Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025

    Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam resmi memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025 mendatang.

    Mengutip Kantor Berita Vietnam News Agency (VNA) pada Rabu (11/12/2024), perpanjangan pemotongan PPN ini dilakukan setelah Majelis Nasional Vietnam menyetujui resolusi perpanjangan kebijakan tersebut pada 30 November 2024 lalu. Kebijakan pemangkasan PPN ini semula akan berakhir pada 31 Desember 2024.

    Dalam resolusi tersebut, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10% akan terus menikmati tarif 8% selama enam bulan ke depan. Pengurangan PPN akan berlaku secara seragam di semua tahap—impor, manufaktur, pemrosesan, dan perdagangan—untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat.

    Adapun, pengurangan PPN tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

    Sementara itu, dilansir dari Vietnam News, perpanjangan pengurangan PPN diharapkan dapat membantu merangsang konsumsi dan mendukung produksi dan bisnis dengan menurunkan biaya barang dan jasa, karena ekonomi terus berjuang, kata pakar ekonomi Đinh Trọng Thịnh.

    Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan pengurangan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar VNĐ26,1 triliun atau US$1,028 miliar pada paruh pertama 2025. Namun, hal itu akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

    Pengurangan PPN telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi setelah pandemi COVID-19.

    Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VNĐ51,4 triliun, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8% dibandingkan periode 2021.

    Pengurangan PPN pada paruh kedua 2023 mencapai total VNĐ23,4 triliun, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada 2023. Adapun, total biaya pengurangan PPN pada 2024 diperkirakan sekitar VNĐ49 triliun.

  • Indonesia Sudah Impor Pangan Mencapai 30 Juta Ton, Beras hingga Garam – Halaman all

    Indonesia Sudah Impor Pangan Mencapai 30 Juta Ton, Beras hingga Garam – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap total jumlah pangan yang diimpor oleh Indonesia.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan bahwa total impor pangan Indonesia mencapai 30 juta ton per tahun.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    “Total yang kita impor di bidang pangan ini 30 juta ton, hampir sama dengan produksi beras kita. 30 juta ton itu ya ada gula, beras, garam, terigu, kedelai, ada lain-lain,” kata Zulhas.

    Ia pun mengatakan tidak mudah mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tercapai pada 2027.

    Ia mencontohkan sulitnya jika Indonesia ingin mencapai swasembada beras. Bila ingin mencapainya, melibatkan peraturan dari berbagai kementerian.

    Untuk urusan padi, dibutuhkan dari Kementerian Pertanian, di urusan irigasi butuh Kementerian Pekerjaan Umum, lalu untuk urusan pupuk membutuhkan Kementerian BUMN.

    “Rumit, sangat tersebar di mana-mana,” ujar Zulhas.

    Menurut dia sulit jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam dan Thailand di bidang pangan jika kebijakannya berserakan di mana-mana.

    Maka dari itu, selama hampir dua bulan bekerja di Kabinet Merah Putih, ia menyebut salah satu langkah yang diambil adalah menyederhanakan kebijakan agar swasembada pangan pada 2027 bisa tercapai.

    Penyederhanaan kebijakan itu sebagaimana ditunjukkan melalui pemangkasan alur distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

    Sebelumnya, untuk pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani, diperlukan berbagai aturan di tingkat pusat dan daerah.

    Antara lain melibatkan peraturan dari bupati, gubernur, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan.

    Saking panjangnya regulasi penyaluran, pupuk bersubsidi itu disebut bisa baru tiba di tangan petani saat musim panen, bukan ketika waktu tanam.

    “Sekarang pupuk (bersubsidi) diputuskan oleh Menteri Pertanian, bisa langsung kepada petani,” ucap Zulhas.

    Kemudian, kebijakan lainnya yang diubah demi mencapai swasembada pangan pada 2027 adalah terkait dengan penyuluh pertanian lapangan, di mana kewenangan pengelolaannya ditarik ke tingkat pusat.

    Tadinya, kewenangan penyuluh pertanian ada di tingkat kabupaten, tetapi kini ditarik ke pusat.

    “Penyuluhan itu nanti dia akan berfungsi sebagai penyuluh pertanian padi, hortikultura, juga penyuluhan tanaman-tanaman perkembunan rakyat,” tutur Zulhas.

     

  • Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal bagi industri otomotif. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan insentif fiskal bagi industri otomotif dapat memperkuat investasi di Indonesia.
     
    “Pemerintah memang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024. 
     
    Pernyataan Anindya itu dinyatakan saat menghadiri kegiatan link and match yang diadakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kegiatan ini mempertemukan industri kecil dan menengah (IKM) di bidang otomotif dengan industri besar, dalam hal ini, agen pemegang merek (APM).
    Hadir pada pertemuan ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya; Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita; Chief of Corporate Affairs PT Astra Internasional Tbk, Riza Deliansyah; Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo; dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.
     

    Wamen Perindustrian Faisol Riza mengatakan insentif perlu diberikan, terutama bagi pelaku industri besar yang terlibat program link and match dengan sektor IKM. “Upaya ini penting karena dari komitmen dan konsistensi ini semua lini bisnis bisa jadi satu atau terintegrasi dan membangun rantai pasok industri di dalam negeri,” kata Faisol.
     
    Potensi transaksi besar
    Dalam kesempatan yang sama, Anindya mengungkapkan potensi transaksi dari APM tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif bisa mencapai Rp130 miliar per tahun.
     
    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak pengusaha memanfaatkan pertemuan bisnis atau link and match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.
     
    “Karena Kadin ini bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi juga mempunyai kaki tangan sampai provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” kata dia.
     
    Temu link and match ini menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dengan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp115 miliar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Pemberian Insentif Fiskal Bagi Industri Otomotif Dinilai Bakal Mendongkrak Perekonomian RI – Halaman all

    Pemberian Insentif Fiskal Bagi Industri Otomotif Dinilai Bakal Mendongkrak Perekonomian RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, insentif fiskal untuk industri otomotif dapat memperkuat Indonesia sebagai potensi investasi.

    “Ya, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mendukung insentif fiskal bagi industri otomotif sebagaimana diungkapkan Pak Wamen (Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza),” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, usai acara Link & Match yang diadakan Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Hadir pada pertemuan pers ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.

    Anindya mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar.

    Sebelumnya, Wamen Perindustrian Faisol mengatakan, Vietnam baru saja menurunkan PPN dari 10 persen ke level 8 persen untuk menggerakkan ekonomi.

    Sebagaimana diberitakan, pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. PPN baru itu berlaku untuk barang-barang mewah, seperti mobil mewah, apartemen mewah, dan rumah mewah.

    Jenis kendaraan tergolong mewah misalnya, mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (termasuk kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 orang–termasuk pengemudi–dengan kapasitas isi silinder sampai 3.000 cc). Untuk kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250-500 cc termasuk barang mewah.

    Dalam kesempatan yang sama, Anindya juga mengungkapkan potensi transaksi dari Agen Pemegang Merek (APM) tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif yang bisa mencapai Rp 130 miliar per tahun.

    “Jumlah daripada APM tier 1 28 dan 57 IKM kalau tidak salah, sedangkan transaksinya hampir Rp 130 miliar per tahun,” tuturnya.

    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak untuk memanfaatkan pertemuan bisnis atau Link and Match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.

    “Karena memang Kadin ini, bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi mempunyai juga kaki tangan sampai kepada provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” katanya.

    Acara Link and Match ini juga menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga sempat menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp 115 miliar. 

  • 77 Lot Barang Rampasan Koruptor Terjual Rp17 Miliar dalam Lelang

    77 Lot Barang Rampasan Koruptor Terjual Rp17 Miliar dalam Lelang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Lelang barang rampasan koruptor yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) menghasilkan Rp17 miliar.

    “Dengan demikian secara keseluruhan 77 lot barang berhasil terjual dengan nilai Rp17.011.584.656,00 atau sebesar Rp17,011 miliar,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III Rina Yulia, Selasa (10/12).

    Rina menuturkan terdapat 134 aset barang rampasan yang dilelang online berasal dari 12 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Di antaranya aset barang tidak bergerak sejumlah enam (6) lot berupa tempat tinggal, apartemen dan kontrakan senilai Rp79,18 miliar.

    Pada sesi 1 pelaksanaan lelang online, KPK berhasil menjual dua (2) unit rumah susun umum pada lot 4 dengan limit sesuai dengan nilai wajar sebesar Rp598,3 juta.

    Pada sesi 2, kendaraan yang berhasil terjual di antaranya mobil bermerek Lexus LX3.5 V6 dengan nilai limit Rp1,575 miliar; mobil Jeep Wrangler Rubicon terjual Rp1,406 miliar; mobil merek Hummer terjual Rp701,8 juta; mobil merek Cadillac terjual Rp541,5 juta; sepeda motor BMW R Nine T terjual Rp336,9 juta; Harley Davidson Fat Boy terjual Rp242,4 juta; dan Harley Davidson Tri Glide terjual Rp665,5 juta.

    Pada lelang sesi 1 berhasil terjual dua (2) lot barang, dan pada sesi 2 dari 70 lot barang yang tersedia pada lelang online berhasil terjual 63 lot barang. Sementara dalam sesi 3, terjual 14 lot barang dengan nilai Rp1.447.836.000.

    Tak hanya melakukan kegiatan lelang online barang rampasan, KPK juga menggelar pameran barang rampasan dan sitaan hasil dari pelaku tindak pidana korupsi.

    Setidaknya terdapat 11 barang rampasan dan sitaan berupa satu unit mobil Toyota Lexus, satu unit mobil Jeep Wrangler Rubicon, satu unit mobil Mercedes Benz, satu unit sepeda motor Harley Davidson, satu unit sepeda motor Triumph dan empat tas mewah yang dipamerkan pada perayaan Hakordia 2024.

    Barang rampasan kasus korupsi adalah bagian dari upaya KPK untuk mengembalikan keuangan negara dari perkara korupsi yang ditangani KPK. Satu di antaranya adalah motor gede (moge) yang dirampas dari terpidana kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengatakan berdasarkan peraturan yang berlaku, barang rampasan negara merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Mungki menjelaskan sebagai tahapan lelang barang rampasan sebelum dijual atau dilelang, terdapat salah satu tahap yang cukup penting yaitu penetapan harga limit atau harga dasar lelang. Sebagai harga acuan, maka perlu ada taksiran atau penilaian yang wajar dari penaksir atau tim penilai yang kompeten, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    “Optimalisasi pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset atau asset recovery tindak pidana korupsi. Penatausahaan ini dilakukan agar ketika aset diputuskan kembali untuk negara, nilai aset tidak mengalami penurunan sedikit pun, sehingga potensi penerimaan yang diperoleh negara dapat bermanfaat sebagai nilai tambah aset,” kata Mungki.

    (ryn/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Makan Bergizi Gratis-Dana Desa Diklaim Tingkatkan Peredaran Uang Daerah, Rp9 Miliar per Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengandalkan Program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa pada APBN 2025 untuk turut meningkatkan perekonomian daerah, terutama di desa-desa.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa sebelumnya anggaran khusus untuk program prioritas pemerintahan Prabowo itu sebesar Rp71 triliun. Di desa-desa, program makan bergizi gratis (MBG) diharapkan bisa membangkitkan perekonomian lokal. 

    Sri Mulyani pun mengungkap nantinya Dana Desa juga akan membantu perekonomian lokal di tahun depan. 

    “Dengan demikian, program Makan Bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintahan Prabowo pada tahun pertama menganggarkan Rp71 triliun untuk Dana Desa. Anggaran itu terdiri dari Rp69 triliun pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan, dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan.

    Sri Mulyani lalu memaparkan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Transfer ke daerah dirancang sebesar Rp919,9 triliun.

    APBN itu dirancang dengan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana untuk perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak menyumbang Rp513,6 triliun serta hibah Rp0,6 triliun.

    Maka itu, defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Siang Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran,” papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto hari ini memperkirakan peredaran uang di daerah pada 2025 akan mencapai puluhan triliun. Perinciannya, sebesar Rp1 miliar digulirkan sebagai Dana Desa per tahun.

    Kemudian, denga adanya program MBG, peredaran uang juga akan bertambah yakni Rp8 miliar per desa setiap tahunnya. Maka, kombinasi antara program MBG dan Dana Desa membuat peredaran uang di desa menjadi total Rp9 miliar. 

    “800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah, kita akan balikkan uang yang tersedor ke pusat, kita balik uang akan turun ke desa ke daerah-daerah,” ujarnya di Istana Kepresidenan,, Jakarta. 

  • Kemenperin Janjikan Insentif Tambahan bagi Perusahaan yang Gandeng Industri Kecil Menengah

    Kemenperin Janjikan Insentif Tambahan bagi Perusahaan yang Gandeng Industri Kecil Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM) agar masuk ke dalam rantai pasok industri skala besar. Wacana ini akan segera diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kalau perusahaan yang sudah menjalankan link and match sebaiknya dibantu agar bisa mendapatkan tambahan insentif,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dalam acara “Link and Match Temu Bisnis IKM Komponen Otomotif dengan Industri Besar” di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, insentif tambahan bagi perusahaan yang menggandeng IKM ini lebih penting ketimbang insentif bagi perusahaan yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang seharusnya memang merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha.

    “Ini penting karena kalau TKDN menurut saya itu kewajiban dari setiap perusahaan untuk dijalankan. Namun, komitmen, konsistensi, dan wujud link and match ini harapan yang sudah lama diinginkan pemerintah sehingga semua aspek lini bisnis bisa menjadi satu dalam rantai pasok industri,” ungkapnya.

    Terkait insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM), Faisol mengatakan, pemerintah memberikan penghargaan kepada para pengusaha dari berbagai perusahaan yang telah berkolaborasi bersama IKM dalam negeri sehingga mampu masuk dan bersaing dalam rantai pasok perindustrian.

    “Penghargaan yang diberikan bukan hanya seperti tadi (pemberian plakat), tetapi juga tambahan insentif. Mungkin bisa diusulkan kepada Kementerian Keuangan, barangkali apa saja yang bisa kita minta supaya insentif ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang konsisten melakukan link and match,” ujarnya.

    Ke depan, Faisol berharap akan semakin banyak perusahaan dari berbagai sektor yang mampu merangkul IKM nasional. Apalagi, menurutnya, produk IKM dalam negeri saat ini sangat berkembang mengikuti standar industri besar.

    Dengan kolaborasi terus-menerus antara industri skala besar dengan industri skala kecil dan menengah ini, pemerintahan berharap investasi akan membanjiri industri dalam negeri.

    “Terima kasih juga kepada Kadin Indonesia yang tidak pernah menyerah dan lelah membantu pemerintah, dalam hal ini Kemenperin menjaga konsistensi terus berjalan. Kami berharap program link and match ini berjalan pada sektor-sektor yang lain, yang lini bisnisnya lebih stabil, mungkin bisa di sektor elektronik, dan sebagainya,” pungkas Faisol terkait insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM).

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkokoh Sistem ‘Imun’ Organisasi

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkokoh Sistem ‘Imun’ Organisasi

    Jakarta –

    ASN Culture Festival 2024 kembali digelar di Jakarta, hari ini. Pada Pesta Budaya Kerja yang digelar sejak tahun 2021 ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyerahkan Penghargaan Skor Indeks BerAKHLAK Terbaik Tahun 2024.

    Menteri Rini mengungkapkan, di tahun 2024 Indeks BerAKHLAK Nasional mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, skor Indeks BerAKHLAK berada pada angka 61,1%, dan meningkat menjadi 68,1% pada tahun 2024. Hal itu diungkapkan olehnya saat

    “Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah telah bergerak maju dalam meningkatkan budaya kerja. Ini merupakan pendorong bagi kita agar lebih intens dalam upaya internalisasi dan menyusun strategi untuk memperkuat budaya kerja,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

    Dia menjelaskan berbagai laporan dan riset menunjukkan bahwa budaya kerja mempengaruhi kinerja organisasi. Menurutnya, menerapkan nilai dasar BerAKHLAK serta kode etik dan kode perilakunya, tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu, tetapi juga akan membangun citra positif bagi institusi yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat.

    “SDM yang sehat akan mendukung sistem ‘imun’ organisasi. Organisasi dengan SDM yang sehat cenderung lebih mampu menghadapi perubahan dan tantangan, karena pegawai yang sehat dan bahagia berkontribusi pada produktivitas yang tinggi, keterlibatan yang kuat, dan kerja sama yang lebih baik,” tutur Rini.

    ASN Culture Festival menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk melakukan rebranding ASN menjadi sosok yang lebih profesional, inovatif, inspiratif, dan kreatif. Ada empat citra yang akan menjadi rebranding ASN yaitu #ASNBerprestasi, #ASNMenginspirasi, #ASNBerinovasi, dan #ASNBerkreasi.

    Kedua, #ASNMenginspirasi yaitu representasi ASN yang menjadi panutan bagi ASN lainnya dan masyarakat luas. ASN inspiratif adalah individu yang memiliki integritas dan dedikasi luar biasa, serta selalu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Ketiga, #ASNBerinovasi yakni representasi ASN yang selalu memiliki ide-ide baru dan kreatif untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. ASN berinovasi tidak hanya puas dengan cara kerja yang sudah ada, tetapi selalu mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif untuk menyelesaikan masalah. Terakhir, #ASNBerkreasi yang merupakan representasi ASN yang memiliki jiwa seni dan kreativitas.

    Rebranding ini diharapkan dapat mendorong ASN untuk mengembangkan potensi diri dan memberikan warna baru dalam dunia birokrasi.

    ASN Culture Festival 2024 mengusung tema Colors of Harmony. Festival ini merupakan salah satu wujud penerapan nilai BerAKHLAK dengan menjunjung kolaborasi antar instansi pemerintah.

    Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan dalam acara ini digelar talkshow bersama ASN Role Model yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, Top 3 Anugerah ASN 2021 Kategori ASN Inspiratif Farchan Noor Rachman dari Kementerian Keuangan, Achmad Budi, ASN Motivator dari Kemenko PMK yang giat mengkampanyekan pemberdayaan penyandang disabilitas; serta ASN Kemenkeu yang juga content creator Regitha Megaartha.

    Gelaran ASN Culture Festival 2024 juga diisi pameran yang menampilkan inovasi dari berbagai instansi pemerintah.

    “Kedepan gelaran ini kita harapkan bisa dikembangkan lagi agar seluruh ASN bisa merasakan kemeriahan dan semangat untuk memperkokoh budaya kerja ASN. Termasuk booth booth yang menampilkan inovasi dari ASN baik secara instansional maupun individual,” tutup Aba.

    (akn/ega)

  • Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta

    Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta

    Ketua KPK Sebut Pejabat Isi LHKPN Abal-abal, Fortuner Dihargai Rp 6 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Nawawi Pomolango menyebut, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) lebih banyak diisi dengan data abal-abal dan amburadul.
    Menurut Nawawi, banyak LHKPN yang diisi para wajib lapor tidak sesuai dengan harta kekayaan yang mereka miliki.
    “Kita minta perhatian dari pemerintah bahwa ternyata pengisiannya itu lebih banyak abal-abal daripada benarnya, fakta pengisian itu enggak benar lebih banyak gitu,” kata Nawawi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Mahmakah Agung, Senin (9/12/2024).
    Ia mencontohkan, tedapat wajib lapor yang menyampaikan LHKPN dengan menyebut Fortuner seharga Rp 6 juta.
    Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menyebut, meski tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi, tetapi tidak dilakukan dengan jujur.
    “Pengisian LHKPN kan lebih banyak amburadulnya ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta kita nanya ke dia gitu di mana dapat Fortuner Rp 6 juta kita pengen beli juga 10 gitu kan,” ujar Nawawi.
    Menurutnya, KPK memiliki tiga kasus perkara korupsi yang lahir dari temuan tim LHKPN. Saat itu, kata Nawawi, ramai fenomena pejabat memamerkan kekayaan atau
    flexing.

    KPK kemudian melakukan pemeriksaan LHKPN dan menemukan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak mengisi LHKPN sesuai kekayaan yang mereka miliki.
    Ketiga pejabat itu adalah eks Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono, eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.
    “Apa yang kita temukan itu jungkir balik faktanya itu ada ratusan bahkan lebih daripada itu yang kita temukan bahwa ketidakjujuran dalam pengisian LHKPN,” tuturnya.
    Nawawi mengaku pernah meminta Direktorat Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN di KPK untuk memberi perhatian khusus kepada Mahkamah Agung.
    Menurutnya, terdapat pejabat tinggi di MA yang dinilai menyampaikan laporan LHKPN tidak wajar.
    “Dalam pengisiannya itu lebih dari seperdua pimpinan Mahkamah Agung yang disinyalir pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya,” kata Nawawi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T buat Bangun Proyek Ini di IKN

    Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T buat Bangun Proyek Ini di IKN

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun pada 2025. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan anggaran tersebut lantaran pihaknya telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sarana dan prasarana lembaga Yudikatif dan legislatif.

    Oleh karenanya, Ia mengusulkan adanya tambahan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Adapun saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 sebanyak Rp 6,3 triliun.

    “Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Selain itu pembangunan sarana dan prasarana lembaga yudikatif dan legaslatif, Basuki mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun jalan untuk konektivitas di IKN.

    Selanjutnya, Basuki mengatakan bahwa proses lelang pengadaan pembangunan proyek tersebut akan berlangsung pada Januari 2025.

    “Tahun depan sudah Januari, kan? Iya bulan depan (lelangnya),” katanya.

    Sebelumnya, ketika Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Basuki mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

    “Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap,” tegas Basuki

    (rrd/rir)