Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Vietnam Turunkan PPN Jadi 8 Persen Demi Dorong Daya Beli

    Vietnam Turunkan PPN Jadi 8 Persen Demi Dorong Daya Beli

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Vietnam menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025.

    Ini terjadi usai Majelis Nasional menyetujui perpanjangan penurunan PPN sebesar 2 persen hingga akhir Juni 2025 pada Sabtu lalu (7/12). Kebijakan diskon PPN ini berlaku sejak 2022.

    Perpanjangan kebijakan penurunan PPN ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah Vietnam ingin harga barang dan jasa turun agar ekonomi tumbuh.

    Berdasarkan laporan Vietnam News, beberapa barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10 persen akan terus menikmati tarif 8 persen selama enam bulan ke depan.

    Namun, penurunan PPN ini tidak berlaku untuk sektor real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan layanan yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

    Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan turunnya PPN sebesar 2 persen akan membuat penerimaan negara berkurang sekitar US$1,02 miliar atau sekitar Rp16,29 triliun (asumsi kurs Rp15.970) pada paruh pertama 2025.

    Namun, pemerintah Vietnam optimis penurunan PPN ini akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

    Kebijakan penurunan PPN di Vietnam telah diterapkan sejak 2022 untuk mendukung industri, serta mendorong konsumsi setelah pandemi Covid-19.

    Hasilnya, pada tahun tersebut daya beli masyarakat lebih cepat pulih. Total penjualan eceran barang dan jasa melonjak hingga 19,8 persen dibandingkan 2021.

    Lalu pada 2023, penurunan PPN menjadi 8 persen ini juga berkontribusi pada peningkatan penjualan eceran barang dan jasa sebesar 9,6 persen.

    Kebijakan penurunan PPN ternyata berhasil mengerek pertumbuhan ekonomi Vietnam. Ekonomi Vietnam tumbuh 8,02 persen pada 2022. Pendorong utamanya adalah ekspor dan penjualan eceran yang kuat.

    Ini merupakan kenaikan tercepat sejak 1997. Angka pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dari target resmi pemerintah, yakni sebesar 6,0 persen hingga 6,5 persen.

    Lajunya juga lebih kencang dari 2021, yang hanya tumbuh 2,58 persen akibat penerapan lockdown yang turut menekan perekonomian mereka, serta berdampak pada aktivitas pabrik-pabrik di sana.

    (pta/pta)

  • Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan

    Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani klarifikasi alasan kerap bungkam dari wartawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait pihaknya yang belakangan ini kerap menghindari serta enggan menjawab pertanyaan dari para wartawan.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, Menkeu mengungkapkan bahwa intensitas pekerjaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tinggi saat akhir tahun dan pergantian pemerintahan menjadi alasan utama.

    “Teman-teman wartawan merasa bahwa saya beberapa minggu terakhir diam, saya tidak sedang apa-apa, tapi kami memang sedang sibuk saja gitu. Jadi kalau kami sedang sibuk dan juga banyak fokus kepada hal-hal yang sangat-sangat substansial,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12). 

    Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama tim Kemenkeu tengah fokus menyelesaikan berbagai tugas, salah satu fokus utamanya adalah persiapan dan penyesuaian untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Sri Mulyani menyoroti perubahan dalam struktur kementerian dan lembaga di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran membuat kementerian yang dipimpinnya harus melakukan realokasi anggaran serta penugasan badan akun anggaran yang baru. Tugas ini mencakup pemecahan anggaran sekaligus persiapan implikasinya untuk tahun 2025.

    “Makanya kemarin DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) itu sudah diserahkan Bapak Presiden kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Bisa dibayangkan karena adanya perubahan kementerian lembaga dalam dua minggu terakhir kami harus melakukan realokasi dan meng-asign kementerian-kementerian baru dengan badan akun anggaran yang baru, dan kemudian bagaimana mereka memecah anggaranya untuk tahun 2024 dan implikasinya untuk 2025,” ujarnya pula.

    Meskipun demikian, pihaknya tetap menyadari kebutuhan media untuk memperoleh informasi serta memastikan bahwa hubungan baik dengan media tetap terjaga meski keterbatasan waktu membuatnya jarang memberikan pernyataan.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga menggarisbawahi bahwa tahun ini menjadi periode yang sangat sibuk, karena faktor penutupan anggaran dan transisi pemerintahan.

    Ia bercerita, biasanya akhir tahun sudah cukup menyibukkan dengan berbagai keputusan penting terkait pelaksanaan APBN, termasuk penghitungan penerimaan negara saat penutupan tahun.

    “Tahun ini ditambah lagi kesibukannya, karena ada pemerintahan baru yang terbentuk mulai Oktober 2024 dan pemerintahan baru dengan kementerian lembaga yang juga terjadi perubahan. Sehingga kami juga harus mendukung, membantu untuk segera para menteri dan kementerian lembaga tersebut bisa bekerja dan langsung menjalankan fungsinya,” ujar Menkeu itu pula.

    Sumber : Antara

  • Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkeu catat penerimaan bea cukai Rp257,8 triliun November 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp257,8 triliun per November 2024.

    Penerimaan tersebut tumbuh 5,2 persen (year on year/yoy) atau mencakup 80,3 persen dari target APBN.

    “Dari sisi kinerja impor, itu menunjukkan bahwa impor bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk industri mengalami peningkatan (73 persen), konsumsi sedikit tertekan (9,5 persen), barang modal juga demikian (17,5 persen),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, di Jakarta, Rabu (11/12).

    Anggito merinci, dari segi bea masuk, Kemenkeu mencatat penerimaan Rp47,7 triliun atau tumbuh 4,0 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 83,2 persen dari target APBN.

    Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

    Kemudian dari segi bea keluar, Anggito mencatat penerimaan bea keluar sebesar Rp17,3 triliun atau tumbuh 47,9 persen (yoy). Jumlah ini mencakup 98,7 persen dari target.

    Beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan bea keluar, di antaranya bea keluar tembaga yang tumbuh 94,8 persen (yoy) dengan share dari total bea keluar mencapai 61,0 persen. Ia menilai ini merupakan imbas dari adanya relaksasi ekspor komoditas tembaga.

    Selain itu, bea keluar produk sawit tumbuh 8,4 persen (yoy) disebabkan tren peningkatan harga, meskipun volume ekspor produk sawit masih turun 17,3 persen (yoy).

    “Bea keluar tumbuh signifikan dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO (Crude Palm Oil) yang menguat sejak Juni,” kata Anggito.

    Lebih lanjut, Anggito memaparkan dari segi penerimaan cukai yang tercatat Rp192,7 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy).

    Penerimaan cukai sampai dengan November dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, cukai harga tembakau sebesar Rp184,3 triliun atau tumbuh 2,8 persen sebagai imbas kenaikan produksi cukai golongan II dan III.

    Kedua, pertumbuhan cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp8,1 triliun atau tumbuh 12,6 persen (yoy) didorong kenaikan tarif meskipun produksi dalam negeri maupun impor menurun.

    Faktor ketiga, yakni cukai etil alkohol (EA) yang sebesar Rp129,2 miliar atau tumbuh 12,6 persen, sejalan dengan kenaikan produksi.

    “Cukai tumbuh dipengaruhi naiknya produksi Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • KPK Lelang Barang Rampasan Rp17 Miliar, Ada Apartemen hingga Mobil Mewah

    KPK Lelang Barang Rampasan Rp17 Miliar, Ada Apartemen hingga Mobil Mewah

    ERA.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang 134 barang rampasan negara dengan nilai total Rp17 miliar melalui gelaran lelang online yang digelar dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

    Hasil lelang tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara dalam rangka pemulihan keuangan negara atau asset recovery.

    “Nilai pemulihan mencapai Rp17 miliar rupiah,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Tanak menerangkan barang lelang yang terjual terdiri dari antara lain tanah dan bangunan, kendaraan, alat elektronik serta berbagai jenis perhiasan lainnya.

    Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengemukakan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, barang rampasan negara merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

    Mungki menjelaskan barang rampasan sebelum dijual atau dilelang, terdapat salah satu tahap yang cukup penting yaitu penetapan harga limit atau harga dasar lelang.

    Sebagai harga acuan, maka perlu adanya taksiran atau penilaian yang wajar dari penaksir atau tim penilai yang kompeten, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

    “Optimalisasi pengelolaan barang rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset atau asset recovery tindak pidana korupsi. Penatausahaan ini dilakukan agar ketika aset diputuskan kembali untuk negara, nilai aset tidak mengalami penurunan sedikit pun, sehingga potensi penerimaan yang diperoleh negara dapat bermanfaat sebagai nilai tambah aset,” tutur Mungki.

    Untuk mencapai aset yang optimal, lanjut Mungki, harus dilakukan upaya bersama ataupun sinergi yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembalian keuangan negara.

    Masing-masing pihak terkait berupaya berkolaborasi, dengan menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya terkait pengelolaan barang rampasan.

    Menurut Mungki, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pada pengelolaan barang rampasan. Di antaranya dengan menjaga nilai barang rampasan negara untuk meminimalisasi kerusakan dan kehilangan aset, menghemat biaya penggunaan apabila aset telah ditetapkan penggunaannya untuk mendukung tugas dan fungsi, serta transparansi pengelolaan barang rampasan negara kepada masyarakat.

    Total 134 aset barang rampasan yang dilelang online berasal dari 12 perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, di antaranya aset barang tidak bergerak sejumlah enam (6) lot berupa tempat tinggal, apartemen, dan kontrakan bernilai keseluruhan Rp79,18 miliar. Pada sesi 1 pelaksanaan lelang online, KPK berhasil menjual dua (2) unit rumah susun umum pada Lot 4 dengan limit sesuai dengan nilai wajar sebesar Rp598,3 juta.

    Pada sesi 2, kendaraan yang berhasil terjual diantaranya mobil bermerek Lexus LX3.5 V6 terjual dengan nilai limit Rp1,575 Miliar; mobil Jeep Wrangler Rubicon terjual Rp1,406 miliar; mobil merk Hummer terjual Rp701,8 juta; mobil merk Cadillac terjual Rp541,5 juta; sepeda motor BMW R Nine T terjual Rp336,9 juta; Harley Davidson Fat Boy terjual Rp242,4 juta; Harley Davidson Tri Glide terjual Rp665,5 juta.

    Pada lelang sesi 1 berhasil terjual 2 lot barang, dan pada sesi 2 dari 70 lot barang yang tersedia pada lelang online berhasil terjual 63 lot barang. Sementara dalam sesi 3, terjual 14 lot barang dengan nilai Rp1.447.836.000.

    Dengan demikian secara keseluruhan telah terjual 77 lot barang berhasil terjual dengan nilai Rp17,011,584,656,00 atau sebesar Rp17,011 Miliar. (Ant)

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini dihadapkan pada situasi ekonomi global yang sangat dinamis. Menurutnya, Indonesia harus mampu menempatkan diri dengan tepat dalam merespons kondisi perekonomian global yang terus berubah.

    “Saat ini, situasi ekonomi global sangat dinamis, dipengaruhi oleh tensi geopolitik, ketegangan dalam keamanan global, serta pergerakan nilai mata uang. Terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden terpilih AS, Donald Trump, yang memiliki dampak signifikan terhadap banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menjelaskan, dinamika perekonomian global tersebut berpengaruh pada kebijakan fiskal, moneter, serta penetapan tingkat suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) yang ditunda. Hal ini juga memengaruhi perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk 2025, yang kini harus lebih diperhatikan.

    Belakangan ini, Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden AS dan mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi negara-negara anggota BRICS. Salah satu kebijakannya adalah penerapan tarif 100% terhadap negara-negara yang tidak menggunakan dolar AS sebagai mata uang transaksi utama. Kebijakan ini diperkirakan akan menguatkan nilai dolar AS, yang berdampak pada pelemahan mata uang lainnya, termasuk Rupiah Indonesia.

    Selain itu, Trump juga mengambil langkah populis dengan memangkas pajak korporasi. Kebijakan tersebut dinilai “bullish” bagi pasar bisnis, mengingat dampaknya yang positif terhadap kenaikan pasar saham AS, tetapi sebaliknya bagi Indonesia.

    “Oleh karena itu, kita justru harus mengharapkan penurunan pasar saham AS, karena hal ini dapat memengaruhi aliran modal (capital flow), terutama di negara-negara emerging,” jelas Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan terus memantau dan mengantisipasi disrupsi dalam ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, dengan harga komoditas yang sangat volatil akibat gangguan pada rantai pasokan (supply chain shock). Selain itu, tren penguatan dolar AS dan kemungkinan aliran modal yang kembali ke AS juga menjadi perhatian utama.

    Meski menghadapi tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perekonomiannya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup optimistis, terutama dengan adanya program prioritas yang digagas oleh Prabowo Subianto, seperti program penguatan sektor pangan dan energi terbarukan yang dapat meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

    Selain kebijakan AS, faktor iklim juga turut memengaruhi kondisi ekonomi global saat ini. Harga minyak yang belum menunjukkan tren kenaikan signifikan dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait peraturan perubahan iklim yang sedang dikaji di tingkat global.

    Ke depan, belum ada langkah mengenai arah ketidakpastian perekonomian global, yang akan memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus bekerja keras, terutama dengan adanya agenda akhir tahun dan realokasi anggaran untuk pemerintahan baru yang sedang berlangsung.

  • Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pokok Tetap Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Sri Mulyani Sebut Kebutuhan Pokok Tetap Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan pada 2025 tidak akan menyentuh barang-barang kebutuhan pokok. Barang pokok keseharian, seperti beras, daging, listrik, dan semacamnya akan tetap bebas dari PPN alias 0 persen.

    “Beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, dan air, semuanya tetap dikenakan PPN 0%. Diperkirakan, pembebasan PPN untuk barang-barang ini pada 2025 dapat mencapai Rp 265,6 triliun,” ucap Sri Mulyani pada konferensi pers APBN per November 2024, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani menanggapi ramainya kritik terhadap dampak kenaikan PPN pada masyarakat menengah ke bawah. Sri mengamanatkan, kenaikan PPN 12 persen akan tetap menjalankan azas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami terus memantau dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, baik pengusaha, masyarakat, maupun anggota DPR. Kami akan berhati-hati dalam menyikapi kebijakan ini karena sangat berpengaruh pada kesehatan fiskal negara,” ujar Sri.

    Dengan itu, kebijakan PPN ini sedang diformulasikan secara lebih detail karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan APBN. Masyarakat diminta untuk memahami bahwa pembahasan terkait PPN ini masih dalam tahap diskusi, sehingga belum dapat menjelaskan secara rinci.

    “Nanti kami akan segera mengumumkan bersama dengan menko perekonomian mengenai masalah kenaikan PPN 12 persen,” jelas Sri.

    Pada 2023 hingga sekarang, saat PPN 11 persen, kenyataannya banyak barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok itu tidak dipungut PPN. Nilai dari barang dan jasa yang tidak dipungut PPNnya itu terhadap penerimaan diperkirakan mencapai Rp 231 triliun. Hal yang sama diperkirakan akan berlanjut tahun depan jika PPN 12 persen difinalisasi.

    “Jadi hal yang sama juga akan diterapkan saat PPN itu di 12 persen, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0% PPNnya,” lanjut Sri.

    Sri Mulyani juga mengakui kurangnya kejelasan terkait kebijakan PPN belakangan ini. Hal tersebut dijelaskan karena Kementerian Keuangan saat ini tengah sibuk dengan sejumlah agenda penting akhir tahun, termasuk penghitungan penerimaan negara dan penentuan postur anggaran untuk 2024.

    “Tahun ini sangat spesial. Pertama, kami sibuk dengan agenda akhir tahun. Kemudian ditambah dengan keperluan rencana realokasi dengan badan anggaran baru,” jelasnya.

    Sri Mulyani pun memastikan bahwa dalam waktu dekat, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dia akan mengumumkan paket kebijakan lengkap terkait kenaikan PPN jadi 12 persen dan dampaknya terhadap berbagai sektor.

  • Tampilan STNK Bakal Berubah Tahun Depan karena Opsen

    Tampilan STNK Bakal Berubah Tahun Depan karena Opsen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dokumen Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB/BBNKB dan SWDKLLJ yang biasanya melekat bareng Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan berubah tampilan di tahun depan karena penambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Berdasarkan penjelasan di Modul PDRD Opsen Pajak Daerah, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, terdapat penambahan dua kolom pajak di tabel jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

    Jadi tabel pajak harus dibayar di SKKP yang ada di belakang STNK itu bakal berubah menjadi sebagai berikut:

    BBNKBOpsen BBNKBPKBOpsen PKBSWDKLLJJBiaya Administrasi STNKBiaya Administrasi TNKB

    Secara total ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar. Penambahan ini juga menandai beban baru bagi para pemilik kendaraan baru.

    Dalam modul juga merinci mekanisme penyeyoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Tertulis bahwa kedua tambahan pajak itu dibayar bersamaan dengan penyetoran PKB dan/atau BBNKB oleh bank ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

    Kemudian pada saat pemilik kendaraan membayar pajak beserta opsen, bank akan melakukan split payment ke masing-masing rekening daerah.

    Misalnya, penyetoran PKB dan/atau BBNKB ke RKUD Provinsi; Penyetoran Biaya Administrasi STNK dan/atau TNKB sebagai PNBP ke RKUN (Rekening Kas Umum Negara).

    Perubahan STNK karena Opsen Kendaraan. (tangkapan layar Modul PDRD: Opsen Pajak Daerah)

    Kemudian penyetoran SWDKLLJ ke Rekening Jasa Raharja; penyetoran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB ke RKUD Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar (regident).

    Tampilan STNK ini akan berubah per 5 Januari 2025, seiring pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Penerapan Opsen dilandasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Akhirnya! Pembagian Anggaran dan Aset untuk Kementerian Baru Rampung

    Akhirnya! Pembagian Anggaran dan Aset untuk Kementerian Baru Rampung

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan telah menyelesaikan tugas utama dalam transisi pemerintahan baru, yakni membagikan anggaran dan aset milik negara untuk Kementerian/Lembaga baru.

    Seperti diketahui, dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terdapat beberapa kementerian baru dan beberapa kementerian dilakukan pemecahan.

    “Dapat kita katakan seluruh pemecahan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024 ya, aset dan kantor telah kita katakan rampung,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam konferesi pers APBN KiTa, di Kemenkeu, Rabu (11/12/2024).

    Dalam menata pembagian itu, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90 2024 tentang Tata Cara Penggunan Anggaran dan Aset Barang Milik Negara pada Masa Transisi, untuk semua K/L yang terdampak.

    “Di dalam PMK ini kita mengatur kode bagian anggaran langsung diberikan ke seluruh K/L baru. Kode bagian anggaran secara otomatis dan ini mulai berjalan,” terangnya.

    Untuk kementerian baru hasil pemecahan kementerian lama, pembagian anggaran dan asetnya dilakukan bersamaan dengan kementerian pengampunya. Dengan demikian, Kemenkeu memastikan Kementerian baru dapat menyelesaikan anggaran 2024 dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Dengan demikian K/L pengampuh, K/L baru akan dapat menyelesaikan tahun 2024 dan menyiapkan laporan keuangan K/L 2024 yang akan tetap diaudit oleh BPK,” tuturnya.

    Dalam catatan detikcom, total Kementerian di pemerintahan Prabowo sebanyak 48. Dalam jumlah itu, sebanyak 22 kementerian merupakan kementerian baru dan hasil pemecahan.

    Pembentukan kementerian dalam Kabinet Merah Putih ini berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029.

    Lihat juga video: Ara Cerita Prabowo-Sri Mulyani Coret Anggaran Event Tak Penting, Hemat Rp 400 T

    (ada/eds)

  • Baru 84,9% dari Target, Penerimaan Pajak hingga November Rp 1.688 T

    Baru 84,9% dari Target, Penerimaan Pajak hingga November Rp 1.688 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai November 2024 mencapai Rp 1.688,93 triliun. Angka penerimaan pajak ini setara dengan 84,92% dari target di 2024.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa angka ini sudah sesuai dengan siklus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

    “Target penerimaan perpajakan masih on track, sesuai dengan siklus kita lihat pencapaian dari target itu biasanya di Desember ada upaya-upaya, dan penerimaan-penerimaan yang cukup signifikan,” terang Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Anggito melanjutkan, untuk Pajak Penghasilan (PPh) non migas mencapai target 83,3% atau setara dengan Rp 885,77 triliun, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai target 87,23% atau setara dengan Rp 707,76 triliun.

    Kemudian, Anggito melanjutkan, pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai target 96,79% atau setara dengan Rp 36,52 triliun, dan pendapatan PPh migas mencapai target 77,10% atau setara dengan 58,89 triliun.

    “Ini (PPh migas) yang masih di bawah pencapaian yang kita targetkan, itu karena penurunan lifting minyak dan gas bumi kita yang memang di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan harga pada Q3 masih di bawah perkiraan,” tambah Anggito.

    Selain itu, Anggito menyampaikan bahwa kinerja perpajakan secara umum masih on track, baik dari PPh non migas, PPN, PPnBM, dan PBB.

    “Yang memang masih di bawah track-nya itu PPh migas.” katanya.

    Tonton juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya…

    (eds/eds)

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, Sri Mulyani Soroti Kebijakan Trump bagi Indonesia

    November, APBN Defisit Rp 401,8 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami defisit sebesar Rp  401,8 triliun pada akhir November 2024, atau 1,81% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu masih di bawah target defisit sepanjang 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,9% dari PDB.

    “Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah di Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun, maka 76,8% dari target defisit dalam UU APBN 2024,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Saat APBN defisit, realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rp 2.492,7  triliun atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan periode yang sama, penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%.

    Meski hanya tumbuh tipis, Sri Mulyani menyebut, pencapaian ini termasuk positif karena penerimaan negara sudah mengalami tekanan hingga Agustus 2024. Saat ini pendapatan negara baru memasuki momentum positif.

    “Pendapatan negara mengalami tekanan luar biasa besar sampai Agustus, sehingga untuk mendapatkan positif growth, kami harapkan terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun pada akhir November 2024. Angka ini sudah 87% dari pagu belanja APBN 2024.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023, terjadi pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 15,3%. “Realisasi belanja negara mengalami kenaikan cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 15,3%,” terang dia.

    Saat APBN defisit, tercatat keseimbangan primer sebesar Rp 47,1 triliun. Menurut menkeu, hal ini harus terus dijaga agar kinerja APBN tetap optimal.