didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.
    “Biar kawan-kawan Sritex menyampaikan problemnya ke Bea Cukai, yang pasti negara punya komitmen jangan sampai ada PHK. Kami enggak mau dampak PHK ada problem sosial yang tidak diinginkan oleh pemerintahan Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto),” katanya.
    Noel meminta pihak Bea Cukai lebih bijak dalam menyikapi kondisi yang dialami oleh Sritex. 
    “Mereka kan bahan baku banyak ekspor impor ya, semoga Bea Cukai lebih bisa bijak melihat problem ini. Menko Perekonomian juga meminta perusahaan harus jalan,” katanya.
    Disinggung soal karyawan PT Sritex yang dirumahkan terus bertambah, pihaknya juga meminta penjelasan ke Sritex. 
    “Kami minta penjelasan, kenapa dirumahkan, ternyata itu memang tidak ada bahan baku yang bisa dikerjakan. Daripada mereka tidak produktif di pabrik,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bakal Minta Persetujuan ke DPR untuk Pemberlakuan PPN 12 Persen Pada Barang Mewah – Halaman all

    Pemerintah Bakal Minta Persetujuan ke DPR untuk Pemberlakuan PPN 12 Persen Pada Barang Mewah – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah disebut akan menemui DPR RI dalam rangka membahas kelanjutan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan berlaku pada 1 Januari 2025, sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kabar pemerintah akan meminta persetujuan ke DPR terlebih dahulu disebutkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic.

    Menurut Dolfie, pemerintah akan menggodok rencana pengenaan tarif PPN 12 persen pada komoditi tertentu.

    “Nanti akan disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,” tutur Dolfie pada Kamis (5/12/2024), dikutip dari Kontan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas terkait PPN 12 persen. Ia menyebut nantinya PPN 12 persen hanya akan dikenakan untuk barang mewah.

    Dasco menyatakan, barang-barang pokok dan yang berkaitan dengan layanan yang menyentuh masyarakat masih tetap diberlakukan pajak sekarang, yaitu PPN 11 persen.

    “Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah, jadi secara selektif,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis ini.

    Sementara itu, barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

    Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, berikut daftar barang mewah yang dikenakan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dalam PP 61 tahun 2020.

    1. Kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara

    2. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya

    3. Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga

    4. Kelompok balon udara

    5. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara

    6. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata

     

  • Wamenkeu: K/L pengguna BMN harus beri manfaat bagi rakyat

    Wamenkeu: K/L pengguna BMN harus beri manfaat bagi rakyat

    Sebagai pengelola dan pengguna BMN, setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus memanfaatkan BMN dengan sebaik-baiknya melalui masing-masing bidang kerja untuk untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan, kementerian/lembaga yang memanfaatkan barang milik negara (BMN) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Sebagai pengelola dan pengguna BMN, setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah harus memanfaatkan BMN dengan sebaik-baiknya melalui masing-masing bidang kerja untuk untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat,” kata Suahasil, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Aset negara menjadi kunci dalam mendukung mobilisasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga tata kelola aset harus akuntabel dan profesional. Untuk itu, Wamenkeu Suahasil meminta seluruh BMN yang ada di Indonesia, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dikonsolidasikan secara terus menerus dengan tata kelola yang baik.

    Kolaborasi yang baik juga perlu dilakukan antarkementerian dan lembaga. Sebagia contoh, sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan kementerian/lembaga lain dalam program percepatan pensertifikatan telah berhasil mensertifikatkan sebanyak 182.042 bidang tanah.

    “Capaian ini baik, tapi masih ada yang belum tuntas. Jadi ini perlu dituntaskan,” ujarnya.

    Dia meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kementerian terkait agar terus membangun logika bagaimana membuat tanah-tanah dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan pemerintah, memperbaiki pelayanan umum, dan juga bermanfaat langsung bagi masyarakat.

    Berbagai transformasi berkelanjutan atas pengelolaan BMN pun dilakukan secara terus menerus. Salah satunya adalah dengan mengasuransikan BMN di dalam rangka melindungi aset negara dari berbagai risiko yang mungkin muncul. Selain itu, Wamenkeu Suahasil menilai aset negara juga perlu dioptimalkan untuk mendukung berbagai bidang.

    “Aset negara perlu kita optimalkan terus, harus bisa mendukung ekonomi kreatif, harus bisa mendukung startup, harus bisa mendukung rumah tangga secara langsung, UMKM hingga pengembangan di ekonomi hijau kita,” tutur Suahasil.

    Lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil mengatakan transformasi pengelolaan BMN yang tak kalah penting adalah penggunaan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi.

    Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang digunakan untuk membantu pengelolaan aset negara telah diakui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai salah satu aplikasi umum bidang pengelolaan kekayaan negara melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 487 Tahun 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Surat pajak tersedia di Coretax, pengiriman fisik jadi opsi

    Surat pajak tersedia di Coretax, pengiriman fisik jadi opsi

    Utamanya penyampaian SP2DK melalui Coretax. Tapi kalau memang diperlukan dengan pertimbangan tertentu, tetap akan dikirim secara fisik

    Bandung (ANTARA) – Surat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk wajib pajak, seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), akan tersedia di Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax, sementara pengiriman fisik menjadi opsi.

    “Utamanya penyampaian SP2DK melalui Coretax. Tapi kalau memang diperlukan dengan pertimbangan tertentu, tetap akan dikirim secara fisik,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    Tidak hanya SP2DK, dokumen perpajakan lainnya pun akan tersedia secara digital di Coretax. Akses dokumen secara digital juga akan dikirimkan melalui email.

    Menurut Dwi, reformasi itu merupakan paradigma baru bagi hubungan wajib pajak dengan DJP.

    Sebelumnya, wajib pajak kerap mengeluh lantaran tidak merasa menerima surat dari DJP secara fisik. Hal ini umumnya karena terjadinya kesalahan dalam proses pengiriman.

    Reformasi itu juga bakal meminimalkan risiko penipuan, mengingat surat pajak yang dikirim secara fisik berpeluang disalahgunakan oleh oknum yang berniat jahat.

    Dwi menegaskan surat pajak dari DJP pasti tersedia dalam sistem Coretax maupun email, meski tak dikirim secara fisik. Artinya, surat yang dikirim secara fisik namun tak tersedia di Coretax maupun email merupakan penipuan.

    Lebih lanjut, mengingat pentingnya peran email, Dwi mengimbau wajib pajak untuk memastikan email dan nomor telepon yang didaftarkan dalam sistem Coretax merupakan email dan nomor aktif yang digunakan sehari-hari oleh wajib pajak.

    “Jadi, email dan nomor yang digunakan wajib pajak sehari-hari itu sangat penting dan krusial. Ini untuk memangkas keluhan-keluhan wajib pajak yang tidak menerima pemberitahuan dan juga untuk menghindari penipuan,” tuturnya.

    Untuk diketahui, Coretax rencananya bakal mulai diimplementasikan pada tahun pajak 2025. Dalam hal ini, transaksi pajak tahun depan bakal terekam dalam sistem. Namun, pelaporannya dilakukan pada 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tinjau Kanwil Bali, Menkeu sebut APBN bantu pemulihan ekonomi lokal

    Tinjau Kanwil Bali, Menkeu sebut APBN bantu pemulihan ekonomi lokal

    APBN dan transfer ke daerah (TKD) ikut mendukung pemulihan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau Kantor Kementerian Keuangan Wilayah Bali menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah membantu pemulihan ekonomi di wilayah Pulau Dewata.

    “Ekonomi Bali dan sektor pariwisata mulai pulih. APBN dan transfer ke daerah (TKD) ikut mendukung pemulihan ekonomi daerah,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Dalam kunjungannya itu, Sri Mulyani menerima laporan performa empat direktorat jenderal, di antaranya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

    “Menjelang akhir tahun anggaran, seluruh Kanwil Kemenkeu sibuk menjalankan tugas, baik dari sisi penerimaan, belanja, dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang,” tutur dia.

    APBN per Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Defisit ini masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29 persen.

    Defisit diperoleh lantaran belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Belanja negara tercatat sebesar Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu, tumbuh 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.247,5 triliun atau 80,2 persen dari target, tumbuh 0,3 persen yoy.

    Secara rinci, realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.834,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp722,2 triliun.

    Realisasi BPP setara 74,3 persen dari target APBN Rp2.467,5 triliun, tumbuh 16,7 persen. Sementara realisasi TKD setara 84,2 persen APBN Rp857,6 triliun, tumbuh 8 persen.

    Sedangkan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp1.749,3 triliun (setara 75,7 persen dari target Rp2.309,9 triliun, tumbuh 0,3 persen), terdiri dari penerimaan pajak Rp1.517,5 triliun (76,3 persen dari target Rp1.988,9 triliun, melambat 0,4 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp231,7 triliun (72,2 persen dari target Rp321 triliun, tumbuh 4,9 persen).

    Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp477,5 triliun, setara 971, persen dari target Rp492 triliun, namun melambat 3,4 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • IHSG diprediksi menguat saat “wait and see” data ketenagakerjaan AS

    IHSG diprediksi menguat saat “wait and see” data ketenagakerjaan AS

    IHSG hari ini akan mencoba melanjutkan kenaikan ke range 7.400 sampai 7.500Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, diperkirakan bergerak menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS).

    IHSG dibuka melemah 0,74 poin atau 0,01 persen ke posisi 7.326,02. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,30 poin atau 0,03 persen ke posisi 883,29.

    “IHSG hari ini akan mencoba melanjutkan kenaikan ke range 7.400 sampai 7.500,” ujar Head of Retail Research BNI Sekuritas Fanny Suherman di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, para pelaku pasar menantikan data ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada Jumat (6/12), para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan bahwa perekonomian AS menambah 214 ribu pekerjaan pada November 2024

    Bursa Asia mayoritas melemah pada perdagangan Rabu (4/12), terdorong kisruh politik di Korea Selatan.

    Para pelaku pasar menilai realisasi pertumbuhan ekonomi riil Australia tumbuh 0,8 persen pada Kuartal III-2024, meleset dari ekspektasi sebesar 1,1 persen.

    Pasar Korea Selatan melemah, seiring investor merespons gejolak politik di Korea Selatan, di mana darurat militer diberlakukan dan kemudian dicabut hanya beberapa jam kemudian, menyusul penolakan tegas dari parlemen terhadap upayanya melarang aktivitas politik.

    Kementerian Keuangan Korea Selatan menyatakan siap menggelontorkan likuiditas “tanpa batas” ke pasar keuangan apabila diperlukan.

    Yonhap melaporkan regulator keuangan bersiap menggunakan dana stabilisasi pasar saham sebesar 10 triliun Won (sekitar 7,07 miliar dolar AS). Menteri Keuangan akan mengadakan konferensi pers pada waktu setempat.

    Sementara itu, pasar saham AS mencatatkan rekor baru pada hari Rabu, dengan S&P 500 dan Nasdaq Composite naik ke level tertinggi sepanjang masa, didorong oleh kenaikan saham teknologi setelah laporan yang kuat dari Salesforce dan Marvell Technology.

    Salesforce melonjak hampir 11 persen setelah melaporkan pendapatan kuartal ketiga fiskal yang melampaui perkiraan. Indeks S&P 500 naik 0,61 persen dan ditutup pada 6.086,49, sementara Nasdaq yang berfokus pada teknologi naik 1,3 persen menjadi 19.735,12. Dow Jones Industrial Average juga naik 308,51 poin, atau 0,69 persen menjadi 45.014,04.

    Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei menguat 249,83 poin atau 064 persen ke level 39.526,22, indeks Shanghai melemah 5,32 poin atau 0,16 persen ke posisi 3.358,33, indeks Kuala Lumpur melemah 2,79 poin atau 0,17 persen ke posisi 1.615,88, dan indeks Straits Times menguat 34,40 poin atau 0,91 persen ke 3.834,34.

    Baca juga: PT PP Infrastruktur jual saham PT UMT ke Mitratel
    Baca juga: Intraday short selling berpotensi tingkatkan likuiditas pasar saham
    Baca juga: BEI kejar peningkatan transaksi investor aktif transaksi harian

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lapor SPT Pajak 2024 Pakai Sistem Lama, Coretax Gimana?

    Lapor SPT Pajak 2024 Pakai Sistem Lama, Coretax Gimana?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun 2024 yang akan disampaikan di awal 2025 masih akan menggunakan sistem lama melalui DJP Online.

    Padahal, DJP memiliki Coretax Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) akan mulai berlaku per Januari 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menjelaskan keputusan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan 2024.

    “Demi kemudahan dan keberlanjutan wajib pajak, jadi SPT Tahunan 2024 untuk wajib pajak orang pribadi atau badan, kita masih menggunakan saluran yang lama,” kata Dwi dikutip dari Detikcom, Kamis (5/12/2024).

    Dwi mengakui bahwa data transaksi wajib pajak pada 2024 belum terekam oleh sistem Coretax. “Secara transaksi kan belum tercatat ya, nanti baru tercatatnya itu di 2025,” ucapnya.

    Kebijakan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Nantinya, wajib pajak orang pribadi masih akan melaporkan sPT melalui e-filling di DJP Online dan wajib pajak badan atau perusahaan akan menggunakan e-Form DJP Online.

    Dwi menegaskan Coretax baru akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025, yang pelaporannya dilakukan di 2026.

    “Nanti yang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan itu menggunakan Coretax baru 2025, yang akan disampaikan di 2026. Karena kalau kita langsung paksa sekarang, ya pasti belum ada juga karena data transaksinya kan belum masuk,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Pertamina Kantongi Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 38 Triliun

    Pertamina Kantongi Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 38 Triliun

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode Triwulan II tahun 2024, sebesar Rp 38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp 34,26 triliun (tidak termasuk pajak). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri pun mengapresiasi pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, hingga akhir November 2024, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 111,43 triliun (termasuk pajak). Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode triwulan-IV 2023, periode triwulan-I 2024 dan periode triwulan-II 2024.

    “Penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga Triwulan II tahun 2024,” ujar Simon dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

    Simon juga menyampaikan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” imbuh Simon.

    Pihaknya juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi. Atas upaya ini, hingga triwulan-III tahun 2024 Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13% atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Menurutnya, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran, seperti implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda 4 melalui QR Code MyPertamina.

    “Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia. Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” terang dia.

    “Pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan Pertamina terhadap Pemerintah untuk mengurangi beban anggaran Negara,” sambung Simon.

    (hns/hns)

  • Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi iniJakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode kuartal II- 2024.

    Pembayaran itu tercatat senilai Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau senilai Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak).

    “Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Jakarta, Rabu.

    Simon mengungkapkan Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah senilai Rp111,43 triliun (termasuk pajak) hingga akhir November 2024.

    Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode kuartal IV- 2023, periode kuartal I- 2024 dan periode kuartal II- 2024.

    Simon menyebut penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.

    “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga kuartal II- 2024,” ujar Simon.

    Simon menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” ujar Simon.

    Ia melanjutkan, Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    “Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi,” ucap Simon.

    Baca juga: Pertamina apresiasi pembayaran dana kompensasi BBM oleh pemerintah

    Baca juga: Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina

    Baca juga: Indef: Dana kompensasi wajib dibayarkan kepada Pertamina

    Atas upaya ini, hingga kuartal III- 2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi sebesar 13 persen year on year (yoy) atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code MyPertamina.

    Selain itu, lanjutnya, Pertamina telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina, serta melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.

    “Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” imbuh Simon.

    Ia menyebut, pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara.

    Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, Pertamina terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs), sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perseroan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024